Zhou Xiaohui
Lebih dari dua bulan yang lalu, ketika orang-orang di Shanghai, Changchun, Beijing dan tempat-tempat lain dikurung di rumah hingga tidak dapat beraktivitas, bahkan mereka menderita sakit luar biasa karena harus ditusuk dengan tongkat asam nukleat setiap hari , Pesta Olahraga Asia Tenggara digelar di negara kecil yaitu Vietnam. Orang-orang Tiongkok terkejut menemukan bahwa Vietnam juga telah “membuka diri” seperti Eropa dan Amerika Serikat. Ketika itu, kerumunan orang-orang sudah memadati jalanan, pantai dan di stadion. Semuanya sudah tidak memakai masker. Para pemimpin yang menghadiri acara upacara pembukaan semuanya juga tidak memakai masker.
Ini bukan karena pemerintah Vietnam tak memperhatikan epidemi, tetapi pilihan yang dibuat setelah menilai virulensi virus, tingkat kematian dan dampaknya terhadap ekonomi. Dikatakan sudah banyak orang Vietnam terinfeksi, tetapi mereka hanya tinggal di rumah selama beberapa hari, dan terus keluar dan pergi bekerja setelah gejalanya hilang. Tidak mengherankan bahwa beberapa investor asing yang takut dengan kebijakan anti-epidemi Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang ekstrim memilih untuk berinvestasi di Vietnam setelah meninggalkan Tiongkok.
Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam telah menjadi penerima manfaat dari model penguasa yang semakin belok kiri dari rezim Beijing dan kebijakan “nol dinamis”. Perkembangan ekonominya yang pesat telah menarik banyak investor, termasuk orang terkaya Hong Kong, Li. Ka-shing juga memilih berinvestasi real estat di Vietnam.
Pada saat ekonomi Tiongkok dibuat berantakan oleh PKT dan hidup rakyat semakin sengsara, hasil ekonomi seperti apa yang diraih oleh Vietnam? Menurut sumber resmi dari Vietnam, PDB Vietnam akan tumbuh sebesar 7,72% pada kuartal kedua tahun 2022, tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Menurut laporan Vietnam News Agency pada 11 Juli, media internasional, organisasi ekonomi dan pakar menilai perkembangan ekonomi Vietnam pada semester pertama tahun ini memiliki prospek yang baik, mereka percaya bahwa tingkat pertumbuhan PDB Vietnam akan mencapai 5,5% hingga 7,9% pada tahun 2022.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa Vietnam telah mencapai pertumbuhan positif di tengah krisis ekonomi dan merupakan salah satu dari sedikit negara yang ekonominya tidak terjerumus ke dalam kemunduran pada tahun 2020. Pemulihan ekonomi Vietnam sangat cepat dan kuat. Daya saingnya terus meningkat, dan berada di antara negara-negara industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Vietnam juga merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif selama dua tahun berturut-turut dalam menghadapi dampak COVID-19.
Laporan tersebut mengutip “Sputnik”, “Voice of America”, “Business Times” Rusia, dan media berita lainnya berkomentar bahwa Vietnam adalah titik terang dalam pemulihan ekonomi dan diharapkan menjadi pusat produksi dunia dan mata rantai penting dalam pasokan global.
Salah satu alasannya adalah stabilitas politik dan sosial, pemerintah telah mengeluarkan rencana pengembangan produksi yang efektif, dan komunitas bisnis semakin yakin dengan lingkungan investasi Vietnam.
Bank Dunia, Standard Chartered Bank, HSBC, dan lainnya juga percaya bahwa Vietnam menarik sejumlah besar investasi asing langsung di bidang infrastruktur, pasar sekuritas, ekonomi digital, energi daur ulang, perawatan kesehatan, logistik, dan bidang lainnya, menjadikan Vietnam surga investasi bagi investor asing.
Tahukah Anda, pada 26 Mei tahun ini, S&P Global Ratings (salah satu dari tiga lembaga pemeringkat kredit paling bergengsi di dunia) menaikkan peringkat kredit nasional jangka panjang Vietnam menjadi BB+ dengan outlook “stabil”.
Dalam penilaian terbaru badan tersebut, Vietnam adalah satu-satunya negara ASEAN yang menerima revisi ke atas pada tahun 2022. Dua lembaga pemeringkat kredit internasional terkemuka lainnya, Fitch Ratings dan Moody’s, juga membuat penilaian serupa.
Stabilitas politik dan sosial serta meningkatnya kepercayaan komunitas bisnis terhadap lingkungan investasi di Vietnam, justru menjadi sesuatu yang tidak bisa diberikan PKT dalam kegentingan kepada investor. Tidak peduli seberapa besar PKT menyombongkan diri, dewasa ini kepercayaan investor domestik dan asing di pasar Tiongkok telah anjlok ke titik terendah, sejumlah dana besar sedang berusaha untuk meninggalkan Tiongkok. Apalagi sejumlah besar talenta juga sedang mencoba dengan berbagai cara untuk meninggalkan daratan Tiongkok dan beberapa orang Tiongkok bahkan memilih untuk berinvestasi di Vietnam.
