Omid Ghoreishi – The Epochtimes

Saat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia dan peringatan satu tahun penahanan dua warganegara Kanada di Tiongkok berlangsung pada minggu ini, para senator Kanada meluncurkan inisiatif terkait dengan penegakan hak asasi manusia di Tiongkok.

Pada Selasa 10 Desember 2019, Senator Partai Konservatif Salma Ataullahjan memperkenalkan kembali RUU yang diajukannya di Sidang Parlemen terakhir untuk memerangi perdagangan organ internasional. 

Senator Partai Konservatif Thanh Hai Ngo dan Senator Leo Housakos juga memprakarsai mosi Senat untuk mendesak pemerintah Kanada, untuk memberikan sanksi kepada pejabat komunis Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Tiongkok dan Hong Kong di bawah Undang-undang Magnitsky.

Pada minggu-minggu ini, partai-partai oposisi memilih untuk menyetujui proposal Partai Konservatif untuk membentuk komite parlemen khusus untuk memeriksa hubungan dengan Tiongkok. Usulan tersebut, yang ditentang oleh pemerintah minoritas Liberal, disahkan dengan 171 suara, di mana 148 suara menentang.

Warganegara Kanada Michael Kovrig dan Michael Spavor ditahan di Tiongkok tidak lama setelah Kanada menangkap eksekutif Huawei Meng Wanzhou di Vancouver atas permintaan Amerika Serikat.

Perdagangan Organ

RUU yang diajukan Salma Ataullahjan, berjudul “Suatu Undang-Undang untuk mengubah KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi (perdagangan manusia),” menjadikan ilegal bagi warganegara Kanada untuk mendapatkan organ di luar negeri tanpa persetujuan donor. Selain itu, membuat orang yang terlibat dalam panen organ secara paksa tidak dapat diterima di Kanada.

Komunis Tiongkok adalah satu-satunya negara di mana organ manusia dikeluarkan secara paksa di bawah sistem yang disetujui pemerintah. 

The Epoch Times pertama kali menyampaikan berita tersebut pada tahun 2006, mengenai bukti bahwa rezim komunis Tiongkok terlibat dalam panen organ praktisi Falun Dafa, yang juga dikenal sebagai Falun Gong.

Anggota Parlemen Partai Konservatif Garnett Genuis, yang mensponsori RUU sebelumnya di House of Commons di Sidang Parlemen terakhir, mengatakan dalam wawancara sebelumnya,  bahwa ia menjadi terlibat dalam undang-undang tersebut. 

Hal demikian setelah mengetahui bahwa di negara-negara tertentu di seluruh dunia, “terutama di Tiongkok pada industri skala,” orang-orang dibunuh untuk diambil organnya.

“Kadang organ-organ dikeluarkan saat korban masih hidup dalam proses yang sangat menyakitkan, dan organ-organ itu kemudian digunakan untuk transplantasi,” kata Garnett Genuis.

Anggota Parlemen Partai Liberal Arif Virani mengatakan kepada House of Commons pada tanggal 10 Desember, bahwa subkomite untuk hak asasi manusia telah “melihat hal-hal seperti panen organ dan beberapa masalah yang benar-benar bermasalah yang muncul terkait dengan Falun Gong.”

RUU sebelumnya disahkan dengan suara bulat di Senat dan kemudian disahkan dengan suara bulat di House of Commons, melalui amandemen. Karena melalui amandemen, maka RUU tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari Senat sekali lagi sebelum ditandatangani menjadi undang-undang. 

Namun demikian, Parlemen dibubarkan sebelum persetujuan itu terwujud.

Mosi Magnitsky 

Mosi yang direncanakan oleh Senator Partai Konservatif Leo Housakos

dan Thanh Hai Ngo meminta agar, di bawah hukum Magnitsky, sanksi diterapkan pada pejabat komunis Tiongkok dan Hong Kong. Yang mana, bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis demokrasi Hong Kong dan umat Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. 

Hukum tersebut yang dinamai hukum Magnitsky, setelah kematian pembangkang Rusia Sergei Magnitsky saat berada dalam tahanan di Rusia telah menginspirasi undang-undang di negara-negara di seluruh dunia. Untuk menerapkan sanksi seperti pembekuan aset dan larangan bepergian bagi pelanggar hak asasi manusia.

“Hal ini dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban anggota rezim Tiongkok dan Hong Kong yang jelas-jelas menginjak-injak hak asasi manusia dan aturan hukum yang mendasar,” kata Leo Housakos dalam sebuah wawancara.

Duta Besar Tiongkok untuk Kanada, Cong Peiwu, mengancam bahwa Kanada dapat mengharapkan “penanggulangan yang tegas” jika Parlemen mengadopsi mosi tersebut, mengikuti pola pernyataan yang semakin memaksa oleh perwakilan Tiongkok yang diarahkan ke Kanada.

“Tidak ada yang lebih mengerikan daripada duta besar Tiongkok yang mengancam pemerintah Kanada,” kata Leo Housakos, menambahkan bahwa Ottawa belum mengambil tindakan yang memadai dalam menghadapi perilaku bermusuhan Beijing.

“Kanada adalah negara G7, Kanada memiliki pengaruh ekonomi, Kanada  memiliki pengaruh politik, dan sudah saatnya Tuan [Perdana Menteri Justin] Trudeau bangkit dan membela nilai-nilai Kanada,” kata Leo Housakos.

Leo Housakos menambahkan, bahwa Beijing memperlakukan sekutu Kanada yang mengambil sikap “jauh lebih kaku” terhadap Tiongkok, dengan rasa hormat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ottawa. Yang mana, “tampaknya lebih merupakan pembela atas perilaku Tiongkok daripada negara yang membela nilai-nilai dan prinsip Kanada.”

Thanh Hai Ngo mengatakan, Komunis Tiongkok berpikir Kanada dapat Digertak dengan mengancam akan adanya gangguan perdagangan. Tetapi, penting bagi Ottawa untuk membela aturan hukum dan hak asasi manusia.

