Buru-buru Kembali ke AS untuk Mengatasi Krisis Utang,  Biden Berencana Pangkas Pengeluaran US$1 Triliun

oleh Li Qingyi – NTD

Pada Minggu (21/5), Biden berbicara dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy dalam perjalanan kembali ke Washington dari KTT G7 Hiroshima. McCarthy menyebut pembicaraan tersebut “produktif” dan mereka akan bertemu lagi pada  Senin untuk mendiskusikan plafon utang.

“Posisi saya tidak berubah,” McCarthy menulis di Twitter pada Minggu. Washington tidak dapat terus membelanjakan uang secara berlebihan dan meninggalkannya di punggung generasi mendatang.”

Sebelumnya pada  Minggu 21 Mei, Biden mengatakan kepada KTT G-7 di Hiroshima bahwa dia yakin gagal bayar utang dapat dihindari dan akan berdiskusi dengan McCarthy tentang kesepakatan pemotongan pengeluaran.

“Mereka (Partai Republik) juga harus bergerak maju. Keempat pemimpin kongres setuju dengan saya, dan izinkan saya mengatakannya lagi, gagal bayar utang bukanlah suatu pilihan,” ujar Joe Biden.

Presiden Biden memposting daftar di Twitter pada Minggu, mengatakan dia berencana untuk mengurangi defisit pemerintah sebesar US$3 triliun, dan kemudian memposting bahwa dia berencana untuk memotong pengeluaran pemerintah sebesar US$1 triliun lagi.

Joe Biden: “Saya telah melakukan bagian saya dengan mengajukan proposal untuk memangkas defisit sebesar hampir $3 triliun melalui pemotongan pengeluaran dan pendapatan baru, dan di atas itu saya mengusulkan untuk memangkas pengeluaran lebih dari $1 triliun. Inilah saatnya bagi mereka untuk meninggalkan posisi ekstrim mereka.”

Ada kurang dari dua minggu tersisa sebelum batas waktu gagal bayar utang 1 Juni yang telah diperingatkan oleh Departemen Keuangan AS. Begitu pemerintah AS gagal bayar, hal itu dapat menyebabkan kekacauan di pasar keuangan global.

Pemerintahan Biden  menuntut peningkatan pagu utang tanpa syarat.  Sementara itu, Partai Republik  menganjurkan pemotongan yang signifikan dalam pengeluaran pemerintah sebagai syarat untuk menaikkan pagu utang pemerintah.

Dikarenakan Partai Republik dan Demokrat masing-masing memegang suara mayoritas di DPR dan Senat, anggaran akhir harus mencapai kompromi antara kedua partai sebelum dapat disahkan di kedua majelis Senat. (Hui)