Pada saat Vietnam bertentangan dengan rezim PKT dalam pencegahan dan pengendalian epidemi, menarik sejumlah besar investasi dan ekonominya tumbuh pesat, Vietnam masih memainkan peran di panggung internasional. Pada awal Juni, dengan persetujuan Majelis Umum PBB, menjadi salah satu Wakil Presiden Majelis Umum PBB ke-77 yang mewakili kawasan Asia-Pasifik untuk masa jabatan setahun.
Vietnam, yang dianggap oleh mantan Presiden AS Trump sebagai “salah satu keajaiban terbesar di dunia” pada tahun 2017, mengapa, sebagai negara yang dipimpin oleh Partai Komunis, membuat Trump mendapatkan pandangan yang sangat berbeda dengan PKT ?
Seharusnya karena Vietnam telah berjalan di jalur pengembangan yang sesuai dengan tren umum dunia dan bertentangan dengan PKT. Pada awal Februari tahun 2006, sebelum pertemuan “Kesepuluh”, Komite Sentral Partai Komunis Vietnam dengan berani merilis rancangan laporan politik, meminta media dan masyarakat untuk bebas berkomentar. Laporan itu termasuk isi meninggalkan kediktatoran satu partai. Hal ini memicu diskusi panas di semua lapisan masyarakat.
Kemudian pada “Kesepuluh” yang diadakan pada bulan April, sekretaris jenderal Partai Komunis Vietnam melakukan pemilihan diferensial. Pada saat yang sama menerima rekomendasi sendiri dari Komite Sentral, asalkan menang dalam pemilihan boleh menjabat sebagai Anggota Komisi Sentral dan menteri di Pusat. Meskipun Nong Duc Manh, 65 tahun, terpilih kembali, namun presiden dan perdana menteri kemudian berpindah ke orang lain.
Pada tahun 2007, anggota Majelis Nasional Vietnam dipilih secara langsung. Di antara 857 calon, ada lebih dari 100 orang bukan anggota Partai Komunis Vietnam, 30 di antaranya adalah calon yang mencalonkan sendiri. Pemilihan perwakilan kongres tunduk kepada pengawasan sosial dan pengawasan opini publik ; Kongres memiliki hak (termasuk presiden, ketua kongres, dan perdana menteri) untuk melakukan “mosi percaya” dan memiliki hak untuk memberhentikan pemimpin. Kemudian Kongres yang baru terpilih pernah menolak rencana Perdana Menteri untuk investasi di kereta api berkecepatan tinggi.
Vietnam, yang membuka larangan partai dan merealisasikan pemilihan parlemen langsung, juga mencabut larangan berita. Vietnam juga pada dasarnya telah merealisasikan independensi peradilan untuk menghindari “partai lebih besar dari hukum”.
Selain itu, dalam hal tindakan anti-korupsi, Vietnam telah mendirikan sistem deklarasi properti resmi sejak bulan Maret tahun 2012, pejabat partai, pemerintah, militer dan organisasi sosial, dan perusahaan milik negara di tingkat wakil bagian ke atas diperlukan untuk mengungkapkan properti pribadi mereka. Kontennya mencakup pendapatan pribadi, pendapatan rumah tangga, real estate, aset luar negeri, rekening pribadi, dan lain-lain.
Dengan cara ini, Vietnam yang telah meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan politik demokrasi, juga telah mendorong perkembangan ekonomi Vietnam. Dalam hal ekonomi domestik, Vietnam telah menyuntikkan dorongan ke dalam pertumbuhan pesat perusahaan sektor swasta, penciptaan lebih banyak kesempatan kerja, dan peningkatan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan jaminan sosial dan kesejahteraan yang baik, terutama pengentasan kemiskinan, mendapat pekerjaan, asuransi sosial dan kebijakan untuk meritokrasi revolusioner.
Pada tahun 2017, Vietnam juga mengumumkan penghapusan sistem pendaftaran rumah tangga yang dirumuskan dengan mengacu pada sistem PKT dan sudah diterapkan selama lebih dari 40 tahun. Menurut analisis media asing, Vietnam melalui tindakan tersebut sedang mengirimkan pesan ke dunia luar bahwa Vietnam sedang menganut nilai-nilai demokrasi. Mulai tanggal 1 Januari tahun 2019, buku penduduk sudah tidak ada lagi di Vietnam, diganti dengan kartu identitas yang berisi semua informasi pribadi.
