Home Blog Page 1133

Kota Jinan, Shandong, Tiongkok Memasuki ‘Darurat Perang’ karena COVID-19, Warga Khawatirkan Lockdown dan Memicu Panic Buying

0

Luo Tingting

  • Kota Jinan, Shandong, Tiongkok mengumumkan sedang memasuki keadaan perang karena COVID-19 pada 30 Maret 2022. Universitas di Jinan ditutup,  belajar dan mengajar secara online resmi diterapkan di sejumlah lembaga pendidikan dari sekolah dasar, menengah dan taman kanak-kanak
  • Dikarenakan khawatir kan diberlakukan lockdown, masyarakat setempat berbondong-bondong ke supermarket dan pasar untuk membeli persediaan makanan. Akibatnya beberapa supermarket kosong melompong hanya dua jam setelah dibuka

Pada 30 Maret, Jinan melaporkan 4 kasus baru yang dikonfirmasi. Pertemuan Darurat Pencegahan dan Pengendalian Epidemi Jinan mengumumkan bahwa situasi pencegahan dan pengendalian epidemi saat ini sangat kompleks dan parah.

Semua departemen di semua tingkatan diharuskan untuk segera memasuki keadaan perang. Bahkan, secara ketat mencegah dan mengendalikan epidemi.

Biro Pendidikan Jinan mengeluarkan pemberitahuan darurat  sekolah dasar dan menengah, taman kanak-kanak, dan lembaga pelatihan di luar kampus di sembilan distrik Jinan, termasuk Lixia, Shizhong, Huaiyin, Tianqiao, dan Licheng, akan menerapkan pengajaran online mulai 30 Maret. Baru-baru ini, Universitas di Jinan juga ditutup.

Penyebaran COVID-19   menyebabkan kepanikan di antara orang-orang, dan mereka bergegas ke pasar untuk berbelanja. Pada 30 Maret, entri #jinan shopping# dan #warga jinan membeli sayuran#  langsung viral  di mesin pencarian medsos di Tiongkok. Video yang diposting di Internet menunjukkan bahwa supermarket dan pasar Jinan penuh sesak, dan mereka semua bergegas berbelanja. 

Netizens berkata: “Kami semua panik di depan epidemi, dan mereka semua menimbun sayuran.” 

Ada juga netizen menyebutkan : “Supermarket Jinan buka kurang dari dua jam dan semua sayuran terjual habis. Ibuku pergi ke supermarket tiga kali. hari ini. Tidak hanya kulkas yang terisi, tetapi juga ada lima ikan di dalam kotak . ”

Netizen lainnya menjelaskan : “Kami pergi membeli sembako jam 8 pagi. Begitu masuk, kami terkejut. Penuh dengan orang. Belum lagi semua orang seperti merampok sehingga tidak ada yang tersisa. Butuh satu jam untuk keluar. Secara visual, jumlah ini bisa bertahan selama beberapa hari. Tanpa diduga, ketika pandemi Jinan dan sekolah ditutup, rak pertama yang terjual habis adalah rak toilet Paper!”

Netizen lainnya menyebutkan : “Saya tidak bisa menyalahkan semua orang karena panik. Mereka takut seperti yang terjadi di Changchun dan Shanghai. Persediaan lebih awal untuk menghemat uang. Situasi epidemi di Suzhou tidak serius. Sekarang saya menyesal tidak menimbun sayuran. Harga sayuran sekarang sangat mahal.” 

Netizen lainnya juga membeberkan : “Shandong adalah provinsi sayuran besar, jadi tidak akan ada kekurangan sayuran. Lalu, mengapa kamu masih menyimpan sayuran? Sekarang semua orang hanya bisa seperti burung yang panik, menimbun sayuran dengan panik ketika mendengar kabar. Itu lebih baik daripada tidak makan atau membeli sayuran mahal saat itu. Jauh lebih baik.”

“Mereka yang mengalami lockdown Xi’an dapat mengingatkan semua orang untuk membeli sebanyak mungkin ketika mereka bisa. Perbekalan memang cukup, tetapi pengiriman sangat sulit didapat. Ini juga dapat mengurangi beban sukarelawan sebanyak mungkin.”

Sejak COVID-19 merebak, partai  Komunis Tiongkok  menerapkan langkah pembersihan zero ekstrem, di beberapa tempat, kasus yang dikonfirmasi telah ditutup sepenuhnya. Lockdown yang diterapkan berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat, dan kekacauan seperti “tidak dapat membeli sayuran” dan “kesulitan dalam mencari perawatan medis” sering terungkap di Internet, tetapi belum terselesaikan. Kredibilitas pemerintah telah hilang, dan di bawah epidemi, orang-orang hanya dapat menolong diri mereka sendiri. (hui)

Senator AS : PKT Merekrut Mata-mata Secara Terbuka di AS

 Michael Washburn dan David Zhang

Takut seseorang memberitahukan mengenai mereka kepada Partai Komunis Tiongkok (PKT), dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan kepada para anggota keluarga di Tiongkok, adalah begitu kuat dan meresap sehingga beberapa anggota masyarakat Tionghoa-Amerika cenderung tidak senang bahkan untuk berbicara dengan perwakilan mereka yang terpilih  di acara publik, menurut Senator Negara Bagian Michigan Jim Runestad.

“Masalah nomor satu yang kita miliki di bangsa ini, saya percaya, di masa depan adalah pemerintah komunis Tiongkok,” kata Jim Runestad kepada program “China Insider” EpochTV di Konferensi Aksi Politik Konservatif di Orlando, Florida, pada 25 Februari.

“Partai Komunis Tiongkok secara terbuka merekrut mata-mata di Amerika Serikat, dan pemerintah kita sendiri tampaknya tidak peduli.”

Jim Runestad, seorang anggota Partai Republik yang mewakili distrik ke-15 Senat Negara Bagian Michigan, mengatakan bahwa setelah menjabat pada Januari 2019, ia mulai membuat suatu upaya yang kuat untuk membangun hubungan dengan komunitas Tionghoa-Amerika di daerah pemilihannya dengan menghadiri pertemuan publik dan kegiatan kumpul bersama. 

Hal ini dengan cepat menjadi jelas bahwa beberapa orang Tionghoa-Amerika yang menghadiri acara-acara tersebut merasa takut bahwa seseorang mungkin melihat mereka berinteraksi dengan politisi dan mungkin melaporkannya ke pejabat menjabat Partai Komunis Tiongkok. Sebagai akibatnya, anggota keluarga mereka di Tiongkok mungkin akan mengalami intimidasi, pelecehan, dan penahanan.

