EtIndonesia. Kecaman keras mengalir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, serta berbagai organisasi hak asasi manusia internasional, setelah serangan udara Israel menewaskan lima jurnalis Al Jazeera di Gaza pada akhir pekan lalu. Insiden ini kembali memicu sorotan global terhadap taktik militer Israel di wilayah konflik yang padat penduduk tersebut.
Kronologi Serangan
Menurut laporan resmi dan saksi mata, pada 10 Agustus malam waktu setempat, sebuah drone militer Israel menembakkan rudal presisi ke arah tenda pers yang didirikan di depan Rumah Sakit Al-Shifa, pusat medis terbesar di Gaza.
Ledakan tersebut menewaskan koresponden senior Anas Sharif dan empat anggota kru Al Jazeera lainnya yang tengah melakukan liputan langsung situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Lokasi kejadian diketahui telah diberi tanda “PRESS” yang jelas terlihat dari udara.
Tuduhan Israel terhadap Korban
Militer Israel, melalui pernyataan resmi, menuduh Anas Sharif bukan hanya seorang jurnalis, melainkan komandan unit Hamas yang menyamar sebagai pekerja media.
Untuk memperkuat klaim ini, Israel merilis dokumen yang memuat tahun perekrutan Sharif serta nomor unitnya sejak diduga bergabung dengan Hamas pada 2013.
Pernyataan tersebut menuai kritik luas, terutama dari komunitas jurnalis internasional, yang menilai tindakan ini sebagai upaya membenarkan serangan terhadap pekerja media.
Sikap Pemerintah Israel
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa operasi militer di Gaza akan terus digencarkan tanpa kompromi. Ia menekankan bahwa tujuan utama operasi adalah menghancurkan struktur militer Hamas dan membebaskan 20 sandera yang masih ditahan, dengan janji “tidak akan berhenti sebelum semua sasaran tercapai.”
Reaksi Internasional
PBB, melalui juru bicaranya, menyatakan bahwa serangan terhadap jurnalis yang sedang bertugas melanggar hukum humaniter internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Uni Eropa menyerukan penyelidikan independen yang transparan, sementara berbagai organisasi HAM seperti Human Rights Watch dan Amnesty International mendesak pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang memberi perintah penyerangan.
Usulan Gencatan Senjata
Di tengah ketegangan ini, muncul laporan bahwa mantan Presiden AS Donald Trump sedang mempersiapkan proposal gencatan senjata yang berisi:
- Penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah-wilayah tertentu di Gaza.
- Penempatan 80.000 pasukan gabungan Mesir, Yordania, dan Arab Saudi untuk menjaga keamanan transisi.
- Pembentukan kepolisian Palestina yang akan mengambil alih tanggung jawab keamanan setelah masa transisi.
Proposal ini, meski belum dikonfirmasi secara resmi, dinilai berpotensi menjadi terobosan diplomatik terbesar sejak eskalasi terbaru pecah. Namun, sejumlah analis skeptis bahwa kedua pihak akan mencapai kesepakatan dalam waktu dekat, mengingat perbedaan tuntutan yang sangat tajam. (***)
, Uni Eropa, serta berbagai organisasi hak asasi manusia internasional, setelah serangan udara Israel menewaskan lima jurnalis Al Jazeera di Gaza pada akhir pekan lalu. Insiden ini kembali memicu sorotan global terhadap taktik militer Israel di wilayah konflik yang padat penduduk tersebut.){kind=link}