EtIndonesia.com Belakangan ini, sejumlah wilayah di Tiongkok mengalami fenomena yang disebut sebagai “gelombang menghindari denda dengan menutup toko”. Dari Heilongjiang dan Jilin hingga Zhejiang dan Guangdong, sejumlah pedagang memilih menghentikan usaha karena khawatir menghadapi pemeriksaan dan denda. Mereka bahkan lebih memilih tidak membuka toko daripada mengambil risiko terkena sanksi.
Para pengamat menilai, fenomena ini kemungkinan bukan sekadar persoalan pengawasan dan regulasi, tetapi juga mencerminkan semakin menyempitnya ruang bertahan bagi usaha kecil dan menengah di tengah kesulitan keuangan pemerintah daerah serta tekanan kebijakan.
Dalam sebuah video terdengar komentar: “Angin pemeriksaan 3C akhirnya sampai juga ke Linyi. Ada yang merasa seperti menjelang Tahun Baru Imlek?”
Pada 11 Agustus, Linyi Lighting City, pasar khusus lampu terbesar di kawasan Jiangbei, Linyi, Provinsi Shandong, menjadi sasaran pemeriksaan terkait sertifikasi 3C. Para pedagang beramai-ramai menutup toko untuk menghindari pemeriksaan, sehingga sepanjang jalan pertokoan hampir tidak terlihat orang.
Dalam video lainnya, seorang warga mengatakan: “Hanya dalam satu menit, semuanya sudah tutup! Susah payah datang ke sini, tetapi seluruh pasar seperti mogok kerja. Sebenarnya apa yang diperiksa? Seluruh pasar tutup! Semua orang dibuat panik! Hari ini sudah 3 Agustus, tetapi pemeriksaan 3C masih berlangsung!”
Menurut video yang dipublikasikan kanal media mandiri “Yesterday”, yang mengikuti berbagai aksi kelompok masyarakat di Tiongkok, selama lebih dari sepuluh hari antara 22 Juli hingga 4 Agustus, pedagang di sembilan kota di empat provinsi—Jilin, Zhejiang, Jiangsu, dan Guangdong— secara berturut-turut menutup toko atau bahkan menutup pasar untuk menghindari pemeriksaan pemerintah Tiongkok serta kemungkinan dikenai denda tinggi.
Sementara itu, laporan Epoch Times pada 9 Agustus menyebut bahwa Hunan, Guangdong, Zhejiang, dan Guizhou juga mengalami peningkatan pemeriksaan sertifikasi 3C serta pemeriksaan kualitas produk. Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai sektor, seperti bahan bangunan, perangkat keras, lampu, peralatan dapur, dan barang kebutuhan sehari-hari.
Seorang pemilik toko reparasi ponsel dan komputer di Guizhou mengatakan bahwa pemeriksaan 3C sebenarnya telah dilakukan selama bertahun-tahun, tetapi tahun ini jauh lebih ketat.
“Selama itu barang elektronik, semuanya diperiksa. Bohlam, stopkontak, pemanas listrik, semuanya diperiksa. Kalau tidak memenuhi standar, akan didenda,” ujarnya.
Pemilik toko di Dongyang, Zhejiang, Lu Meimei, yang menjual peralatan rumah tangga Bosch dan lampu dari wilayah selatan, mengatakan bahwa seorang pedagang setempat pernah didenda 50.000 yuan hanya karena satu panel sakelar tidak memiliki sertifikasi 3C. Bahkan, sebuah lampu pernah dikenai denda hingga 300.000 yuan.
Ketakutan serupa juga menyebar ke sektor usaha kebutuhan masyarakat lainnya di wilayah timur laut Tiongkok. Di Jilin dan Heilongjiang, kabar mengenai penutupan restoran, toko obat, bengkel, salon rambut, dan usaha lainnya mulai bermunculan.
Seorang warga Hunchun, Jilin, mengatakan bahwa satu kawasan pertokoan di sana terlihat seperti “desa yang baru saja didatangi tentara Jepang”, karena hampir semua toko menutup pintunya rapat-rapat.
Sebenarnya, gelombang penutupan toko untuk menghindari denda ini telah muncul sejak April hingga Juni tahun ini di sejumlah wilayah Heilongjiang.
