Epoch Times
Wakil Kepala Negara Tiongkok Wang Qishan akan melakukan perjalanan ke Filipina sebagai utusan khusus Xi Jinping untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Filipina Ferdinand Marcos Jr.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengumumkan pada 28 Juni : Atas undangan pemerintah Filipina, Wang Qishan sebagai perwakilan khusus Xi Jinping akan memimpin delegasi untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Marcos Jr. di Manila pada Kamis 30 Juni.
Sebelumnya, Xi Jinping telah melakukan percakapan telepon dengan Presiden terpilih Filipina Marcos Jr.
Zhao Lijian mengatakan bahwa perjalanan khusus Wang Qishan ke Filipina untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Marcos Jr, mencerminkan Tiongkok sangat mementingkan hubungannya dengan Filipina, dan hubungan antara Tiongkok dengan Filipina. Pemerintah Tiongkok percaya bahwa hubungan ini dapat meningkatkan rasa saling percaya dan melanjutkan kerja sama di masa mendatang.
Sampai saat ini tidak jelas siapa yang akan dikirim AS untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Marcos Jr.
Ini merupakan kedua kalinya Wang Qishan menjadi perwakilan khusus Xi Jinping untuk menghadiri pelantikan presiden, pertama ke Seoul, Korea Selatan pada 10 Mei lalu saat pelantikan Presiden Yoon Seok-youl.
Namun, bagi pemerintahan baru Korea Selatan dan Yoon Seok-youl, perjalanan tersebut tidak mengarah pada hubungan yang lebih hangat antara Korea Selatan dengan Tiongkok. Pada Selasa 28 Juni Yoon Seok-youl berangkat ke Madrid, Spanyol untuk menghadiri KTT NATO. Reuters mengutip diplomat Madrid yang mengatakan bahwa KTT NATO akan membahas soal kerjasama yang lebih kuat dalam mencegah upaya ekspansi kekuatan militer komunis Tiongkok.
Filipina menjadi titik fokus persaingan geopolitik AS – Tiongkok
Putra diktator Filipina Ferdinand Marcos yang memenangkan pemilihan presiden Filipina bulan lalu, kini sikapnya terhadap Beijing dan Washington sedang menjadi perhatian.
VOA News dalam laporannya menyebutkan bahwa Marcos Jr. dalam sebuah wawancara dengan beberapa media Filipina pada 26 Mei mengatakan, dirinya akan membela putusan Mahkamah Internasional pada Juli 2016, menyangkut pulau-pulau yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan, dan berjanji tidak akan membiarkan Beijing mengerosi hak maritim Filipina.
Marcos Jr. mengatakan dialog dengan Beijing akan berlanjut dengan “suara tegas” bahwa Filipina dan Tiongkok tidak boleh berperang. Pemerintah Filipina akan berpijak pada kebijakan luar negeri yang independen dan bahwa kemitraan internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan.
Andreyka Natalegawa, asisten peneliti di Program Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional, mengatakan kepada Suara Amerika bahwa pemulihan ekonomi Filipina membutuhkan Tiongkok, tetapi Filipina akan tetap mempertahankan aliansinya dengan Amerika Serikat. Hubungan bilateral aliansi Filipina – AS yang didasarkan pada nilai-nilai inti bersama sudah terlampau besar dan tidak boleh gagal (too big to fall).
Setelah presiden baru terpilih, Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman berkunjung ke Manila pada 9 Juni untuk menemui Marcos Jr. dan para penasihatnya. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral dalam semua aspek dan memperkuat aliansi jangka panjang.
Manila mengakhiri pembicaraan dengan Beijing tentang kerja sama pengembangan minyak dan gas di perairan Laut Tiongkok Selatan
Filipina pekan lalu menghentikan negosiasi dengan Beijing mengenai kerja sama pengembangan minyak dan gas di perairan Laut Tiongkok Selatan.
Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. mengumumkan pada 23 Juni, bahwa di bawah arahan Presiden Rodrigo Duterte, Manila telah sepenuhnya menghentikan kerja sama pengembangan minyak dan gas di Laut Tiongkok Selatan dengan Beijing.