Jim Runestad menggambarkan pertemuan yang dihadirinya sebelum karantina karena pandemi yang melarang sebagian besar pertemuan publik, seorang pria/wanita Tiongkok-Amerika berjalan ke arahnya dan meminta Jim Runestad untuk menghindari menatapnya, dan berpura-pura bahwa mereka tidak benar-benar berbicara. Orang tersebut yang mendekati sang senator, mengatakan para anggota komunitas Tiongkok lainnya–— yang terkadang juga berada di ruangan yang sama–—mendekati mereka, mengaku mengetahui nama dan alamat kerabat mereka di Tiongkok, dan berusaha merekrut orang tersebut untuk mulai membantu rezim Tiongkok.

“Dalam satu kasus, wanita ini [yang mendekati saya di sebuah acara] adalah seorang insinyur imigran Tiongkok baru-baru ini, dan ia benar-benar hampir menangis, dan kedua tangannya gemetar. Ia sangat takut bahwa seseorang akan mengambil fotonya, dan bahwa keluarganya akan mendapat masalah di Tiongkok,” kenang Jim Runestad.

Sementara daerah pemilihan Jim Runestad mencakup sejumlah besar orang dari komunitas India, Nepal, dan Korea di Michigan, kekhawatiran mengenai kemungkinan kegiatan mata-mata dan informasi tidak terbukti dalam kelompok tersebut. Namun peristiwa semacam itu yang melibatkan pemilih yang mengekspresikan ketakutan akan pelecehan Partai Komunis Tiongkok telah terjadi “sekitar belasan kali” kepada para anggota komunitas Tionghoa, kata Senator Negara Bagian Michigan itu.

“Jadi ini adalah suatu upaya terorganisir yang terjadi di Michigan, dan ini mungkin terjadi di mana-mana di negara ini,” kata Jim Runestad.

Jim Runestad mengatakan ia menghubungi FBI mengenai pelecehan dan kegiatan mata-mata yang  dilaporkan kepadanya, hanya untuk berjaga-jaga jika ia ditanya apakah ia telah melaporkan masalah ini ke polisi.

“Saya berkata, tidak, polisi setempat tidak dapat menghancurkan suatu jaringan mata-mata internasional. Mereka memaksakan kehendaknya  dan menangani pembobolan dan masuk, hal semacam itu. Jadi saya sangat kecewa dengan tanggapannya,” kenang Jim Runestad.

Jim Runestad mengatakan, ia bingung untuk memahami asumsi jangka panjang baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat bahwa Beijing akan “bermain adil dengan Barat.” Selama beberapa dekade terakhir, ada suatu penyebaran kepercayaan di Barat bahwa membuka perdagangan dengan Tiongkok dan mengundang Tiongkok ke dalam komunitas internasional akan mendorong kebebasan politik yang lebih besar di negara komunis itu.

“Hal tersebut belum terjadi,” kata Jim Runestad. “Bahkan, saya pikir hal tersebut bahkan menjadi lebih buruk. Anda melihat apa yang terjadi, seketika minoritas  berbeda yang menyuarakan pendapat-pendapat yang bertentangan lenyap.”

Dalam pandangan Jim Runestad, kegagalan berkelanjutan oleh Amerika Serikat untuk mengakui sifat rezim Tiongkok adalah suatu “masalah besar.”

Mengenai masalah pelecehan dan upaya kegiatan mata-mata oleh Partai Komunis Tiongkok di Amerika Serikat, para pejabat pemerintah negara bagian di Amerika Serikat yang mengetahui peristiwa semacam itu harus menghubungi FBI, yang tugasnya adalah menyelidiki masalah semacam itu, kata Jim Runestad.

The Epoch Times telah menghubungi FBI untuk memberikan komentar. (Vv)

Warga Lansia yang Hidup Sendirian Tewas Kelaparan Dalam Rumah Akibat Lockdown Kota Shanghai

0

NTDTV.com

Ketika COVID-19 menyebar dan pihak berwenang Tiongkok mulai menerapkan pembatasan ketat terhadap kegiatan masyarakat di Wuhan pada tahun 2020, tragedi warga lansia yang hidup sendirian meninggal dunia karena kelaparan sudah terdengar. Saat ini tragedi tersebut kembali terjadi di Shanghai yang juga melakukan hal yang sama, yakni lockdown secara ketat. Sehingga harga bahan kebutuhan pangan melejit dan kosong di pasaran, dan seorang lansia yang hidup sendiri di Shanghai menemui ajal karena kelaparan.

Pada 30 Maret, beredar di Internet dalam akun obrolan ‘Kelompok Bantuan Bersama Pencegahan dan Pengendalian Epidemi’ yang menyebutkan bahwa di Perumahan Huaxin di Distrik Xuhui, Shanghai ada seorang warga lansia yang hidup sendirian mati kelaparan dalam rumahnya yang bernomor 601 dari gedung 62 karena lockdown kota. Baru saja terlihat ada mobil ambulans yang membawa jenazahnya keluar dari kediamannya.

Pelapor bahkan melampirkan foto petugas yang mengenakan pakaian pelindung saat mereka masih berada di lantai bawah.

Foto Internet

Netizen setempat mengabarkan bahwa dokter forensik yang datang telah mengkonfirmasi kematian warga lansia tersebut.

 Ada beberapa orang yang bertanya, bukankah pejabat setempat mengklaim bahwa akan ada kiriman makanan bagi warga lansia yang hidup sendirian ? Namun, seseorang yang mengetahui masalah ini mengatakan, kepala tim gedung tempat warga lansia itu tinggal sudah melaporkan situasinya kepada pihak atasan yang memiliki kewenangan, tetapi tidak ada yang mengurusnya, bahkan untuk tes asam nukleat warga lansia itu pun belum juga diatur.

Kasihan, warga lansia yang hidup sendirian harus menemui ajal akibat kelaparan dalam rumahnya, keluh netizen setempat di akun media sosial.

Penerapan lockdown ketat di sejumlah kota di Tiongkok sering kali mendorong warga lansia yang tinggal sendirian ke dalam situasi ekstrem, putus asa atau menghadapi jalan buntu. Karena materi yang distribusi oleh pihak berwenang sering kali tidak pada tempatnya, tidak teratur, sedangkan warga lansia tidak mengerti cara belanja secara online, mereka sering harus menghadapi risiko kelaparan. Sejak lockdown Kota Wuhan diterapkan, sudah beredar rumor bahwa beberapa warga lansia mati kelaparan.

