Dokumen Bocor Menunjukkan Rezim Tiongkok Utamakan Politik daripada Hukum Mengenai Penindasan Kelompok Spiritual

Rita Li – The Epoch Times

Dokumen bocor yang baru-baru ini diperoleh The Epoch Times, merinci sistem peradilan Tiongkok tidak sesuai dengan undang-undang mengenai penindasan terhadap Falun Gong di Tiongkok, menyoroti ketegangan berkelanjutan yang dihadapi oleh Falun Gong

Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah latihan spiritual yang meliputi latihan meditasi dan ajaran moral yang berpusat pada nilai-nilai Sejati, Baik, dan Sabar.

Falun Gong telah menarik 70–100 juta praktisi pada akhir tahun 1990-an sebelum rezim Tiongkok meluncurkan gerakan pemberantasan nasional melawan Falun Gong pada Juli 1999. Jutaan praktisi Falun Gong ditangkap, dihukum, dan ditahan, menurut Pusat Informasi Falun Dafa.

Namun demikian, pengacara-pengacara hak asasi manusia yang mewakili kasus Falun Gong ditargetkan sebagai pembuat onar, kata salah satu dokumen internal, yang dikeluarkan oleh  dan Komite Urusan Politik dan Hukum Komite Kota Dandong, Provinsi Liaoning pada Juni 2015.

Dokumen tersebut diberi label sebagai “Rahasia.”

“Pengadilan dan kejaksaan di semua tingkatan [harus] memperkuat hukuman terhadap Falun Gong … berfokus pada persidangan kasus-kasus Falun Gong dan mencegah para pengacara hak asasi manusia dari ‘memilih pertengkaran dan memprovokasi’ masalah,’” kata dokumen internal tersebut.

Sebuah laporan Mei yang dirilis sebulan sebelumnya menulis bahwa pihak-pihak berwenang “berhasil” menangani banyak persidangan ketika sejumlah pengacara Beijing membela hak untuk para  praktisi Falun Gong.

Pengacara hak asasi manusia Li Ming, yang terpaksa melarikan diri dari Tiongkok pada tahun 2018, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa kantor 610 akan menghadiri dan mengawasi pengadilan mendengarkan kasus-kasus Falun Gong.

Kantor 610, didirikan di bawah komando mantan pemimpin Tiongkok Jiang Zemin pada 10 Juni 1999, berfungsi sebagai sebuah pasukan polisi rahasia yang kebal hukum yang bertujuan untuk membasmi Falun Gong di Tiongkok.

“Meskipun [hakim dan jaksa] percaya bahwa para praktisi Falun Gong adalah tidak bersalah dalam mempertahankan keyakinannya, mereka tidak berani  bebas mengekspresikan dirinya di lingkungan bertekanan tinggi di bawah pengawasan,” kata Li Ming.

Li Ming pernah diancam dan ditekan oleh kantor 610 setempat saat bekerja di Shanghai karena membela praktisi Falun Gong.

Dokumen tersebut juga menguraikan taktik pengawasan dan pengendalian yang digunakan di dalam negeri maupun di luar negeri, online dan offline, seperti menghilangkan  spanduk gantung dan slogan yang dicat semprot oleh praktisi Falun Gong setempat, pemantauan dan memblokir informasi yang relevan di internet, dan mengumpulkan informasi dari organisasi afiliasi Falun Gong di luar negeri.

Selain itu, laporan tahunan yang dirilis pada Juli 2017 oleh  Komite Politik dan Hukum di Dandong menunjukkan bahwa, media pemerintah dipersenjatai untuk menodai  Falun Gong dan memimpin opini publik.

Pada tahun 2016, stasiun televisi dan surat kabar setempat memuat program-program anti-Falun Gong sebagai bagian pendidikan patriotik Beijing, di bawah komando departemen propaganda komite kota.

Program-program tersebut, termasuk 60.000 makalah, 8.000 iklan, dan 5 seri kolom, menjangkau lebih dari 150.000 penduduk setempat, menurut laporan tersebut. (Vv)