oleh Xiong Bin dan Liu Fang
Rantai modal industri real estate Tiongkok sedang menghadapi ujian besar dan jumlah gedung apartemen terbengkalai terus bertambah. Baru-baru ini, pembeli rumah lewat pinjaman perbankan telah meluncurkan tindakan perlindungan hak bersama. Tercatat hingga 13 Juli, pembeli dari 101 gedung apartemen lewat pinjaman perbankan telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan pembayaran angsuran bulanan KPR
Pada 30 Juni, perkumpulan pembeli apartemen yang dibangun oleh “Evergrande Longting” di Kota Jingdezhen, Provinsi Jiangxi, Tiongkok yang pertama-tama meluncurkan pernyataan “Penangguhan Pembayaran Angsuran KPR” akibat tidak adanya kemajuan pengembang dalam pembangunan gedung apartemen.
Selama 2 minggu terakhir, perkumpulan pembeli rumah dari ratusan gedung apartemen terbengkalai yang berada di seluruh Tiongkok satu per satu mengikuti langkah ini.
Mr. Zhang pembeli apartemen di “Wuhan Evergrande Times New Town” mengatakan bahwa ada sekitar 5.000 rumah tinggal yang berada dalam komplek “Wuhan Evergrande Times New Town”.
Awalnya serah terima kepada pembeli tahap pertama akan dilakukan pada 30 Maret tahun ini, tetapi pembangunannya sudah terhenti sebelum tembok luar selesai. Karena itu, para pembeli sepakat untuk tidak meneruskan pembayaran angsuran jika sampai 1 Agustus tahun ini pihak pengembang tidak melanjutkan kewajiban pembangunannya.
“Uang simpanan kami dalam rekening untuk pengawasan telah diambil oleh pihak bank, dan kami tidak ingin lagi membayar angsuran karena rumah belum kami peroleh. Saya pernah berbicara dengan pihak bank bahwa bank yang terlebih dahulu melakukan penyimpangan, karena bank semestinya tidak boleh melepas KPR kepada pembeli sebelum rumah selesai dibangun oleh pengembang”, ujar Mr. Zhang.
Mr. Zhang juga mengatakan bahwa masih ada beberapa pembeli rumah sampai saat ini belum menerima perjanjian online transaksi pembelian rumah dengan pengembang, beberapa rumah dijadikan jaminan. Tetapi sia-sia saja pembeli meskipun sudah berulang kali menghubungi biro manajemen perumahan lokal serta pemerintahan distrik untuk penyelesaiannya.
Selain, pembeli menggunakan seluruh uang simpanan mereka untuk membeli rumah, dan mereka sekarang tinggal di rumah sewaan. Di satu sisi harus membayar uang sewa, di sisi lain harus membayar angsuran KPR. Bahkan, orang-orang pernah pergi ke kantor pemerintahan setempat untuk melakukan pengaduan, tapi tidak bisa mendekati pemerintah kota, begitu mendekat langsung dibawa paksa oleh petugas keamanan.
“Tampaknya pemerintah juga ikut menutup-nutupi masalah dan terlibat dalam usaha menipu kami para pembeli rumah, jadi kami tidak mempercayai mereka lagi”, kata Mr. Zhang.
Mr. Yang, seorang pembeli rumah yang berlokasi di Xinlibo Park di Kota Changsha mengatakan bahwa pengembang real estat pada dasarnya berada dalam tahap kebangkrutan dan sedang melakukan reorganisasi, tetapi belum ada pengumuman resminya, jadwal penyerahan rumah juga masih terus terkatung-katung, sehingga orang-orang terpaksa menghentikan pembayaran angsuran KPR.
Mr. Yang mengatakan : “Tetapi karena pasar saat ini belum memulihkan biaya, rantai modal pengembang jadi terputus. Kami terus mengajukan petisi juga mendatangi pemerintah untuk kejelasannya, tetapi pemerintah dengan alasan menjaga stabilitas tidak berusaha memecahkan dasar persoalan. Terus menunda-nunda yang akibatnya semakin banyak dana yang disalahgunakan oleh pengembang”.
Pembeli rumah lewat bank mengatakan bahwa mereka harus membayar sekitar RMB. 4.000,- sampai 5.000 angsuran KPR setiap bulan, belum lagi soal membayar sewa rumah dan biaya kehidupan keluarga mereka. Begitu pendapatan mereka menurun atau kehilangan pekerjaan, maka angsuran KPR akan terputus.
Padahal tahun lalu saja, ada laporan media yang menunjukkan bahwa, jumlah terhentinya pembayaran angsuran KPR telah terjadi pada lebih dari 2 juta unit perumahan di berbagai wilayah Tiongkok. Diakibatkan terhentinya pembangunan oleh pengembang dan tertundanya jadwal penyerahan kepada pembeli. (sin)
