EtIndonesia. Pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping pada tahun 2021 kembali mengangkat konsep “kemakmuran bersama”, dengan mengklaim ingin mewujudkan “pengentasan kemiskinan menyeluruh”. Namun kondisi ekonomi Tiongkok yang sebenarnya justru menimbulkan keraguan luas dari masyarakat internasional.
Para akademisi menilai bahwa model distribusi kekuasaan dari atas ke bawah ini telah memicu konflik serius antara tujuan dan metode kebijakan. Kesenjangan kaya-miskin di Tiongkok bukan menyempit, tetapi malah semakin melebar, sehingga “kemakmuran bersama” dinilai mengalami masalah serius.
Seiring meningkatnya ketimpangan, strategi “kemakmuran bersama” Xi Jinping menghadapi ujian realitas. Meskipun pemerintah menekankan bahwa ini adalah jalur modernisasi untuk “mewujudkan kemakmuran bersama seluruh rakyat”, semakin banyak pakar mulai berbicara terus terang.
Laporan South China Morning Post pada 4 Mei menyebutkan bahwa Xi Jinping kembali mengangkat konsep “kemakmuran bersama” pada 2021 dengan tujuan utama memperkecil kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Namun sejak 2022 dan 2023, akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kekhawatiran terhadap intervensi pasar yang berlebihan, langkah redistribusi kekayaan yang agresif ini mulai melambat.
Direktur Institut Berbagi dan Pembangunan Universitas Zhejiang, Li Shi, memperingatkan bahwa kesenjangan kaya-miskin di Tiongkok terus melebar. Koefisien Gini, yang digunakan untuk mengukur tingkat keadilan distribusi pendapatan, meningkat dari 0,45 pada 1995 menjadi lebih dari 0,7 pada 2023. Porsi pendapatan nasional yang dikuasai pemerintah dan perusahaan meningkat, sementara porsi rumah tangga justru menurun. Ia menilai kebijakan terkait “kemakmuran bersama” memiliki “masalah struktural”.
Untuk mewujudkan kemakmuran bersama, Beijing mengusulkan konsep “tiga kali distribusi”. Distribusi pertama adalah distribusi upah melalui pasar, distribusi kedua melalui pajak pemerintah, dan distribusi ketiga berupa apa yang disebut “sumbangan sosial”.
“Apa yang disebut kemakmuran bersama melalui tiga kali distribusi bukanlah mengambil kekayaan kelas penguasa dan kelas istimewa untuk dibagikan kepada rakyat biasa. Sebaliknya, yang dilakukan adalah mengambil uang dari perusahaan swasta yang relatif lebih kaya di kalangan non-istimewa, bahkan setelah mereka membayar pajak, lalu dipaksa melakukan distribusi ketiga lagi. Dalam ekonomi, ini disebut pungutan non-institusional. Ini sama sekali bukan solusi terhadap ketidaksetaraan,” ujar ekonom Amerika Serikat, Davy J. Wong.
Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan teknologi besar seperti Alibaba dan Tencent telah menginvestasikan ratusan miliar yuan untuk mendukung program kemakmuran bersama. Bentuk “sumbangan sukarela” yang minim perlindungan hukum dan sarat tekanan politik ini pada hakikatnya dianggap sebagai bentuk pajak terselubung. Apa yang disebut “donasi sukarela” juga dipandang sebagai bentuk pemerasan politik.
Analisis menunjukkan bahwa penekanan berlebihan pada redistribusi dapat melemahkan semangat investasi sektor swasta dan pada akhirnya menurunkan vitalitas ekonomi. Mengandalkan “sumbangan sukarela” perusahaan semata tidak mungkin menyelesaikan masalah kemiskinan lapisan bawah masyarakat.
“Kekayaan sosial diciptakan melalui usaha bersama dan merupakan hasil mekanisme pasar. Tetapi sekarang distribusi bukan dilakukan melalui ekonomi pasar atau masyarakat, melainkan melalui pejabat pemerintah, administratif, dan politisasi,” kata Davy J. Wong.
“Masalah struktural menjadi serius karena menyentuh kepentingan pihak yang membagi kue. Inti dari kemakmuran bersama di Tiongkok bukanlah membagikan kekayaan kelas penguasa kepada rakyat biasa, tetapi justru memisahkan kelas penguasa dan kelas istimewa agar tidak ikut dalam redistribusi,” tambahnya.
Komentator politik yang tinggal di Amerika Serikat, Tang Jingyuan, mengatakan bahwa strategi “kemakmuran bersama” Xi Jinping, meskipun dibungkus dengan istilah modernisasi, pada intinya memiliki logika yang sangat mirip dengan jalur ekonomi terencana era Mao Zedong.
“Inti dari strategi kemakmuran bersama Xi Jinping sebenarnya adalah kembali ke jalur Mao Zedong dahulu, yaitu kemiskinan kolektif, ekonomi terencana, dan sistem makan dari satu periuk besar. Dalam ekonomi terencana, tetap ada perbedaan hak istimewa antara orang dalam sistem dan di luar sistem,” ujarnya.
Dalam lingkungan di mana kekayaan tidak bertambah secara nyata sementara utang terus menumpuk, masyarakat akhirnya memasuki kondisi “deflasi konsumsi jangka panjang”. Rasa takut ini memicu fenomena kolektif “tidak berani berinvestasi” dan “tidak berani mengkonsumsi”, sehingga membentuk lingkaran setan ekonomi.
Davy J. Wong mengatakan: “Masalah utama ekonomi Tiongkok saat ini adalah rasio utang yang terlalu tinggi dan membekunya likuiditas sosial. Sederhananya, aset yang dapat beredar di masyarakat semakin sedikit sementara utang sosial semakin tinggi. Ketika kekayaan tidak bertambah tetapi utang terus menumpuk, itu akan menyebabkan kontraksi konsumsi jangka panjang, keluhan sosial, dan ketakutan untuk kembali berinvestasi.”
Para pengamat menilai bahwa kemakmuran sejati dibangun di atas kebebasan menciptakan kekayaan dan perlindungan hukum terhadap hak milik pribadi. Sayangnya, di bawah arah kebijakan saat ini, kedua hal tersebut tampaknya semakin menjauh.
Tang Jingyuan mengatakan: “Mengapa banyak orang memilih ‘rebahan’ (pasrah dan tidak berjuang)? Karena semua orang mulai menyadari masalah ini. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja atau berjuang, sebagian besar nilai yang Anda hasilkan pada akhirnya akan diambil oleh para penguasa, kelas istimewa, dan para elite merah. Jadi bekerja keras terasa tidak ada artinya lagi, lebih baik rebahan saja.”
Fenomena “tang ping” atau “rebahan” di kalangan anak muda Tiongkok tahun 2026 telah berkembang dari sekadar protes pasif menjadi kondisi “partisipasi sosial rendah secara kolektif” dalam skala lebih besar, yang dipandang sebagai bentuk perilaku menghindari risiko terhadap sistem distribusi dan aturan persaingan yang ada saat ini.
Editor: Huang Yimei Wawancara: Luo Ya Pascaproduksi: Zhong Yuan – NTD
 Xi Jinping pada tahun 2021 kembali mengangkat konsep “kemakmuran bersama”, dengan mengklaim ingin mewujudkan “pengentasan kemiskinan menyeluruh”. Namun kondisi ekonomi Tiongkok yang sebenarnya justru menimbulkan keraguan luas dari masyarakat internasional. ){kind=link}