Sistem pendaftaran rumah tangga adalah sistem dengan apa yang disebut “karakteristik Tiongkok”. Menurut penyelidikan Deng Yuwen, yang pernah menjabat sebagai wakil editor ‘Study Times’, di Sekolah Partai Pusat PKT, saat ini hanya tiga negara di dunia yakni Tiongkok, Korea Utara dan Benin, yang menerapkan sistem pendaftaran rumah tangga yang ketat. Seperti yang kita semua tahu, buku penduduk di pedesaan dan perkotaan Tiongkok, secara alami telah membagi orang Tiongkok menjadi “warga kelas satu” dan “warga kelas dua”. Sebagai akibatnya, banyak masalah seperti pendidikan, asuransi, perawatan medis, dan sebagainya muncul. Tidak diragukan lagi, perlakuan yang berbeda karena hukum yang berbeda adalah tindakan diskriminasi terhadap warga negara.
Penghapusan sistem pendaftaran rumah tangga di Vietnam berarti bahwa 70 juta petani di Vietnam, akan menikmati hak yang sama seperti warga kota atas pendidikan, perawatan medis dan pensiun. Hal ini telah menjadikan perbandingan yang sangat kontras dengan PKT yang bersikeras tidak mau menghapus sistem pendaftaran rumah tangga demi kepentingan pribadi mereka.
Tiga puluh tahun setelah reformasi Vietnam, standar hidup rakyat Vietnam telah meningkat, jumlah wirausahawan meningkat dua kali lipat, dan tingkat pertumbuhan tahunan PDB dalam 10 tahun pertama abad ke-21 mendekati 6,5%. Rezim seperti itu di Vietnam, yang mempromosikan reformasi demi kepentingan rakyat, layak mendapat pujian dari Trump, juga telah memukul wajah PKT yang terus membual banyak “kepercayaan.” Tetapi pada intinya dia tidak berani membuka larangan partai dan surat kabar, tidak berani mengadakan pemilihan langsung Kongres Rakyat Nasional, tetap mempertahankan kekuasaan dengan cara blokir internet, lockdown, menindas rakyat dengan kekerasan dan menghapus semua suara yang berbeda dengan PKT. PKT benar-benar kalah dengan Vietnam yang kecil.
Dan, langkah baru-baru ini di Vietnam telah membuat orang percaya ke mana arah Vietnam di masa depan. Menurut laporan media Vietnam, pada sore hari tanggal 30 Juni, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh bertemu dengan Menteri Kehakiman Jepang Furukawa Toshihisa dan delegasi Kementerian Kehakiman Jepang di kediaman pemerintah. Pham Minh inilah yang segera mengirim pesan belasungkawa setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Jepang Abe, menyatakan belasungkawa kepada pemerintah Jepang, rakyat dan keluarga Abe dan pada saat yang sama mengungkapkan rasa terima kasih kepada Abe atas “dukungan dan bantuannya yang berharga” terhadap Vietnam.
Dalam pertemuan tersebut, Pham Minh mengatakan bahwa Vietnam selalu menganggap Jepang sebagai mitra strategis yang mendalam, andal, penting dan jangka panjang, dan kedua belah pihak memiliki banyak kepentingan strategis.
Jepang tetap menjadi mitra ekonomi utama Vietnam, negara bantuan resmi ODA nomor satu, mitra tenaga kerja terbesar kedua, mitra investasi dan kerjasama pariwisata terbesar ketiga, dan mitra dagang terbesar keempat Vietnam.
Ia juga menyebutkan dukungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Jepang, Kementerian Kehakiman dan instansi terkait kepada pemerintah Vietnam selama 30 tahun terakhir, di antaranya kerjasama yang paling erat adalah dalam pelatihan sumber daya manusia, pengembangan sistem dan kebijakan.
Dia berharap “Jepang akan terus mendukung Vietnam dan meningkatkan kapasitas sistem peradilan Vietnam dalam membangun dan meningkatkan institusi dan hukum ; Melatih dan membina sekelompok sumber daya manusia berkualitas tinggi. Hal demikian termasuk pembentukan ahli dan kader hukum serta peradilan ; Dan mewujudkan transformasi digital di bidang peradilan, meningkatkan kemampuan berjuang di bawah hukum pada acara-acara internasional, terutama untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah di bidang politik dan ekonomi.”
Sederhananya, Vietnam berharap Jepang dapat membantunya memperbaiki sistem peradilannya agar lebih beradaptasi dengan komunitas internasional. Vietnam tidak mencari bantuan dari kakak PKT, yang menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman yang jelas tentang sistem peradilan siapa yang lebih baik. Dan, tindakan Vietnam ini tidak diragukan lagi adalah membuka jalan bagi masa depannya untuk memulai masyarakat nyata yang diatur oleh hukum.
Ketika hari itu tiba, kekuasaan satu partai Komunis Vietnam pasti akan mundur dari panggung sejarah, dan Vietnam akan menjadi negara demokrasi. Dan, PKT, yang bertentangan dengan tren umum Vietnam dan dunia, tidak diragukan lagi hanya memiliki satu jalan buntu. (lin)
