Banjir bandang dan longsor dahsyat terjadi di perbatasan Tibet dan Nepal pada 26 Agustus. Bencana tersebut dilaporkan sementara menyebabkan sedikitnya 586 orang tewas dan hampir 2.500 orang hilang, sehingga menarik perhatian dunia. Namun, pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) melakukan sensor ketat terhadap video dan informasi mengenai bencana itu. Wartawan media asing mengatakan bahwa mewawancarai korban bencana di Tibet bahkan lebih sulit daripada mewawancarai warga Korea Utara.
EtIndonesia.com Pelabuhan Gyirong, yang terletak di perbatasan Tibet, dihantam banjir bandang dan longsor pada 26 Agustus. Seluruh bangunan terminal serta bangunan-bangunan di sekitarnya rata dengan tanah. Rekaman udara yang dirilis pemerintah PKT menunjukkan bahwa Pelabuhan Gyirong sepenuhnya tertutup lumpur, sehingga harapan untuk menemukan korban yang hilang dalam keadaan hidup sangat kecil.
Setelah bencana terjadi, rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan Pelabuhan Gyirong seketika diterjang banjir bandang seperti tsunami dan orang-orang berlarian menyelamatkan diri menyebar ke seluruh dunia. Rekaman tersebut menjadi salah satu gambar paling ikonik dari bencana ini. Namun, video tersebut dengan cepat diblokir di PKT daratan.
Di media dan internet Tiongkok yang berada di bawah sensor ketat, hampir tidak terlihat kesaksian para penyintas Tibet maupun keluarga korban yang hilang. Video yang direkam sendiri oleh warga setempat pada saat maupun setelah bencana juga sulit ditemukan. Sebaliknya, informasi mengenai bencana di Nepal, yang juga terdampak, jauh lebih terbuka dan transparan.
Hingga 29 Agustus, pemerintah PKT hanya melaporkan bahwa bencana longsor di Gyirong menyebabkan 16 orang tewas dan 546 orang hilang, tetapi hingga kini belum mempublikasikan daftar nama korban tewas maupun orang yang hilang.
Laporan media pemerintah PKT terutama berfokus pada bagaimana petugas penyelamat mencapai lokasi bencana, sementara publik tidak memperoleh informasi mengenai identitas para korban maupun kondisi warga yang terdampak.
BBC melaporkan bahwa “Tibet” pada dasarnya sudah merupakan istilah yang sensitif bagi pemerintah PKT, dan sensitivitas Beijing terlihat semakin jelas ketika bencana sebesar ini terjadi.
Menurut laporan tersebut, program berita utama media pemerintah PKT hingga kini hanya menayangkan satu foto statis dari lokasi bencana di Pelabuhan Gyirong. Di media sosial Tiongkok, sangat sulit menemukan video yang memperlihatkan Pelabuhan Gyirong tersapu banjir dalam sekejap. Bahkan unggahan yang mendeskripsikan banjir bandang dan longsor tersebut pun sulit dicari.
Koresponden BBC di Tiongkok, Laura Bicker, berdasarkan pengalamannya sendiri mengatakan bahwa bahkan dalam situasi normal, hampir mustahil menghubungi warga Tibet. Ia mengatakan bahwa menghubungi warga Korea Utara di ibu kota Pyongyang, negara yang sangat tertutup, justru lebih mudah daripada mewawancarai warga Tibet di Lhasa, ibu kota Tibet.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa warga Tibet di Tiongkok yang menerima wawancara atau mengunggah konten di internet yang dianggap tidak sesuai dengan narasi resmi PKT dapat ditangkap. Kondisi ini juga membuat warga Tibet yang tinggal di luar Tiongkok kesulitan mengetahui keberadaan anggota keluarga mereka setelah bencana terjadi.
Menurut laporan itu, di Tiongkok daratan, wartawan asing tidak dapat mengunjungi Tibet tanpa memperoleh izin dari Beijing. Selain itu, ketika peristiwa besar seperti ini terjadi, wartawan sering kali hanya memiliki waktu beberapa jam untuk mengumpulkan informasi. Setelah itu, video terkait dapat dihapus dan warga setempat dapat dibungkam.
Setelah bencana longsor terjadi di Tibet, pemerintah PKT memang memperbarui angka terbaru korban hilang dan korban tewas setiap hari serta mempublikasikan perkembangan operasi penyelamatan. Namun, di luar informasi tersebut, informasi mengenai kondisi bencana di Tibet sangat terbatas.
Laura Bicker mengatakan bahwa sikap dingin Beijing sebenarnya berkaitan dengan upaya “menjaga stabilitas”, yang merupakan salah satu tujuan paling penting bagi pemimpin PKT Xi Jinping. Hanya beberapa jam setelah bencana, mesin pemerintahan dan partai PKT mulai mengerahkan aparat di tingkat akar rumput untuk berusaha mencegah munculnya ketidakpuasan terhadap penanganan bencana.
Salah satu kantor komite partai tingkat daerah PKT mengeluarkan pemberitahuan yang meminta anggota Partai Komunis membantu penanganan bencana dan “berusaha semaksimal mungkin menjaga ketertiban sosial di wilayah bencana serta memastikan stabilitas dan kepercayaan masyarakat.”
Pemberitahuan itu juga menekankan bahwa mereka yang menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan penghargaan, sedangkan mereka yang berkinerja buruk “akan dimintai pertanggungjawaban.” Hal ini dipandang sebagai peringatan yang tidak boleh diabaikan.
Dalam laporan resmi kantor berita pemerintah PKT Xinhua, Perdana Menteri PKT Li Qiang, yang pada 27 Agustus mengunjungi wilayah bencana di Tibet atas perintah Xi Jinping, meminta agar “stabilitas situasi sosial secara keseluruhan dipertahankan.”
Reporter: Luo Tingting | Editor: Wen Hui
 melakukan sensor ketat terhadap video dan informasi mengenai bencana itu. Wartawan media asing mengatakan bahwa mewawancarai korban bencana di Tibet bahkan lebih sulit daripada mewawancarai warga Korea Utara.){kind=link}