Pada Kamis (7 Mei), situasi Timur Tengah kembali memanas dengan kabar mengejutkan. Menurut laporan sejumlah media, Uni Emirat Arab (UEA) diduga ikut terlibat dalam operasi serangan militer Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Sejumlah pesawat tanker pengisian bahan bakar udara milik AS terlihat berputar di kawasan tersebut.
Pada saat yang sama, ledakan besar juga dilaporkan terdengar di wilayah Iran, sementara Garda Revolusi Iran segera memasuki status siaga tempur. Selain itu, muncul kabar bahwa pemerintahan Trump sedang bersiap mengaktifkan kembali operasi pengawalan “Project Freedom ”.
EtIndonesia. Baru saja, Presiden Trump memberikan tanggapan atas serangan militer AS terhadap Iran pada Kamis 7 Mei. Ia mengatakan bahwa tiga kapal perusak kelas dunia milik AS USS Truxtun, USS Rafael Peralta, dan USS Mason berhasil melewati Selat Hormuz di tengah hujan tembakan tanpa mengalami kerusakan apa pun, sementara Iran justru mengalami kerugian besar. Trump memperingatkan bahwa jika Iran tidak segera menandatangani kesepakatan, maka Amerika Serikat di masa mendatang akan menghancurkan Teheran dengan cara yang jauh lebih keras dan agresif.
Menurut laporan media Timur Tengah, UEA turut ambil bagian dalam serangan AS terhadap Iran pada Kamis. Disebutkan bahwa ini merupakan operasi militer gabungan antara AS dan UEA. Sedikitnya lima pesawat tanker KC-135 milik AS lepas landas dari UEA, sementara sedikitnya empat pesawat tanker lainnya terlihat terbang di atas wilayah Israel dan Yordania.
Namun hingga saat ini, kabar tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.
Pada saat yang sama, ledakan besar mendadak terdengar di Iran pada Kamis. Setelah itu, Garda Revolusi Iran mengumumkan status siaga tempur.
Selain itu, seorang pejabat AS mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa pemerintahan Trump saat ini sedang mempersiapkan kembali pelaksanaan “Project Freedom”, sebuah misi yang sebelumnya dihentikan sementara setelah berjalan selama 36 jam. Pejabat Pentagon mengungkapkan bahwa operasi pengawalan kemungkinan akan kembali dimulai paling cepat pekan ini.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa upaya AS untuk membuka kembali Selat Hormuz secara paksa bergantung pada kekuatan besar angkatan laut dan udara guna melindungi kapal dagang dari serangan rudal dan drone Iran. Oleh karena itu, pangkalan militer dan wilayah udara Arab Saudi serta Kuwait menjadi sangat penting bagi operasi militer AS.
Namun, pejabat Arab Saudi mengungkapkan bahwa karena khawatir konflik akan semakin meningkat, Arab Saudi dan Kuwait pada awalnya tidak setuju memberikan akses pangkalan maupun izin melintas bagi AS. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu alasan mengapa Presiden Trump tiba-tiba mengumumkan penghentian sementara operasi pengawalan pada Selasa malam.
Meski demikian, setelah Presiden Trump kembali berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Arab Saudi akhirnya memutuskan memulihkan izin penggunaan pangkalan dan hak melintas udara bagi AS.
Mengenai perundingan damai, Amerika Serikat telah mengajukan sebuah “memorandum 14 poin” dalam satu halaman untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz, dengan harapan dapat melanjutkan negosiasi. Saat ini, AS masih menunggu tanggapan dari pihak Iran.
Selain itu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, pada Kamis mengatakan bahwa dirinya baru-baru ini bertemu dengan pemimpin tertinggi Mujtaba. “Kami berbicara dengannya selama dua setengah jam,” katanya.
Ini merupakan pertama kalinya sejak perang Iran pecah pada 28 Februari lalu Presiden Iran secara terbuka membahas pertemuannya dengan Mujtaba. Namun hingga kini Mujtaba belum pernah muncul di hadapan publik, sehingga dunia luar mempertanyakan kondisi kesehatannya maupun sejauh mana kekuasaan sebenarnya yang ia miliki.
Sebelumnya beredar kabar bahwa Pezeshkian mengecam Garda Revolusi karena memperburuk ketegangan regional dan meminta bertemu dengan Mujtaba, yang menunjukkan adanya perebutan kekuasaan antar faksi di internal Iran.
Pejabat senior Iran, Mohsen Rezaei, menyatakan bahwa Teheran tidak akan membiarkan Amerika Serikat membuka kembali Selat Hormuz melalui “rencana yang tidak realistis”.
Menurut laporan, Iran juga menuntut agar sebelum menyetujui kesepakatan apa pun, Amerika Serikat harus membayar kompensasi perang dan memberikan “keuntungan nyata”.
Laporan gabungan reporter NTD, Yi Jing.


