Epoch Times Sydeny
Dalam anggaran pertamanya selama hampir satu dekade, pemerintah Partai Buruh Australia mengumumkan akan menindaklanjuti janji pemerintah sebelumnya untuk menghabiskan 270 miliar dolar dalam peningkatan kemampuan militer pada 2030.
Di bawah anggaran terbaru, pengeluaran pertahanan akan meningkat menjadi $ 48,7 miliar tahun ini, akhirnya mencapai lebih dari dua persen dari PDB, tingkat yang tak terlihat sejak akhir 1990-an.
Laporan The Daily Telegraph menyebutkan pengeluaran pertahanan $270 miliar akan mencakup pengadaan kapal selam bertenaga nuklir di bawah perjanjian keamanan AUKUS, pakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta rudal hipersonik, kemampuan siber, kecerdasan buatan canggih, pertahanan darat, sistem rudal, drone dan persenjataan laut.
Pada saat yang sama, anggaran memungkinkan mengalami peningkatan signifikan dalam jam terbang yang tersedia untuk semua pesawat militer RAAF dan RAN, termasuk pesawat tempur F-35 Australia.
Operasi pesawat tempur Australia akan hampir dua kali lipat menjadi 12.500 jam terbang selama 12 bulan ke depan, sementara lebih banyak fregat kelas ANZAC dan kapal perusak kelas Hobart berlayar.
Selain itu, Australia menekankan peningkatan pengawasan udara, dan armada P-8A Poseidon akan melakukan upaya lebih besar untuk melaksanakan misi pengumpulan intelijen di wilayah tersebut.
Menteri Keuangan Jim Chalmers mengatakan bahwa anggaran tersebut akan memungkinkan Australia memulihkan posisinya di kawasan sebagai “mitra yang getol dan dapat diandalkan.”
Jim juga mengatakan, setelah hampir satu dekade diabaikan dan tidak dihormati, Australia memulihkan peran sebagai mitra dan teman yang getol dan dapat diandalkan bagi tetangga Pasifik untuk kawasan yang stabil, damai, dan lebih sejahtera. Hal demikian disampaikannya dalam pidato anggarannya pada 25 Oktober lalu.
Dia menambahkan bahwa Angkatan Pertahanan Australia akan “diposisikan dengan baik untuk memenuhi tantangan keamanan kita selama dekade berikutnya dan seterusnya.”
Pasifik Menerima Peningkatan Pendanaan
Anggaran tersebut juga menjelaskan urgensi yang dirasakan pemerintah federal untuk membentuk arah strategis Australia dan mencegah tindakan yang melanggar kepentingan nasional. Ini akan mencakup lebih dari $147 juta untuk memajukan keamanan dan keterlibatan di kawasan, termasuk pembentukan Akademi Pertahanan Pasifik Australia dan pelatihan militer serta polisi multinasional.
Tak hanya itu, akan ada bantuan pembangunan tambahan senilai $1,4 miliar dengan $900 juta untuk kawasan Pasifik, dan Kantor baru Asia Tenggara akan dibentuk untuk mengkoordinasikan upaya seluruh pemerintah dan memperdalam keterlibatan regional.
Respon terhadap Ancaman Beijing di Pasifik
Anggaran militer Australia meningkatnya di tengah kekhawatiran internasional atas potensi serangan Tiongkok terhadap Taiwan setelah digelarnya Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok (PKT) ke-20, sebuah kongres yang diadakan setiap lima tahun.
Xi Jinping mengatakan pada pembukaan Kongres bahwa rezim tidak akan pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk mencapai “penyatuan” Taiwan, sebuah pulau demokrasi yang memerintah sendiri yang telah lama dianggap oleh rezim komunis sebagai provinsi pemberontak.
“Kami tak akan pernah berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan, dan kami memiliki pilihan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan,” kata Xi, yang berhasil mengklaim masa jabatan periode ketiga yang memecahkan rekor. Pernyataan itu disampaikannya kepada lebih dari 2.000 delegasi PKT di Beijing yang mana sudah dipilih sendiri.
Pada saat itulah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menandatangani pakta keamanan bersama di Perth pada 22 Oktober untuk berkonsultasi tentang “kontinjensi” yang mengancam kepentingan keamanan nasional mereka di tengah meningkatnya kekhawatiran atas ketegangan Tiongkok-Taiwan.
Albanese dalam sebuah pernyataan menyebutkan, hubungan Australia-Jepang adalah unik dan bermanfaat bagi seluruh kawasan mengingat nilai dan kepentingan bersama.
Ketika Tiongkok tidak disebutkan dalam deklarasi bersama, langkah itu tampaknya sebagai respon terhadap kehadiran militer PKT yang semakin meningkat di Indo-Pasifik dan provokasi terhadap Taiwan.
Jepang mencurahkan ruang yang signifikan dari laporan pertahanan tahunan tahun ini ke Taiwan, yang menegaskan bahwa stabilitas Taiwan adalah “penting untuk keamanan Jepang” dan harus “dimonitor secara ketat dengan rasa urgensi” saat bekerja sama dengan komunitas internasional.
Menteri Pertahanan Nobuo Kishi dalam laporan yang dirilis pada 22 Juli menuturkan, hal itu menjelaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk menyatukan Taiwan dengan kekuatan yang semakin meningkatkan ketegangan di kawasan.
Hampir Separuh Warga Australia Mendukung Pembelaan Taiwan
Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa hampir seorang dari dua orang penduduk Australia mendukung pengiriman pasukan Australia untuk membantu mempertahankan Taiwan jika terjadi invasi oleh Beijing, persentase penduduk yang jauh lebih tinggi daripada Jepang dan Amerika Serikat.
Menurut jajak pendapat online YouGov yang ditugaskan oleh Pusat Studi AS, Universitas Sydney, hampir setengah dari responden (46 persen) di antara sampel 1.068 penduduk Australia mengatakan mereka setuju atau sangat setuju bahwa Australia harus “mengirimkan pasukan militer untuk membantu Amerika Serikat membela Taiwan,” dengan 18 persen sangat setuju.
Susie Su, seorang jurnalis senior Taiwan, yang berbasis di Sydney, percaya dikarenakan Australia dan Taiwan memiliki nilai kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang sama.
Faktanya, Taiwan dan Australia tidak memiliki hubungan diplomatik formal, dan populasi imigran Taiwan di Australia jauh lebih sedikit daripada orang Tiongkok.
Hal utama yang mengikat mereka bersama adalah nilai. Semakin demokratis dan liberal suatu negara, semakin baik dalam mengidentifikasi [negara lain] mana yang lebih demokratis dan liberal. Pengakuan seperti itu saling menguntungkan.
Su menambahkan, apa kesan dunia tentang Kongres Nasional ke-20 PKT? Mantan pemimpin negara, Hu Jintao, dibawa pergi dari tempat kejadian, dan keberadaannya masih belum diketahui. Xi Jinping sekarang adalah seorang kaisar. Pernyataan Su mengacu pada lelucon terbaru di kongres partai komunis.
Hal ini memberikan dunia bayangan kediktatoran Nazi di cakrawala, dan Australia tidak terkecuali.
Sejak Australia bergabung dalam aliansi militer AUKUS dengan Inggris dan AS, dan Quadrilateral Security Dialogue dengan AS, Jepang, dan India, dapat dilihat bahwa Australia dengan jelas memahami perannya dalam masalah keamanan di wilayah Asia-Pasifik.
Aldgra Fredly berkontribusi pada laporan ini.