Media Filipina “Daily Inquirer” dan “Buletin Manila” yang mengutip pidato Teodoro Locsin Jr. saat merayakan ulang tahun ke 124 berdirinya Kementerian Luar Negeri Filipina pada 23 Juni melaporkan : “Sesuai instruksi Presiden Duterte, diskusi tentang kerja sama pengembangan minyak dan gas bumi di perairan Laut Tiongkok Selatan dengan pihak Beijing telah sepenuhnya dihentikan. Tidak ada masalah yang masih menggantung, semuanya sudah berakhir”.
“3 tahun telah berlalu. Kami belum mencapai tujuan mengembangkan sumber daya minyak dan gas yang sangat penting bagi Filipina. Tetapi (eksploitasi bersama) tidak dapat mengorbankan kedaulatan; tidak sama sekali”, kata Locksin Jr.
Perairan Laut Filipina Barat adalah bagian dari Laut Tiongkok Selatan yang diklaim sebagai kedaulatan Filipina.
Locsin Jr. menekankan bahwa selama negosiasi dengan Beijing tentang kerja sama pengembangan minyak dan gas di Laut Tiongkok Selatan, Manila akan berpegang teguh pada keputusan Laut Tiongkok Selatan yang dikeluarkan Mahkamah Internasional tahun 2016, “Kami tidak akan menyerahkan sedikit pun wilayah perairan kami”, katanya.
Dalam sebuah wawancara pada akhir Mei, Marcos Jr. mengatakan bahwa pada pemerintah baru Filipina tidak akan membiarkan hak perairan Filipina diinjak-injak. Namun, dia tidak mengomentari masalah kerja sama Filipina – Tiongkok dalam isu pengembangan minyak dan gas.
Manila telah memiliki beberapa perselisihan maritim dengan Beijing
Central News Agency melaporkan bahwa sejak akhir bulan Januari tahun ini Manila dan Beijing telah terjadi beberapa kali sengketa maritim.
Pada Maret tahun ini Kantor Penjaga Pantai Filipina melaporkan bahwa, kapal penjaga pantai Tiongkok beroperasi sampai berjarak dekat sekitar 19,2 meter dari kapal patroli Filipina di perairan Pulau Huangyan. Tindakan ini telah melanggar aturan internasional untuk mencegah tabrakan di laut.
Pada bulan Mei tahun ini, juga dilaporkan bahwa kapal penjaga pantai Tiongkok telah mengganggu kapal penelitian Taiwan “Legend” yang sedang melakukan misi penelitian ilmiah kelautan bersama Taiwan – Filipina pada bulan Maret tahun ini.
Pada 30 Mei tahun ini, Kementerian Luar Negeri Filipina mengeluarkan pernyataan protes terhadap kesewenangan pihak Tiongkok yang mengeluarkan perintah sepihak pada 1 Mei untuk melarang kapal Filipina melakukan penangkapan ikan di perairan 12 derajat LU. di Laut Tiongkok Selatan selama 3,5 bulan.
Pada 3 Juni, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price dalam pesannya di Twitter menyebutkan bahwa larangan penangkapan ikan di Laut Tiongkok Selatan yang dikeluarkan sepihak itu tidak sejalan dengan hasil arbitrase Laut Tiongkok Selatan 2016, dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Ia menyerukan kepada pemerintah Tiongkok untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.
Pada 10 Juni, Kementerian Luar Negeri Filipina mengajukan protes diplomatik dengan Beijing, mengutuk kapal-kapal Tiongkok melakukan penangkapan ikan dan pelacakan kapal-kapal Filipina secara ilegal di perairan Filipina.
Selain itu, pada bulan Maret tahun lalu, lebih dari 200 kapal Tiongkok singgah di Whitson Reef (disebut Oxbow Reef oleh Tiongkok), sekitar 200 mil laut dari Filipina. Filipina memprotes dan meminta kapal-kapal tersebut meninggalkan perairan Filipina. Namun Beijing menanggapi dengan alasan bahwa kapal penangkap ikan Tiongkok itu sedang berlindung dari cuaca buruk di perairan Tiongkok dan menolak untuk bergeser. (sin)
