The Epoch Times
Pihak berwenang Tiongkok terus menekan perusahaan teknologi, menyebabkan perusahaan teknologi asing harus berhadapan dengan bisnis dan lingkungan hukum yang lebih menantang di Tiongkok. Beberapa perusahaan asing memilih hengkang dari pasar Tiongkok atau mengurangi porsi bisnis mereka.
Pada Senin (8/11/2021) SoftBank Group Co, Ltd, Jepang mencatat kerugian bersih kuartal fiskal pertama dalam satu setengah tahun. Itu tak lain, dikarenakan badai peraturan teknologi Partai Komunis Tiongkok.
Sebelum ini, pengawasan ketat dari pemerintahan Tiongkok terhadap perusahaan teknologi memicu aksi jual saham yang tragis. Selain itu, memengaruhi perusahaan yang diinvestasikan oleh SoftBank.
Mengikuti undang-undang privasi data ketat yang mengatur bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menyimpan data, Yahoo mengumumkan penarikannya dari Tiongkok pada pekan lalu. Sebelumnya, LinkedIn juga mengumumkan akan menghentikan layanannya di Tiongkok.
Analis mengatakan bahwa keputusan penarikan perusahaan teknologi ini, menunjukkan bahwa ketidakpastian peraturan dan risiko reputasi lebih besar daripada keuntungan bertahan di pasar Tiongkok.
Perusahaan Teknologi Asing Mana Saja yang Mengurangi Operasinya atau Meninggalkan Tiongkok?
Yahoo mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa mereka akan menghentikan layanannya di Tiongkok mulai 1 November.
Bulan lalu, platform jaringan profesional Microsoft LinkedIn mengatakan bahwa tahun ini akan menutup situs versi Tiongkok. Kemudian menggantikannya dengan papan pekerjaan tanpa fitur jejaring sosial.
Epic Games, yang menjalankan video game populer Fortnite, juga mengatakan akan menarik game tersebut dari pasar Tiongkok pada 15 November 2021. Game ini diluncurkan melalui kemitraan dengan perusahaan game terbesar di Tiongkok, Tencent, yang memiliki 40% saham Epic.
Mengapa perusahaan Sekarang Hengkang dari Tiongkok?
Itu bermula dari Undang-undang Perlindungan Informasi Pribadi partai Komunis Tiongkok, yang mulai berlaku pada 1 November. Aturannya membatasi jumlah informasi yang dapat dikumpulkan oleh perusahaan, dan menetapkan standar bagaimana informasi itu harus disimpan.
Perusahaan harus mendapatkan persetujuan pengguna untuk mengumpulkan, menggunakan, atau membagikan data. Bahkan, memberikan pengguna cara untuk memilih mengeluarkan dari berbagi data.
Perusahaan juga harus mendapatkan izin untuk mengirimkan informasi pribadi pengguna ke luar negeri.
Undang-undang baru Partai Komunis Tiongkok, telah meningkatkan biaya kepatuhan dan meningkatkan ketidakpastian operasi perusahaan Barat di Tiongkok. Perusahaan yang melanggar peraturan dapat didenda hingga 50 juta yuan atau sekitar US$7,8 juta atau 5%, dari pendapatan tahunan mereka.
Badan pengatur Partai Komunis Tiongkok, telah menindak keras perusahaan teknologi, dan perusahaan e-commerce seperti Alibaba telah dijatuhi denda. Badan pengatur Partai Komunis Tiongkok, juga sedang menyelidiki beberapa perusahaan dan menerapkan peraturan ketat yang mempengaruhi perusahaan game seperti NetEase dan Tencent.
Cameron Johnson, konsultan manajemen untuk FAO Global, sebuah perusahaan bisnis dan konsultan internasional yang berbasis di Shanghai, mengatakan kepada The Wall Street Journal, bahwa peraturan privasi dan keamanan data yang baru telah meningkatkan ketidakpastian dan kepatuhan biaya operasi di Tiongkok. Beberapa perusahaan lebih suka hengkang daripada berurusan dengan peningkatan risiko bisnis.
Hambatan Apa yang Dihadapi Perusahaan Teknologi Asing di Tiongkok?
Internet Tiongkok mengoperasikan “firewall” Komunis Tiongkok, serta menggunakan hukum dan teknologi untuk memberlakukan sensor percakapan.