Beberapa waktu yang lalu, walikota Changchun, Provinsi Jilin memerintahkan agar seluruh pasar ditutup bagi masyarakat yang mau belanja. Sebuah rekaman video (di bawah) menunjukkan seorang pria tua yang tidak mengerti belanja online terpaksa mengetuk pintu, mengemis pemilik untuk dibukakan pintu supermarket karena ia ingin membeli makanan. 

Setelah video tersebut beredar, pejabat setempat menanggapi dengan mengatakan bahwa warga lansia itu memiliki tiga orang anak yang biasanya bergiliran untuk merawatnya, tetapi karena lockdown ketat, sehingga anaknya tidak bisa datang, ia terpaksa hidup sendirian. Pada hari kejadian, dia telah berulang kali pergi ke komunitas dan supermarket untuk meminta bantuan. tetapi tidak juga bisa membeli makanan untuk mengisi perut. (sin)

Kejatuhan Perang Ukraina Dapat Memicu Pergeseran Signifikan dari Tiongkok

0

Eva Fu

Dunia dapat mulai melihat sebuah “pergeseran signifikan dari Tiongkok” karena perusahaan dan pemerintah mengevaluasi kembali hubungan-hubungan bisnis mereka dengan rezim Tiongkok setelah perang Rusia–Ukraina, menurut analis ekonomi Christopher Balding.

Christopher Balding, yang ahli dalam bidang ekonomi dan teknologi Tiongkok sebagai seorang rekan senior di Henry Jackson Society, sebuah lembaga pemikir kebijakan luar negeri trans-Atlantik di Inggris, mengajukan pernyataan tersebut setelah kepala BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, mengatakan invasi Rusia telah menandai berakhirnya globalisasi, di mana negara-negara dan bisnis membuka sebuah perang ekonomi melawan Rusia, dan secara lebih umum, mempertimbangkan kembali ketergantungannya pada negara-negara lain.

Dan, jika negara-negara dan bisnis-bisnis tersebut melakukannya, satu negara yang jelas adalah Tiongkok, kata Christopher Balding kepada NTD, rekan outlet media The Epoch Times.

“Sekarang, orang-orang benar-benar berpikir apa yang terjadi jika Tiongkok mulai membunuh orang di Xinjiang, apa yang terjadi jika Tiongkok memaksakan sebuah blokade laut di sekitar Taiwan? Dan ada semua jenis skenario yang dimainkan di sana,” kata Christopher Balding.

“Tiba-tiba, orang-orang berkata: ‘Tunggu sebentar, ini berarti menyangkut rantai persediaan saya di Tiongkok, bisnis saya berurusan dengan sebuah universitas di Tiongkok’… Dan orang-orang sudah melihat tingkat dukungan yang diterima Rusia dari Tiongkok dan mengajukan banyak pertanyaan yang tidak menyenangkan mengenai Tiongkok. Dan saya pikir jika anda mengeluarkan Tiongkok dari pertanyaan itu, pada dasarnya akan menjadi sebuah pergeseran monumental dalam di bidang politik dan ekonomi global.”

Pandemi COVID-19 yang pertama kali meletus dari Tiongkok dua tahun lalu, telah menciptakan sebuah pusat perhatian pada ketergantungan dunia pada Tiongkok untuk memproduksi banyak pasokan yang dibutuhkan, mulai dari farmasi hingga mineral penting dan peralatan medis.

Kemarahan atas kampanye penindasan Tiongkok di Xinjiang, Hong Kong, dan di tempat lain juga telah memicu seruan-seruan–—baik dari para aktivis maupun pejabat Barat—untuk bisnis internasional untuk pergi dari Tiongkok.

Pada 17 Maret, Senator Amerika Serikat Rick Scott (R-Fla.) mengirim sebuah surat terbuka kepada para pemimpin bisnis yang memuji para pemimpin bisnis karena menghentikan operasi di Rusia dan mendesak para pemimpin bisnis untuk meniru pendekatan mereka sehubungan dengan Tiongkok, yang menyoroti risiko Beijing mengikuti tuntutan Rusia dan menginvasi Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, serta pelanggaran hak asasi manusia rezim Tiongkok.

“Tidak ada organisasi terhormat di Amerika Serikat yang boleh berbisnis dengan sebuah rezim pembunuh. Setiap dolar yang dihabiskan di Tiongkok komunis mendukung ekonomi Tiongkok dan pemerintah genosida Xi Jinping,” kata Rick Scott, merujuk pada pemimpin Tiongkok Xi Jinping. “Sudah waktunya untuk menempatkan hak asasi manusia dan demokrasi di atas keuntungan-keuntungan.”

Senator Partai Republik Diana Harshbarger (R-Tenn.) melihat mengakhiri ketergantungan manufaktur pada Tiongkok sebagai sebuah masalah keamanan nasional.

“Tiongkok adalah negara yang bermusuhan, dan kita mengandalkan Tiongkok untuk 90 persen obat-obatan kita atau bahan-bahan farmasi aktif dan produk jadi kita, Kita perlu membuat hal-hal itu di Amerika Serikat atau memberdayakan sekutu-sekutu kita,” kata Diana Harshbarger baru-baru ini kepada  NTD. 

Karantina massal di Tiongkok baru-baru ini karena sebuah lonjakan kasus COVID-19 kembali memperbarui kekhawatiran di seluruh dunia mengenai gangguan rantai pasokan.

Krisis global seperti pandemi telah membuat kembalinya rantai pasokan ke negara asal semakin mendesak, kata Diana Harshbarger.

“Jika pandemi semakin parah, atau pandemi yang lain [mucul], apakah kita akan cukup mandiri?” (Vv)

Militerisasi di Pulau-pulau Laut China Selatan oleh PKT Menandai ‘Perubahan Signifikan’ dalam Keseimbangan Kekuasaan di Kawasan

J.M. Phelps

Militerisasi di pulau-pulau di Laut China Selatan merupakan suatu indikator dari keinginan rezim Tiongkok untuk mendominasi kawasan tersebut dan mengirim sebuah pesan kepada seluruh dunia, menurut para analis keamanan.

Baru-baru ini, Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Laksamana John Aquilino, mengungkapkan bahwa rezim Tiongkok telah sepenuhnya melakukan militerisasi setidaknya tiga pulau di Laut China Selatan yang disengketakan.

Partai Komunis Tiongkok mengklaim sebagian besar perairan yang strategis ini, sebuah kawasan yang disengketakan oleh beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Ketika klaim teritorial Beijing telah ditolak oleh sebuah pengadilan internasional, Beijing berusaha untuk menegaskan klaimnya dengan cara membangun dan melakukan militerisasi pulau-pulau buatan di daerah tersebut.

