Song Feng/ Yi Ru/Tony
Wabah di daratan Tiongkok telah meningkatkan jumlah infeksi dan kematian, tetapi otoritas Partai Komunis Tiongkok secara tiba-tiba mengklaim mengizinkan warga Tiongkok bepergian ke luar negeri. Walhasil, Jepang dan negara-negara lain telah mengumumkan akan memperkuat masuknya wisatawan dari Tiongkok. Sedangkan Maroko dan Korea Utara melarang masuknya orang-orang dari daratan Tiongkok.
Partai Komunis Tiongkok (PKT) baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan membuka izin bea cukai yang memungkinkan orang-orang Tiongkok melakukan perjalanan ke luar negeri, menyusul merebaknya epidemi di Tiongkok yang menyebabkan serentetan infeksi dan kematian. Negara-negara di seluruh dunia justru khawatir bahwa Partai Komunis sekali lagi menyebarkan virus ke seluruh dunia dan mengubah aturan pintu masuk ke negara mereka.
Amerika Serikat, Kanada, Jepang, India, Korea, Taiwan, Italia, Inggris, Prancis, Spanyol, Filipina dan Malaysia mengharuskan pelancong dari Tiongkok untuk menunjukkan tes negatif COVID-19 yang berlaku selama 48 jam sebelum naik pesawat dan harus menjalani tes COVID pada saat kedatangan.
Maroko akan melarang masuknya orang-orang dari Tiongkok, terlepas dari kewarganegaraan mereka mulai 3 Januari. Sedangkan Korea Utara telah menerapkan kebijakan ini.
Mantan pengacara Beijing, Lai Jianping berkata : “Ini adalah permintaan yang biasa dan masuk akal bagi negara-negara di seluruh dunia untuk meminta para pelancong dari Tiongkok menjalani tes COVID dan mengambil tindakan yang sesuai. Ini adalah persyaratan yang normal. Ini adalah praktik rutin pemerintahan mereka untuk melindungi nyawa dan kesehatan warganya.
Lai Jianping juga menyebutkan ketika dunia sudah membuka negara mereka , Partai Komunis Tiongkok secara drastis menerapkan aturan Nol Covid. Persyaratannya untuk masuk ke Tiongkok jauh lebih ketat, bahkan menempatkan banyak rintangan bagi orang Tionghoa kembali ke negara itu dan memaksa mereka isolasi sebelum berbicara.
Lai menunjukkan bahwa sekarang pandemi yang mereda di seluruh dunia sudah mereda, pembebasan mendadak Partai Komunis Tiongkok justru menyebabkan longsoran epidemi. Sangat masuk akal bagi negara-negara di dunia mengajukan permintaan seperti itu.
Liu Qing, mantan presiden Human Right in China (HRIC) mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok kebingungan dalam mengendalikan epidemi, dan mengambil pendekatan “Lompatan Besar ke Depan” sepenuhnya tanpa mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan kelayakan.
Liu Qing mengatakan, “Pertama, kontrol epidemi yang tidak manusiawi, mengakibatkan bencana sekunder. Kedua, dampak dari runtuhnya kontrol dan pencegahan merupakan ancaman potensial bagi masyarakat dan dunia, yang sangat mengganggu.
Pada 31 Desember, Partai Komunis Tiongkok hanya mengumumkan bahwa 5.138 kasus baru penyakit ini telah dikonfirmasi, termasuk 5.102 kasus lokal dan hanya satu kematian baru.
Namun, menurut risalah rapat internal Komisi Kesehatan dan Medis Nasional Tiongkok menyebutkan, jumlah infeksi baru di Tiongkok pada 20 Desember hampir mencapai 37 juta kasus; dari 1 hingga 20 Desember, jumlah kumulatif infeksi mencapai 248 Juta kasus.
Lai menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok telah menyembunyikan epidemi dan semuanya dipolitisasi serta informasi yang dirilis sesuai dengan permintaan. Ia juga menambahkan, “Apakah itu yang disebut data statistik, hasil penelitian ilmiah tentang pencegahan epidemi, atau semua jenis informasi , pada kenyataannya, semuanya dirumuskan berdasarkan kebutuhan.”
Lai mengatakan bahwa wabah di Tiongkok telah pecah seperti tanggul. Banyak dari pasien menderita paru-paru putih. Sedangkan tingkat kematian dan penyakit serius jauh lebih tinggi daripada epidemi Omicron yang populer di Barat, sehingga dunia luar tak memiliki akses ke informasi yang sebenarnya.
Faktanya adalah bahwa Tiongkok baru-baru ini mengalami lonjakan kematian dan rumah duka yang kewalahan dipenuhi dengan mayat. Pada 30 Desember, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kembali mendesak Partai Komunis Tiongkok untuk segera berbagi informasi tentang infeksi di Tiongkok, termasuk penyakit serius dan kematian, sehingga negara-negara lain dapat merespons wabah secara efektif.
Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok justru menuding tindakan pencegahan epidemi di berbagai negara harus ilmiah dan tepat. Selain itu, dituntut memperlakukan warga negara dari semua negara secara setara, dan tidak boleh mempengaruhi kerjasama personel yang normal. Juru bicara itu juga mengklaim bahwa pakar CDC Tiongkok juga tidak merahasiakan apa pun.
Liu Qing berkata : “Sebelumnya, Partai Komunis Tiongkok telah menutup desa, kota, bangunan, dan rumah tangga, sehingga masyarakat umum tidak mendapatkan perawatan medis atau kehidupan mereka dalam keadaan kritis dan kesulitan. Pada saat itu, Partai Komunis dikritik dari seluruh penjuru dunia. Ini sangat tepat dan dapat dibenarkan.”
Liu Qing menilai pada saat ini, ketika Partai Komunis Tiongkok ingin menyebarkan virus ke dunia, ia mengatakan bahwa Anda tidak boleh mencegahnya, yang merupakan standar ganda.
Apalagi, ia menunjukkan bahwa dari Partai Komunis Tiongkok secara sembrono menerapkan Nol COVID hingga melepaskan semuanya, ini jelas bahwa jika Anda percaya kepada Partai Komunis Tiongkok, maka Anda akan menderita. (hui)