Pemerintah Komunis Tiongkok tidak disibukkan dengan aturan hukum internasional. Pemerintah Tiongkok juga tidak peduli selama mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan menggunakan ancaman dan sebagainya. Itulah yang disampaikan Thanh Hai Ngo dalam sebuah wawancara.

Bukan Bisnis seperti Bisnis Biasa

Leo Housakos mengatakan bahwa adalah “benar-benar tidak dapat diterima” bagi pejabat terpilih Kanada untuk melanjutkan seolah-olah hal tersebut adalah “bisnis seperti bisnis biasa.” 

Sementara komunis Tiongkok terus menahan warganegara Kanada dalam tahanan dan melanggar hak asasi manusia warganegara Tiongkok.

Pada tanggal 7 Desember, sekelompok pejabat terpilih Kanada, termasuk Senator Partai Konservatif Victor Oh, Anggota Parlemen Partai Liberal Shaun Chen, Anggota Parlemen Ontario Logan Kanapathi dan Aris Babikian, dan sejumlah pejabat kota terpilih menghadiri sebuah acara di daerah Toronto.  Acara itu menandai peringatan ke-70 tahun pendirian rezim komunis di Tiongkok, yang menampilkan Konsul Jenderal Tiongkok berpidato. Menteri Pertahanan Harjit Sajjan menghadiri acara serupa di Vancouver pada bulan September lalu.

Walikota Winnipeg Brian Bowman menyambut Duta Besar Tiongkok Cong Peiwu di kotanya pekan lalu, memposting foto dirinya dan Cong Peiwu yang tersenyum di Twitter dan berterima kasih kepada sang duta besar untuk “diskusi yang produktif mengenai  Sister City Chengdu, perdagangan, dan tujuan Winnipeg untuk menjadi pemimpin dalam perlindungan dan promosi hak asasi manusia.”

“Ini sepenuhnya salah,” kata Leo Housakos.

Thanh Hai Ngo mengatakan ia tidak akan menghadiri acara persahabatan seperti itu yang dihadiri oleh pejabat Komunis Tiongkok di luar prinsip, karena rezim Beijing adalah pelanggar hak asasi manusia.

“Saya pikir hal tersebut tidak dapat diterima, dan saya pikir kita harus membela apa yang kita yakini,” ujar Thanh Hai Ngo. (Vivi/asr)

FOTO : Senator Salma Ataullahjan dan Anggota Parlemen Garnett Genuis dalam sebuah file foto. (Limin Zhou / The Epoch Times)

He Qinglian

Pan-Demokrasi Hong Kong meraih kemenangan, bahkan menang telak, warga bersorak sorai pada 24 November 2019 lalu. Kemenangan kali ini didapat dengan tidak mudah, pertama karena warga Hong Kong telah berjuang lima bulan terus melawan, selama itu kelompok militan tidak ragu meningkatkan perlawanan menentang kekerasan oleh polisi.

Istilahnya “lam cau” atau “mati bareng atau berjibaku” menjadi sorotan masyarakat maupun media massa internasional. Kedua adalah pengalaman Amerika Serikat  pada Gerakan Occupy Central pada 2014 lalu.

Pada momentum yang tepat mengeluarkan “Resolusi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Resolusi itu memperingatkan Beijing agar tidak mengakibatkan bencana kemanusiaan di Hong Kong.

Tapi semua itu, hanya langkah pertama warga Hong Kong memperjuangkan hak keikutsertaan dalam politik Hong Kong, jalan ke depan masih panjang, masih akan sangat menyulitkan.

Kelompok militan pada gerakan anti Undang Undang ekstradisi mayoritasnya adalah pemuda. Masa depan masyarakat apa pun adalah milik generasi muda, dan kaum muda Hong Kong umumnya berpendapat bahwa Hong Kong “hari ini” bukan milik mereka.

Peta kepentingan yang terbentuk sejak kembalinya Hong Kong pada 1997 lalu, merupakan kaum elit Hong Kong generasi tua sebelumnya yang diwakili oleh “Carrie Lam” dan kawan-kawan.

Dalam berbagai komentar, ada dua tokoh Hong Kong yang pandangannya persis mewakili dua generasi dan dua lapisan masyarakat di Hong Kong tersebut. Bentrokan di Hong Kong dan orientasi masa depan politiknya dapat ditemukan denyut nadinya di antara keduanya. 

Presiden Komisaris Group Hang Lung yakni Ronnie Chan Chi-Chung merupakan elit Hong Kong dari era 1950-60an. Rekaman video perbincangannya “Masalah Hong Kong, Kita Beberkan Untuk Dibicarakan”, sungguh tidak pernah bosan diperbincangkan, termasuk memiliki pandangan yang menyeluruh terhadap masalah Hong Kong. 

Menurut Ronnie Chan Chi-Chung masalah Hong Kong adalah pada politik dan bukan kehidupan warga. Jika politik dianggap sebagai murni masalah kehidupan warga, maka tidak akan pernah dapat diselesaikan. 

Pandangan Ronnie Chan Chi-Chung dapat mencakup empat aspek: 

1. Warga Hong Kong di bawah kolonialisme Inggris tidak memiliki kesadaran akan bernegara. Penyebab kondisi itu ada kaitannya dengan terbentuknya warga Hong Kong, pemerintahan kolonial Inggris tidak memotivasi warga Hong Kong untuk mengakui negara leluhurnya. Akan tetapi warga Hong Kong juga tidak mengakui Taiwan sebagai “Republic of China” dan tidak mengakui Beijing yang mewakili daratan Tiongkok.

Warga Hong Kong yang dimaksud adalah para pejabat eks Kuomintang dengan klannya yang hijrah ke selatan yakni ke Hong Kong pada 1949, dan periode wabah kelaparan besar 1958-1960, serta pengungsi yang lari ke Hong Kong dalam beberapa kali gerakan politik masa Revolusi Kebudayaan 1966-1976.  

Yang dimaksud Ronnie Chan soal “kesadaran bernegara”, sebenarnya adalah pengakuan status warga Hong Kong. Beberapa tahun terakhir ini rasio warga Hong Kong yang mengakui dirinya sebagai “warga Tiongkok” kian hari kian rendah.

