EtIndonesia.com Meskipun peraturan baru Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengenai Langkah-Langkah Pengelolaan Keluar-Masuk baru akan mulai berlaku pada 15 September, berbagai sumber menyebutkan bahwa sejumlah pos pemeriksaan perbatasan telah lebih dahulu menerapkannya secara uji coba.
Peraturan baru ini menggunakan banyak istilah yang bersifat samar, seperti “kemungkinan membahayakan”, sehingga cakupan pembatasan keluar negeri tidak lagi hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, tetapi dapat berlaku bagi siapa pun yang hendak meninggalkan Tiongkok melalui pos pemeriksaan resmi. Para analis menilai bahwa PKT sedang memperketat pengawasan atas nama “keamanan nasional.”
Yang paling menuai kontroversi dari aturan ini bukanlah bertambahnya langkah-langkah pengawasan, melainkan berulang kali munculnya kata kunci “kemungkinan”.
Menurut aturan tersebut, siapa pun yang dianggap “mungkin membahayakan keamanan nasional, kepentingan nasional, keamanan industri, atau keamanan teknologi” dapat dilarang keluar negeri.
Namun, aturan itu tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan “kemungkinan membahayakan.” Yang lebih mengkhawatirkan, kewenangan tersebut kini juga dilimpahkan ke berbagai tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah provinsi, Kementerian Perdagangan, bahkan instansi tingkat kabupaten, yang dapat menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh meninggalkan negara berdasarkan standar yang tidak jelas tersebut.
Wakil Rektor Universitas Kainan di Taiwan sekaligus pakar geopolitik, Chen Wenjia, mengatakan: “Masalah terbesar dari aturan baru ini terletak pada kata ‘kemungkinan’. Sekilas terdengar seperti tindakan pencegahan, tetapi pada kenyataannya memberikan ruang diskresi yang sangat besar, bahkan hingga tingkat pemerintah kabupaten. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang sangat kuat. Seseorang bukan dilarang karena telah melakukan sesuatu, tetapi karena dianggap mungkin akan melakukan sesuatu.”
Menurut para analis, hal ini menunjukkan bahwa model pengendalian keluar negeri PKT telah bergeser dari penindakan setelah terjadi pelanggaran menjadi pembatasan sebelum ada tindakan.
Chen Wenjia menambahkan: “Dalam jangka panjang, ini bukan sekadar persoalan pengelolaan keluar negeri, tetapi juga perubahan logika sistem hukum, yaitu dari ‘pertanggungjawaban setelah kejadian’ menjadi ‘pencegahan sebelum kejadian’. Karena standarnya sangat kabur, hal ini mudah menimbulkan efek membungkam diri (chilling effect) di kalangan masyarakat Tiongkok.”
Ketua Aliansi Internasional Partai Demokrasi Tiongkok, Jie Lijian, mengatakan: “Undang-undang ini ibarat belenggu. Mulai dari kantor penerbit paspor di tingkat kabupaten hingga pusat administrasi keluar-masuk, bahkan Kementerian Perdagangan, semuanya dapat menggunakan kewenangan ini untuk membatasi kebebasan seseorang sehingga tidak dapat meninggalkan Tiongkok.”
Meskipun aturan baru belum resmi diberlakukan, telah beredar laporan bahwa sejumlah perusahaan milik negara (BUMN) di Tiongkok sudah mulai memperketat persetujuan perjalanan ke luar negeri bagi para pegawainya.
Selain itu, aturan tersebut juga menyatakan bahwa orang yang dinilai telah “membahayakan keamanan dan kepentingan nasional di luar negeri” dapat dikenai larangan keluar negeri selama enam bulan hingga tiga tahun setelah kembali ke Tiongkok.
Jie Lijian berpendapat : “Partai Komunis benar-benar merasa khawatir. Kondisi ekonomi dalam negeri telah memicu banyak ketidakpuasan masyarakat. Mereka takut warga pergi ke luar negeri lalu tidak kembali. Selain itu, jika mereka kembali, mereka mungkin membawa pemikiran baru yang semakin memperkuat kekecewaan terhadap rezim PKT, sehingga dianggap dapat mengancam stabilitas kekuasaan.”
Berdasarkan aturan baru tersebut, otoritas juga dapat melarang seseorang keluar negeri apabila dianggap “mungkin membahayakan keamanan industri atau keamanan teknologi nasional.” Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa para pekerja di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), keuangan, dan sektor strategis lainnya dapat menjadi sasaran pemeriksaan yang lebih ketat.
Laporan oleh wartawan NTD Television, Yi Xin dan Yi Ru
 mengenai Langkah-Langkah Pengelolaan Keluar-Masuk baru akan mulai berlaku pada 15 September, berbagai sumber menyebutkan bahwa sejumlah pos pemeriksaan perbatasan telah lebih dahulu menerapkannya secara uji coba.){kind=link}