DPR-AS Memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas

Pada Selasa (13 Februari) Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan pemakzulan terhadap Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas melalui pemungutan suara yang berselisih tipis yakni 214 : 213.  Hal ini menjadikan Alejandro Mayorkas menteri kabinet pertama yang dimakzulkan dalam sejarah AS

NTD

Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Selasa (13/2) yang dikuasai Partai Republik melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas karena kebijakan perbatasannya yang longgar telah mendorong kenaikan jumlah imigrasi ilegal.

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan dua pasal pemakzulan dengan suara 214 berbanding 213, menuduh Mayorkas gagal menerapkan undang-undang imigrasi AS dan membuat pernyataan palsu kepada Kongres. Mayorkas adalah pejabat Kabinet AS pertama yang dimakzulkan sejak tahun 1870an.

Seminggu yang lalu, Ketua DPR Mike Johnson mendorong pemungutan suara serupa tetapi gagal untuk mengabulkan pemakzulan karena Steve Scalise, anggota Partai Republik Steve Scalise yang sedang menjalani pengobatan kanker tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Namun ia kembali ke Washington minggu ini untuk memberikan suara penentu.

Namun, sangat kecil kemungkinan Senat yang didominasi Partai Demokrat akan meloloskan pasal-pasal pemakzulan tersebut.

Ketua DPR-AS Mike Johnson dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara menuturkan, Alejandro Mayorkas harus dimakzulkan, dan Kongres memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan hal tersebut. 

Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengatakan bahwa pemungutan suara tersebut “tidak memiliki bukti atau dasar konstitusional yang sah”.

Sejak Biden menjabat sebagai presiden pada tahun 2021, jumlah imigran ilegal yang melintasi perbatasan selatan telah mencapai rekor tertinggi. Mantan Presiden Trump menjadikan hal ini sebagai fokus kritik kampanyenya terhadap pemerintahan Biden.

Anggota DPR dari Partai Republik berpendapat bahwa Alejandro Mayorkas melalui penerapan program kemanusiaan yang bersyarat telah meloloskan banyak imigran gelap masuk ke AS. Partai Republik mengkritik rencana tersebut sebagai upaya untuk menghindari persetujuan Kongres yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang imigrasi, mengizinkan orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki Amerika Serikat. Partai Republik juga menuduh Mayorkas membohongi Kongres soal keamanan perbatasan.

Partai Republik juga mengatakan bahwa kebijakan perbatasan yang longgar telah memungkinkan sejumlah besar fentanil mengalir masuk ke Amerika Serikat yang menyebabkan kematian banyak orang warga Amerika Serikat.

Namun Alejandro Mayorkas mengatakan bahwa bukan tindakan pemerintah yang menarik migran ke perbatasan selatan AS, melainkan bagian dari fenomena migrasi global yang didorong oleh ketidakstabilan politik, ekonomi, dan iklim. Hal ini yang mendorong orang-orang tersebut memilih untuk melakukan perjalanan yang mengancam nyawa demi kehidupan yang lebih baik.

Mayorkas juga menyalahkan situasi di perbatasan karena kegagalan Kongres dalam menyempurnakan sistem imigrasi AS.

Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mengatakan pada hari Selasa bahwa jumlah imigran gelap yang melintasi perbatasan selatan di bulan Januari tahun ini telah menurun 50% dari angka tertingginya pada bulan Desember tahun lalu, karena tren yang terjadi secara musiman dan peningkatan penegakan hukum oleh AS bersama negara-negara tetangga.

Tiga orang anggota Kongres dari Partai Republik memberikan suara menentang, yakni anggota DPR Mike Gallagher, yang pada akhir pekan mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri kembali, serta anggota DPR Ken Buck dan Tom McClintock.

Ketiga orang tersebut mengatakan bahwa kinerja Alejandro Mayorkas tidak merupakan tindak kejahatan, sehingga khawatir kasus pemakzulan justru melanggar standar konstitusi.

“Salah urus atau ketidakmampuan tidak mencapai tingkat pelanggaran yang dapat dimakzulkan seperti yang dianggap oleh para Founding Fathers”, tulis anggota DPR Ken Buck  dalam sebuah kolom opini pekan lalu.

Mike Gallagher juga menulis di Wall Street Journal bahwa pemakzulan Mayorkas selain tidak akan menyelesaikan krisis perbatasan yang dihadapi pemerintahan Biden, tetapi juga akan menjadi preseden baru berbahaya yang dapat digunakan oleh Partai Demokrat terhadap pemerintahan Partai Republik di kemudian hari.

Gallagher percaya bahwa artikel pemakzulan Partai Republik yang menuduh Mayorkas “tidak kompeten” itu belum cukup mencapai tingkat “pelanggaran pidana”. Pada saat yang sama, bahkan jika Mayorkas “dinilai gagal total dalam menegakkan hukum” untuk melindungi keamanan perbatasan, hal ini pun tidak dapat membuatnya dimakzulkan, sebab, jika dianalogikan, maka hampir semua menteri berpotensi dimakzulkan.

Dia juga mengatakan bahwa akar penyebab krisis perbatasan AS – Meksiko bukan Menteri Keamanan Dalam Negeri, tetapi terletak pada presiden. Mengganti Menteri Keamanan Dalam Negeri baru pun ia akan tetap menjalankan kebijakan Joe Biden. (sin)