Perkembangan ini yang dipastikan oleh Laksamana John Aquilino menandai sebuah “peninngkatan yang bermakna dalam tujuan strategis Republik Rakyat Tiongkok untuk memperluas kedaulatan atas Laut Tiongkok Selatan,” menurut James Fanell, seorang mantan direktur operasi intelijen dan informasi untuk Armada Pasifik Amerika Serikat.

James Fanell juga menganggap tujuan ini sebuah “unsur fundamental dari Sekretaris Jenderal Xi Jinping dan ‘peremajaan hebat’ yang dipublikasikan secara luas oleh Partai Komunis Tiongkok—–sebuah rencana yang dilihat oleh para pejabat dan analis sebagai pengungkapan rencana Beijing untuk menggantikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya pada 2049.

Pensiunan Angkatan Laut Amerika Serikat Letnan Kolonel Kirk Lippold setuju, mengatakan bahwa dunia sedang menyaksikan pengejaran jangka panjang Partai Komunis Tiongkok di kawasan tersebut, dan pada akhirnya, dominasi global. Letnan Kolonel Kirk Lippold mengatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, rezim Tiongkok menggunakan berbagai “cara kekuatan nasional” yang bersifat diplomatik, ekonomi, informasional, dan bersifat militer.

Partai Komunis Tiongkok ingin “menegosiasikan posisinya di dunia dari sebuah posisi kekuatan–—dominasi ekonomi dan dominasi militer,” kata Letnan Kolonel Kirk Lippold. 

Untuk melakukan itu, rezim Tiongkok telah memanfaatkan pencurian kekayaan intelektual dari seluruh dunia, terutama Amerika Serikat, untuk membantu membangun sebuah ekonomi yang dikatakan Letnan Kolonel Kirk Lippold “pada dasarnya menarik dunia untuk menjadi tergantung pada rezim Tiongkok baik dalam sumber daya maupun manufaktur.”

Mengembangkan Kekuatan

Meskipun Bank Dunia dan badan-badan PBB lainnya masih menganggap Tiongkok sebuah untuk menjadi negara berkembang, Letnan Kolonel Kirk Lippold mengatakan, “Tiongkok telah memanipulasi opini dunia selama dua dekade terakhir untuk membuat semua orang percaya bahwa Tiongkok masih sebuah negara berkembang.”

Pada 2019, Administrasi Luar Angkasa Nasional Tiongkok mendaratkan sebuah pesawat ruang angkasa robot di “sisi gelap” bulan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan, pada 2021, Tiongkok menguji sebuah kendaraan luncur hipersonik berkemampuan-nuklir, yang mengelilingi dunia melalui ruang orbit-rendah.

Letnan Kolonel Kirk Lippold mengatakan bahwa mengingat hal ini, adalah sangat menggelikan untuk menganggap Tiongkok sebagai sebuah negara berkembang ketika Tiongkok memiliki kemampuan untuk mengirim pesawat ruang angkasa ke bulan dan menguji rudal-rudal hipersonik. 

“Ini adalah hal-hal yang dilakukan negara-negara Dunia Pertama, dan anda harus memiliki kekuatan ekonomi untuk melakukan itu,” kata Letnan Kolonel Kirk Lippold.

Letnan Kolonel Kirk Lippold mengatakan rezim Tiongkok jelas-jelas mendapatkan keuntungan ekonomi dan militer untuk memungkinkan memproyeksikan kekuatan ke Selat Taiwan, melampaui Taiwan, ke Laut China Selatan, dan di seluruh dunia.

Menggagalkan Posisi

Diperkirakan 60 persen perdagangan maritim melewati Asia, sekitar sepertiga berdasarkan volume melewati Laut Tiongkok Selatan, menurut perkiraan oleh Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan.

“Partai Komunis Tiongkok ingin untuk dapat melarang dan mengendalikan arus lalu lintas ini, karena Partai Komunis Tiongkok mengetahui bahwa mengendalikan aliran ekonomi dari barang-barang membawa Partai Komunis Tiongkok selangkah lebih dekat menjadi kekuatan dunia yang dominan,” kata Letnan Kolonel Kirk Lippold.

Pulau-pulau yang dimiliterisasi rezim Tiongkok adalah “sebuah perkembangan yang sangat berbahaya, dan Amerika Serikat–—yang pada dasarnya diam terhadap masalah ini—–lebih baik memperhatikan dengan seksama dan memahami bahwa hal ini tidak dapat menghasilkan sebuah poros ke Tiongkok,” tambahnya.

Letnan Kolonel Kirk Lippold mengatakan tindakan Beijing harus dihentikan. “Jika tindakan tersebut mendorong ke arah konfrontasi, maka mungkin itulah yang akan terjadi.”

Rezim Tiongkok tidak boleh diizinkan untuk “masuk ke sebuah posisi di mana rezim Tiongkok menggunakan pulau-pulau itu untuk memproyeksikan kekuatan dengan sebuah cara yang mengancam ekonomi kita, sekutu-sekutu kita, dan operasi-operasi militer kami di bagian dunia itu,” kata Letnan Kolonel Kirk Lippold.

Mendapatkan Kehadiran di Laut

Pada akhirnya, kata James Fanell, “militerisasi penuh di pulau-pulau buatan dengan senjata-senjata anti-pesawat dan anti-kapal dirancang untuk membuat para pembuat kebijakan keamanan nasional di Washington D.C. mempertimbangkan kembali untuk membela Taiwan melalui Laut Tiongkok Selatan.”

Militerisasi Partai Komunis Tiongkok di Laut China Selatan mewakili “sebuah perubahan yang bermakna dalam keseimbangan kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik,” kata James Fanell.

“Hal tersebut memberi tekanan lebih lanjut pada Amerika Serikat untuk meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat dan kemampuan Amerika Serikat di kawasan tersebut dan untuk melipatgandakan upaya Amerika Serikat dalam membangun basis dan persediaan persenjataan di negara-negara sekutu yang berpikiran sama yang tidak ingin berada di bawah perintah diktator Partai Komunis Tiongkok.”

Letnan Kolonel Kirk Lippold percaya bahwa jika sebuah “perang pertempuran” dengan Angkatan Laut Tiongkok terhadap Taiwan terjadi saat ini, Amerika Serikat akan mendominasi.

Namun, Letnan Kolonel Kirk Lippold khawatir akan pembangunan kapal besar Angkatan Laut Partai Komunis Tiongkok. Menurut sebuah laporan pada Maret oleh Layanan Penelitian Kongres, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok memiliki sebuah kekuatan tempur sekitar 355 platform, yang melampaui Angkatan Laut Amerika Serikat  secara numerik. Per 2025, kekuatan tempur Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok diperkirakan akan meningkat menjadi 420 kapal per 2025 dan meningkat menjadi 460 kapal per 2030, kata laporan itu.

