Pembeli rumah apartemen dari ratusan proyek real estat yang terbengkalai di Tiongkok menyatakan penghentian angsuran KPR dan menuduh bank melanggar peraturan yang menimbulkan proyek terbengkalai. Tetapi Bank of Zhengzhou menuduh regulator industri real estat setempat yang melakukan kesalahan. Kemudian regulator industri real estat menolak tuduhan bank bahkan balik mengancam akan meminta pertanggungjawaban bank
NTD
Beberapa hari lalu, sebuah video yang diposting di Internet menunjukkan bahwa pembangunan Taman Kangqiao Jiuxi di Kota Zhengzhou, Provinsi Henan ditangguhkan oleh pengembangnya, kemudian perwakilan dari pembeli rumah apartemen di sana menemui pejabat dari komisi regulasi perbankan untuk menyampaikan tuntutan penyelesaian dan menuduh bank yang menyebabkan proyek mangkrak akibat melakukan tindakan yang ilegal.
Menurut peraturan, bank bertanggung jawab untuk mengawasi dana proyek yang relevan, tetapi malahan membiarkan perusahaan pengembang untuk mentransfer keluar dana yang masih dalam pengawasan itu, sehingga pembangunan proyek tidak dilanjutkan.
Pembeli mengatakan bahwa awalnya pengembang berjanji akan melakukan serah-terima rumah pada Oktober tahun depan, tetapi konstruksi telah dihentikan pada tahun lalu, dan membuat lebih dari 1.700 pembeli mendatangi perusahaan real estat, bank, dan berbagai instansi pemerintah untuk mencari solusi penyelesaiannya.
Dalam video tersebut, penanggung jawab Bank of Zhengzhou Cabang Jalan Changchun menjelaskan bahwa alokasi dana bank dari rekening pengawasan itu atas persetujuan pihak berwenang dari regulator industri real estat di Kota Zhengzhou. “Dengan kata lain, kita ini bertindak atas instruksi”, “Jika mereka tidak menginstruksikan pengalihan dana, kita tidak akan melakukannya”.
Menanggapi pernyataan bank, pejabat yang bertanggung jawab dari regulator industri real estat di Zhengzhou mengatakan kepada media Tiongkok, bahwa menurut informasi awal yang diperolehnya, pernyataan bank “tidak sesuai dengan fakta”, dan hal tersebut telah dilaporkan ke departemen tingkat yang lebih tinggi. Bahkan bank dimintai pertanggungjawaban itu (pengalihan dana)”.
Di masa lalu, dengan leverage tinggi dan omset tinggi, perusahaan pengembang Tiongkok lancar bergerak dalam siklus memperoleh dan mengolah lahan, membangun proyek perumahan, menjual dan mengumpulkan dana, kemudian membayar utang ke bank. Namun, karena penguatan pengawasan oleh pemerintah di satu sisi dan akibat penurunan ekonomi di sisi lain, rantai modal perusahaan pengembang real estat telah terputus, sehingga muncul banyak proyek mangkrak.
Baru-baru ini, pembeli rumah apartemen lewat fasilitas KPR mengumumkan penghentian angsuran dan unjuk rasa yang telah menimbulkan kekhawatiran pihak berwenang. Media pemerintah memperingatkan bahwa hal itu dapat memicu krisis keuangan sistemik.
Menurut data yang dikumpulkan oleh swasta, tercatat hingga 19 Juli, pembeli rumah apartemen lewat fasilitas angsuran dari setidaknya 319 proyek yang dalam kondisi mangkrak telah menghentikan pembayaran angsuran KPR mereka.
Perkiraan jumlah dana angsuran KPR yang tidak dibayarkan oleh pembeli kepada bank bisa mencapai di atas RMB. 1 triliun. (sin)
