EtIndonesia.com Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan sejumlah dokumen intelijen yang menurutnya menunjukkan bahwa sejak tahun 2018, Partai Komunis Tiongkok (PKT) berupaya melemahkan dukungan masyarakat Amerika terhadap dirinya melalui tekanan ekonomi, pengaruh terhadap media, dan operasi di berbagai platform media sosial, dengan tujuan mencegahnya terpilih kembali pada Pemilu Presiden 2020.
“Mereka tidak ingin Donald Trump menang. Mereka benar-benar tidak menginginkan hasil itu dan melakukan segala cara untuk mencegah saya memenangkan pemilu. Dan mereka punya alasan melakukan hal tersebut,” kata Trump seperti dilaporkan NTDTV.com 18 Juli 2026.
“Dokumen yang kami publikasikan menunjukkan bahwa laporan CIA secara jelas menyatakan—saya mengutip langsung—’Sejak pertengahan tahun 2018, kebijakan PKT adalah menggunakan semua kekuatan di dalam dan luar negeri yang menentang Presiden Amerika Serikat untuk berusaha mengurangi jumlah suara yang diperoleh presiden, memaksanya mengundurkan diri, atau mencegahnya terpilih kembali.’ Bukankah itu sangat ‘bersahabat’?” katanya.
Trump mengutip laporan yang disebut berasal dari CIA, yang menyatakan bahwa PKT diduga tidak hanya berusaha mempengaruhi pemilu sela Amerika Serikat tahun 2018, tetapi kemudian juga mengarahkan upaya tersebut pada Pemilu Presiden 2020. Pada tahun 2019, strategi tersebut dikatakan lebih berfokus pada upaya melemahkan kepercayaan masyarakat Amerika terhadap pemerintahan Trump.
“Strategi tersebut mencakup pemanfaatan hubungan PKT dengan perusahaan-perusahaan besar Amerika untuk mempengaruhi para pemimpin dunia usaha agar berbalik menentang Presiden Amerika Serikat,” ujarnya.
Dalam bidang perdagangan, dokumen intelijen tersebut dikatakan menyebut bahwa pihak Tiongkok menganalisis negara bagian dan sektor industri yang menjadi basis pendukung Trump, kemudian mengenakan tarif tambahan terhadap produk-produk dari wilayah tersebut. Langkah itu disebut bertujuan memberikan tekanan ekonomi sehingga para pelaku usaha melobi pemerintah Trump agar mengubah kebijakannya terhadap PKT.
Dokumen itu juga menyebut bahwa PKT sering mengundang pakar lembaga pemikir (think tank), akademisi, mantan pejabat pemerintah Amerika Serikat, serta tokoh-tokoh berpengaruh lainnya ke Tiongkok. Menurut laporan tersebut, mereka diberikan honorarium yang tinggi untuk ceramah, tiket pesawat kelas satu, dan akomodasi hotel berbintang.
“PKT juga berusaha mengidentifikasi wartawan media Amerika yang pernah memberitakan hal-hal negatif tentang Presiden Amerika Serikat, lalu membayar mereka sejumlah besar uang agar menulis sebanyak mungkin artikel yang mengkritik presiden. Sebenarnya, PKT tidak peduli apa isi artikelnya,” katamua.
Selain itu, dokumen tersebut menyatakan bahwa PKT diduga memanfaatkan platform seperti TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube untuk memperbesar perpecahan di masyarakat Amerika Serikat, termasuk isu ras, konflik antara polisi dan masyarakat, perbedaan politik antarkelompok, serta pertentangan antara Kongres dan pemerintahan Trump.
Laporan itu juga mengklaim bahwa PKT memanfaatkan media dan media sosial di Amerika untuk mendorong berkembangnya gerakan Black Lives Matter (BLM).
Trump menambahkan bahwa yang menurutnya lebih serius adalah adanya laporan intelijen mentah yang diperoleh FBI pada tahun 2020, yang disebut menunjukkan bahwa pihak Tiongkok bahkan berupaya membantu lawan politiknya dengan membuat surat suara ilegal. Ia juga menuduh adanya pihak-pihak di dalam pemerintahan yang berusaha mencegah informasi tersebut diketahui publik.
“Seorang pejabat di dalam FBI bahkan menulis bahwa ia sedang mengoperasikan apa yang disebut sebagai ‘shadow government’ (pemerintahan bayangan) untuk mencegah informasi intelijen mengenai campur tangan PKT dalam pemilu dipublikasikan, sekaligus memastikan informasi tersebut tidak sampai ke media-media yang terhormat,” katanya.
Laporan wartawan NTD Television, Liu Jiajia, dari Amerika Serikat.
 berupaya melemahkan dukungan masyarakat Amerika terhadap dirinya melalui tekanan ekonomi, pengaruh terhadap media, dan operasi di berbagai platform media sosial, dengan tujuan mencegahnya terpilih kembali pada Pemilu Presiden 2020.){kind=link}