oleh Li Chen
Lebih dari 80 organisasi, sekitar 1.000 orang peserta hadir dalam KTT Kebebasan Beragama Internasional 2021 yang berlangsung di Washington DC dari 13 hingga 15 Juli. Sejumlah pejabat penting juga hadir pada pertemuan tersebut dan memberikan pidato.
Para peserta umumnya mencapai konsensus anti-komunis.
Partai Komunis Tiongkok menyatakan perang terhadap semua keyakinan, penganiayaan terhadap Falun Gong adalah yang paling serius
Sam Brownback, mantan Dubes Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media ‘Epoch Times’, bahwa Partai Komunis Tiongkok menyatakan perang terhadap semua keyakinan, terutama mengenai penganiayaan terhadap Falun Gong adalah yang paling serius.
“Saya pikir mereka (PKT) menggunakan cara paling kejam ala iblis dalam menganiaya Falun Gong serta para praktisinya. Pengambilan paksa organ dari tubuh hidup begitu mengerikan, sulit untuk dibayangkan”, kata Sam.
Katrina Lantos Swett, Ketua Bersama KTT Kebebasan Beragama Internasional 2021 dan mantan Ketua Komite Internasional AS untuk Kebebasan Beragama dalam wawancara dengan reporter ‘Epoch Times’ mengatakan : “Penganiayaan terhadap Falun Gong oleh rezim komunis Tiongkok jauh lebih parah daripada kelompok keyakinan lainnya”.
Ia juga mengatakan : “Terutama saat membayangkan kengerian ketika proses pengambilan paksa organ dari tubuh hidup praktisi Falun Gong, dan banyak kejahatan lainnya yang mereka lakukan terhadap praktisi Falun Gong …”
Penganiayaan rezim komunis Tiongkok terhadap Falun Gong telah berlangsung selama 22 tahun tanpa henti. Data yang diberikan oleh Pusat Informasi Falun Dafa menunjukkan bahwa, pada paruh pertama tahun 2021 saja, 12.761 orang praktisi Falun Gong ditangkap, diculik dan diperlakukan sewenang-wenang oleh rezim.
Komunitas internasional telah mengeluarkan beberapa laporan kredibel yang membenarkan bahwa rezim komunis Tiongkok, terbukti telah melakukan pengambilan paksa organ dari tahanan hati nurani di daratan Tiongkok termasuk para praktisi Falun Gong.
Meskipun rezim komunis Tiongkok memperketat peredaran informasi, namun berita mengenai praktisi Falun Gong yang dianiaya hingga meninggal, yang kehilangan organ mereka atau dicurigai organnya sudah diambil masih terus bermunculan. Seperti :
Pada 18 Juni 2021, praktisi Falun Gong di Desa Dongrulai, Provinsi Shandong bernama Sun Pijin telah dianiaya hingga meninggal dunia. Ketika memeriksa jenazahnya, keluarga menemukan bahwa kepala pecah, otaknya keluar, satu bola matanya hilang, dan bagian perutnya kempis.
Pada 8 November 2020, Pan Xujun, seorang guru dan praktisi Falun Gong di Kabupaten Peixian, Provinsi Jiangsu, juga meninggal dunia karena penganiayaan. Dokter penjara mengeluarkan organ Pan Xujun untuk dilihat keluarganya, mengklaim bahwa kematiannya telah diidentifikasi sebagai akibat perdarahan otak. Namun, keluarga mencurigai bahwa Pan Xujun mengalami pengambilan paksa organnya.
Anggota Kongres AS : Rezim komunis Tiongkok kian mengintensifkan penganiayaan
Anggota Kongres AS Chris Smith mengatakan dalam pidatonya pada 14 Juli : “Rezim komunis Tiongkok kian mengintensifkan penganiayaan terhadap penganut keyakinan, termasuk kaum Kristen … dan menganiaya praktisi Falun Gong dengan cara yang belum pernah terlihat sejak Revolusi Kebudayaan yang digerakkan Mao Zedong”.
