oleh Chen Yue
Menteri Luar Negeri Republik Tiongkok Joseph Wu Jaushieh pada Rabu (20/3/2024) mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah mendirikan pangkalan militer yang sangat besar di terumbu karang sekitar Pulau Taiping. Analisis menunjukkan bahwa ambisi Partai Komunis Tiongkok tidak dapat lagi disembunyikan.
“Selain perselisihan antara Filipina dengan Tiongkok, Ia merasa semua orang juga mengetahui bahwa ketiga pulau yang dimiliki Tiongkok, yakni Subi Reef, Fiery Cross Reef, dan Mischief Reef telah dibangun menjadi pangkalan militer yang sangat besar di Laut Tiongkok Selatan, dan ketiga pangkalan militer ini sangat dekat dengan Pulau Taiping kami,” kata Joseph Wu Jaushieh.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada kapal perang Tiongkok yang melakukan patroli setiap harinya terhadap pangkalan militer di Laut Tiongkok Selatan. Joseph Wu menekankan bahwa dalam menanggapi ketegangan yang meningkat saat ini, Taiwan harus mengambil langkah-langkah strategis yang damai untuk menyelesaikan perselisihan di wilayah tersebut.
Sejak tahun 2013, Partai Komunis Tiongkok telah memulai proyek reklamasi dan konstruksi di wilayah sengketa Kepulauan Nansha dan menipu Amerika Serikat dengan mengklaim bahwa kepulauan tersebut tidak akan dijadikan pangkalan militer. Namun, lembaga pemikir Amerika Serikat merilis sebuah laporan pada tahun 2017 yang menyebutkan, bahwa Partai Komunis Tiongkok telah menyelesaikan sebagian besar pembangunan pulau buatan Subi Reef, Fiery Cross Reef, dan Mischief Reef, termasuk membangun perlengkapan militer dan penempatan pesawat tempur, rudal, dan sebagainya.
Analisis menunjukkan bahwa ambisi ekspansi militer Partai Komunis Tiongkok tidak dapat lagi disembunyikan.
“Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai oleh PKT. Yang pertama yaitu demi persaingan dengan negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan guna mendapatkan kedaulatan laut, merebut energi dasar laut yang bernilai tinggi dan kaya akan mineral untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan militer PKT. Tujuan lainnya adalah untuk membangun sejumlah besar “pangkalan militer di atas pulau karang/terumbu” di Laut TIongkok Selatan yang akan dimanfaatkan sebagai “tembok besar di laut” untuk membendung armada laut dari Australia dan Amerika Serikat bila nantinya PKT benar-benar ingin melakukan reunifikasi lewat kekerasan,” kata Tang Hao, seorang komentator politik.
Proyek pangkalan militer PKT dituduh tidak mematuhi hukum.
Mark, seorang blogger saluran militer terkenal mengatakan : “Menurut keputusan Mahkamah Internasional tahun 2016, sembilan garis putus-putus yang diusung oleh Partai Komunis Tiongkok itu adalah ilegal. Klaim Partai Komunis Tiongkok atas kedaulatan pulau di Laut Tiongkok Selatan itu tidak sah, tidak didukung oleh hukum internasional”.
PKT melakukan ekspansi militer besar-besaran di Laut Tiongkok Selatan, hal itu semakin menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara tetangga dan dunia.
Ketika berkunjung ke Filipina pada 19 Maret, Menteri Luar Negeri AS A. Blinken menegaskan kembali bahwa hubungan pertahanan AS – Filipina “sekuat baja”. Ia juga menyatakan keprihatinan AS terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
Analisis menunjukkan bahwa kerja sama antara Amerika Serikat dengan Filipina dapat mengurangi ketegangan di Selat Taiwan.
Bagi Mark, dikarenakan pangkalan militer terdekat yang disewakan oleh Filipina kepada militer AS hanya berjarak antara 100 hingga 200 kilometer dari Taiwan. Hal ini jelas membuat militer AS lebih dekat dengan Taiwan. Tetapi menjadi hambatan bagi militer Tiongkok untuk menyerang Taiwan. Entah disadari atau tidak, banyak kebijakan Serigala Perang Xi Jinping belakangan ini telah mendorong banyak negara untuk berpihak ke Barat.” (sin)
