Menuju Ekonomi Terencana ? Beijing Instruksikan Pendirian “Kantin Nasional” di Setiap Kota

• Setelah pemerintah pusat Tiongkok menggencarkan pendirian koperasi pasokan dan pemasaran di sejumlah pedesaan seluruh negeri, kini giliran pemerintah perkotaan yang didesak untuk segera mulai membangun komunitas “swasembada” termasuk mendirikan “kantin nasional” atau kantin yang dikelola oleh pemerintah

• Analis mengungkapkan bahwa ini semua merupakan isyarat bahwa Beijing ingin meninggalkan ekonomi pasar, alias kembali ke sistem ekonomi terencana era Mao Zedong yang membuat rakyat Tiongkok mengalami kesengsaraan berkepanjangan

NTD

Menurut laporan media corong Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada 31 Oktober, bahwa Kementerian Pembangunan Perumahan dan Dinas Pembangunan Perkotaan – Pedesaan bersama-sama mengeluarkan pengumuman bertemakan “Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Pekerjaan Percontohan dalam Membangun Komunitas Lengkap”, yang mewajibkan setiap kota ( kabupaten) menentukan 3 hingga 5 “komunitas lengkap” untuk dijadikan percontohan dalam penerapan “swasembada” selama 2 tahun, sebagaimana yang digariskan pemerintah pusat.

Dalam pemberitahuan tersebut juga disebutkan bahwa komunitas percontohan harus merencanakan untuk membangun fasilitas layanan lengkap yang dibutuhkan warga dalam komunitas, seperti ada sekolah taman kanak-kanak, tempat penitipan anak, rumah jompo, dan stasiun layanan kesehatan masyarakat.

Selain itu, komunitas percontohan juga perlu beradaptasi dengan kebutuhan sehari-hari warganya, perlu adanya kantin untuk makan bersama, toko serba ada, toko sayur-mayur, fasilitas layanan pengiriman surat dan ekspres, tempat pangkas rambut, toko binatu, apotek, titik perawatan, gerai layanan rumah tangga dan fasilitas layanan lainnya.

Sekitar bulan Juli tahun ini, kantin yang mirip dengan kafetaria sudah muncul di komunitas perumahan di Provinsi Hunan, Hubei, Shandong, dan Yunnan. Kantin-kantin ini biasanya dijalankan oleh kelompok katering yang didanai oleh kantor jalanan setempat atau disetujui oleh pemerintah daerah, dan harganya ditentukan harus lebih rendah daripada harga makanan di restoran. Bahkan di beberapa tempat sudah mulai mempromosikan pembukaan kantin yang dikelola negara ini dan mengklaim bahwa kantin didirikan untuk memberikan kenyamanan bagi warga lansia.

Distrik Dongfeng sedang mempromosikan Kantin “Bahagia” yang telah beroperasi. (video screenshot)

Baik “Kantin Nasional” maupun “Koperasi Pemasok dan Pemasaran” adalah produk dari era ekonomi terencana PKT dan memiliki implikasi politik tertentu. Setelah koperasi jenis ini mulai didirikan secara besar-besaran di seluruh negeri, pihak berwenang kini memerintahkan pemda untuk mendirikan kantin-kantin percobaan di perkotaan. Hal ini menjadi perhatian publik.

Gambar dalam video berikut yang dibagikan oleh netizen menyindir PKT yang ingin kembali ke era ekonomi terencana.

【中国各地建 #食堂 两年后推广】
【#计划经济 模式实现战略目标】
住建部民政部发通知，在各城市选取3到5个小区建立食堂和家政服务网点便民设施，“试点”期2年。这是中国继农村建立供销社后，在城市进行的另一次“试点”。学者指，政府试图通过计划经济模式实现战略目标。报道：https://t.co/YA4RmAUCDv pic.twitter.com/IUkcGEPyRf

— 自由亚洲电台 (@RFA_Chinese) November 2, 2022

Li Ang, seorang komentator mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa kantin pada komunitas ini adalah replika dari kantin era PKT saat menerapkan sistem ekonomi terencana. Tidak ada banyak perbedaan kecuali bahwa makanan lebih berlimpah sekarang. Dia mengatakan bahwa di masa lalu, ketika menghadapi Barat, PKT menggunakan “swasembada ala sosialis” dan “ekonomi terencana” untuk menangani ekonominya. Tampaknya setelah Kongres Nasional ke-20 berakhir, Beijing mulai bersiap untuk menghadapi terputusnya hubungan dengan dunia luar.

Ma Ju, juga seorang komentator berpendapat bahwa karena tidak seorang pun dari anggota Komite Tetap yang baru dipilih memahami ekonomi, apalagi Kongres Nasional ke-20 sangat  menekankan “semangat perjuangan”. Mungkin saja otoritas harus bersiap-siap untuk menghadapi perang, menghadapi konfrontasi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat.

Dia mengatakan bahwa pendirian kantin secara besar-besaran tak lain adalah agar memudahkan pengontrolan terhadap warga sipil, untuk melemahkan kekuatan oposisi di masyarakat dengan cara memonopoli makanan, bahan dan berbagai alat produksi. Dan, pada saat yang sama untuk memperkuat citra seakan “PKT yang memberi makan rakyat”. Tujuannya adalah untuk menerapkan keadaan darurat kapan saja, di mana saja jika diperlukan oleh rezim. (sin)