“Ketika jumlah perangkat keras ini ditaruh di laut,” kata Letnan Kolonel Kirk Lippold, “maka akan mulai menjadi sebuah tantangan, jika bukan saingan langsung, bagi Angkatan Laut Amerika Serikat.”

Setiap kali Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok menempatkan sebuah kapal baru di laut dan melakukan berbagai latihan mulai hari ini, kata Letnan Kolonel Kirk Lippold, “Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mendapatkan pengalaman operasional di laut, dan mengasah keterampilan berperang.” (Vv)

Komandan Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik : Beijing Sepenuhnya Melakukan Militerisasi di 3 Pulau di Laut China Selatan

Frank Fang

Pada 20 Maret, Komandan Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik, Laksamana John Aquilino, mengatakan Tiongkok telah sepenuhnya melakukan militerisasi setidaknya tiga pulau yang dibangun rezim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan.

“Saya pikir selama 20 tahun terakhir, kita telah menyaksikan pembangunan militer terbesar sejak Perang Dunia II oleh Republik Rakyat Tiongkok,” kata Laksamana John Aquilino kepada The Associated Press. “Republik Rakyat Tiongkok meningkatkan semua kemampuannya dan penumpukan persenjataan adalah mengganggu stabilitas kawasan tersebut.”

Tiongkok telah melengkapi Mischief Reef, Subi Reef, dan Fiery Cross Reef dengan sistem rudal anti-kapal dan anti-pesawat, laser, dan peralatan yang mengakibatkan gangguan, dan hanggar-hanggar pesawat, kata Laksamana John Aquilino. Sistem rudal tersebut dapat dengan mudah menargetkan pesawat sipil dan militer yang terbang di atas perairan yang disengketakan itu, tambahnya.

“Jadi itulah ancaman yang ada, itulah sebabnya mengapa sangat memprihatinkan dengan adanya militerisasi pulau-pulau ini,” kata Laksamana John Aquilino. “Militerisasi pulau-pulau ini mengancam semua negara yang beroperasi di sekitarnya dan semua laut dan wilayah udara internasional.”

Saat ini, Laksamana John Aquilino mengatakan misi yang ia miliki adalah untuk “mencegah perang” melalui pencegahan dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas, dalam upaya yang mencakup bekerja dengan sekutu dan mitra Amerika Serikat.

“Jika pencegahan itu gagal, misi kedua yang saya miliki adalah bersiap untuk bertarung dan menang,” kata Laksamana John Aquilino.

Sebagai komandan pasukan Amerika Serikat di Indo-Pasifik, Laksamana John Aquilino mengawasi komando pertempuran terbesar, yang mencakup 380.000 tentara, pelaut, marinir, penerbang, penjaga, Penjaga Pantai, dan warga sipil yang bekerja untuk Pentagon.

Rezim komunis Tiongkok yang berkuasa saat ini bersitegang dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan dalam sengketa wilayah atas terumbu karang, pulau-pulau, dan atol-atol di Laut China Selatan.

Sementara Amerika Serikat bukanlah penuntut atas pulau-pulau yang disengketakan, Amerika Serikat telah mengerahkan kapal perang ke seluruh kawasan tersebut dalam apa yang disebutnya sebagai kebebasan misi-misi navigasi.

Sebuah keputusan internasional tahun 2016 menolak klaim “sembilan garis putus-putus” oleh rezim Tiongkok yang mengklaim sekitar 85 persen dari 2,2 juta mil persegi Laut China Selatan. Keputusan itu mengatakan bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar historis dan Beijing telah melanggar kedaulatan Filipina  menegaskan klaim teritorial dengan pulau-pulau buatan Tiongkok yang dibangun di atas terumbu karang dan bebatuan laut.

Partai Komunis Tiongkok telah menolak keputusan tersebut. Partai Komunis Tiongkok telah mengerahkan kapal penjaga pantai dan kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok,  terkadang memiliki nelayan yang telah dibekali dengan pelatihan militer, untuk mengintimidasi kapal asing, memblokir akses ke perairan Laut Tiongkok Selatan, dan merebut beting dan terumbu karang.

Laksamana John Aquilino memuji Filipina karena membawa sengketa teritorial tersebut ke arbitrase internasional, dengan mengatakan hal tersebut adalah sebuah template yang baik untuk menyelesaikan persengketaan secara damai.

Wawancara dengan The Associated Press dilakukan saat Laksamana John Aquilino berada di atas sebuah pesawat pengintai Angkatan Laut Amerika Serikat P-8A Poseidon, saat pesawat tersebut terbang dekat pos yang dikuasai Tiongkok di kepulauan Spratly.

Tiongkok memiliki tujuh pos terdepan di Kepulauan Spratly dan 20 pos di Kepulauan Parcel, menurut Center for Strategic and International Studies, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington.

Selama penerbangan itu, pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat tersebut berulang kali diperingatkan oleh penelepon Tiongkok, menyuruh pesawat tersebut untuk meninggalkan apa yang mereka katakan adalah wilayah Tiongkok.

“Tiongkok memiliki kedaulatan atas Kepulauan Spratly, serta  wilayah maritim sekitarnya. Jauhi segera untuk menghindari salah penilaian,” salah satu pesan radio Tiongkok mengatakan dalam sebuah ancaman yang terselubung.

Sebagai tanggapan, seorang pilot Amerika Serikat di pesawat Angkatan Laut mengirim radio kembali ke Tiongkok, mengatakan, “Saya adalah pesawat angkatan laut Amerika Serikat yang kebal dan berdaulat yang melakukan kegiatan militer yang sah di luar wilayah udara nasional negara pantai manapun.”

“Melaksanakan hak-hak ini dijamin oleh hukum internasional dan saya beroperasi dengan memperhatikan hak dan kewajiban semua negara.”

Pada Januari, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat merilis sebuah penelitian  mengenai legalitas klaim maritim oleh Tiongkok di Laut China Selatan. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyimpulkan bahwa klaim-klaim tersebut “tidak sesuai dengan hukum internasional.”

