Penyelenggara Shen Yun di Korea Selatan Menyerukan Seoul Menghentikan Campur Tangan PKT dalam Pertunjukan

Sophia Lam

Penyelenggara Shen Yun Performing Arts di Korea Selatan menyatakan bahwa para diplomat Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah mencampuri pertunjukan Shen Yun tanpa henti di negara tersebut. Kemudian menyerukan kepada Seoul untuk menghentikan campur tangan PKT serta menyelidiki para pejabat Korea yang terlibat.

Shen Yun yang berbasis di New York adalah perusahaan tarian klasik Tiongkok terbaik di dunia. Dengan menggunakan bahasa universal musik dan tarian, Shen Yun berusaha “menghidupkan kembali 5.000 tahun peradaban Tiongkok” dan menunjukkan kepada para penonton keindahan “Tiongkok sebelum komunisme.”

Shen Yun telah menjadi fenomena global sejak didirikan pada 2006, dan delapan grupnya telah mempersembahkan 750 pertunjukan pada lebih dari 180 kota di lebih dari 20 negara tahun ini.

Namun, pertunjukan ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat pertunjukan selama 17 tahun terakhir sejak pertunjukan pertamanya  pada 2007.

Baru-baru ini, pada tahun 2023, 13 teater di kota-kota di Korea Selatan menolak untuk menyewakan tempat untuk Shen Yun, menggunakan disinformasi Beijing sebagai alasan, menurut penyelenggara lokal Shen Yun di Korea Selatan.

“Kadang-kadang, kami menerima pemberitahuan lisan bahwa permohonan kami untuk menyewa tempat telah disetujui, tetapi ketika kami pergi ke sana untuk menandatangani kontrak sewa, kami diberitahu bahwa permohonan kami ‘tidak berhasil’ dan kami bahkan tidak diizinkan untuk menanyakan alasan penolakan tersebut,” kata Kwon Hong-dae, Ketua Himpunan Falun Dafa Korea Selatan, pada Jumat 28 Juli

Konferensi Pers di Luar Istana Kepresidenan Korea Selatan

Himpunan Falun Dafa Korea – penyelenggara lokal Shen Yun – dan beberapa praktisi Falun Dafa mengadakan konferensi pers di depan Istana Kepresidenan di Distrik Yongsan, Seoul.  Kwon membacakan sebuah pernyataan pada konferensi pers tersebut, mengutuk PKT atas campur tangannya dan menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap para pejabat Korea yang terlibat dalam campur tangan PKT.

Kwon mengatakan kepada hadirin bahwa ketika Shen Yun adalah satu-satunya pelamar untuk sebuah tempat, akan ada penundaan dalam persetujuan dan penyelenggara akan diberitahu bahwa mereka dikalahkan oleh pelamar lain.

“Namun ketika tanggal yang dijadwalkan untuk pertunjukan telah tiba, tempat tersebut tidak ditempati dan kosong,” tambahnya.

Pernyataan tersebut juga mengutuk kedutaan besar PKT di Korea Selatan karena menghambat pertunjukan Shen Yun untuk waktu yang lama, mengintimidasi atau mengancam orang-orang yang bertanggung jawab atas penyewaan tempat pertunjukan untuk tidak menyewakan tempat bagi Shen Yun. Ia juga menyalahkan beberapa pejabat pemerintah Korea Selatan karena membantu PKT dalam melanggar hak-hak dasar rakyat Korea.

Kwon membacakan pernyataan lengkap pada konferensi pers tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada petugas keamanan Kantor Polisi Yongsan di mana Istana Kepresidenan berada, yang akan meneruskan pernyataan tersebut ke Istana Kepresidenan.

Terlepas dari campur tangan PKT, penyelenggara Shen Yun di Korea Selatan telah berhasil menemukan tempat untuk perusahaan tari top dunia dan menyelenggarakan lebih dari 150 pertunjukan Shen Yun sejak tahun 2007.

“Kami percaya bahwa menghidupkan kembali budaya ilahi adalah satu-satunya jalan untuk meningkatkan kemanusiaan dan moralitas di masa sekarang ketika sifat manusia hilang dan moralitas merosot,” kata Mr Kwon pada konferensi pers, “Kembali ke tradisi dapat membangkitkan kebaikan hati manusia.”

Campur Tangan PKT

Kwon percaya bahwa penolakan dari tempat-tempat pertunjukan adalah akibat dari ketakutan akan pembalasan dari PKT, karena para manajer tempat pertunjukan sebagian besar adalah para profesional yang benar-benar mencintai seni dan mereka hanya mengulangi retorika PKT dalam penolakan mereka.

PKT telah memberikan tekanan kepada badan-badan pertunjukan Korea dan pemerintah daerah.

KBS Hall di Seoul, sebuah tempat milik pemerintah yang terhubung dengan Korean Broadcasting Service, memiliki hubungan kerja sama dengan corong pemerintah Tiongkok, China Central Television (CCTV). Pada tahun 2016, menjelang pertunjukan, teater tersebut menerima beberapa surat dari Kedutaan Besar Tiongkok, yang juga diperoleh oleh The Epoch Times, yang menuntut agar mereka tidak menjadi tuan rumah bagi Shen Yun.

