EtIndonesia.com — Peta geopolitik Timur Tengah kembali mengalami perubahan penting setelah Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama di Makkah pada Jumat, 7 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara penandatangan akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya.
Perjanjian itu lahir ketika kawasan Timur Tengah masih berada dalam tekanan konflik dan ketegangan berkepanjangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Israel, serta sejumlah negara regional. Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan pada 8 Agustus menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak ditujukan secara khusus kepada Iran ataupun negara tertentu lainnya. Namun, secara strategis, pembentukan mekanisme pertahanan bersama itu tetap berpotensi mengubah kalkulasi keamanan di kawasan.
Kesepakatan terbaru ini juga tidak muncul dari ruang kosong. Arab Saudi dan Pakistan sebelumnya telah menandatangani Strategic Mutual Defense Agreement pada 17 September 2025, yang menetapkan bahwa agresi terhadap salah satu pihak akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya.
Pada April 2026, kerja sama tersebut bahkan diwujudkan melalui kedatangan unsur militer Pakistan, termasuk pesawat tempur dan pesawat pendukung, ke Arab Saudi untuk memperkuat koordinasi pertahanan.
Dengan masuknya Turkiye ke dalam kerangka trilateral tersebut, kerja sama yang sebelumnya bersifat bilateral berkembang menjadi format yang lebih luas. Bagi Riyadh, Ankara, dan Islamabad, langkah ini memberikan tambahan kemampuan untuk membangun daya tangkal regional ketika ketergantungan terhadap satu kekuatan eksternal dalam menjamin keamanan Timur Tengah semakin dipertanyakan.
Perubahan tersebut juga berlangsung seiring strategi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendorong negara-negara regional mengambil porsi tanggung jawab lebih besar dalam menjaga keamanan kawasan. Dengan demikian, Amerika Serikat tidak harus selalu menjadi satu-satunya penjamin keamanan bagi sekutu-sekutunya di Timur Tengah.
Di sisi lain, Iran menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks. Tekanan terhadap Teheran kini tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga menyentuh persoalan kepemimpinan, hubungan antarelite, serta kondisi ekonomi dalam negeri.
Misteri Kondisi Mojtaba Khamenei
Salah satu isu paling sensitif adalah kondisi kesehatan Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi Iran sejak Maret 2026.
Dalam beberapa hari terakhir, muncul laporan bahwa Mojtaba berada dalam kondisi serius dan hampir tidak terlihat di depan publik. Spekulasi mengenai keberadaannya bahkan semakin besar karena komunikasi publiknya selama berbulan-bulan lebih banyak disampaikan melalui pernyataan tertulis atau saluran resmi, bukan kemunculan langsung.
Namun, hingga 9 Agustus 2026, belum terdapat konfirmasi independen yang memastikan bahwa Mojtaba berada dalam kondisi kritis. Sebaliknya, media dan lembaga yang terkait dengan pemerintah Iran sebelumnya berupaya membantah spekulasi tersebut.
Pada 11 Juli 2026, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) bahkan menerbitkan gambar Mojtaba dan menyatakan bahwa pemimpin tertinggi itu berada dalam kondisi kesehatan yang baik. Pada 9 Agustus, muncul pula laporan mengenai video yang disebut memperlihatkan Mojtaba dalam keadaan sehat.
Karena itu, isu kesehatan Mojtaba harus diperlakukan sebagai laporan yang belum terverifikasi, bukan sebagai fakta yang sudah terbukti. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya kabar tersebut, minimnya kemunculan publik pemimpin tertinggi Iran memang telah menciptakan ruang bagi spekulasi mengenai stabilitas pusat kekuasaan di Teheran.
Retakan dari Lingkaran Dalam Kekuasaan
Tekanan lain datang dari kalangan yang memiliki hubungan langsung dengan elite pemerintahan.
Pada awal Agustus 2026, Mohammad-Bagher Kharrazi, tokoh keagamaan yang memimpin organisasi Hezbollah Iran dan memiliki hubungan keluarga dengan lingkaran kekuasaan, menjadi sorotan setelah menyampaikan gagasan mengenai pembentukan pemerintahan alternatif.
Dalam rekaman yang dilaporkan media Iran International, Kharrazi menyatakan bahwa sistem Republik Islam telah memasuki fase usang dan berbicara mengenai sebuah “pemerintahan bayangan”. Pernyataan tersebut menarik perhatian karena datang bukan dari kelompok oposisi yang berada di luar negeri, melainkan dari seseorang yang memiliki hubungan dengan jaringan elite Iran.
