Pengadilan HAM Eropa Memutuskan Larangan Rusia atas Materi-materi Falun Gong adalah Ilegal

Eva Fu

The European Court of Human Rights (ECHR) atau Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan larangan Rusia terhadap materi-materi yang berkaitan dengan latihan spiritual Falun Gong adalah unlawful atau melanggar hukum. 

ECHR dalam keputusannya pada 31 Januari bahwa larangan Rusia – yang diberlakukan pada empat materi informasi Falun Gong, termasuk buku utama latihan, “Zhuan Falun” – melanggar perlindungan kebebasan berekspresi dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, “ditafsirkan berdasarkan” hak kebebasan beragama yang juga tercantum dalam piagam tersebut.

Larangan tersebut dikeluarkan pada Agustus 2008 pada saat Olimpiade Musim Panas Beijing. Pengadilan distrik di Krasnodar di barat daya Rusia menetapkan materi tertentu yang berkaitan dengan latihan spiritual – “Zhuan Falun”; dua pamflet yang memperkenalkan latihan dan mempromosikan protes obor Olimpiade di seluruh dunia  dimaksudkan untuk menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Beijing terhadap agama tersebut; dan sebuah laporan investigasi mengenai pengambilan organ tubuh secara paksa oleh rezim Tiongkok – sebagai “ekstremis.”

Pengambilan organ secara paksa adalah bagian dari kampanye penganiayaan besar-besaran, yang dilakukan sejak tahun 1999 oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang bertujuan untuk memusnahkan Falun Gong.

Latihan spiritual ini terdiri seperangkat ajaran moral yang dijelaskan dalam “Zhuan Falun,” dengan Sejati-Baik-Sabar sebagai prinsip-prinsip intinya, serta lima perangkat latihan termasuk meditasi. 

Pada 1999, diperkirakan 70 juta hingga 100 juta orang berlatih Falun Gong. Menganggap popularitas latihan ini sebagai ancaman terhadap kekuasaan Partai Komunis Tiongkok, pemimpin saat itu, Jiang Zemin, memerintahkan kampanye penindasan nasional secara brutal yang terus berlanjut hingga hari ini.

Larangan Rusia untuk menerbitkan dan menyebarkan materi-materi Falun Gong “merupakan ‘campur tangan oleh otoritas publik’ terhadap hak kebebasan berekspresi para pemohon,” demikian keputusan ECHR, sebagai tanggapan atas pengaduan yang diajukan oleh dua warga negara Rusia, Mikhail Vladimirovich Sinitsyn dan Sergey Nikolayevich Alekhin, yang keduanya adalah pengikut Falun Gong.

Pengadilan menemukan bahwa otoritas hukum Rusia, dalam keputusan mereka pada tahun 2008 dan sidang-sidang berikutnya, tidak melakukan analisis hukum terhadap teks publikasi dan tidak membuktikan kerugian yang diklaim dari penyebaran materi tersebut.

Pengadilan Rusia “gagal menilai perlunya melarang publikasi-publikasi tersebut dalam konteks di mana mereka diterbitkan, sifat dan kata-katanya, dan kemungkinan dampak buruknya,” kata keputusan pada 31 Januari itu.

“Selain itu, pengadilan bahkan tidak menyebutkan, apalagi mendiskusikan secara panjang lebar, dampak dari pelarangan tersebut terhadap hak-hak para pemohon di bawah Pasal 9 dan 10 Konvensi… sehingga gagal menimbang hak-hak mereka dengan kepentingan publik,” tambahnya, mengutip bagian yang melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

ECHR memerintahkan pihak berwenang Rusia untuk membayar kedua penggugat masing-masing 7.500 euro ($7.984) sebagai kompensasi dan 3.096 euro ($3.296) untuk setiap biaya dan pengeluaran  terkait dengan kasus ini, beserta pajak yang berlaku.