Pada awal Juni 2018, survei yang dilakukan Program Opini Publik dari Hong Kong University dengan metode sampling secara acak menunjukkan, warga kota yang mengakui dirinya sebagai “warga Hong Kong” memiliki nilai tertinggi yakni 8,54 poin.

Setelah itu adalah “orang Asia”, “bagian dari bangsa Tionghoa”, serta “orang Tiongkok”, dan pengakuan sebagai “warga negara Republik Rakyat Tiongkok” adalah yang paling rendah yakni hanya 5,85 poin. 

2. Hong Kong kekurangan talenta politik, pejabatnya banyak yang bermental pegawai. Maksudnya adalah para pejabat pemerintah Hong Kong mahir dalam mengatur pemerintahan namun kurang akan kemampuan berpolitik atau kemampuan bermediasi politik. 

3. Pekerjaan Front Persatuan Beijing semakin dikerjakan semakin amburadul, eksis kesalahan yang sangat besar. 

4. Tiga orang penjahat masalah properti . Ini patut dicermati. 

Di mata generasi muda Hong Kong khususnya kelahiran pasca 1990, “para Ronnie Chan” mewakili masa lalu, merupakan generasi yang telah menikmati segala kemakmuran Hong Kong. Pandangan para elit Hong Kong dari angkatan ini, sama sekali tidak ingin didengar oleh kaum muda Hong Kong pasca 1990.

Dalam perlawanan kekerasan oleh kaum militan Hong Kong kali ini terdapat kosa kata atau semboyan yang terkenal, yakni “lam cau Hong Kong “ yang maknanya adalah “Hongkong, lawanlah sampai titik penghabisan.” Sekalipun akhirnya kedua belah pihak sampai sama-sama hancur. 

Generasi muda mau me-“lam cau Hong Kong”, tentunya karena merasa di Hong Kong mereka sudah tidak menjanjikan masa depan. “Tidak ada masa depan” bersumber dari dua hal. Pertama, karena kaum muda di Hong Kong memang tidak memiliki kesempatan untuk meningkat. Kedua karena Beijing memberlakukan sistem “orang muda tersingkir, tanah tetap tinggal atau: Enyahlah dari tanah ini”. 

Penulis internet generasi 90-an bernama Lewis Loud pernah menulis banyak artikel terkait masalah itu. Dalam artikel berjudul “Hong Kong Sekarang: Hong Kong Tengah Mengalami Satu Kali Pembersihan Generasi Secara Efektif” pada 13 Juni 2019, terdapat salah satu sub-judulnya adalah “Pembantaian Terhadap Generasi Muda Hong Kong”. 

Dalam hal ini “pembantaian”, maksudnya bukan pemusnahan tubuh fisik, melainkan membuat pemuda Hong Kong tidak mendapat kesempatan dalam berpolitik. Seperti banyak calon dari kubu lokal bahkan sampai kubu penentu nasib sendiri yang lebih moderat, sebelum pemilihan tahun 2016 telah dibatalkan kelayakan pencalonan mereka. Aasannya “pandangan politik” mereka tidak sesuai dengan “Hukum Dasar Hong Kong”. 

Setelah pemilu selesai, sejumlah anggota legislatif yang mendapatkan otorisasi dari warga pemilih juga dirampas kursinya, seperti Baggio Leung Chung-Hang, Regine Yau Wai-Ching, Nathan Law Kwun-Chung dan lain-lain. 

Lewis Loud berpendapat, pandangan politik, sikap, gaya berpolitik, semuanya sangat bertolak belakang, kesamaan mereka hanya satu yakni masih muda. Muda bukan pandangan politik, tapi Hong Kong di bawah kolonialisme Komunis Tiongkok, adalah suatu properti politik yang menjadi sasaran tekanan.

Sejak 2016 hingga 2017, Komunis Tiongkok secara bertubi-tubi telah menghancurkan hak berpolitik keseluruhan generasi, dengan menghancurkan harapan mereka untuk memasuki sistem yang dapat mereformasi Hong Kong. Mungkin karena mayoritas mereka hanya mengakui dirinya sebagai warga Hong Kong, dan bukan warga Tiongkok atau “warga Hong Kong Tiongkok”. 

Pengakuan status seperti ini membuat Komunis Tiongkok sangat tidak tenang. Walaupun “tidak sesuai ketentuan” yang dijabarkan oleh ketua komisi pemilu berbeda dengan yang dikeluarkan oleh “Kongres Rakyat Tiongkok”, tapi pada akhirnya, adalah Komunis Tiongkok dapat mentolerir politisi dari generasi lebih tua, tapi terhadap politisi generasi baru, satu pun tidak diijinkan masuk ke dalam sistem.

Artikel lainnya berjudul lebih menohok secara langsung: “Perlakuan Komunis Tiongkok Terhadap Taiwan Juga Akan Sama Dengan Hong Kong ‘Orang Tersingkir Tanah Tetap Tinggal’”. 

Di sini perlu dijelaskan asal muasal prinsip “orang tersingkir tanah tetap tinggal”. Di dalam forum diskusi bebas internet di Tiongkok, setiap topik yang menyangkut Taiwan, pada dasarnya akan penuh dengan suara hujatan dan kecaman. 

Sekitar enam, tujuh tahun silam sudah muncul istilah “orang boleh pergi, pulau tetap tinggal”, ungkapan seperti ini kemudian berubah menjadi “pertahankan pulau tidak pertahankan orang”. Istilah “pertahankan pulau tidak pertahankan orang” tidak pernah terdengar ada pernyataan resmi pemerintah, tapi kini pada dasarnya telah menjadi suatu macam pemahaman warga Taiwan terhadap kebijakan politik dari Tiongkok.  

