EtIndonesia.com Menjelang pertemuan Trump dan Xi Jinping, FBI mengungkapkan bahwa kegiatan spionase dan operasi intelijen lainnya yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok (PKT) meningkat tajam. Berikut laporan dari wartawan NTD di Washington, Zhang Liang.
Direktur FBI Kash Patel baru-baru ini saat menghadapi pertanyaan anggota Kongres mengatakan bahwa dalam 18 bulan terakhir, PKT telah meningkatkan kegiatan spionase dan tindakan ilegalnya di Amerika Serikat. FBI telah menangkap 60 agen Beijing yang terlibat dalam kegiatan intelijen ilegal. Jumlah kasus keamanan nasional yang terkait dengan Beijing meningkat 88% dalam waktu satu setengah tahun.
Patel mengatakan, hingga tahun fiskal 2026, FBI telah melakukan 72 penangkapan dalam kasus kontra intelijen, meningkat 9% dibandingkan periode sebelumnya. Pada saat yang sama, sebanyak 80 personel intelijen asing telah dideportasi, meningkat 125%.
Sementara itu, menjelang kunjungan Xi Jinping ke Amerika Serikat, Departemen Kehakiman AS mengingatkan masyarakat bahwa hukum federal mewajibkan seseorang yang bertindak di Amerika Serikat atas arahan atau di bawah kendali pemerintah asing atau pihak yang mewakili pemerintah asing untuk mendaftarkan diri sebagai agen asing. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana.
Selain itu, Gedung Putih mengungkapkan bahwa pekan depan Presiden Trump berencana pergi ke Joint Base Andrews, pangkalan militer AS yang berjarak sekitar 18 kilometer dari Gedung Putih, untuk menyambut pemimpin PKT Xi Jinping.
Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Biasanya, presiden Amerika Serikat menyambut pemimpin asing yang berkunjung di Gedung Putih.
Kejadian serupa terakhir kali terjadi pada 22 September 2015, ketika Presiden Barack Obama pergi ke Joint Base Andrews untuk menyambut Paus Fransiskus.
Kejadian lainnya berlangsung pada 2008, ketika Presiden George W. Bush bertemu dengan Paus Benediktus XVI di Andrews Air Force Base.
Sebelumnya, pada 1959, Presiden Dwight Eisenhower menyambut pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, di Andrews Air Force Base.
Kali ini, rencana Presiden Trump untuk menyambut Xi Jinping di Joint Base Andrews memicu berbagai spekulasi, termasuk dugaan bahwa pemimpin PKT tersebut khawatir menghadapi masyarakat Amerika, aktivis hak asasi manusia, dan aktivis demokrasi, serta khawatir mereka akan menggelar aksi protes di bandara dan Gedung Putih.
Saat ini, sejumlah organisasi hak asasi manusia, kelompok pro-demokrasi, partai-partai demokratis, serta kelompok keagamaan bersiap menggelar aksi protes di Washington terhadap penindasan PKT. Mereka menyerukan pembubaran PKT, pembebasan tahanan politik dan tahanan hati nurani, serta penghentian penganiayaan terhadap kelompok-kelompok keagamaan.
Selanjutnya, isu hak asasi manusia kini telah menjadi salah satu faktor penting dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap PKT. Komite Urusan Luar Negeri DPR AS pada Rabu (16 September) menggelar sidang yang berfokus pada kekejaman terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh PKT dan negara-negara komunis totaliter lainnya. Zhang Liang, bisakah Anda menjelaskannya secara lebih rinci?
Sidang Komite Urusan Luar Negeri DPR AS kali ini berfokus pada Tiongkok, Korea Utara, dan negara-negara komunis lainnya. Negara-negara tersebut tidak hanya melakukan penganiayaan berat terhadap para pembangkang dan pelanggaran HAM di dalam negeri, tetapi juga mengekspor tindakan represif tersebut ke Amerika Serikat melalui praktik represi transnasional.
Para peserta secara khusus membahas bagaimana PKT menggunakan apa yang disebut Undang-Undang Persatuan Nasional sebagai kedok untuk memberikan perlindungan hukum bagi tindakan PKT dalam menganiaya kelompok-kelompok kepercayaan seperti Falun Gong serta kelompok etnis minoritas di luar negeri.
Anggota DPR AS Young Kim: “Undang-Undang yang disebut sebagai Undang-Undang Persatuan dan Kemajuan Nasional, yang diberlakukan pada musim semi tahun ini, memasukkan tindakan PKT dalam mengintimidasi warga Uighur, warga Tibet, praktisi Falun Gong, serta kelompok etnis minoritas lainnya di wilayah Amerika Serikat ke dalam hukum. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap kedaulatan Amerika Serikat.”
Oren Cass, pendiri sekaligus kepala ekonom Compass: “Jika ingin melakukan perdagangan bebas dengan negara seperti Tiongkok, yang menganut komunisme dan otoritarianisme, dengan pasar yang dikendalikan negara serta menerapkan kebijakan industri yang agresif, itu sama saja dengan membawa berbagai faktor yang mendistorsi tersebut ke dalam pasar kita sendiri.”
Pada 15 September, Tiongkok mulai memberlakukan aturan baru mengenai administrasi keluar-masuk negara, yang memperketat pengawasan terhadap keluar-masuk warga negara Tiongkok maupun warga negara asing. Sejumlah warga keturunan Tionghoa berkewarganegaraan asing melaporkan bahwa mereka menjalani pemeriksaan ketat ketika meninggalkan wilayah Tiongkok. Bahkan ada warga keturunan Tionghoa yang memiliki status penduduk tetap di luar negeri yang dilaporkan dibatasi untuk meninggalkan Tiongkok.
Young Kim: “Jika Anda pergi ke Tiongkok, PKT mungkin menahan Anda sebagai sandera dan menjadikan Anda sebagai alat tawar-menawar diplomatik. Jika Anda adalah warga Amerika dari kelompok minoritas yang pernah menjadi sasaran penganiayaan PKT, Anda mungkin menghadapi represi transnasional oleh PKT.”
Peter Mattis, Ketua Jamestown Foundation: “PKT dan pemerintah PKT tidak memperlakukan rakyatnya sebagai manusia. Mereka memandang masyarakat sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi.”
Awal September ini, Departemen Luar Negeri AS memperbarui peringatan perjalanan untuk Tiongkok, memperingatkan bahwa warga negara Amerika Serikat atau pemegang kartu hijau yang bepergian ke Tiongkok dapat menghadapi penangkapan sewenang-wenang, pemeriksaan/interogasi, serta larangan meninggalkan Tiongkok. (***)
 meningkat tajam. Berikut laporan dari wartawan NTD di Washington, Zhang Liang.){kind=link}