Ketika perekonomian Tiongkok sedang berjibaku melewati perlambatan dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat, kampanye ini juga berupaya untuk membungkam warga Tiongkok, kata para analis
Dorothy Li
Beijing menggunakan polisi, pejabat lingkungan, dan guru untuk melancarkan kampanye propaganda baru yang memfitnah Falun Gong dan mengumpulkan tanda tangan untuk mendukung penindasan terhadap kelompok spiritual tersebut, demikian temuan sebuah laporan.
Puluhan juta orang Tiongkok telah membaca propaganda dan menandatangani petisi, seringkali di bawah tekanan pihak berwenang, menurut laporan yang diterbitkan oleh Falun Dafa Information Center. Kampanye tanda tangan ini, yang dijalankan di WeChat, merupakan bagian dari upaya besar Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk mendapatkan dukungan publik atas penganiayaan yang sedang berlangsung terhadap Falun Gong seiring dengan memperkuat kontrol ideologis terhadap masyarakat sipil.
“Kami mengetahui dari percakapan publik dalam beberapa tahun terakhir bahwa upaya PKT untuk melakukan ‘penindasan keras’ terhadap Falun Gong tetap menjadi prioritas utama aparat keamanan, dan kampanye ini jelas merupakan upaya Orwellian untuk melakukan hal tersebut,” ujar Direktur Eksekutif Falun Dafa Information Center (FDIC) Levi Browde dalam siaran persnya.
Propaganda
Falun Gong adalah latihan spiritual kuno yang terdiri dari latihan meditasi gerakan lambat dan mengikuti ajaran moral yang berpusat pada prinsip Sejati, Baik, dan Sabar. Pada Juni 1999, ketua Partai Komunis Tiongkok saat itu, Jiang Zemin meluncurkan kampanye pemberangusan. Sebulan kemudian, aparat keamanan seluruh negara mulai menangkap dan menahan praktisi, dan propaganda negara di semua tingkat memulai kampanye propaganda yang menjelek-jelekkan praktisi sebagai aliran sesat yang berbahaya.
“Katakan Tidak pada Orang Sesat,” sebagaimana pihak berwenang Tiongkok menyebut proyek online terbaru ini, mengharuskan pengguna untuk membaca artikel dan foto yang menjelek-jelekkan 25 kelompok spiritual dan agama terlarang sebelum menandatangani petisi, namun penekanan yang signifikan diberikan pada Falun Gong, menurut laporan tersebut. Laman web tersebut juga menyediakan daftar rekomendasi yang membantu pihak berwenang dalam menargetkan kelompok agama ini, seperti menolak materi yang didistribusikan oleh pengikutnya dan memberitahukan kepada polisi tentang teman dan kerabat yang berlatih Falun Gong.
Laporan tersebut menggambarkan kampanye tersebut sebagai upaya pengumpulan tanda tangan terbesar sejak tahun 2017, ketika Kantor 610, sebuah lembaga tingkat tinggi yang dirancang untuk memberantas Falun Gong, meluncurkan situs web dan akun publik di platform media sosial utama yang ditujukan untuk mempromosikan propaganda yang memfitnah Falun Gong dan kelompok agama lain yang menjadi sasaran pihak berwenang.
Proyek terbaru ini diluncurkan pada April 2023 di akun WeChat resmi Asosiasi Anti-Sesat Tiongkok (CACA), sebuah organisasi sosial yang memiliki hubungan dekat dengan PKT. Menurut badan keamanan publik kota, proyek ini diperkenalkan oleh Komite Urusan Politik dan Hukum, sebuah organ Partai yang mengawasi polisi, jaksa, dan hakim serta berada di garis depan dalam melakukan penganiayaan terhadap Falun Gong.
Tekanan untuk Menandatangani
Pihak berwenang Tiongkok mengklaim bahwa, pada Mei 2022, lebih dari 270 juta orang telah menandatangani petisi secara online.