Penjelasan Lewis Loud terhadap hal ini sangat lugas: “Bagi Tiongkok, Hong Kong adalah sangat fungsional, seperti finansial, perdagangan, kemampuan pembiayaan, sementara yang lain bagi Tiongkok sama sekali tidak dipandang sebelah mata sekali pun”. Sedangkan pulau seperti Taiwan, memiliki banyak keuntungan militer dan strategis, seperti Hong Kong yang memiliki kelebihan finansial. Tiongkok sangat menginginkannya, tapi bukan berarti menginginkan orang-orang lokal yang tidak terbiasa dengan penguasaannya. Tanpa peduli hidup atau mati warga setempat, Beijing hanya peduli pada fungsional yang kasat mata pada Hong Kong, bagi  Tiongkok, Hong Kong hanyalah sebuah alat. 

Berdasarkan pemahaman di atas itulah, para pemrotes di Hong Kong menuntut agar Amerika Serikat secepat mungkin meloloskan “Resolusi HAM dan  Demokrasi Hong Kong”, walaupun Rancangan Undang undang itu akan secara langsung berdampak pada ekonomi Hong Kong. 

Chan dan Loud, bisa dikatakan uraian masing-masing dari seorang yang berhasil pada masa lalu dan masa kini serta seorang pemilik masa depan yang tidak melihat adanya masa depan itu. Ini menandakan pandangan warga Hong Kong terhadap situasi sekarang, tidak hanya terdapat perbedaan kelas, terdapat perbedaan orang yang memiliki kepentingan dengan orang yang kepentingannya dirugikan, juga terdapat celah kesenjangan yang sangat dalam antar generasi. 

Yang lebih patut direnungkan adalah baik Chan maupun Loud sama-sama telah menyinggung fungsi Hong Kong sebagai pusat finansial. Akan tetapi menurut pendapat Chan hanya dengan layanan sebagai pusat finansial saja bagi Hong Kong tidak cukup, harus memperbaiki struktur ekonominya, dan mengemukakan harus dikembangkan pembangunan jurusan di Hong Kong University yang sangat unggul yakni sains, teknik, dan kedokteran.

Sementara Lewis Loud berpendapat kalau “orang tersingkir tanah tetap dipertahankan”, lalu apa gunanya fungsi sebagai pusat finansial itu? 

Pertanyaannya adalah: Nasib masyarakat apa pun di masa depan, adalah ditentukan oleh kaum mudanya. Dilihat dari bertolak belakangnya hati warga, Komunis Tiongkok telah kehilangan satu generasi muda milennial Hong Kong kelahiran pasca 1990.

Di saat warga menyorakkan kemenangan kubu Pan-Demokrasi dalam pemilihan anggota legislatif distrik di Hong Kong, ada sebagian orang lainnya yang berpendapat pemilihan kali ini meskipun terhitung menang, juga tidak ada kaitannya dengan keputusan menentukan seorang kepala eksekutif, pemilihan kepala eksekutif tetap didominasi oleh Beijing. 

Alasan Lewis Loud menentang bahkan semakin menonjol: “Sejumlah pemrotes yang risau atau sarat dengan kepentingan pribadi, anehnya justru menuntut pada pemerintah agar ‘mengadakan pemilu sesuai jadwal’. Jika Hong Kong tidak bisa melangsungkan pemilu secara normal, justru merupakan kemenangan para pengunjuk rasa, karena memperlihatkan kepada dunia bahwa pemerintah Hong Kong menganut demokrasi palsu, bertindak semena-mena, dan “satu negara dua sistem” telah gagal. 

Terpilih hanya sekedar mendapatkan gaji dan tunjangan bagi seorang anggota legislatif, tapi anggota legislatif Hong Kong di berbagai tingkatan tidak memiliki kekuasaan politik. Kemenangan besar dalam pemilu sebaliknya justru berarti revolusi telah diserap.” 

Kekhawatiran di atas bukan tidak beralasan. Selama beberapa tahun ini kritik terhadap Pan-Demokrasi Hong Kong sangat banyak, dalam hal usia dan latar belakang, antara Ronnie Chan dan Lewis Loud, sangat berbeda, namun keduanya bersikap keras mengkritik Pan-Demokrasi dari sudut pandang yang berbeda. 

Hanya untuk membuat seluruh anggota legislatif Pan-Demokrasi mencapai kesepahaman politik, sampai sekarang masih merupakan proses yang sangat menyulitkan. Tapi pada masalah Hong Kong, sikap Beijing masih merupakan faktor krusial. Setelah mengalami pemilihan legislatif, Beijing seharusnya menenangkan diri, dan memperhatikan aspirasi warga Hong Kong. 

1. Pembangunan di wilayah atau negara mana pun, adalah mengandalkan suatu sistem dan rakyat yang dibina dari sistem ini. Tahun 1949, perkembangan di tiga tempat yakni Tiongkok, Taiwan dan Hong Kong secara kuat menjelaskan bahwa bangsa yang sama, sejarah dan budaya yang sama, di bawah sistem politik yang berbeda dapat melangkah jalan perkembangan ekonomi yang sama sekali berbeda. 

Tiongkok pun tidak mampu menyangkal fakta bahwa pada era 1980-an, gelombang pertama investasi asing yang dibuka di daratan Tiongkok, adalah dana milik etnis Tionghoa yang didominasi oleh dana dari Hong Kong dan Taiwan. Pada waktu itu dana Jepang dan Korea, jummlahnya jauh lebih sedikit daripada Hong Kong dan Taiwan. 

2. Bertentangannya hati masyarakat adalah elemen penting pertama yang membentuk himpunan kekuatan politik. Pengakuan “warga Hong Kong” terhadap orang Tiongkok dan warga negara Republik Rakyat Tiongkok sangat rendah, yang faktanya menerangkan bahwa mereka tidak mengakui sistem politik Komunis Tiongkok. 

Pengakuan warga terhadap negara, ditentukan apakah negara mampu memberikan rasa memiliki yang kuat. Rasa memiliki ini sebagian juga dibangun di atas kekayaan atau kekuatan negara, tapi yang lebih penting lagi adalah apakah negara mampu memberikan kekuatan moralitas yang menyentuh hati. Tiongkok pada saat ini, justru tidak memiliki hal yang satu ini.