Namun, penting dicatat bahwa gagasan Kharrazi tersebut tidak otomatis berarti keruntuhan Republik Islam sudah terjadi. Bahkan, konsep yang ia tawarkan bukanlah demokratisasi bergaya Barat, melainkan bentuk pemerintahan Islam yang menurutnya lebih sesuai dengan visi kelompoknya.
Keterkaitan keluarga Kharrazi dengan pusat kekuasaan juga semakin mendapat perhatian setelah investigasi Reuters pada 1 Mei 2026 mengungkap hubungan keluarga tersebut dengan Nobitex, bursa mata uang kripto terbesar Iran.
Menurut investigasi Reuters, Nobitex didirikan oleh Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota keluarga politik dan keagamaan berpengaruh yang memiliki hubungan dekat dengan elite Iran. Analisis transaksi juga menemukan aliran dana yang berkaitan dengan entitas Iran yang dikenai sanksi, termasuk Bank Sentral Iran dan IRGC. Nobitex membantah memiliki hubungan langsung dengan pemerintah atau membantu aktivitas negara yang melanggar sanksi.
Tekanan Ekonomi Menjadi Ancaman Terbesar
Di atas seluruh persoalan politik tersebut, Iran masih menghadapi tekanan ekonomi yang berat.
Miad Maleki, mantan pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat yang pernah menangani kebijakan sanksi terhadap Iran, telah memperingatkan bahwa perekonomian Iran berada di bawah tekanan ekstrem. Dalam analisisnya pada April 2026, Maleki memperkirakan blokade dan gangguan perdagangan dapat menghentikan sebagian besar arus perdagangan Iran, menekan ekspor minyak, memperlemah mata uang rial, dan mempercepat inflasi.
Data yang beredar mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok juga menunjukkan betapa berat tekanan yang dirasakan masyarakat Iran. Inflasi pangan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, sementara harga minyak, lemak, daging, dan berbagai kebutuhan dasar meningkat tajam sepanjang 2026. Angka yang beredar mengenai kenaikan hingga ratusan persen perlu dibaca secara hati-hati karena dapat merujuk pada kategori barang dan periode pengukuran yang berbeda.
Masalah yang lebih mendasar adalah arus uang. Ketika pendapatan minyak terganggu, akses terhadap valuta asing menyempit, sistem perbankan menghadapi tekanan, dan sanksi semakin membatasi transaksi internasional, pemerintah Iran akan semakin sulit membiayai seluruh struktur negaranya.
Di sinilah ancaman terhadap stabilitas rezim menjadi lebih serius. Sebuah pemerintahan tidak hanya membutuhkan senjata untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga membutuhkan kemampuan membayar aparat, menyediakan kebutuhan dasar, menjaga birokrasi tetap berfungsi, dan memastikan jaringan patronase politik tetap berjalan.
Jika tekanan ekonomi terus meningkat hingga memengaruhi aparat keamanan dan kelompok-kelompok yang selama ini menjadi penyangga utama pemerintahan, ketegangan sosial dapat berubah menjadi persoalan politik.
Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa keruntuhan sebuah rezim tidak pernah terjadi hanya karena satu faktor. Uni Soviet, misalnya, mengalami kombinasi krisis ekonomi, konflik elite, perubahan politik, dan melemahnya kontrol pusat. Karena itu, membandingkan kondisi Iran saat ini secara langsung dengan keruntuhan Uni Soviet masih terlalu dini.
Yang jelas, per 9 Agustus 2026, Iran menghadapi tiga tekanan yang berjalan bersamaan: ketidakpastian di sekitar kepemimpinan Mojtaba Khamenei, munculnya perbedaan dan manuver dari kalangan elite, serta tekanan ekonomi yang semakin berat.
Sementara itu, Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan sedang membangun arsitektur pertahanan regional baru.
Kedua perkembangan tersebut belum membuktikan bahwa keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah telah berubah sepenuhnya. Namun, keduanya menunjukkan satu kecenderungan penting: negara-negara kawasan semakin aktif membangun mekanisme keamanan sendiri, sementara Iran harus menghadapi tekanan eksternal dan internal secara bersamaan.
Dalam beberapa bulan mendatang, pertanyaan terpenting bukan sekadar apakah Iran mampu menghadapi tekanan dari luar, tetapi apakah pusat kekuasaannya mampu mempertahankan kohesi politik dan ekonomi dari dalam. (***)
