Xi Jinping Terpaksa Mengubah Kebijakannya Akibat Krisis Ekonomi Sudah di Depan Mata

oleh Huang Yimei

Saat ini Tiongkok sedang menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Melalui Pertemuan Kerja Ekonomi Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, pihak berwenang membuat serangkaian perubahan tajam terhadap 3 kebijakan utama mereka. Yang pasti, program besar yang diusung Xi Jinping, yakni “Kemakmuran Bersama” sama sekali tidak disinggung dalam pertemuan, tetapi program pemerintah yang memprioritaskan dukungan terhadap BUMN sekarang berbalik menjadi mendukung usaha swasta. Namun, para cendekiawan percaya bahwa otoritas Beijing berusaha mengendalikan perusahaan swasta tidak akan mengalami perubahan.

Perekonomian Tiongkok telah memasuki masa kelam. Pertemuan Kerja Ekonomi Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok yang berlangsung 2 hari telah menghasilkan keputusan untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan memperbaiki operasi ekonomi Tiongkok secara keseluruhan demi kenaikan PDB. Dalam pertemuan tersebut, Xi Jinping telah berulang kali menekankan “kepercayaan terhadap strategis sendiri”, dan perlunya tekad kuat dalam menghadapi tekanan, yakin bahwa “fajar segera akan menyingsing”.

Wall Street Journal dalam laporannya menyebutkan bahwa Xi Jinping pasti tahu benar soal kebijakan Nol Kasus yang ia promosikan tidak membawa hasil, karena itu ia siap untuk kembali ke jalur pembangunan ekonomi.

Frank Tian Xie, ​​​​seorang profesor di Aiken School of Business di University of South Carolina, Amerika Serikat menjelaskan : “Serangkaian fenomena dari krisis keuangan baik pusat maupun daerah, kecepatan penurunan ekonomi, penutupan toko-toko, ditambah lagi dengan perlawanan rakyat, saya kira warga sipil Tiongkok telah benar-benar beroposisi dengan rezim. Oleh karena itu PKT terpaksa menghilangkan rasa malu karena kehilangan muka, mulai beralih ke menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi apakah memperbaiki ekonomi yang sudah rusak akan semudah perkiraan ?”

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak ruang operasi perusahaan teknologi besar Tiongkok telah dikurangi oleh pemerintah, tetapi pertemuan kali ini malahan menekankan perlunya “mendukung perusahaan platform dalam memimpin pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan menunjukkan bakat mereka dalam persaingan internasional”.

Menanggapi program pemerintah yang mengarah ke “BUMN in BUMS out”, “menghukum para kapitalis” dan hal-hal lain terkait dengan ideologi komunis yang mengkhawatirkan dunia luar, Xi Jinping mengklaim bahwa dirinya selalu mendukung perusahaan swasta, karena perusahaan swasta adalah “orang sendiri”. Namun, para cendekiawan percaya bahwa rezim tidak akan melepaskan kendali terhadap perusahaan swasta.

Frank Tian Xie mengatakan : “Sia-sia saja ! Karena rantai industri sudah beralih, dana simpanan masyarakat Tiongkok telah ludes terpakai selama 3 tahun di rumah karena lockdown. Ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah pengangguran, dan “tangping”nya rakyat, ini semua merupakan masalah yang tidak mudah bahkan sangat sulit untuk diperbaiki. Karena tidak ada jalan lain, ia kemudian mulai menggunakan trik penipuan, mengklaim bahwa ia selalu ramah terhadap perusahaan swasta. Saya yakin dirinya pasti sadar, bahwa tidak ada orang yang percaya ketika ia menyampaikan ucapan itu”.

Sejak Pertemuan Kerja Ekonomi Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menetapkan nada untuk mendukung perusahaan swasta, para pejabat PKT segera memeriksa kembali kebijakan yang mereka berlakukan terhadap industri teknologi, pendidikan dan pelatihan, terutama Alibaba, JD.com, Meituan, dan perusahaan Internet besar lainnya, dan mau tidak mau mengakhiri penyelidikan jangka panjang terhadap perusahaan Internet.

Li Hengqing, seorang ekonom yang tinggal di Amerika Serikat mengatakan : “Saya pikir apakah mantan pengusaha terkenal seperti Jack Ma, mereka bisa menerima “semangat” rezim Beijing soal mendukung usaha swasta ? Jack Ma sekarang berada di Jepang, dan ia akan segera kembali ke Tiongkok bila ia mempercayai hal itu, sama halnya seperti Liu Qiangdong yang masih berada di AS, mereka seharusnya menyambut gembira panggilan partai. Tetapi tidak begitu. Mereka tetap diam saja, mengapa ? Karena mereka tidak percaya”.

Para cendekiawan percaya bahwa pengusaha swasta telah kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan rezim yang berubah dari hari ke hari.

Tahun 2021 adalah tahun yang tak terlupakan bagi para tutor bahasa Mandarin. Hanya dalam beberapa bulan, mereka berturut-turut terkena pukulan dari kebijakan pemerintah, dan sejumlah besar praktisi di industri pendidikan tambahan telah kehilangan pekerjaan. Banyak perusahaan menghadapi kesulitan mempertahankan usaha. Yu Minhong, presiden Grup Teknologi Pendidikan Oriental Baru adalah contoh kasus.

Li Hengqing mengatakan : “Mereka disakiti oleh kebijakan Xi Jinping, atau kebijakan Partai Komunis Tiongkok. Ketika ekonomi buruk, rezim butuh dukungan pengusaha lalu mendatangi para pengusaha. Begitu ekonomi membaik, pengusaha menjadi target revolusi, menjadi strategis tanggapan. (saya percaya) bahwa tujuan akhir partai komunis adalah untuk sepenuhnya menghabisi para pengusaha swasta ini”.

Program Kemakmuran Bersama yang digembar-gemborkan otoritas PKT dalam beberapa tahun terakhir dianggap oleh dunia luar sebagai kebijakan yang bergerak menuju cita-cita komunisme, dengan cara menindas orang-orang kaya dan kelas menengah untuk memakmurkan orang-orang kelas bawah. Tetapi Kemakmuran Bersama malahan sedikit pun tidak disinggung dalam pertemuan kerja komite yang dipimpin langsung oleh Xi Jinping.

Frank Tian Xie berkata : “Bagaimana untuk memakmurkan semua golongan kelas kecuali dengan merampok kekayaan golongan kelas atas dan menengah. Mereka sekarang tidak menyinggung soal kemakmuran bersama, mungkin sementara tidak digembar-gemborkan dulu karena mereka harus menguras kekayaan perusahaan swasta. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika ekonomi menurun, keuangan menurun, kekayaan dari kelas istimewa ini pun ikut menurun.”

Selain mencabut kebijakan Nol Kasus secara tiba-tiba, tidak menyinggung soal program Kemakmuran Bersama, dan merangkul perusahaan swasta, masih ada satu perubahan tajam lainnya yang ditetapkan lewat kebijakan PKT, yaitu perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat sekarang wajib bekerja sama dan mengikuti persyaratan peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board. PCAOB) menyebutkan bahwa ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah, pihaknya dapat melakukan pemeriksaan secara sepenuhnya terhadap perusahaan Tiongkok yang go public di AS. (sin)