Rusia menarik diri dari Dewan Eropa-pengawas hak asasi manusia terkemuka di benua itu, termasuk ECHR-pada pertengahan Maret tahun lalu di tengah-tengah perang Ukraina dan  menolak untuk mematuhi putusan pengadilan hak asasi manusia Eropa yang dikeluarkan setelahnya. Secara resmi tidak lagi menjadi bagian dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia pada  September.

Namun, Komite Menteri Dewan Eropa menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan semua permohonan yang diajukan sebelum Rusia secara resmi keluar dari badan hak asasi manusia tersebut dan memantau pelaksanaan keputusan-keputusannya. Gugatan yang dipermasalahkan diajukan pada tahun 2012, jauh sebelum Rusia keluar.

Direktur Eksekutif Falun Dafa Information Center, Levi Browde menyambut baik keputusan pengadilan Eropa, dan menambahkan  dia berharap untuk “mengingatkan pihak berwenang Rusia bahwa tidak akan pernah berhasil untuk berkolaborasi dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT).”

“Namun, kami menyadari bahwa Moskow bukanlah PKT dan masih berpikir bahwa pihak berwenang Rusia dapat memperbaiki arah mereka dan tidak melakukan perintah PKT dalam menindas kebebasan beragama,” katanya kepada The Epoch Times.

Seorang pengacara hak asasi manusia Kanada dan salah satu penulis laporan yang dilarang oleh pengadilan Rusia, David Matas, mengatakan bahwa keputusan tersebut mencerminkan model pemerintahan Rusia dan Tiongkok, di mana warga negara berhak atas kebebasan berbicara hanya dalam nama semata.

Pada saat keputusan pengadilan Rusia 15 tahun lalu, Matas bertanya-tanya mengapa pihak berwenang Rusia “akan terlibat dalam parodi seperti itu,” karena tuduhan itu “sangat melenceng.”

“Burung-burung yang sama akan hinggap pada dahan yang sama,” katanya kepada The Epoch Times melalui email. 

“Apa yang ditawarkan pemerintah Rusia kepada pemerintah Tiongkok adalah penindasan di Rusia atas laporan pelanggaran berat hak asasi manusia di Tiongkok,” khususnya “laporan pembunuhan massal praktisi Falun Gong demi merampas organ tubuh mereka.”

Meskipun ia meragukan bahwa Rusia akan mematuhi keputusan tersebut, Matas menggambarkan keputusan pengadilan Eropa sebagai “suara kewarasan di tengah kegilaan pemerintah Rusia dan Tiongkok.”

“Kita hanya bisa berharap bahwa suara itu akan bergema,” katanya.

Lingkungan yang membatasi di Rusia menjadi titik keprihatinan AS. Pada Juli 2021, setelah pengadilan Rusia menegakkan larangan terhadap cabang regional Falun Gong di Khakassia, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tindakan penindasan tersebut.

“Pihak berwenang Rusia mengusik, mendenda, dan memenjarakan praktisi Falun Gong hanya karena tindakan sederhana seperti bermeditasi dan memiliki teks-teks spiritual,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price. 

“Kami mendesak pemerintah Rusia untuk mengakhiri praktik penyalahgunaan sebutan ‘ekstremis’ sebagai cara untuk membatasi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,” tambahnya. 

“Kami terus menyerukan kepada Rusia untuk menghormati hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang, termasuk praktisi Falun Gong dan anggota kelompok agama minoritas lainnya di Rusia yang hanya ingin menjalankan keyakinannya secara damai.”

Di Rusia, para pengikut Falun Gong terus menghadapi tekanan karena berpegang teguh pada keyakinan mereka.

Pada November 2022, kantor kejaksaan kota Mezhdurechensk, Rusia tengah, mengajukan gugatan untuk melarang beberapa publikasi Falun Gong. Pengadilan memutuskan mendukung para pengikut pada  Desember, tetapi jaksa mengajukan banding pada 2 Februari. Sidang di Pengadilan Regional Kemerovo dijadwalkan pada 2 Maret.