oleh Gao Shan
Kepala Patroli Perbatasan Selatan Amerika Serikat mengatakan bahwa jumlah warga negara Tiongkok yang mencoba memasuki Amerika Serikat secara ilegal dalam 7 bulan pertama tahun anggaran 2023 telah mengalami lonjakan yang signifikan.
Raul Ortiz, Kapten Patroli Perbatasan AS yang telah bekerja di lembaga penegak hukum selama lebih dari 30 tahun dan akan pensiun bulan depan, telah membagikan data terbaru tentang imigrasi ilegal tahun anggaran 2022 – 2023 melalui akunnya di Twitter pada 9 Juni.
Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun fiskal 2021 jumlah imigran gelap asal Tiongkok tercatat sebanyak 342 orang. Namun, jumlah itu naik menjadi 1.987 orang pada tahun fiskal 2022.
Dalam tujuh bulan pertama tahun fiskal 2023 saja, petugas penegak hukum perbatasan telah mencatat 9.753 kasus warga negara Tiongkok yang berusaha masuk AS secara ilegal lewat menerobos perbatasan.
Ketegangan antara Beijing dengan Washington meningkat di tengah meningkatnya jumlah imigrasi ilegal dari Tiongkok. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tindakan Beijing yang semakin agresif terhadap Taiwan yang berpemerintahan sendiri secara de facto, melakukan pengawasan, pelecehan, dan penculikan terhadap etnis Tionghoa di Amerika Serikat. Dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi.
Warga sipil di Tiongkok sangat pesimis terhadap masa depan negara
Pakar urusan Tiongkok Gordon Chang sebelumnya pernah mengatakan kepada Daily Caller : “Saat ini di Tiongkok, warga sipil sangat pesimis terhadap masa depan negara, terutama kaum muda berusia 20-an. Jadi bisa dimaklumi jika mereka mencoba untuk meninggalkan Tiongkok dengan tujuan masuk Amerika Serikat. Selain itu, sebagaimana kita ketahui bahwa mereka ini umunya berasal dari keluarga ekonomi menengah. Hal ini mencerminkan bahwa masalah dalam masyarakat Tiongkok sudah sangat serius.”
Patroli Perbatasan AS tidak merilis angka resmi untuk keterlibatannya dengan imigran ilegal dari Afghanistan, tetapi laporan “Foreign Policy” bulan Maret menyebutkan bahwa lebih dari 150.000 warga Afghanistan telah mengajukan permohonan visa imigran khusus sejak penarikan pasukan AS dari Afghanistan pada bulan Agustus 2021. Pada saat itu, para pemimpin pemerintah Afghanistan yang didukung AS telah melarikan diri dari negara itu, dan Taliban telah merebut ibu kota, Kabul.
The Epoch Times telah menghubungi Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS untuk memberikan komentarnya.
Data yang dirilis Raul Ortiz juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah imigran ilegal dari Aljazair, Djibouti, Dominika, Mesir, Ethiopia, Mauritania, Paraguay, dan Vietnam.
Sesaat sebelum Ortiz mengungkapkan data yang relevan itu, langkah-langkah untuk mendeportasi imigran ilegal yang diberlakukan di bawah klausula pembatasan kesehatan darurat no. 42 pada Konstitusi AS baru saja dicabut. Ketentuan tersebut memungkinkan aparat penegak hukum untuk segera mendeportasi imigran ilegal kembali ke Meksiko jika mereka yakin bahwa imigran ilegal ini dapat mengancam kesehatan masyarakat Amerika.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah imigran ilegal yang tertangkap oleh Patroli Perbatasan AS di wilayah perbatasan selatan telah memecahkan rekor yang banyaknya mencapai 2,2 juta.
DHS mengklaim jumlah penyeberangan perbatasan ilegal menurun
Terlepas dari kekhawatiran bahwa penyeberangan perbatasan ilegal akan melonjak setelah pencabutan klausula no. 42, tetapi pemerintahan Biden dalam laporannya menyebutkan jumlah penyeberangan perbatasan ilegal menurun.
Dalam memo tertanggal 6 Juni, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (United States Department of Homeland Security. DHS) menyebutkan : “Sebagai hasil dari perencanaan dan pelaksanaan, yakni konsekuensi yang lebih berat bagi imigran ilegal, sejak 11 Mei tahun ini insiden masuk AS secara ilegal lewat pintu perbatasan di barat daya telah menurun lebih dari 70%”.
Memo DHS juga mencatat : “Kebijakan pemerintah (Biden) sedang berjalan sebagaimana mestinya”.
Namun, pada tahun fiskal 2023, petugas perbatasan telah mencatat lebih dari 1,8 juta temuan imigran gelap di perbatasan AS.
Sementara itu, Joseph Cuffari, Inspektur Jenderal DHS memperingatkan bahwa pekerjaan di perbatasan AS berada di bawah tekanan karena kekurangan staf, salah urus dan perencanaan SDM, semangat staf rendah terjadi pada saat jumlah migran yang melintasi perbatasan masih terus melonjak.
Dia mengatakan situasi saat ini telah mengakibatkan banyak petugas harus mengambil alih tugas yang berada di luar tanggung jawab mereka, hal mana sangat mengganggu mereka dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Dalam laporan panjang yang diterbitkan pada Mei tahun ini, Joseph Cuffari menekankan bahwa pemerintahan Biden perlu menilai kembali dan secara strategis mengubah masalah kepegawaian perbatasan, jika tidak maka akan menghadapi risiko pergantian yang tinggi dan pensiun dini. Pada akhirnya, dia yakin, ini akan mempengaruhi tugas pengamanan di pintu masuk perbatasan AS. (sin)
