oleh Chang Chun
Wall Street Journal pada 19 Oktober melaporkan bahwa awalnya Xi Jinping yang ingin menjadikan sekitar 30 kota sebagai proyek pilot dari penerapan pajak atas real estate, telah mendapat perlawanan keras dari dalam partai, sehingga rencana tersebut terpaksa diubah menjadi sekitar 10 kota.
Sebenarnya beberapa kota seperti Shanghai dan Chongqing sejak tahun 2011, telah dijadikan kota percontohan untuk reformasi pajak real estate. The Wall Street Journal mengutip sumber berita melaporkan bahwa awal tahun ini, Xi Jinping meminta Wakil Perdana Menteri Han Zheng untuk mempromosikan pajak real estate dalam skala besar. Namun nyaris tidak mendapat dukungan dari para elit dan pejabat partai saat pembahasannya.
Beberapa anggota senior dari partai yang sudah pensiun juga mengajukan petisi menentang diberlakukannya pajak properti baru, dengan alasan bahwa mereka sendiri sudah tidak mampu membayar pajak tambahan.
Menurut sumber yang mengetahui mengenai pembahasan itu mengatakan : “Banyak orang, termasuk anggota partai, memiliki lebih dari satu properti”, dan “Proposal pajak properti ini bakal menjadi masalah stabilitas sosial”.
Zheng Haochang, seorang komentator yang tinggal di Amerika Serikat mengatakan : “Hambatan terbesar datang dari dalam partai. Karena banyak pejabat Partai Komunis Tiongkok memiliki beberapa, bahkan lusinan tempat tinggal. Mereka itulah pemilik terbesar yang bakal menjadi wajib pajak, dan repotnya sebagian besar dari mereka memperoleh properti itu melalui korupsi. Jadi jika pajak properti dikenakan maka mereka inilah yang paling merasakan akibatnya”.
Selain itu, Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan dan Administrasi Negara Perpajakan komunis Tiongkok sejak musim semi tahun ini telah mengumpulkan umpan balik terhadap proposal pajak properti ini. Banyak pejabat yang masih aktif mengatakan bahwa pajak properti tahunan dapat menjadi faktor penekan harga perumahan, menyebabkan penurunan pada kemampuan konsumen, dan itu akan merusak perekonomian secara keseluruhan.
Tang Jingyuan, seorang komentator yang berada di Amerika Serikat mengatakan : “Hasil uji coba pelaksanaan pajak real estat di Shanghai dan Chongqing, ternyata tidak menggembirakan. Itu tidak berperan sebagaimana yang diharapkan dapat menekan harga perumahan. Sebaliknya, ada kenaikan harga perumahan yang moderat. Faktanya, pajak real estat pada dasarnya telah kehilangan pengaruh untuk menekan harga perumahan. Jadi, hanya memicu ketidakpuasan dari sebagian besar masyarakat, dan itu juga dapat memperburuk kemerosotan ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi”.
Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa, karena takut akan dampak yang lebih luas, Han Zheng menyarankan agar Xi Jinping untuk saat ini tidak memungut pajak real estat dalam skala besar. Meskipun awalnya pihak berwenang mengusulkan sekitar 30 kota menjadi pilot proyek tersebut, tetapi sekarang telah dikurangi menjadi sekitar 10 kota.
Majalah ‘Qiushi’ pada 15 Oktober menerbitkan artikel Xi Jinping berjudul ‘Demi Mempromosikan Kemakmuran Bersama Secara Solid’ yang isinya menyebutkan bahwa, dipandang perlu untuk secara aktif dan mantap mempromosikan undang-undang reformasi pajak real estat Tiongkok dan menerapkan uji coba pajak real estat. ‘Wall Street Journal’ memberitakan bahwa artikel tersebut menunjukkan bahwa Xi Jinping telah menerima proposal untuk mencoba pajak dalam kisaran terbatas yang tidak terlalu agresif.
Selain masalah pro dan kontra soal penerapan pajak real estat itu sendiri, industri real estat di daratan Tiongkok saat ini sedang menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data ekonomi bulan September yang dirilis pihak berwenang pada Senin (18/10) menunjukkan bahwa penjualan perumahan komersial terus menurun, dan bank juga mengurangi portofolio KPR.
Tang Jingyuan mengatakan bahwa Xi Jinping masih menghadapi saat-saat kritis, yakni Sidang Paripurna Ke-6 Komite Sentral yang akan diadakan pada bulan November. Jika kebijakan pajak properti diberlakukan secara luas pada saat ini, maka ia akan menghadapi semakin banyak penentangan dari dalam partai yang dapat menyebabkan situasi tidak stabil. Karena itu, mungkin Xi Jinping terpaksa membuat beberapa konsesi. (sin)