Namun demikian, angka-angka ini sebagian besar didorong oleh Partai Komunis Tiongkok, yang memerintahkan polisi di setiap provinsi di seluruh negeri untuk memastikan bahwa kampanye propaganda dapat menarik perhatian warga sebanyak mungkin.
Berdasarkan analisis laporan dan foto pemerintah daerah yang dilakukan oleh FDIC, petugas polisi berseragam berdiri di samping warga di toko kelontong, toko sepatu, kafe, dan stasiun kereta api dan menunjukkan barcode kampanye yang menunggu warga untuk menandatanganinya.
“Dalam keadaan yang mengintimidasi seperti ini, hampir tidak mungkin bagi pengguna untuk menolak menandatangani, terlepas dari pendapat mereka yang sebenarnya tentang Falun Gong dan kebebasan beragama,” bunyi laporan tersebut.
Komite lingkungan, yang hadir di seluruh negeri, berada di garis depan dalam melaksanakan perintah tersebut. Misalnya, di kota Jinzhou di bagian utara dan kota Guangzhou di bagian timur, komunitas setempat mendirikan stan di depan toko kelontong, taman, atau alun-alun untuk membagikan selebaran dan meminta tanda tangan.
Laporan tersebut menemukan bahwa fokus khusus dari kampanye ini tampaknya ditujukan pada siswa di sekolah dasar dan menengah. Para peneliti mengidentifikasi ribuan sekolah di seluruh negeri yang telah meluncurkan proyek unggulan ini.
Dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times, seorang ayah, yang menolak disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengatakan dia menerima tautan petisi dari grup obrolan sekolah anak-anaknya.
“Anda tidak bisa mengatakan itu tidak wajib,” kata pria tersebut saat menandatangani petisi. “Banyak orang tua khawatir anak-anak mereka akan dihukum jika pendapat mereka tidak sejalan dengan PKT.”
Beberapa orang tua menandatanganinya karena mereka tidak tahu apa itu Falun Gong, sementara beberapa orang tua hanya mengikuti apa yang diminta guru, menurut sang ayah.
“Banyak sekali kampanye tanda tangan yang diberikan oleh pengelola sekolah. Orang tua sekarang tidak peka terhadap hal-hal ini.”
Pengguna media sosial juga mengeluhkan tekanan terhadap guru untuk mengumpulkan tanda tangan.
“Para guru menerima tekanan dari kedua pihak,” tulis seorang pengguna Weibo, yang mengklaim salah satu keluarganya adalah seorang guru dan mencantumkan lebih dari selusin kampanye tanda tangan, mulai dari menolak narkoba hingga proyek terbaru, yang ditugaskan oleh administrator kepada guru dalam satu masa sekolah.
“Orang tua menganggap guru telah mencampuri terlalu banyak hal, dan guru harus menjelaskan kepada mereka. Pengawas tidak akan senang jika mereka menemukan guru gagal mengumpulkan tanda tangan” dari semua siswa.
‘Aksi Publisitas’
Para pejabat rezim memandang kampanye petisi bukan hanya sebagai alat untuk menekan kelompok spiritual ini, namun sebagai upaya untuk membungkam masyarakat, menurut Wu Te, seorang komentator independen Tiongkok.
“Sekarang, ketika perekonomian Tiongkok sedang berjuang melewati perlambatan dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat, semakin banyak orang Tiongkok yang bersedia mengungkap kondisi hak asasi manusia di negaranya dan berbicara dengan media asing,” katanya kepada The Epoch Times.
Menambah insentif pihak berwenang untuk meluncurkan kampanye ini adalah tekanan finansial, menurut Wu. “Organisasi seperti CACA atau Kantor 610 tidak memberikan manfaat apa pun kepada masyarakat. Memang, hal tersebut hanya menambah tekanan pada keuangan negara. Ketika pemerintah kota setempat kesulitan membayar staf mereka, organisasi-organisasi ini memerlukan kampanye khusus sebagai aksi publisitas untuk mendapatkan pendanaan,” katanya.