3. Membiarkan Hong Kong melakukan otonomi sendiri, adalah pilihan bijak untuk memerintah Hong Kong. Pada Maret 2013, saat berkunjung ke Rusia Xi Jinping dalam pidatonya mengatakan: “Sepasang sepatu apakah sesuai, baru bisa diketahui kalau sudah dipakai, jalan perkembangan suatu negara, hanya bisa dipahami oleh warga negara itu.”

Ungkapan itu langsung beredar di internet dan berubah menjadi “teori sepatu dan kaki”. Dengan prinsip yang sama disimpulkan, warga Hong Kong merasa “sepatu” atau sistem politik itu cocok di kaki mereka atau tidak, adalah hal yang paling penting. Karena Beijing telah membatasi hak warga Hong Kong untuk memilih “sepatu”, mereka merasa sepatu itu menjepit kaki, sangat tidak nyaman, maka kemarahan pun dilampiaskan pada Beijing selaku pemberi “sepatu”. Selain Xinjiang, Tibet, dan Taiwan, kekuatan yang melawan Beijing kini bertambah lagi satu yakni “Hong Kong, pulau yang membangkang”, sungguh tidak bijaksana. 

Dibawah sistem setengah demokrasi di Hong Kong, bagaimana kelak warga Hong Kong akan terus dijadikan pion, mulai sekarang akan menjadi permainan politik utama antara Hong Kong dengan Beijing. (SUD/WHS)

Zhou Xiaohui    

Pada 15 Desember 2019 dua hari menjelang akan diberlakukannya tarif baru, telah tercapai kesepakatan tahap pertama antara Amerika Serikat dengan Komunis Tiongkok.

Kedua negara telah mengumumkan konten garis besar dokumen kesepakatan tersebut. Termasuk dalam dokumen tersebut prakata, kekayaan intelektual, transfer teknologi, produk pangan dan pertanian, layanan finansial, nilai tukar mata uang dan transparansinya, perluasan perdagangan, penilaian kedua pihak dan penyelesaian sengketa dan aturan terakhir.

Total sebanyak sembilan bab. Itu adalah kesepakatan dagang yang selama ini terus dipertahankan oleh pemerintah Trump, harus mencakup perubahan struktural dan mekanisme pelaksanaannya.

Walaupun pada konferensi pers pihak Tiongkok terus berusaha keras menciptakan semacam kompromi yang seimbang dan tetap memperlihatkan sikap keras terhadap Amerika Serikat, tapi masyarakat melihat jelas, inilah akibat bagi pemerintah yang pernah sesumbar “Amerika Serikat bagaikan angkat batu dan dijatuhkan di kaki sendiri” dan “tidak takut perang. Dari yang awalnya bersikeras tidak mengalah sampai sekarang akhirnya semua bisa dikompromikan.

Akan tetapi, bagi pihak Komunis Tiongkok, hasil yang langsung dapat dirasakan oleh Komunis Tiongkok dengan tercapainya kesepakatan ini adalah Amerika Serikat telah membatalkan tambahan tarif terhadap produk impor dari   Tiongkok senilai USD 160 milyar atau sekitar Rp.2.239 triliun yang mestinya diberlakukan pada 15 Desember 2019 yang lalu. Ini adalah hal yang paling ditakuti Beijing, juga membuat petinggi Beijing bisa bernafas lega sejenak.

Di tengah kesulitan perekonomian Tiongkok sekarang ini, yang paling dikhawatirkan adalah tambahan tarif putaran baru dari Amerika akan mengakibatkan pukulan kuat terhadap Komunis Tiongkok. Hal itu memaksa Beijing buru-buru mencapai kesepakatan tahap pertama   sebelum tanggal 15 Desember 2019. Komunis Tiongkok, bahkan juga menyetujui mekanisme pelaksanaan yang selama ini ditentangnya dengan keras.

Persis seperti yang dikatakan oleh Wakil Menteri Keuangan Komunis Tiongkok yakni Liao Min pada konferensi pers saat ditanya wartawan, “Yang paling mendesak saat ini adalah menandatangani dan mengimplementasikan kesepakatan tahap pertama”.

Yang dikatakan Liao Min memang tidak salah, walaupun kedua pihak secara prinsip telah menyetujui isi kesepakatan, tapi dengan track record Komunis Tiongkok yang plin-plan dan tidak menepati janji, pihak AS masih bersikap mewaspadai Komunis Tiongkok apakah kali ini benar-benar akan menandatangani kesepakatan atau tidak.

Apalagi, akan halnya kapan kesepakatan ditandatangani, perwakilan perundingan Amerika Serikat Robert Lighthizer secara jelas mengatakan, akan ditandatangi pada pertemuan tingkat menteri yang akan diselenggarakan di Washington DC bulan Januari tahun depan, dan tidak melibatkan Presiden Trump dan Xi Jinping.

Sedangkan pihak   Tiongkok mengatakan “langkah selanjutnya kedua pihak akan segera menyelesaikan ulasan hukum, mencocokkan dan mengoreksi terjemahan dokumen serta prosedur yang dianggap perlu, dan melakukan perundingan untuk pengaturan jadwal guna penandatanganan resmi”. Komunis Tiongkok menghindari topik mengenai tanggal penandatanganan kesepakatan.

Menurut jadwal dari Amerika, pemerintah Beijing hanya punya waktu kurang dari sebulan dari sekarang yakni 15 Desember 2019 untuk mempertimbangkan apakah akan menandatanganinya atau tidak. Bisa dikatakan, saat ini setelah petinggi Beijing kembali berjanji pada Januari terlepas ditandatangani atau tidak, akan berakibat buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Komunis Tiongkok.

Di satu sisi, jika kesepakatan itu ditandatangani, Beijing harus memastikan menepati janjinya, yakni sistem ekonomi dagang Tiongkok dalam hal kekayaan intelektual, alih teknologi, produk pertanian, layanan finansial dan nilai tukar mata uang harus dilakukan reformasi struktural, dalam beberapa tahun ke depan akan membeli banyak produk dan layanan dari Amerika.