Sejumlah pedagang mengatakan bahwa pemerintah setempat meningkatkan pemeriksaan acak “dua acak, satu terbuka” (double random inspection) serta penindakan, sehingga para pedagang memilih menutup toko secara bersama-sama.
Hal yang patut diperhatikan, belakangan ini Tiongkok juga melakukan peningkatan pengawasan dari tingkat pusat hingga daerah. Kementerian Manajemen Darurat Tiongkok mengumumkan bahwa mulai Juni, 24 tim inspeksi dan evaluasi keselamatan kerja pemerintah pusat akan secara bertahap ditempatkan di 31 provinsi, daerah otonom, dan kota setingkat provinsi untuk melakukan pemeriksaan terbuka maupun tersembunyi.
Pada akhir Juli, tim pengawas kualitas dari Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar juga ditempatkan di Guangdong.
Komentator politik Li Linyi mengatakan bahwa seiring dengan terus lesunya pasar properti Tiongkok, kesulitan keuangan pemerintah daerah semakin parah. Karena itu, pemerintah daerah diduga menjadikan denda sebagai sumber pendapatan baru.
Mantan wakil wali kota Jixi, Heilongjiang, Li Chuanliang, berpendapat bahwa jika pemerintah ingin memeriksa sertifikasi 3C, pemeriksaan seharusnya dimulai dari pabrik yang memproduksi barang, bukan mengarahkan pemeriksaan kepada pedagang kecil yang menjual produk tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan kali ini pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pemerintah Tiongkok untuk mengendalikan bahkan menghilangkan ruang perkembangan perusahaan swasta kecil dan menengah.
“Banyak perusahaan swasta dan usaha kecil menengah menjadi fondasi keuangan daerah, ekonomi Tiongkok, dan perekonomian suatu wilayah. Tetapi sekarang tidak lagi. Sekarang segala sesuatu dilakukan Partai Komunis Tiongkok dengan kontrol sebagai prioritas,” kata Li Chuanliang.
“Saya melihat pasar elektronik di Huaqiangbei yang telah berkembang selama lebih dari 20 tahun juga ditutup secara besar-besaran. Sekarang mereka mencari berbagai alasan dan cara. Menurut saya, tujuannya adalah pemusnahan. Kalau ditemukan, barang akan disita; kalau ditemukan, akan didenda,” lanjutnya. .
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan kecil dan menengah, para pelaku usaha, serta keamanan jiwa dan harta mereka tidak dianggap sebagai prioritas.
Menurut Li, kebijakan pemerintah Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir semakin menekankan perusahaan milik negara berskala besar dan menengah, sehingga ruang bagi perusahaan swasta kecil semakin tertekan.
Bagi pedagang yang memiliki utang dan mengandalkan usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pemeriksaan dan denda semacam ini dapat langsung mengancam kelangsungan hidup mereka.
“Sebagian usaha kecil dan menengah memiliki utang. Ada yang hanya berusaha mencari nafkah, tetapi kemudian didenda hingga kehilangan seluruh harta dan akhirnya bangkrut. Kalau tidak didenda, mereka menutup toko. Hari ini ditutup, besok mungkin datang pemeriksaan lagi, jadi dampaknya pasti sangat besar,” kata Li Chuanliang.
Ia juga mengatakan bahwa banyak produk di Tiongkok kemungkinan tidak memiliki sertifikasi 3C, sehingga menurutnya tujuan sebenarnya adalah membuat usaha kecil dan menengah gulung tikar agar perusahaan besar yang dikendalikan negara dapat berkembang lebih mudah.
“Bukankah ini contoh klasik pemerintah berebut keuntungan dengan rakyat?” ujarnya.
Dari “membuka toko untuk berbisnis” menjadi “menutup toko untuk menghindari denda”, fenomena ini mencerminkan keresahan para pedagang kecil terhadap ketidakpastian kebijakan dan risiko penegakan aturan.
Ketika semakin banyak pedagang kecil memilih menurunkan pintu toko mereka, kerugian bagi perekonomian daerah kemungkinan bukan hanya berupa hilangnya omzet, tetapi juga semakin melemahnya dinamika pasar yang sejak awal sudah rapuh.
