Otoritas Tiongkok Menyusun UU Urusan Tionghoa Perantauan, Analis : Menipu Tionghoa Perantauan agar Berinvestasi di Tiongkok

 oleh Li Yun

Partai Komunis Tiongkok (PKT) bermaksud untuk memperkenalkan undang-undang urusan Tionghoa perantauan, mengklaim demi melindungi hak dan kepentingan orang Tionghoa perantauan, dan mewajibkan semua pemda di Tiongkok untuk menciptakan apa yang disebut lingkungan bisnis yang baik agar orang-orang Tionghoa perantauan tertarik untuk kembali dan mulai bisnis di Tiongkok. Menurut analis, PKT ingin memanfaatkan amandemen undang-undang melindungi orang Tionghoa perantauan untuk membujuk orang Tionghoa perantauan kembali ke Tiongkok dan berinvestasi, mendirikan pabrik di Tiongkok, untuk mentransfusi darah ke PKT yang sedang sekarat.

Pada 24 April, Dewan Negara Tiongkok dalam laporan yang disampaikan kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk dibahas, mengusulkan agar dapat disahkan secepat mungkin rancangan UU. tentang “Hukum Perlindungan Hak dan Kepentingan Orang Tionghoa Perantauan”. 

Laporan menghendaki semua pihak di Tiongkok untuk terus meningkatkan upaya dalam menarik investasi dari warga Tionghoa perantauan. Selain itu, juga meminta semua pihak dapat menyediakan kebijakan preferensial dan layanan fasilitasi yang baik guna menarik talenta tingkat tinggi Tionghoa perantauan agar mereka dapat kembali ke Tiongkok dan memulai berbisnis.

Menurut analisis, PKT memberlakukan undang-undang ini bukan untuk melindungi hak dan kepentingan orang Tionghoa perantauan, tetapi untuk membujuk orang Tionghoa perantauan agar kembali ke Tiongkok untuk berinvestasi.

Pengacara hak asasi manusia Tiongkok Wu Shaoping mengatakan : “Tujuan (PKT) adalah mencoba untuk menarik minat orang Tionghoa perantauan agar mereka bersedia kembali ke Tiongkok untuk berinvestasi, yaitu, untuk menarik investasi asing. Ia ingin melalui undang-undang seperti itu untuk membujuk orang Tionghoa perantauan kembali ke Tiongkok berinvestasi lebih banyak dan berkontribusi pada ekonomi PKT. Tentu saja, dengan latar belakang yang tidak kecil, yaitu ekonomi PKT sedang menghadapi masalah serius”.

Setelah PKT mengakhiri kebijakan Nol Kasus, perekonomian tidak menunjukkan pemulihan sebagaimana yang diharapkan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tiongkok pada 27 April : Dari bulan Januari hingga Maret, keuntungan perusahaan industri berskala besar di Tiongkok turun sebesar 21,4%. Di antara 31 dari 41 industri besar, total keuntungan mereka telah turun dari tahun ke tahun. Sementara itu, total keuntungan dari perusahaan yang diinvestasikan oleh asing, Hong Kong, Macao dan Taiwan, keuntungannya juga turun sebesar 24,9%, sedangkan perusahaan swasta turun 23,9%.

Lai Jianping, Magister Hukum Internasional dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum Tiongkok mengatakan : “Undang-undang yang terkait dengan perlindungan hak dan kepentingan orang Tionghoa perantauan, baik merumuskan undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang sudah ada, sebenarnya semacam pembalut mata saja. Akibat PKT sekarang sedang menghadapi masalah internal dan eksternal karena rezim otokratis Tiongkok secara agresif memperluas dominasinya ke dunia luar, yang menyebabkan kewaspadaan dunia selain menerapkan strategi penahanan terhadap PKT. Decoupling atau pemisahan ekonomi, transfer rantai industri, dan reorganisasi rantai pasokan terjadi sehingga menjadi pukulan besar berupa penurunan pertumbuhan ekonomi yang cepat bagi Tiongkok”.

Para analis percaya bahwa dalam keadaan seperti itu, PKT terpaksa mengalihkan incaran terhadap orang Tionghoa perantauan di seluruh dunia.

Wu Shaoping mengatakan : “Jikalau para pengusaha Tiongkok ini kembali ke Tiongkok untuk berinvestasi, maka mereka bisa berubah menjadi ‘ayam potong’. PKT itu selalu manis di depan pahit di belakang. Ketika membutuhkan Anda hari ini, ia berani menjanjikan apa pun agar Anda tertarik, tetapi suatu hari ketika ia tidak lagi membutuhkan Anda, mungkin Anda akan bernasib seperti anjing yang dipukuli dalam ruang tertutup, menyita kekayaan Anda di Tiongkok kapan saja ia mau. Jangan lupa, banyak kasus seperti itu telah terjadi sekarang”.

Dalam beberapa minggu terakhir, rezim PKT telah melakukan tinjauan keamanan terhadap pembuat chip Micron Technology dan menahan seorang eksekutif Jepang, selain menyelidiki kantor perusahaan AS yang berada di Beijing dan Shanghai.

Pada April, Amerika Serikat berhasil membongkar upaya pemerintah Tiongkok untuk menempatkan personel kantor polisi luar negeri di AS dan melumpuhkan front persatuan PKT di luar negeri. Tindakan ini segera diikuti oleh banyak negara Barat. Upaya PKT merumuskan undang-undang tentang urusan Tionghoa perantauan juga dianggap sebagai upaya untuk merayu Tionghoa perantauan dengan mengatasnamakan perlindungan terhadap orang  Tionghoa perantauan.

Lai Jianping mengatakan : “Tiongkok merevisi undang-undang yang relevan. Tidak peduli apa yang disebut perlindungan orang Tionghoa dan Tionghoa perantauan, PKT hanya dapat melindungi hak dan kepentingan mereka di Tiongkok. Karena apa yang disebut hak dan kepentingan hukum di luar negeri tidak mungkin dapat dilindungi oleh PKT. Ada begitu banyak orang Tionghoa di luar negeri, hak mereka tak perlu dilindungi oleh PKT, karena setiap negara memiliki hukumnya sendiri yang mampu melindungi hak hukum setiap warga negaranya tanpa diskriminasi”.

Jadi perlindungan PKT terhadap orang Tionghoa perantauan juga dianggap omong kosong. Ambil contoh ketika pecah konflik militer di Sudan, Afrika pada 15 April, berbagai negara segera datang untuk mengevakuasi warga perantauan mereka, tetapi evakuasi orang Tionghoa perantauan yang dilakukan PKT justru jauh terlambat. Ketika perang Ukraina – Rusia pecah tahun lalu, evakuasi PKT terhadap orang Tionghoa perantauan juga terjadi sangat ketinggalan, menyebabkan mahasiswa Tiongkok di Ukraina dan orang Tionghoa di Ukraina panik. (sin)