Menurut penjelasan Lighthizer, pihak Tiongkok setuju dalam tempo 2 tahun meningkatkan belanja produk pertanian Amerika senilai USD 32 milyar atau sekitar 448 triliun rupiah. Pada tahun pertama berlakunya kesepakatan itu, akan membeli produk pertanian Amerika senilai USD 40 milyar atau 560 triliun rupiah). Pihak Tiongkok juga berjanji dalam 2 tahun meningkatkan pembelanjaan produk dan layanan Amerika termasuk produk pertanian senilai USD 200 milyar atau 2.799 triliun rupiah.

Di saat yang sama, Amerika mempertahankan tarif masuk 25% terhadap produk dari Tiongkok senilai USD 250 milyar atau sebesar 3.499 triliun rupiah. Produk Tiongkok selebihnya yang dijual ke Amerika sekitar USD 120 milyar, dikurangi setengah tarifnya dari 15% menjadi 7,5%. Pengurangan tarif masuk tersebut akan berlaku 30 hari setelah kesepakatan ditandatangani.

Hal yang patut diperhatikan adalah, Amerika tidak menjanjikan akan menurunkan tarif masuk di masa mendatang; tapi menyatakan, jika pihak Komunis Tiongkok serius berunding, Amerika tidak akan memberlakukan tarif masuk baru.

Yang membuat takut para petinggi Beijing yang selama ini bersikap “bersikeras bertahan hingga akhir” adalah, begitu kesepakatan ditandatangani, tapi masih terus berkelit tidak mau menepati janji, mencari berbagai alasan menolak menepati janji, maka mekanisme dalam kesepakatan itu akan menimbulkan fungsi penting.

Jika penilaian Amerika menganggap pihak Tiongkok tidak bisa memenuhi janjinya, maka Amerika akan memberlakukan senjata tarif masuk. Ini juga berarti kesepakatan batal.

Jika secara serius menepati kesepakatan, maka akan dinilai sebagai langkah bijak petinggi Beijing, akan mendorong peralihan ekonomi Tiongkok, yang kemudian akan mendorong perubahan politik Tiongkok.

Di sisi lain, jika pada saat itu tidak menandatangani kesepakatan, Beijing kembali menambah catatan kriminal melanggar janji. Pada saat itu, tarif masuk yang diberlakukan Amerika tidak hanya 15% atau 25% saja. Apakah ekonomi Tiongkok masih dapat menerima pukulan keras seperti itu?

Jelas, dilihat dari orang yang menyampaikan sikap Beijing bukan perwakilan perundingan dagang utama yakni Liu He, dari menghindarnya Beijing tentang kapan kesepakatan akan ditandatangani, kapan mulai perundingan tahap kedua dan lain-lain, tidak bisa diabaikan kali ini Beijing tetap menempuh taktik mengulur waktu. Komunis Tiongkok, mencoba mendapatkan tambahan waktu, dan sama sekali tidak pernah meninggalkan taktik menundanya.

Setidaknya dari menurut para pengamat tindakan Beijing mempersiapkan untuk melepaskan diri dari belenggu Amerika itu, dinilai tidak melihat adanya niat baik Beijing.

Oleh sebab itu, walaupun kesepakatan akan ditandatangani pada Januari 2020, Beijing yang sudah tak berdaya masih bisa mencari berbagai alasan dan cara untuk menunda-nunda menandatangani kesepakatan. Bisa jadi Komunis Tiongkok melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang dijanjikannya, serta terus mengulur waktu. (SUD/WHS)

FOTO : Para negosiator perdagangan AS – Tiongkok. (Mark Schiefelbein/AFP/Getty Images)

Epochtimes.com

Pemerintahan Trump pada hari Rabu 18 Desember 2019 mengumumkan, pihaknya akan merevisi peraturan tentang aplikasi suaka untuk melarang warga asing yang kedapatan memasuki kembali ke Amerika Serikat secara ilegal.

Selain itu, larangan mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk. Lainnya adalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan lainnya untuk mengajukan permohonan suaka di Amerika Serikat.

VOA News mengutip pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Kehakiman AS dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS melaporkan, bahwa mereka akan melakukan revisi terhadap peraturan tentang penyaringan pengajuan suaka.

Menurut proposal ini, selain pembatasan yang sudah diatur oleh undang-undang federal, tujuh kejahatan tingkat ringan di bawah ini akan ditambahkan sebagai alasan untuk menolak pengajuan suaka.

1, Pernah melanggar hukum federal atau negara bagian.

2, Pernah melindungi imigran gelap atau memasuki wilayah AS secara ilegal.

3, Kedapatan memasuki kembali AS secara ilegal.

4, Pernah melanggar hukum federal, negara bagian, aturan suku, atau lokal dan terlibat kegiatan kriminal geng jalanan.

5, Pernah melanggar hukum federal, negara bagian, aturan suku atau lokal tertentu dan terkait dengan perbuatan karena mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk.

6, Pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur oleh hukum federal, negara bagian, suku, atau lokal. Meskipun tidak dipidana, tetapi oleh seorang arbiter telah dianggap bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tergolong kejam.

7, Pernah melakukan perbuatan kriminal yang oleh hukum federal atau negara bagian dianggap ringan, termasuk pemalsuan identitas, memperoleh keuntungan publik secara ilegal dari entitas federal, negara bagian, suku, atau lokal, dan memiliki atau menyelundupkan narkoba atau peralatan narkoba.

Aturan-aturan ini juga harus melalui periode mendengarkan komentar masyarakat baru  dapat diproses.

Kementerian Kehakiman dalam pernyataannya menyebutkan : Setelah proses pembuatan peraturan diselesaikan, kedua Kementerian yakni Kementerian Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri akan dapat mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk mempertimbangkan kasus-kasus suaka. Yang mana, diajukan warga asing yang mana bersih dari perbuatan kriminal.

