Andrew Stacey
Januari 2024 adalah bulan yang penting bagi Papua Nugini, dengan kerusuhan mematikan yang mengancam lemahnya kekuasaan Perdana Menteri James Marape.
Pada 10 Januari, kerusuhan meletus di Port Moresby ketika 200 aparat kepolisian, militer, dan petugas lembaga pemasyarakatan meluncurkan pemogokan untuk berdemonstrasi menentang gangguan penggajian yang menyebabkan pemotongan gaji secara signifikan hingga 50 persen bagi pegawai negeri.
Demonstrasi ini menciptakan kekosongan keamanan, dan menyebabkan ratusan warga memanfaatkan aksi mogok polisi, yang berujung pada kerusuhan di jalanan dan penjarahan.
Diperkirakan kekacauan tersebut menyebabkan 22 orang kehilangan nyawa di seluruh negeri, dan akibatnya, Marape mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota. Masalah sosial yang mendasari tingginya pengangguran dan kemiskinan yang meluas turut memicu kerusuhan ini.
Beijing Mengusulkan Pakta Keamanan
Di tengah kekacauan yang terjadi pada bulan tersebut, terungkap juga bahwa Beijing telah mengajukan tawaran kepada PNG untuk mengembangkan pakta keamanan dengan negara tersebut, meskipun PNG sudah memiliki pakta keamanan dengan Australia dan Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Justin Tkachenko mengatakan kepada Reuters pada 29 Januari bahwa Beijing telah menawarkan kesepakatan keamanan dan kepolisian kepada PNG pada September 2023.
Kesepakatan ini menunjukkan bahwa Beijing menawarkan bantuan kepada kepolisian PNG dengan pelatihan, peralatan, dan pengawasan, serupa dengan kesepakatan yang ditawarkan kepada Kepulauan Solomon setelah terjadinya kerusuhan di negara tersebut pada tahun 2022.
Kekuasaan Perdana Menteri Marape di Bawah Tekanan
Marape saat ini sedang bergulat dengan beberapa tantangan. Pertama, pembelotan 12 anggota parlemen dari pemerintahannya ke oposisi telah melemahkan posisinya, yang mengarah pada mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya yang diperkirakan akan terjadi pada 13 Februari 2024.
Pembelotan dan mosi tidak percaya ini dipicu oleh kekhawatiran atas distribusi sumber daya, dugaan keterlibatan dalam pembayaran yang kontroversial, dan ketidakpuasan atas kinerjanya secara keseluruhan.
Selama mosi tidak percaya, anggota Parlemen mana pun dapat meminta pemungutan suara untuk memberhentikan kepemimpinan saat ini, yang berpotensi menyebabkan pergantian perdana menteri.
Marape dipandang sebagai sekutu kuat Australia, dibuktikan dengan pidato bersejarahnya pada tanggal 8 Februari di Parlemen Australia, di mana ia menggambarkan hubungan antara kedua negara, “Yang satu terjebak dengan keluarga selamanya … kedua negara kita terjebak satu sama lain. Kami tidak punya pilihan selain akur.”
Namun dengan adanya mosi tidak percaya yang semakin dekat, Marape mungkin akan segera tidak lagi menjadi perdana menteri, atau bahkan jika ia tetap menjabat, basis kekuasaannya akan melemah dan akan membuka peluang bagi dirinya untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Di tengah ketidakstabilan politik ini, calon perdana menteri yang pro-Beijing dapat muncul dan berpotensi melemahkan hubungan kuat Australia-PNG.
Perlukah Australia Khawatir?
Iya dan tidak.
PNG hanya berjarak empat kilometer dari perbatasan paling utara Australia, Pulau Saibai di Queensland.
Jika PNG jatuh di bawah pengaruh Beijing, hal ini bisa menjadi situasi serupa di Kepulauan Solomon, yang berpotensi membuka jalan bagi kehadiran militer komunis lainnya di depan pintu Australia.
Kesepakatan Kepulauan Solomon memungkinkan Beijing untuk menempatkan pasukan, kapal angkatan laut, dan senjata di pulau tersebut—yang membandingkannya dengan situasi di sekitar Laut Tiongkok Selatan.
Pernyataan resmi dari menteri luar negeri PNG sejauh ini adalah, “Kami berurusan dengan Tiongkok pada tahap ini hanya pada tingkat ekonomi dan perdagangan. Mereka adalah salah satu mitra dagang terbesar kami, namun mereka telah menawarkan diri membantu kepolisian dan keamanan kami di sisi keamanan internal.”
PNG juga mempertimbangkan apakah tawaran Beijing menduplikasi bantuan keamanan dan kepolisian yang sudah ditawarkan oleh Australia dan Amerika Serikat.
Perlu juga dicatat bahwa pemerintah PNG baru-baru ini menandatangani pakta keamanan dengan Australia pada Desember 2023 dan mempertahankan Perjanjian Kerjasama Pertahanan dengan Amerika Serikat yang ditandatangani pada Mei 2023.
Namun, perjanjian keamanan apa pun antara PNG dan Beijing dapat berdampak pada perjanjian keamanan yang sudah ada.
Amerika Serikat telah mendesak PNG untuk menolak perjanjian keamanan PKT, dengan menekankan bahwa hal ini dapat menimbulkan konsekuensi dan kerugian.
Secara teori, pakta keamanan yang dimiliki PNG saat ini dengan Australia dan Amerika Serikat tampak kuat.
Namun ketidakstabilan politik yang sering melanda negara ini, serta korupsi endemik yang membuat para politisi terbuka terhadap suap sebagaimana dibuktikan dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, berpotensi membuat PNG rentan terhadap peningkatan kehadiran Beijing.
Andrew Stacey adalah reporter yang tinggal di Melbourne, Australia. Dia memiliki pengalaman luas dalam analisis pasar dan data
