EtIndonesia. Perekonomian daratan Tiongkok terus mengalami perlambatan tajam. Dampaknya mulai terasa luas di sektor konstruksi, di mana gelombang penghentian proyek dan kebijakan “dirumahkan” (menunggu penempatan kerja) meluas di berbagai perusahaan. Sejumlah perusahaan milik negara (BUMN) dilaporkan memberlakukan kebijakan “seluruh karyawan dirumahkan”. Termasuk di antaranya Beijing Construction Engineering Group (Beijing Jian Gong Group), perusahaan di bawah Komisi Pengawas dan Administrasi Aset Milik Negara Beijing, yang dikabarkan menerapkan kebijakan “dirumahkan selama enam bulan untuk seluruh karyawan”.
Menurut laporan media independen di Tiongkok, sejak November 2025, unit-unit konstruksi mulai mengalami krisis besar secara beruntun. Semakin banyak perusahaan konstruksi yang menghentikan proyek, merumahkan karyawan, bahkan bangkrut dan menutup usaha. Di internet, beredar pemberitahuan internal dari beberapa grup konstruksi mengenai kebijakan “seluruh karyawan dirumahkan”.
Pada Januari tahun ini, pemberitahuan internal dari Beijing Construction Engineering Group tentang kebijakan tersebut juga tersebar luas di dunia maya. Dalam pemberitahuan itu disebutkan secara jelas bahwa akibat “tekanan penurunan ekonomi” serta “proyek-proyek utama klien yang terhenti dalam jangka panjang”, operasional perusahaan berada dalam kondisi “stagnasi menyeluruh”.
Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa mulai 6 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026, seluruh karyawan akan “memasuki masa dirumahkan”. Sebelum masa tersebut berakhir, perusahaan akan kembali mengumumkan pengaturan selanjutnya—yang bisa berupa dimulainya kembali pekerjaan, perpanjangan masa dirumahkan, atau kebijakan lainnya.
Selama masa dirumahkan, mulai periode pembayaran kedua, karyawan hanya akan menerima uang tunjangan hidup sebesar 70% dari upah minimum kota setempat. Selain itu, bagian iuran jaminan sosial yang menjadi tanggungan pribadi karyawan juga akan dipotong dari tunjangan hidup tersebut.
Berdasarkan data publik, Beijing Construction Engineering Group adalah perusahaan milik penuh Komisi Pengawas dan Administrasi Aset Milik Negara Beijing. Pada September 2025, perusahaan ini menempati peringkat ke-217 dalam daftar 500 Perusahaan Terbesar Tiongkok.
Pendapatan tahunannya pernah mencapai skala ratusan miliar yuan. Bisnisnya mencakup 32 provinsi di Tiongkok serta 28 negara di luar negeri. Pada 2024, jumlah karyawannya mencapai sekitar 30.000 orang.
Media independen daratan juga melaporkan bahwa di berbagai daerah, semakin banyak perusahaan konstruksi mulai memberlakukan kebijakan “dirumahkan”. Berdasarkan standar upah minimum di berbagai wilayah, selama masa tersebut para karyawan hanya menerima tunjangan hidup sekitar seribu lebih yuan per bulan—jumlah yang jauh dari cukup untuk menutup kebutuhan dasar hidup. Banyak pekerja terpaksa mencari sumber penghasilan lain demi bertahan.
Sebagian perusahaan bahkan disebut bertindak lebih merugikan karyawan. Setelah masa dirumahkan berakhir, mereka melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan kompensasi berdasarkan standar minimum “N+1” yang dihitung dari upah minimum. Akibatnya, pekerja yang di-PHK hanya menerima pesangon dalam jumlah sangat kecil.
Sebelumnya, berbagai daerah di Tiongkok juga telah mengeluarkan pemberitahuan penghentian proyek atau bahkan kebijakan “seluruh karyawan dirumahkan”. Tidak sedikit di antaranya berupa dokumen resmi berkop merah yang dikeluarkan oleh perusahaan konstruksi milik pemerintah daerah. (jhon)
Keterangan foto: Pemberitahuan “dirumahkan” dari berbagai perusahaan konstruksi milik negara di sejumlah daerah. (Gambar dari internet)
 meluas di berbagai perusahaan. Sejumlah perusahaan milik negara (BUMN) dilaporkan memberlakukan kebijakan “seluruh karyawan dirumahkan”. Termasuk di antaranya Beijing Construction Engineering Group (Beijing Jian Gong Group), perusahaan di bawah Komisi Pengawas dan Administrasi Aset Milik Negara Beijing, yang dikabarkan menerapkan kebijakan “dirumahkan selama enam bulan untuk seluruh karyawan”.){kind=link}