“Atas nama menegakkan klaim maritimnya yang luas dan melanggar hukum di Laut Tiongkok Selatan, Republik Rakyat Tiongkok mengganggu hak dan kebebasan, termasuk hak dan kebebasan navigasi, yang berkaitan oleh semua negara,” kata Constance Arvis, penjabat wakil asisten sekretaris untuk kelautan, perikanan, dan urusan kutub, selama sebuah pengarahan setelah publikasi penelitian tersebut. (Vv)

Aturan Mudik Lebaran Terbaru, Tanpa Penyekatan dan Booster Tanpa Perlu Tes COVID-19

ETIndonesia- Menjelang mudik lebaran tahun 2022 usai Ramadan 1443 Hijriah, aturan yang diterapkan pemerintah pada tahun adalah tanpa ada penyekatan dan pembatasan seperti yang diterapkan sebelumnya. Akan tetapi masih petugas yang ditempatkan untuk mengecek status pedulilindungi pemudik

Hal demikian disampaikan secara langsung oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Suharyanto dalam konfrensi pers online, Kamis (31/3/2022).

“Memang tidak ada penyekatan oleh unsur keamanan aparat TNI dan Polri, tetapi secara random ada pos pelayanan untuk status di Pedulilindungi,” ujarnya.

Ia menyampaikan Presiden Jokowi memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan mudik lebaran dengan syarat telah melakukan vaksin dosis 1 dan 2 serta booster dengan didukung penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Menindaklajuti arahan Presiden tersebut, Suharyanto menjelaskan aturan pelaksanaan perjalanan dalam negeri atau mudik lebaran Idul Fitri tahun 2022 untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di tengah masyarakat.

“Bagi masyarakat yang telah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster tidak perlu melakukan testing,” ucap Suharyanto.

Sedangkan bagi masyarakat yang telah menerima vaksin sampai dosis kedua, diwajibkan untuk melakukan testing antigen 1 x 24 jam atau PCR 3 x 24 jam.

Bagi masyarakat yang baru menerima vaksis dosis pertama, diwajibkan untuk melakukan testing PCR 3 x 24 jam.

“Bagi masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu sehingga belum bisa vaksin, wajib untuk melakukan testing PCR 3 x 24 jam dan melampirkan surat keterangan dari dokter umum atau rumah sakit setempat,” jelasnya.

Kemudian untuk anak-anak dibawah umur 6 tahun, tidak perlu melakukan testing namun wajib didampingi oleh pendamping perjalanan yang telah memenuhi syarat perjalanan.

Sedangkan untuk anak-anak umur 6 sampai 17 tahun, tidak perlu melakukan testing namun harus menunjukkan vaksinasi sampai dosis kedua. (asr)

Resmi Dinaikkan, Pertamina Tetapkan Pertamax Rp 12.500 – Rp 13.000 per Liter Mulai 1 April

ETIndonesia –  Pertamina resmi menaikkan harga BBM pertamax di setiap SPBU yang membawa bendera dengan mereknya mulai 1 April 2022.

“Berlaku mulai tanggal 1 April 2022 mulai pukul 00:00 waktu setempat, BBM Non Subsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter (untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5%), dari harga sebelumnya Rp 9.000 per liter,” demikian dikutip dari keterangan tertulis Perseroan.

Pihak Pertamina menyampaikan penyesuaian harga dilakukan secara selektif, hanya berlaku untuk BBM Non Subsidi yang dikonsumsi masyarakat sebesar 17% , dimana 14% merupakan jumlah konsumsi Pertamax dan 3% jumlah konsumsi Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Sedangkan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebesar 83%, tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil di harga Rp7.650 per liter (Pertalite) dan Rp5.150 per liter (Solar Subsidi).

Berikut rincian kenaikan Pertamax per daerah :  

Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Rp12.500
Prov. Sumatera Utara Rp12.750
Prov. Sumatera Barat Rp12.750
Prov. Riau Rp13.000
Prov. Kepulauan Riau Rp13.000
Kodya Batam (FTZ) Rp13.000
Prov. Jambi Rp12.750
Prov. Bengkulu Rp13.000
Prov. Sumatera Selatan Rp12.750
Prov. Bangka-Belitung Rp12.750
Prov. Lampung Rp12.750
Prov. DKI Jakarta Rp12.500
Prov. Banten Rp12.500
Prov. Jawa Barat Rp12.500
Prov. Jawa Tengah Rp12.500
Prov. DI Yogyakarta Rp12.500
Prov. Jawa Timur Rp12.500
Prov. Kalimantan Barat Rp12.750
Prov. Kalimantan Tengah Rp12.750
Prov. Bali Rp12.500
Prov. Nusa Tenggara Barat Rp12.500
Prov. Nusa Tenggara Timur Rp12.500
Prov. Kalimantan Selatan Rp12.750
Prov. Kalimantan Timur Rp12.750
Prov. Kalimantan Utara Rp12.750
Prov. Sulawesi Utara Rp12.750
Prov. Gorontalo Rp12.750
Prov. Sulawesi Tengah Rp12.750
Prov. Sulawesi Tenggara Rp12.750
Prov. Sulawesi Selatan Rp12.750
Prov. Sulawesi Barat Rp12.750
Prov. Maluku Rp12.750
Prov. Maluku Utara Rp12.750
Prov. Papua Rp12.750
Prov. Papua Barat Rp12.750

(asr)

COVID-19 Melanda, Changchun, Tiongkok ‘Senyap’! Warga Tidak Keluar Rumah

0

Li Lan dan Li Xinan

 Changchun, Tiongkok  meningkatkan manajemen dan kontrolnya dan mengeluarkan “perintah keheningan total”. Ditambah dengan ditutupnya pasar grosir sayur dan buah lokal, bahkan pihak berwenang harus mengakui bahwa “sulit untuk membeli sayuran”.

Wang, seorang penduduk Changchun, berkata, “Wabah di Changchun sangat serius. Sekarang kami tidak bisa keluar dari komunitas. Bibi dan saudara perempuan saya semuanya tidak bisa keluar dari komunitas, dan beberapa bahkan bisa ‘tidak keluar dari gedung mereka sendiri.”

Kota Changchun, Provinsi Jilin, sebagai daerah yang terkena dampak paling parah di negara ini, baru-baru ini meningkatkan kendalinya dan mengadopsi apa yang disebut “manajemen statis global”, yang mewajibkan semua komunitas (desa) di daerah perkotaan untuk menerapkan manajemen tertutup penuh, semua diam, dan warga tidak meninggalkan komunitas.

Wang, seorang penduduk Changchun mengatakan : “Beberapa komunitas telah menambahkan lebih dari 20 kelompok belanja bahan makanan, dan mereka sangat cemas. Mereka sedang terburu-buru. Beberapa orang terburu-buru memesan di tengah malam untuk mendapatkan pasokan makanan. Mereka semua perlu pembelian kelompok, dan pembelian kelompok membutuhkan komunitas untuk maju. Pembelian kelompok individu tidak diterima. Makanan sedikit, dan sumber daya (distribusi) sedikit.”

