EtIndonesia. Partai Komunis Tiongkok (PKT) terus memasok komponen drone dan material dwiguna militer-sipil kepada Iran dan Rusia. Para ahli menilai bahwa tindakan PKT kini telah berubah dari yang sebelumnya dilakukan secara diam-diam menjadi semakin terbuka. Pada saat yang sama, Departemen Keuangan AS mengumumkan putaran baru sanksi terhadap Iran, yang menargetkan jaringan penyelundupan minyak, lembaga keuangan asing, perusahaan pelayaran, dan perantara pihak ketiga.
Sejumlah perusahaan Tiongkok terus memasok komponen terkait drone serta material dwiguna militer-sipil kepada Iran dan Rusia, meskipun ada kontrol ekspor dan sanksi AS terhadap kedua negara tersebut.
Menurut laporan The Wall Street Journal, perusahaan Tiongkok, Xiamen Victory Technology, mengirim email kepada Iran untuk memasarkan mesin “Limbach L550”. Mesin tersebut merupakan komponen penting dari drone Iran “Shahed-136”. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan tersebut bahkan menyatakan dukungan politik kepada Iran dalam surat elektroniknya.
Wakil Rektor Universitas Kainan, Taiwan, Chen Wenjia, mengatakan bahwa PKT kini bergerak dari pola pengiriman sumber daya yang sebelumnya relatif tertutup menuju keterbukaan terbatas.
“Alasannya adalah karena PKT telah menilai bahwa konfrontasi AS-Tiongkok akan berlangsung jangka panjang, dan arah pembatasan AS terhadap Tiongkok tidak akan berubah. Karena itu, kekhawatiran terhadap sanksi kini telah menurun,” katanya.
Laporan tersebut mengutip data bea cukai Tiongkok yang menunjukkan bahwa ratusan kontainer berisi material dwiguna militer-sipil telah diekspor ke Rusia dan Iran. Di antaranya, ekspor kabel serat optik dan baterai lithium-ion ke Rusia meningkat secara signifikan.
Chen Wenjia menambahkan: “Narasi netralitas PKT kini semakin diragukan. Masalahnya bukan lagi sekadar perdagangan biasa, melainkan sudah menyangkut perangkat navigasi, mesin, serat optik, dan chip yang memiliki fungsi teknologi dwiguna untuk kepentingan militer.”
Mengenai celah dalam sanksi AS, laporan itu menyebutkan bahwa banyak komponen berasal dari perusahaan kecil atau pabrik kecil di Tiongkok yang hampir tidak memiliki hubungan dengan sistem keuangan AS, sehingga tidak terlalu takut terhadap sanksi Amerika. Selain itu, komponen-komponen tersebut juga mudah disamarkan sebagai produk industri biasa dalam jalur perdagangan normal.
Direktur Institut Penelitian Strategi dan Sumber Daya Pertahanan Taiwan, Su Ziyun, berpendapat bahwa apa yang terungkap saat ini kemungkinan hanya puncak gunung es, dan PKT kini telah berubah dari pendukung ekonomi menjadi pihak yang memberikan bantuan semi-militer.
Su Ziyun mengatakan: “PKT memperoleh energi dari Rusia, lalu mengekspor material dwiguna militer-sipil. Bahkan kini semakin terang-terangan dengan menjual komponen drone kepada Rusia. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka bergerak menuju peran sebagai pemberi bantuan semi-militer.”
Para ahli menyatakan bahwa PKT memanfaatkan perusahaan swasta, perusahaan di Hong Kong, dan jalur transit negara ketiga untuk mempertahankan operasi di wilayah abu-abu, sehingga dapat mengurangi tanggung jawab langsung pemerintah pusat.
Chen Wenjia mengatakan: “Jika AS menilai PKT telah menjadi celah utama dalam sanksi terhadap industri perang Rusia dan Iran, maka kemungkinan perluasan sanksi sekunder di masa depan akan meningkat tajam. Selain perusahaan Tiongkok, bank yang membantu proses pembayaran, perusahaan pelayaran, dan jaringan keuangan Hong Kong juga dapat menjadi target sanksi berikutnya.”
Selain itu, Departemen Keuangan AS pada Kamis (7 Mei) mengumumkan putaran baru sanksi terhadap Iran, yang menargetkan jaringan penyelundupan minyak, lembaga keuangan asing, perusahaan pelayaran, dan perantara pihak ketiga. Pihak AS menuduh Wakil Menteri Perminyakan Irak, Ali Maarij, membantu Iran dan kelompok bersenjata Irak yang didukung Iran memperoleh dana melalui penyelundupan minyak.
Laporan reporter NTDTV, Zheng Shengxun, dari Amerika Serikat.
 terus memasok komponen drone dan material dwiguna militer-sipil kepada Iran dan Rusia. Para ahli menilai bahwa tindakan PKT kini telah berubah dari yang sebelumnya dilakukan secara diam-diam menjadi semakin terbuka. Pada saat yang sama, Departemen Keuangan AS mengumumkan putaran baru sanksi terhadap Iran, yang menargetkan jaringan penyelundupan minyak, lembaga keuangan asing, perusahaan pelayaran, dan perantara pihak ketiga.){kind=link}