Departemen pemantauan Komunis Tiongkok menghapus konten dan kata kunci, yang mana sensitif secara politik atau dianggap tidak pantas oleh Komunis Tiongkok dari Internet. Perusahaan harus memantau platform mereka, menghapus posting dan membuat kata kunci secara sensitif tidak dapat dicari.
Jaringan media sosial Barat seperti Facebook dan Twitter, telah diblokir oleh firewall untuk waktu yang lama. Sedangkan orang-orang di Tiongkok daratan biasanya tidak dapat mengakses situs web ini.
Francis Lun, CEO GEO Securities Limited, Hong Kong kepada “Washington Post” mengatakan Tiongkok telah merumuskan kebijakan yang sangat ketat pada operator Internet, memberitahukan kepada mereka apa yang harus dilakukan, terutama apa yang tidak boleh dilakukan.”
Bagi perusahaan asing, masalah utamanya mengapa mereka harus mempertahankan operasi perusahaan di Tiongkok dengan keuntungan terbatas dan tanggung jawab yang begitu berat.
Perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Tiongkok juga menghadapi tekanan dari negara ini. Beberapa anggota kongres AS mengkritik LinkedIn karena menyensor informasi pribadi jurnalis Amerika di Tiongkok.
Pada tahun 2007, Yahoo! mentransfer informasi tentang pembangkang terhadap pemerintah Tiongkok, yang akhirnya menyebabkan mereka dipenjara. Yahoo dikritik karena hal ini.
Di sisi lain, perusahaan fesyen Hennes & Mauritz menyatakan keprihatinan tentang tuduhan kerja paksa di Xinjiang dan menjadi target boikot pada Maret, dan penjualan menurun. Belum lama ini, setelah seorang turis diketahui terinfeksi COVID-19, Shanghai Disneyland ditutup sementara pada pekan ini.
Karena kebijakan perbatasan tertutup Komunis Tiongkok, banyak perusahaan multinasional asing juga menghadapi hambatan dalam merekrut karyawan baru atau menerima kunjungan eksekutif.
Apa Artinya ini Bagi Pengguna Internet di Daratan Tiongkok?
Karena perusahaan teknologi asing memilih untuk menarik diri dari Tiongkok, orang-orang Tiongkok akan memiliki lebih sedikit pilihan dalam hal jejaring sosial dan akses konten.
Pengguna Tiongkok hanya dapat menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN), tak lain menyembunyikan keberadaan dan lokasi Internet mereka untuk menghindari pembatasan jaringan.
Tidak Hanya Perusahaan Besar, Universitas Barat yang bergengsi di Tiongkok Juga Hengkang
Westminster School adalah salah satu sekolah paling bergengsi di Inggris, membatalkan rencana untuk membuka serangkaian perguruan tinggi di Tiongkok. Ini adalah salah satu pembalikan paling mencolok dari ekspansi cepat pendidikan internasional Tiongkok. Tak lain, dikarenakan penindasan yang semakin parah oleh Partai Komunis Tiongkok.
Pekan lalu, Westminster College menyatakan dalam sebuah pernyataan: “Tiongkok(Partai Komunis) telah merumuskan sejumlah peraturan pendidikan baru, yang mana akan memengaruhi pengoperasian sekolah yang diusulkan di Chengdu… tidak mungkin mencapai lisensi mengoperasikan model awal yang direncanakan .”
Peraturan baru berarti bahwa dari taman kanak-kanak sampai kelas sembilan, sekolah internasional sekarang harus mengajar kursus yang sama dengan sekolah umum Tiongkok.
Semua sekolah swasta sekarang harus “mematuhi kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok,” sebuah langkah yang bertujuan memberikan pengawasan yang lebih besar kepada Beijing atas pembelajaran anak-anak.
Peraturan baru, yang mulai berlaku pada bulan September, juga membatasi kontrol dan partisipasi asing dalam operasi sekolah swasta, mengharuskan anggota dewan sekolah harus orang Tiongkok, dan mencoba mengatur biaya sekolah yang mahal.
Stephen Spriggs, direktur pelaksana firma konsultan William Clarence Education, mengatakan bahwa dia menduga bahwa lebih banyak sekolah Inggris akan menarik diri dari Tiongkok. Sebagai gantinya, bertujuan untuk lebih banyak demi “stabilitas politik” negara. (hui)