Dua pasar grosir sayuran utama Asia Timur Laut Gandum dan Minyak dan Haijixing di Kota Changchun, ditutup sementara karena COVID-19  yang datang  tiba-tiba.

Media berita lokal di Changchun baru-baru ini melaporkan bahwa kedua pasar grosir ini menyumbang lebih dari 80% pasokan sayuran kota.

Selain itu, menurut berita dari kalangan kecil penduduk setempat, pasar segar di Changchun juga telah ditutup.

Berita internal grup lingkaran WeChat Jilin mengungkapkan : “Menakutkan, semuanya, jika Anda bisa keluar untuk membeli sayuran, cobalah untuk tidak keluar membelinya. Sekarang ada wabah besar di grosir sayuran Changchun. Beberapa adik laki-laki saya berbisnis di sana. Ini “Berita semua internal. Berita akurat, dan ratusan orang telah dibawa pergi untuk isolasi. Yaitu di grosir sayuran kering dan segar di Changchun.”

“Changchun Shopping” dan “Changchun in the Epidemic” sedang dalam pencarian panas di sosmed, tetapi  segera dihapus dan diblokir.

Pada 29 Maret, Wakil Sekretaris Jenderal Changchun, Liu Renyuan harus mengakui masalah “kesulitan dalam membeli sayuran”, dengan mengatakan bahwa ia akan menambah stok dan meminta pasokan dari Hebei, Shandong dan provinsi lainnya.

Mr  Wang, seorang penduduk Changchun, berkata, “Jika (seseorang) terinfeksi, kami akan menerapkan penutupan ekstrem seperti itu. Anda tidak akan diizinkan meninggalkan rumah. Jika Anda tidak keluar, anda harus mencari orang mengantar. Bisakah dia menjamin bahwa sukarelawan dan petugas pengiriman tidak akan terinfeksi? Bukankah Wuhan adalah contohnya? “Tidak, pendekatan ekstrem ini pasti tidak akan berhasil.”

Pemerintah lokal Partai Komunis Tiongkok, berusaha untuk mencapai tujuan “nol kasus” epidemi di pemerintah pusat. Sambil menutup kota dan menutup rumah tangga, dengan pengujian tes wajib dari semua warga, pertemuan skala besar telah membuat orang sangat gelisah.

Berita internal grup lingkaran WeChat Jilin berbunyi : “Hari ini, saya melakukan tes dan melihat wakil walikota kotapraja kami. Dia mengatakan bahwa 80% orang yang sakit di Kota Changchun terinfeksi ketika mereka melakukan tes. Jika di rumah ada anak-anak  harus mengatakan kepada mereka jika harus melakukan tes, harus ada persiapan melindungi diri, melakukan tes resikonya terlalu besar”

Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Nasional Partai Komunis Tiongkok pada 29 Maret, Provinsi Jilin masih memiliki jumlah infeksi terbesar di negara itu, dan Changchun serta Jilin adalah yang daerah paling serius. (hui)

Pertemuan Pertama, G20 Didorong Ciptakan Terobosan untuk Pemulihan Ekonomi Global

0

ETIndonesia- Pertemuan pertama negara-negara anggota G20 dalam Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) di Solo, Jawa Tengah, resmi dibuka Rabu (30/3/2022).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menekankan tujuan pertemuan tersebut untuk menghasilkan keselarasan kebijakan antara perdagangan, investasi, dan industri untuk mendukung pencapaian sustainable development goals (SDGs). Indonesia mendorong terwujudnya berbagai terobosan kesepakatan untuk pemulihan ekonomi bersama dan pembangunan berkelanjutan.

“Inti dari working group tahun ini adalah koherensi kebijakan antara perdagangan, investasi, dan industri untuk mendukung keberhasilan SDGs. Kita harus kembali ke perdagangan dan SDGs. Ini adalah jalan terbaik untuk menghadapi permasalahan ekonomi, sosial, dan tantangan dewasa ini,” jelas Mendag Lutfi dalam keterangan tertulisnya.

Mendag menyampaikan, isu-isu yang akan dibahas dalam TIIWG meliputi reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), peran sistem perdagangan multilateral untuk akselerasi pencapaian SDGs, kemudian respons perdagangan, investasi dan industri terhadap pandemi dan arsitektur kesehatan global.

Isu prioritas berikutnya adalah perdagangan digital dan rantai nilai global berkelanjutan, mendorong investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global, serta industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan melalui Industri 4.0.

Terkait isu reformasi WTO, Mendag Lutfi mendorong para delegasi untuk mengamplifikasi langkah- langkah strategis untuk mereformasi WTO dalam upaya mengoptimalisasi fungsi lembaga tersebut. Menurut Mendag, G20 punya posisi untuk memberikan mandat kepada WTO agar dapat menerapkan reformasi WTO secara bertahap.

Selanjutnya, G20 perlu menjaga kontribusi integral pada sistem perdagangan multilateral untuk mendukung SDGs. “Perdagangan antarnegara dapat mendukung upaya memerangi kemiskinan dan fokus pada tujuan-tujuan iklim (climate goals). Karenanya, G20 diharapkan berkontribusi terhadap perbaikan rezim perdagangan untuk kepentingan semua negara dan mendukung pencapaian SDGs,” tegas Mendag Lutfi.

Terkait arsitektur kesehatan global, Mendag Lutfi mendukung diskusi mengenai peran sektor perdagangan, investasi, dan industri untuk memperkuat kapasitas produksi, manufaktur, dan distribusi vaksin. G20 perlu menunjukkan kemampuannya mengatasi hambatan-hambatan utama bagi kesetaraan akses vaksin COVID-19, produk-produk esensial, serta transfer teknologi.

G20 juga diharapkan berkolaborasi untuk memastikan perdagangan digital yang inklusif dan mampu menjembatani kesenjangan digital, termasuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar terintegrasi dengan rantai nilai global.

“Masa depan rantai nilai global akan bergantung pada seberapa efektif negara-negara memanfaatkan peluang-peluang baru yang tercipta dari pemanfaatan teknologi dan perdagangan digital,” jelas Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi juga menekankan pentingnya kerja sama di sektor investasi dan industri untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Karenanya, Presidensi Indonesia juga fokus pada kolaborasi untuk menunjang transisi energi bagi investasi yang berkelanjutan. Upaya ini ditempuh melalui pengembangan energi terbarukan dan hilirisasi industri.

