Badan Intelijen AS akan Ungkap Kasus Korupsi dan Kekayaan Tersembunyi Milik 7 Anggota Komite Tetap PKT 

oleh Zhou Xiaohui

Bill Gertz, seorang tokoh media veteran yang sangat anti-komunis, selain memiliki hubungan dekat dengan militer AS juga dekat dengan mantan kepala strategi Gedung Putih AS (Steve Bannon). Pada 10 April artikel Bill yang membuat khawatir para pejabat senior Zhongnanhai, Beijing terbit di media konservatif AS “Washington Times”. Inti dari artikel tersebut adalah, badan intelijen AS sedang menulis laporan yang melibatkan korupsi dan kekayaan tersembunyi para pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok (PKT), termasuk ketujuh orang anggota Komite Tetap PKT.

Mengapa menulis laporan seperti ini ? Ternyata Pasal 6501 dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Anggaran 2023 (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023) setebal lebih dari 1.000 halaman yang ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden pada  Desember 2023 itu telah menetapkan Avril Danica Haines, Direktur Intelijen Nasional, untuk bekerja sama dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken selama 1 tahun mulai  Desember 2023, menyelesaikan dan merilis laporan kategori tidak rahasia tentang “kekayaan dan aktivitas korup dari kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok”. Pada saat itu, staf Senator Florida Marco Rubio, anggota Komite Intelijen Senat dari Partai Republik, yang mengusulkan penambahan laporan tersebut ke dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahunan.

Laporan tersebut menargetkan Xi Jinping dan pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok lainnya, termasuk Komite Sentral yang beranggotakan 205 orang, Politbiro yang beranggotakan 25 orang, dan para anggota Komite Tetap Politbiro. Selain itu, badan intelijen AS juga akan mengevaluasi dan melaporkan 29 orang sekretaris komite partai provinsi Tiongkok untuk mengetahui apakah mereka juga memiliki kekayaan tersembunyi dan terlibat kasus korupsi.

Berdasarkan kemampuan intelijen Amerika Serikat dan sekutu Baratnya, tampaknya mereka sudah menguasai bukti kasus korupsi yang dilakukan banyak pejabat senior Partai Komunis Tiongkok, dan kekayaan yang mereka sembunyikan di luar negeri. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, terungkap di luar negeri bahwa anggota keluarga pejabat senior seperti Wang Qishan, Yang Jiechi, dan Wang Yi memiliki real estat di luar negeri. Pada 2016, lebih dari 11 juta catatan hukum dan keuangan bocor di seluruh dunia, yang dikenal sebagai skandal “Panama Papers”, yang mencakup bukti bahwa beberapa keluarga besar Partai Komunis Tiongkok menggunakan perusahaan luar negeri untuk menyembunyikan sejumlah besar kekayaan.

Kabarnya, pemerintah Amerika Serikat telah memiliki banyak data mengenai putra-putri dan anggota keluarga para pejabat senior Partai Komunis Tiongkok di Amerika Serikat. Bahkan sejak beberapa tahun yang lalu, sudah beredar rumor bahwa Presiden AS saat itu Donald Trump ingin merilis file-file yang berisi informasi tentang lebih dari 1,8 juta orang putra-putri pejabat Tiongkok di Amerika Serikat.

Jika sebulan lalu Reuters mengungkapkan bahwa Trump telah memberi wewenang kepada CIA untuk meluncurkan kampanye rahasia di media sosial Tiongkok dengan menggunakan identitas online virtual untuk menyebarkan beberapa informasi negatif tentang pemerintahan Xi Jinping. Pada saat yang sama membocorkan beberapa informasi intelijen negatif termasuk penyembunyian kekayaan yang diperoleh pejabat senior PKT secara ilegal di luar negeri, kasus korupsi serta pemborosan yang terjadi selama proses pembangunan proyek-proyek One Belt One Road ke media di luar negeri yang pada saat itu saja telah membuat PKT naik pitam, gelisah dan ketakutan. Bagaimana jika  laporan yang ditulis oleh badan intelijen AS ini dipublikasikan ? Badai macam apa yang bakal menimpa PKT ?

