Reuters
Pemerintahan Belanda runtuh pada 7 Juli setelah gagal mencapai kesepakatan untuk membatasi imigrasi, yang akan memicu pemilihan umum baru pada musim gugur.
Krisis ini dipicu oleh desakan dari partai konservatif VVD pimpinan Perdana Menteri Mark Rutte untuk membatasi arus imigran ilegal ke Belanda, yang ditolak oleh dua dari empat partai koalisi pemerintahannya.
“Bukan rahasia lagi bahwa mitra koalisi memiliki pendapat yang berbeda tentang kebijakan imigrasi. Hari ini sayangnya kita harus menyimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, saya akan mengajukan pengunduran diri seluruh kabinet kepada raja,” kata Rutte dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di televisi.
Ketegangan memuncak minggu lalu, ketika Rutte meminta dukungan sebuah proposal untuk membatasi masuknya anak-anak pengungsi perang yang sudah berada di Belanda dan membuat keluarga-keluarga tersebut harus menunggu setidaknya dua tahun sebelum mereka bisa berkumpul kembali.
Usulan tersebut terlalu jauh bagi Uni Kristen yang kecil dan D66 yang liberal, sehingga memicu kebuntuan.
Koalisi Rutte akan tetap bertahan sebagai pemerintahan sementara sampai pemerintahan baru terbentuk setelah pemilu, sebuah proses yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan dalam lanskap politik Belanda yang terpecah belah.
Pemilihan umum tidak akan diadakan sebelum pertengahan November, kantor berita ANP melaporkan, mengutip komite pemilihan nasional.
Pemerintah caretaker tidak dapat memutuskan kebijakan-kebijakan baru, namun Rutte mengatakan bahwa situasi ini tidak akan mempengaruhi dukungan Belanda untuk Ukraina.
Belanda memiliki salah satu kebijakan imigrasi terberat di Eropa, namun di bawah tekanan dari beberapa pihak, Rutte selama berbulan-bulan berusaha mencari cara untuk mengurangi arus masuk imigran ilegal.
Permohonan suaka di Belanda melonjak sepertiga tahun lalu menjadi lebih dari 46.000, dan pemerintah memproyeksikan jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 70.000 tahun ini-melebihi angka tertinggi sebelumnya pada tahun 2015.
Hal ini akan kembali membebani fasilitas-fasilitas suaka di Belanda, di mana selama berbulan-bulan tahun lalu, ratusan pengungsi dipaksa tidur di tempat yang tidak layak dengan sedikit atau tanpa akses ke air minum, fasilitas sanitasi, atau layanan kesehatan.
Rutte pada tahun lalu mengatakan bahwa ia merasa “malu” dengan masalah-masalah tersebut, setelah kelompok kemanusiaan Medecins sans Frontieres mengirimkan sebuah tim ke Belanda untuk pertama kalinya, untuk membantu kebutuhan medis para imigran ilegal di tempat tersebut serta memproses permintaan suaka.
Dia berjanji untuk memperbaiki kondisi di fasilitas tersebut, terutama dengan mengurangi jumlah imigran ilegal yang mencapai Belanda. Namun, ia gagal mendapatkan dukungan dari mitra koalisi yang merasa bahwa kebijakannya terlalu jauh.
Rutte, 56 tahun, adalah pemimpin pemerintahan terlama dalam sejarah Belanda dan yang paling senior di Uni Eropa setelah Viktor Orban dari Hungaria. Dia diperkirakan akan memimpin partai VVD-nya lagi dalam pemilihan umum berikutnya.
Koalisi Rutte saat ini, mulai berkuasa pada Januari 2022, merupakan pemerintahannya yang keempat kalinya secara berturut-turut sejak ia menjadi perdana menteri pada Oktober 2010.(asr)
