NTD
Parlemen Lebanon menggelar tinjauan 8 jam terhadap rencana aksi yang diusulkan oleh pemerintah baru pada 20 September 2021. Pemerintah baru yang dipimpin oleh miliarder Perdana Menteri Najib Mikati meloloskan kepercayaan parlemen. Pemungutan suara akhirnya mengakhiri 13 bulan masa kosong arena politik Beirut. Namun demikian, para ahli percaya bahwa dia hanya dapat “mengobati gejalanya tetapi bukan akar masalahnya”. Bahkan dinilai sulit untuk membalikkan keadaan
Kantor berita Central News Agency melaporkan bahwa parlemen Lebanon pada 20 September menggelar tinjauan maraton 8 jam terhadap rencana aksi yang diusulkan oleh pemerintah baru.
Ketua Majelis Nasional Parlemen Lebanon, Nabih Berri mengumumkan bahwa kabinet Najib Mikati menerima 85 suara mendukung dan 15 suara menentang.
Media berita independen Middle East Eye melaporkan bahwa Mikati mengatakan: “Berdiri di pusat penderitaan Beirut… kabinet kami lahir untuk menyalakan lilin dalam kegelapan keputusasaan.”
Pada 4 Agustus tahun lalu, ledakan pelabuhan Beirut memicu pengunduran diri kabinet. Sebanyak 13 bulan setelah lingkaran politik Lebanon kosong, para pemimpin berbagai partai akhirnya sepakat awal bulan ini bahwa taipan Muslim Sunni Najib Mikati akan memimpin pemerintahan baru.
Dia menyusun rencana kebijakan untuk melanjutkan negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang pinjaman darurat. Ia juga mengusulkan reformasi sesuai dengan harapan negara-negara donor, berharap mendapatkan bantuan luar negeri yang sangat dibutuhkan.
Rancangan rencana memperbaharui dan meningkatkan rencana pemulihan fiskal yang dirumuskan oleh pemerintah sebelumnya, Isinya menunjukkan sistem keuangan memiliki kesenjangan pendanaan sekitar US$ 90 miliar, dan angka tersebut diakui oleh IMF.
Sebelum pemungutan suara pada 20 September, Mikati mengajukan pernyataan kebijakan 9 halaman kepada Kongres, menjanjikan bahwa 24 menteri kabinet akan berinvestasi dalam serangkaian reformasi ekonomi dan struktural.
Mikati juga berjanji untuk menangani pemadaman listrik yang sudah berlangsung lama dan menangani kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Di samping mengatasi merajalelanya seperti korupsi dan pemborosan dana publik.
Laporan Al Jazeera menyebutkan Ketua Majelis Nasional, khawatir akan ada pemadaman listrik sebelum pertemuan selesai. Oleh karena itu, dia meminta Mikati untuk tidak membaca seluruh pernyataan kebijakan.
Bank Dunia percaya bahwa Lebanon berada dalam krisis fiskal terburuk di dunia sejak tahun 1850-an. Pound Lebanon terdepresiasi lebih dari 90% sejak akhir tahun 2019, dan 4/5 populasinya hidup di bawah garis kemiskinan.
Bank sentral menghentikan subsidi untuk mendukung cadangan devisa yang menyusut. Akan tetapi krisis semakin mendalam, menyebabkan melonjaknya biaya minyak impor, kekurangan sumber daya sipil, dan pemadaman listrik hingga 22 jam sehari. Bahkan, lebih banyak mengalami kekurangan BBM.
Negara-negara Teluk Persia yang kaya awalnya menginvestasikan uang di Lebanon, kini khawatir tentang pengaruh yang berkembang dari Hezbollah, yang didukung oleh Iran dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, negara-negara itu hanya mengamati krisis yang melanda Lebanon.
Najib Mikati berjanji untuk memimpin Lebanon kembali ke kubu Arab, tetapi dia harus menjaga keseimbangan yang rapuh.
Pengiriman pertama bahan bakar Iran yang diatur oleh Hezbollah, akhirnya tiba pada minggu lalu mengurangi penderitaan kekurangan listrik. Iran mengatakan pada 19 September bahwa mereka bersedia untuk menjual minyak langsung ke pemerintah Beirut untuk membantu menyelesaikan krisis BBM dan ekonomi.
Namun demikian, Perdana Menteri Lebanon kepada CNN pada pekan lalu mengatakan bahwa pengiriman bahan bakar “belum disetujui oleh pemerintah Libanon” dan ia “sedih” bahwa kedaulatan Libanon telah dilanggar.
Para ahli umumnya tidak optimis tentang pemerintahan baru. Mereka percaya pekerjaan Mikati akan “sangat sulit”. Bahkan akan sulit untuk membalikkan keadaan. Paling-paling, hanya dapat “mengobati gejalanya tetapi bukan akar masalahnya”, tidak dapat menyelesaikan potensi penyebab krisis yang melanda. Ahli juga menilai masih sulit untuk memimpin negara itu agar segera pulih ke fondasi ekonomi yang kokoh. (hui)
