oleh Xiong Bin dan Huang Yuning
Real estate, industri yang menjadi pilar ekonomi Tiongkok sedang mengalami keterpurukan yang serius. Raksasa real estate seperti China Evergrande dan Country Garden jatuh ke dalam situasi tidak sanggup membayar hutang-hutang mereka. Demi menolong pasar real estate, otoritas PKT mengeluarkan sinyal yang memberikan kelonggaran tentang batasan harga kepada pengembang yang langsung disambut dengan memberikan potongan harga agar penjualan bisa berjalan demi menyelamatkan diri. Namun, kondisi demikian pun tidak sanggup menarik minat masyarakat pembeli rumah baik untuk tempat tinggal maupun investasi.
Pada 20 Agustus, sebuah artikel di media corong Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Tiongkok “China Real Estate Business” menyebutkan bahwa risiko keuangan dari salah satu pilar ekonomi Tiongkok, yakni real estate terus meningkat. Untuk mengatasinya, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah besar kebijakan stimulus, termasuk menjamin penyerahan bangunan pada waktu yang ditetapkan dan mengurangi biaya pembelian rumah dan sebagainya. Tetapi pengaruhnya belum juga kelihatan. Pengembang seharusnya diberikan wewenang lebih luas untuk menetapkan harga jual rumah, dan diizinkan menurunkan harga jual demi menarik dana sesegera mungkin untuk menyelamatkan keuangan mereka. Dunia luar menilai hal ini merupakan sinyal bagi pihak berwenang untuk melonggarkan perintah pembatasan harga.
“Harga rumah di sini juga turun. Kali ini turunnya berkisar antara 20% hingga 30%. Penurunan di daerah pinggiran kota lebih tajam. Orang-orang di sini lucu, mereka justru mengejar ketika harga naik, berusaha membeli ketika harga naik, bukan waktu harga turun. Perumahan di sini sudah over supply. Sebagai pilar tentu ekonomi Tiongkok akan terdampak, saya kira bencana sudah di depan mata, kita harus siap, siap untuk menjalani kehidupan yang sulit,” kata Mr. Liu, warga Kota Hangzhou.
Masyarakat di Tiongkok mengungkapkan bahwa setelah batasan harga dilonggarkan, malahan tidak ada orang yang membeli rumah. Karena sebagian besar pendapatan pemerintah daerah berasal dari pendanaan tanah, untuk bertahan, mereka memaksa pegawai negeri atau orang-orang dari lembaga publik dalam sistem untuk membeli rumah dengan harga spesial untuk pembelian kelompok.
Mr. Yang, warga Provinsi Henan menuturkan : “Pasar real estat saat ini sedang berada dalam situasi ada harga tetapi tidak ada pasarnya. ada barang ada harga tetapi tidak ada peminat. Begitu berita tentang kebijakan itu dikeluarkan pemerintah, bahkan orang yang membutuhkan rumah pun membatalkan niat belinya. Semua orang tidak optimis dengan ekonomi Tiongkok. semua menghemat pengeluaran. Tiga tahun lockdown yang ekstrem telah membuat banyak orang tidak punya simpanan, bagaimana mereka mampu membeli rumah. Sedangkan orang-orang berpenghasilan tinggi juga tidak ingin membeli, mereka justru berusaha melarikan kekayaan dan orangnya.”
Masyarakat Tiongkok juga mengatakan bahwa harga rumah di Tiongkok sudah terlalu tinggi, tidak ada seorang pun yang mau menjadi “tempat sampah”. Pecahnya gelembung real estat pasti akan menjadi bencana besar bagi Tiongkok.
Mr. Yu warga Provinsi Guangdong mengatakan : “Real estat Tiongkok didukung oleh para konglomerat Tiongkok. Diam-diam mereka saling bersaing secara ketat. Setelah mengirimkan sedikit berita tentang penurunan harga, sekarang mereka sedang adu akal. Bukan cuma pesimis, tetapi sangat sangat pesimis. Bagaimana warga sipil membeli rumah ?
Pada Agustus 2021, Yueyang di Provinsi Hunan menjadi yang pertama di Tiongkok mengeluarkan perintah untuk membatasi penurunan harga perumahan. Yang mengharuskan harga rumah turun tidak melebihi 15%. Selanjutnya, peraturan serupa diberlakukan di berbagai tempat, dan terungkap bahwa ada perusahaan real estate bandel yang dipanggil oleh otoritas karena menurunkan harga di luar ketentuan. Karena itu, pengembang hanya dapat mengkorting harga dengan cara terselubung untuk menarik pembeli seperti memberikan tempat parkir gratis dan peralatan rumah tangga. (sin)