Smith mengatakan kepada reporter ‘Epoch Times’ bahwa rezim komunis Tiongkok adalah pelaku genosida kelompok, kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk terhadap Falun Gong”.
Anggota Kongres AS Henry Cuellar mengatakan bahwa rezim komunis Tiongkok menggunakan teknologi untuk menganiaya orang beragama, dan juga menggunakan virus COVID-19 sebagai alasan untuk menangkap orang beragama”.
Mantan anggota Kongres AS Frank Wolf menyatakan dalam pidatonya bahwa para warga Tibet, Katolik, gereja rumah Protestan, praktisi Falun Gong, Uyghur Xinjiang dan penganut agama lainnya, semuanya telah mengalami penganiayaan dari rezim komunis Tiongkok.
Ia mengatakan : “Praktisi Falun Gong menghadapi penganiayaan paling parah. Laporan baru tentang pengambilan paksa organ terus bermunculan”.
Pompeo berharap pemerintah Biden mengambil tindakan untuk menghentikan tindakan genosida yang dilakukan rezim Beijing
Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa kebebasan beragama adalah hak yang tidak dapat diubah.
Pompeo mengatakan : “Dewan Negara (dari pemerintah sebelumnya) telah membentuk satu set mekanisme lengkap sehingga kita dapat mendeklarasikan tindakan genosida terhadap warga etnis Uighur di Xinjiang oleh rezim Beijing”.
“Ini bukan simbolis tetapi akan mengarah pada tindakan. Saya berharap pemerintah (Biden) akan mengambil tindakan untuk menghentikan tragedi kemanusiaan (yang terjadi sekarang di Tiongkok) yang pernah terjadi di Jerman pada abad 20 tahun 1930-an ini”.
Dobrak tembok api rezim komunis Tiongkok, boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing
Pam Pryor, seorang penasihat senior KTT Kebebasan Beragama Internasional 2021 dalam pidatonya menyerukan agar semua pihak bersama-sama mendobrak tembok api (firewall) rezim komunis Tiongkok untuk menciptakan situasi kebebasan beragama.
Ia juga mengatakan : “Setelah KTT ini, semua orang beragama dan yang belum beragama dapat berdiri bersama dan meluncurkan serangkaian kampanye global”.
Banyak peserta juga sepakat untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 mengingat perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim komunis Tiongkok.
Rezim komunis Tiongkok ditakdirkan menjadi rezim yang rapuh
Ketua bersama KTT Katrina Lantos Swett juga mengatakan dalam wawancara dengan reporter ‘Epoch Times’ : “KTT ini sangat penting karena menyatukan begitu banyak organisasi swasta”.
Kebebasan beragama, “Ini adalah hak dasar manusia. Setiap masyarakat (normal) akan mempertahankan hak tersebut”.
Katrina mengatakan bahwa rezim komunis Tiongkok melanggar kebebasan beragama, sehingga ditakdirkan menjadi rezim yang rapuh.
“Rezim komunis Tiongkok adalah pelanggar paling serius terhadap hak ini di dunia”.
“Lihat saja mereka. Saya pikir ini adalah negara yang pada dasarnya rapuh dan tidak stabil, karena tidak berdiri di atas landasan menghormati hak asasi manusia dan menghormati hak-hak dasar warga negaranya”, kata Katrina Lantos Swett.
Rezim komunis Tiongkok berada dalam tahap akhir kekuasaannya
Sam Brownback juga mengatakan bahwa berbagai penindasan dan penganiayaan yang telah terjadi di daratan Tiongkok menunjukkan, bahwa kinerja lemah yang ditunjukkan rezim komunis Tiongkok telah mencerminkan pergulatannya pada tahap akhir kekuasaan.
Ia mengatakan : “Semua tanda menunjukkan, rezim ini sedang terhina”. (sin)