Ketentuan yang berlaku saat ini tentang pengajuan aplikasi suaka telah mendaftarkan tindakan tertentu sebagai larangan keras suaka, termasuk penganiayaan terhadap orang lain dan pemohon yang pernah melakukan kejahatan berat tertentu. Bahkan, terlibat dalam kejahatan serius non-politik, ancaman keamanan, kegiatan teroris dan mereka yang telah mendapatkan penempatan baik yang diberikan oleh negara ketiga. 

Laporan Associated Press menyebutkan bahwa ini adalah langkah lain yang diusung Presiden Trump untuk membatasi suaka. 

Menurut administrasi Trump, meskipun beberapa imigran tidak memenuhi syarat untuk suaka. Mereka telah menggunakan sistem aplikasi suaka yang berlaku di Amerika Serikat untuk tinggal di Amerika Serikat dalam waktu yang lama dengan alasan sedang menunggu proses permohonan suaka. Sebagian alasan karena ambang batas untuk screening terhadap suaka terlampau rendah. 

Di sisi lain, para pembela hak-hak imigran dan organisasi kemanusiaan telah mengkritik kebijakan keras pemerintahan Trump yang dianggap kurang berperikemanusiaan. Mereka mengatakan, Amerika Serikat mengabaikan peran kepemimpinannya dalam memberikan suaka kepada para pengungsi.

Pejabat Gedung Putih pada 26 September mengatakan bahwa pada tahun fiskal 2020, Amerika Serikat diperkirakan akan menerima 368.000 orang pengungsi dan pencari suaka. Di antaranya termasuk 18.000 orang pengungsi dan lebih dari 350.000 orang pemohon suaka. (Sin/asr)

Nicole Hao – The Epochtimes

Seorang perwira senior di garnisun militer Tiongkok yang ditempatkan di Hong Kong yang dicemooh sebagai “kolonel Rolex” menyuap untuk mendapatkan pangkatnya. Informasi itu diungkap orang dalam kepada The Epoch Times edisi bahasa Mandarin.

Kolonel Wang Yanshun, kepala logistik di pasukan Pembebasan Rakyat Tiongkok  garnisun Hong Kong, menghabiskan banyak uang untuk dipromosikan menjadi komandan kedua di bawah komandan garnisun Mayor Jenderal Chen Daoxiang.

Orang dalam yang membeberkan info suap Kolonel Wang Yanshun itu mengklaim keakraban pribadi Chen Daoxiang dengan Wang Yanshun.  

Menurut orang dalam itu menyebutkan bahwa Wang Yanshun, yang berasal dari Provinsi Shandong, Tiongkok, bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat pada tahun tahun 1987. Wang Yanshun bertugas di Batalyon Auto-Logistik Angkatan Udara Departemen Militer Beijing setelah lulus dari Universitas Logistik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat pada tahun 1991.

Pada 9 tanggal Agustus 2019, Wang Yanshun dan Chen Yading, wakil komisaris politik garnisun, memimpin sekitar 400 tentara dari unit tersebut untuk menyumbangkan darah di Palang Merah Hong Kong. Info dilaporkan oleh HK01, sebuah kantor pro-Beijing. Itu adalah pertama kalinya Wang Yanshun tampil di depan umum di Hong Kong.

Pada tanggal 16 November 2019, Wang Yanshun memimpin sekitar 50 tentara Tentara Pembebasan Rakyat, anggota tim pasukan khusus elit, membersihkan batu bata dan barikade di jalan dekat Universitas Baptis Hong Kong di Kowloon.

Sementara para prajurit mengenakan kaus hijau zaitun dan kaus bola basket oranye, Wang Yanshun mengenakan kaus biru langit dan mengenakan arloji Rolex Oyster Perpetual Submariner Date Blue yang berantai emas putih. 

Menurut Apple Daily, arloji itu seharga 259.000 HKD atau sekitar RP. 528 juta. Harga yang diberikan di situs web Rolex Amerika Serikat adalah usd 36.850.

Kemampuan Wang Yanshun untuk membeli aksesori mahal semacam itu menarik perhatian banyak netizen Tiongkok, yang mengejeknya sebagai “kolonel Rolex,” karena gaji para petugas Tentara Pembebasan Rakyat yang rendah, walaupun sebagai pejabat yang lebih tinggi. Menurut media Tiongkok, seorang seorang kolonel logistik hanya mengharapkan gaji bulanan sebesar 10.000 yuan atau sekitar Rp. 20 juta lebih. 

Orang dalam mengatakan bahwa Wang Yanshun telah mengamankan posisinya melalui penyuapan, dan itu bukanlah untuk pertama kalinya ia menggunakan uang untuk mendapatkan promosi. 

Misalnya, pada tahun 1999, Wang Yanshun membayar suap untuk dipromosikan menjadi komandan batalyon dari jabatan wakil komandan batalyon.

“Para pemimpin Departemen Logistik Angkatan Udara berencana untuk mempromosikan…seorang wakil komandan batalion untuk menjabat  posisi tersebut,” orang dalam itu menjelaskan. 

“Wang Yanshun menyuap komandan departemen dengan 80.000 yuan atau sekitar Rp. 162 juta  dan menjabat posisi itu. Pada saat itu, gajinya kurang dari 2.000 yuan atau sekitar Rp. 4 juta  per bulan, dan 80.000 yuan adalah jumlah uang yang sangat banyak,” kata orang dalam itu. 

Berbicara mengenai tindakan Wang Yanshun baru-baru ini di Hong Kong, orang dalam mengatakan bahwa Wang Yanshun ingin dipromosikan menjadi wakil komandan garnisun dan berusaha meningkatkan kepercayaan atasannya.

“Tentu saja, Wang Yanshun akan menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyuap jalannya ke posisi ini,” kata orang dalam itu.

Memberi suap untuk promosi telah menjadi praktik umum dalam Tentara Pembebasan Rakyat dalam beberapa dekade terakhir, yang mencerminkan tingginya tingkat korupsi di lembaga-lembaga negara dan Partai Komunis Tiongkok.