Penyelenggara lokal harus melakukan tindakan hukum terhadap tempat tersebut, mencari perintah pengadilan agar perusahaan diizinkan untuk tampil.

Pengadilan Distrik Selatan Seoul memutuskan bahwa pembatalan tersebut tidak berlaku dan Shen Yun harus diizinkan untuk tampil di KBS. Namun, melihat hasilnya, kedutaan besar Tiongkok mengeluarkan dokumen resmi lainnya dan mengirimkannya ke KBS Hall, lagi-lagi dengan pencemaran nama baik dan ancaman yang sama.

Beberapa hari kemudian, pengadilan mencabut keputusannya dan membatalkan empat pertunjukan Shen Yun – meskipun ribuan tiket telah terjual.

Perintah pengadilan juga mengungkapkan ancaman keuangan yang tersirat. Disebutkan bahwa KBS, atau Korean Broadcasting System, lembaga penyiaran publik nasional yang memiliki aula tersebut, saat ini menyiarkan konten di Tiongkok. Perintah pengadilan beralasan bahwa jika pertunjukan Shen Yun dibatalkan, pihak teater hanya perlu mengganti kerugian perusahaan. Namun jika Shen Yun tetap tampil dan, sebagai akibatnya, Partai Komunis Tiongkok membalas dan mencabut hak penyiaran konten KBS di Tiongkok, maka KBS akan mengalami kerugian lebih dari 8 juta dolar AS.

KWon mengatakan pejabat pemerintah di negara yang bebas dan demokratis seperti Korea Selatan tunduk pada PKT dan bekerja sama dengan Beijing dalam mencampuri kedaulatan budaya Korea, yang seharusnya diselidiki oleh pemerintah Korea. 

Dia berharap Presiden Yoon Suk Yeol akan melakukan penyelidikan menyeluruh melalui Konstitusi Korea dan hukum yang relevan untuk mengetahui korupsi di Korea terkait dengan penyewaan tempat untuk Shen Yun serta mengidentifikasi dan menghukum mereka yang ada di dalam pemerintahan Korea yang mengikuti rezim Tiongkok.

Kwon juga mencatat bahwa Departemen Luar Negeri AS mencatat kasus pemblokiran pertunjukan Shen Yun di Korea Selatan dalam laporan tahun 2020 tentang kebebasan beragama internasional, yang menunjukkan keprihatinan AS atas masalah ini.

Oh Se-yeol, sekretaris jenderal Himpunan Falun Dafa Korea Selatan, mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers bahwa PKT telah menekan latihan spiritual Falun Dafa di Tiongkok, yang merupakan salah satu alasan mengapa kedutaan besar Tiongkok untuk Korea Selatan telah memblokir dan mengganggu pertunjukan Shen Yun.

The Monthly Chosun, sebuah majalah bulanan yang dimiliki oleh ChosunMedia, salah satu perusahaan media terbesar di Korea Selatan, menerbitkan sebuah artikel “Kedutaan Besar Tiongkok Memberikan Tekanan Menyeluruh untuk Mencegah Pertunjukan yang Berhubungan dengan Falun Gong,” yang mengungkapkan beberapa informasi dari dalam tentang campur tangan kedutaan besar Tiongkok terhadap pertunjukan Shen Yun. Laporan tersebut juga mengungkapkan surat resmi yang dikirim oleh kedutaan besar Tiongkok ke teater-teater Korea dan organisasi pemerintah, menuntut mereka untuk “tidak menyediakan tempat tampil untuk pertunjukan Shen Yun.”

Orang yang bertanggung jawab atas propaganda di kedutaan besar Tiongkok di Korea Selatan dilaporkan menyatakan kepada Monthly Chosun: “Kami tidak setuju dengan pandangan bahwa campur tangan terhadap Shen Yun adalah ‘campur tangan kedaulatan’. Kami akan terus menyampaikan posisi kedutaan besar Tiongkok bahwa permohonan tempat di masa mendatang untuk kegiatan Falun Gong harus ditolak.”

Oh mengatakan bahwa PKT didasarkan pada ateisme, sehingga sangat memusuhi Tuhan dan  menghancurkan budaya tradisional dan merusak moralitas manusia.

“Tujuan Shen Yun adalah untuk menunjukkan budaya Tiongkok sebelum komunisme, dan banyak orang belajar tentang budaya tradisional Tiongkok melalui pertunjukan Shen Yun,” kata Oh.

“Kami mengundang Shen Yun yang berbasis di Amerika Serikat untuk mengunjungi Korea untuk tampil demi kepentingan publik yang lebih luas,” kata Oh.

Oh mengkritik para pejabat di pemerintahan Korea yang berkolusi dengan kedutaan besar PKT dan menggunakan posisi resmi mereka untuk melayani PKT. 

“Kami menuntut agar para pejabat ini diselidiki dan dihukum secara terbuka. Kami datang ke sini hari ini untuk mengajukan petisi dengan penuh harapan,” kata Oh.

An Jing, Jin Mingguo, dan Sean Tseng berkontribusi dalam laporan ini.