Menurut Bill Gertz, korupsi sangat umum terjadi dalam sistem Partai Komunis Tiongkok, dan Xi telah meluncurkan berbagai pembersihan politik terhadap pejabat partai dan militer yang dicurigai melakukan korupsi. Dalam laporan mengenai penilaian ancaman tahunan yang dirilis Kantor Direktur Intelijen Nasional telah disebutkan, bahwa jika dilihat dari pembersihan yang dilakukan pemimpin Tiongkok terhadap pejabat senior, termasuk menteri pertahanan, dapat dipastikan pemimpin Tiongkok sedang menghadapi dampak negatif dari aktivitas korupsi terhadap kemampuan dan keandalan militer Tiongkok. Korupsi adalah salah satu dari beberapa masalah yang dihadapi para pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Sehingga Xi Jinping terus menekankan masalah bahayanya korupsi dan melakukan tindakan berupa teguran, peringatan publik, penyelidikan, sampai pemecatan dari keanggotaan partai.

Grant Newsham, mantan diplomat dan pensiunan kolonel Korps Marinir, menyebutkan dalam bukunya “When China Attacks” : “Kemarahan publik atas kasus korupsi membuat takut Xi Jinping dan seluruh pimpinan PKT”. Grant berpendapat bahwa masalah korupsi yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok terletak pada sistem komunis yang sudah mengakar kuat sehingga Xi Jinping tidak akan dapat memberantasnya.

Grant Newsham juga menyarankan : “Mungkin saja penyelidikan korupsi dapat dimulai dari 500 orang pemimpin tertinggi Partai Komunis Tiongkok serta anggota keluarga mereka, kemudian hasil penyelidikannya dipublikasikan secara luas dan berulang kali”. “Korupsi adalah kekuatan pendorong di balik Inisiatif ‘Sabuk dan Jalan’ (One Belt One Road), dan pengaruh Tiongkok di Pasifik, Afrika, Amerika Latin, dan wilayah lain”.

Tampaknya pemerintah Amerika Serikat dan partai-partai oposisi semakin banyak mengetahui tentang korupsi yang dilakukan oleh PKT. Mengenai laporan ini, yang tidak diragukan lagi merupakan sebuah kejutan bagi Beijing, Bill Gertz yakin bahwa hal itu akan mempengaruhi upaya pemerintahan Biden yang mencoba meredakan ketegangan dalam hubungannya dengan Beijing. 

Paul Berkowitz, mantan asisten kongres yang ahli masalah Tiongkok mengatakan, laporan tersebut kemungkinan akan membantu mematahkan mitos dasar yang menyebutkan tentang kesopanan dan pengorbanan diri dari para pemimpin Tiongkok, bekerja untuk rakyat dan sebagainya.. Dia mengatakan undang-undang Rubio ini akan menunjukkan kepada dunia bagaimana pejabat senior Partai Komunis Tiongkok telah mengumpulkan kekayaan pribadi yang sangat besar.

Bill Gertz membocorkan terlebih dahulu laporan yang tidak lama lagi akan dirilis jelas bukan tanpa tujuan, tetapi merupakan bagian dari langkah Amerika Serikat untuk mempercepat serangannya terhadap Partai Komunis Tiongkok di luar aspek politik, ekonomi, militer, teknologi dan lainnya.

Selain itu, pada Maret tahun ini, Komite Dewan Perwakilan Rakyat AS baru saja mengesahkan Undang-Undang Sanksi Tiongkok (Stop CCP Act), yang mengenakan sanksi keuangan dan visa terhadap Xi Jinping, anggota Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, dan kerabat mereka yang sudah dewasa. Sanksinya termasuk pembekuan properti, pencabutan visa, dan semua manfaat yang mungkin diperoleh.

Pada akhir  Februari, Kevin Ray Hern, Ketua Komite Studi Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS, Joe Wilson, Ketua Kelompok Kerja Keamanan Nasional dari Komite Studi Partai Republik, dan sejumlah anggota kongres lintas partai bersama-sama mengusulkan RUU Melawan Undang-Undang Komunis Tiongkok (Countering Communist China Act). RUU ini dianggap oleh dunia luar sebagai undang-undang terbesar dan terlengkap untuk menentang Partai Komunis Tiongkok yang pernah diusulkan oleh Kongres AS. Ketika memperkenalkan RUU tersebut, Kevin Ray Hern mengatakan, bahwa kenyataan menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok merupakan ancaman yang lebih besar terhadap kedaulatan Amerika Serikat dibandingkan musuh modern mana pun, dan Amerika Serikat harus memperlakukan Partai Komunis Tiongkok sebagai sebuah ancaman.

Tampaknya, sambil menyerang PKT dari berbagai arah, Amerika Serikat juga bersiap menargetkan ketujuh puncak pimpinan PKT. Begitu laporan mengenai korupsi tingkat tinggi dan kekayaan tersembunyi mereka dipublikasikan dan tersebar luas di daratan Tiongkok, pasti akan mempercepat disintegrasinya Partai Komunis Tiongkok. (sin)