Sementara itu, dalam kerangka transformasi digital, kerja sama antara anggota G20 difokuskan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya peluang Industri G20 sebagai dukungan bagi industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif. (asr)

Serangan Rudal Rusia Hantam Gedung pemerintahan di Mykolaiv, Ukraina, 12 Tewas dan 33 Terluka

NTDTV.com

Hasil negosiasi antara Ukraina dan Rusia pada Selasa (29/3) dipandang sebagai awal perdamaian, akan tetapi pada hari yang sama, sebuah rudal Rusia menghantam kota selatan Mykolaiv di Ukraina. menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 33 orang

Serangan di pagi itu mengguncang Mykolaiv. Mykolaiv terletak di jalan menuju Odessa, kota pelabuhan terbesar di Ukraina Selatan, dengan 500.000 penduduk di masa damai.

Gubernur Mykolaiv Vitaliy Kim menulis di Facebook bahwa “gedung pemerintah negara bagian dihantam” dan sebagian besar orang di dalamnya telah “secara ajaib melarikan diri”, tetapi beberapa warga sipil dan tentara hilang.

Video dan gambar yang diposting di media sosial menunjukkan asap mengepul dari langit dan lubang besar di gedung. 

Keterangan Foto : Gedung-gedung pemerintah hancur setelah Mykolaiv dihantam roket Rusia pada 29 Maret 2022. (BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

Keterangan Foto : Seorang pekerja mengendarai ekskavator untuk membersihkan puing-puing gedung pemerintah yang terkena roket Rusia di Mykolaiv , 29 Maret 2022. (BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

“Dua belas mayat ditemukan di daerah yang dibom dan 33 lainnya terluka,” kata layanan darurat Ukraina dalam sebuah pernyataan lewat aplikasi Telegram.

Foto-foto yang diposting oleh layanan darurat menunjukkan petugas penyelamat membersihkan puing-puing. Sedangkan paramedis wanita berbaju merah membantu orang-orang yang terluka berlumuran darah ke tandu.

“Mimpi buruk. Seorang gadis meninggal di lantai saya, apa yang bisa saya katakan. Hanya bercanda? Saya memeluknya, dan 2 menit kemudian, dia meninggal dunia,” kata seorang wanita yang diselamatkan.

Layanan darurat setempat mengatakan, setidaknya 18 orang telah diselamatkan dari puing-puing dan operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, demikian dilaporkan oleh Reuters.

Keterangan Foto : Petugas pemadam kebakaran membawa mayat dari puing-puing gedung pemerintah yang terkena roket Rusia di Mykolaiv, 29 Maret 2022. (BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan tersebut dalam pidato video ke parlemen Denmark.

“Penduduk Mykolaiv tidak menimbulkan ancaman bagi Rusia, tetapi meskipun demikian, mereka, seperti semua orang Ukraina, menjadi sasaran tentara Rusia,” katanya.

Pasukan Rusia telah menyerang pelabuhan Ukraina selatan termasuk Kherson, Odessa, Mykolaiv dan Mariupol sejak invasi mereka ke Ukraina dimulai pada 24 Februari. Hal demikian dalam upaya untuk memutuskan hubungan Ukraina dengan Laut Hitam dan membuat koridor darat dari Rusia ke Crimea.

Delegasi Rusia-Ukraina mengadakan pembicaraan tatap muka pertama dalam hampir tiga minggu di Istana Dolmabahce di Istanbul pada 29 Maret. Hasil negosiasi dipandang sebagai fajar perdamaian. Tetapi karena Rusia memiliki catatan “lebih banyak berbicara dan lebih sedikit melakukan” di masa lalu. Pihak luar percaya bahwa apakah akan menghentikan pemboman sembarangan di pelabuhan di tenggara Ukraina, akan menjadi indikator pengamatan yang penting. (hui)

Media Hong Kong: Aparat Secara Ketat Mengontrol Anggota Keluarga Korban Kecelakaan China Eastern Airlines, 3 Aparat Memantau Sekeluarga

0

NTDTV.com

Media Hong Kong, South China Morning Post berbahasa  Inggris  melaporkan pada Sabtu (26/3) bahwa setelah kecelakaan pesawat China Eastern Airlines, setidaknya tiga orang ditugaskan ke setiap keluarga korban sebagai satuan tugas khusus, termasuk perwakilan maskapai penerbangan, pekerja sosial, dan konsultan dari kampung halaman para korban.

Pejabat biasanya menugaskan seseorang untuk meyakinkan dan memantau anggota keluarga, untuk memastikan mereka tidak memulai perkelahian atau mengeluh tentang penanganan atau kompensasi pihak berwenang, kata laporan itu.

Sudah seminggu sejak kecelakaan,  daftar resmi para korban belum dirilis. Liu Xiaodong, kepala departemen propaganda China Eastern Airlines Group, mengatakan pada konferensi pers bahwa daftar penumpang dari semua penerbangan adalah informasi pribadi yang dilindungi oleh hukum dan tidak termasuk dalam kategori pengungkapan sukarela.

Tang Jingyuan, seorang komentator mengatakan, “Pernyataan tersebut khas untuk menjaga stabilitas atas nama melindungi privasi.”

“Kita semua tahu bahwa sudah lama menjadi praktik internasional untuk mempublikasikan nama-nama korban segera setelah kecelakaan udara. Ini adalah prosedur operasi standar dalam industri berita global. Ini tidak hanya melibatkan hak keluarga untuk tahu, tetapi juga hak untuk mengetahui. langkah kunci dalam transparansi dan keterbukaan investigasi kecelakaan udara,” kata Tang Jingyuan.

Pada 25 Maret, lebih dari 800 kerabat para korban telah tiba di Wuzhou, Guangxi, dan 375 dari mereka telah tiba di pinggiran lokasi kecelakaan, melihat lokasi penyelamatan.

Pihak berwenang  secara ketat mengontrol tidak hanya anggota keluarga, tetapi juga liputan media tentang kecelakaan itu. Phoenix Satellite TV merilis laporan video di mana ayah dari salah satu korban mengatakan bahwa 23 Maret awalnya adalah hari ulang tahun putrinya dan ingin membawanya pulang, tetapi video itu segera dihapus.

Setelah kecelakaan itu, pihak berwenang melarang beberapa wartawan dari media resmi untuk melaporkan di tempat pencarian dan penyelamatan.

Beberapa wartawan dari media tidak resmi mencoba melakukan perjalanan beberapa kilometer di jalan pegunungan ke lokasi kecelakaan, tetapi dihentikan. Pihak berwenang segera mengirim polisi untuk menutup area kecelakaan dan melarang penggunaan drone oleh media.

Beberapa wartawan tidak dapat melakukan wawancara di lokasi kecelakaan,  hanya dapat melaporkan proses yang tidak dapat mereka laporkan, yang akhirnya dihapus. (Hui)