Pada tahun 2014, saat jenderal senior Tiongkok yang kini sudah meninggal, Xu Caihou sedang diselidiki, personel anti-korupsi yang dikirim untuk menyita harta haram di kediamannya seluas 2.000 are, dilaporkan menemukan ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan kekayaan dan sekotak uang tunai. Masing-masing harta itu ditandai dengan nama-nama petugas yang telah memberi uang suap kepada Xu Caihou.

Pada tanggal 5 Maret 2015, Ming Pao, surat kabar Hong Kong melaporkan bahwa Lin Xiaochang, pendiri dan ketua Hengchang International Co. Ltd. yang berbasis di Filipina, mengatakan kepada Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok mengenai peringkat suap di antara para petugas.

Menurut Lin Xiaochang, keponakannya bekerja untuk Tentara Pembebasan Rakyat. Keponakannya itu memberitahu besaran uang suap. Untuk posisi komandan kompi, perlu memberi kepada pemimpin uang sebesar 200.000 yuan atau sekitar Rp. 407 juta. Uang 300.000 yuan atau sekitar Rp. 611 juta untuk komandan batalyon,  dan 1 juta yuan atau sekitar Rp. 2 milyar lebih untuk komandan resimen. (Vv)

Seorang tentara Tiongkok bergerak di pintu masuk ke markas besar Tentara Pembebasan Rakyat Hong Kong Garrison di distrik Admiralty di Hong Kong pada 7 Oktober 2019. (NICOLAS ASFOURI / AFP via Getty Images)

Zhou Xiaohui

Pada 10 Desember 2019, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump berturut-turut melangsungkan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Lavrov di Washington DC. Topik pembicaraan antara lain memperpanjang “New Strategic Arm Reduction Treaty (New START), Intermediate-Range Nuclear Force Treaty”, pengendalian nuklir militer, kerjasama dagang Rusia dengan Amerika Serikat, situasi Semenanjung Korea, masalah Suriah, situasi di Venezuela dan wilayah timur Ukraina dan lain-lain.

Kunjungan dan pernyataan sikap Lavrov mau tak mau menjadi sorotan Beijing, dan tindakan Rusia itu membuat Beijing merasa terzalimi.

Peristiwa itu terjadi di tengah sikap dan tindakan Amerika Serikat terhadap Komunis Tiongkok secara menyeluruh mulai dari aspek ekonomi dagang, politik, militer, Hak Asasi manusia, teknologi, internet dan lain-lain. Juga saat upaya Beijing menggandeng Rusia, Korut, Turki, Iran dan Suriah untuk membentuk “Pakta Warsawa” baru guna melawan Amerika Serikat.

Awalnya, baik Amerika Serikat maupun Rusia menyampaikan niat untuk memperbaiki hubungan. Dalam konferensi pers bersama Pompeo dan Lavrov, Pompeo menyatakan, bahwa Amerika Serikat dan Rusia harus memperbaiki hubungan. Sementara Lavrov menyatakan, pihak Rusia akan terus berdialog dengan Amerika dan memperbaiki hubungan kedua negara yang saat ini kurang menguntungkan kedua negara, juga kurang sejalan dengan kepentingan global secara keseluruhan.

Jelas bahwa makna perkataan Lavrov adalah memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat akan sejalan dengan kepentingan Rusia, termasuk kepentingan politik dan juga ekonomi.

Seperti dalam bidang ekonomi, Lavrov mengatakan, walaupun ada sanksi, namun nilai perdagangan Rusia dengan Amerika Serikat di masa pemerintahan Trump telah meningkat hingga USD 27 milyar atau sekitar Rp. 377 triliun. Nilai itu naik sekitar sepertiga dari masa pemerintahan Obama yang hanya USD 20 milyar atau sekitar Rp. 279 triliun.

Hal itu menjelaskan pesatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat juga telah menguntungkan Rusia yang masih terkena sanksi. Dan keajaiban yang diciptakan Trump bagi Amerika Serikat serta dampak keras terhadap perekonomian Tiongkok. Itu juga dilihat jelas oleh Rusia. Oleh sebab itu Rusia kembali menyampaikan sinyal akan terus memperbaiki hubungan.

Lavrov juga mengungkapkan, bahwa pihaknya pernah membandingkan dengan data di Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Swedia. Diperoleh data bahwa perlengkapan militer Tiongkok dan Amerika Serikat ternyata jauh berbeda, baik dalam hal jumlah senjata maupun dalam struktur gudang nuklir. Tiongkok sama sekali bukan pemain yang setara dibandingkan dengan Rusia apalagi Amerika Serikat. Pompeo juga membenarkan.

Yang dimaksud dengan struktur gudang senjata nuklir adalah masing-masing rasio jumlah sarana pengangkut strategis dan jumlah hulu ledak nuklir strategis.

Menurut kesepakatan “New START” yang dicapai Amerika Serikat dengan Rusia tahun 2010 lalu, penempatan aktual hulu ledak nuklir strategis oleh Amerika Serikat dan Rusia harus dikurangi hingga kurang dari 1.550 buah. Penempatan aktual sarana angkut strategis harus dikurangi hingga kurang dari 700 unit. Setelah kesepakatan itu ditandatangani, baik pihak Amerika Serikat maupun Rusia telah mewujudkan aturan tersebut.

Kini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat maupun Rusia sama-sama membenarkan jumlah senjata nuklir dan struktur gudang nuklir Tiongkok tidak setara dengan Amerika maupun Rusia. Lalu apakah demi memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, membuat Rusia membocorkan rahasia Komunis Tiongkok pada pihak Amerika Serikat?

Dengan terungkapnya rahasia itu, sebenarnya memberitahu Beijing, seberapa berat bobot Komunis Tiongkok, baik Amerika Serikat maupun Rusia sangat paham.

Rusia menyetujui usulan Amerika Serikat agar Tiongkok ikut serta dalam perundingan militer. Menurut Lavrov, jika Komunis Tiongkok bersedia berunding, maka akan membahas sebuah program pelucutan nuklir secara multilateral.

Sementara Pompeo menyatakan, “Banyaknya sistem persenjataan akan mengakibatkan ketidak-stabilan strategi, maka kami berpendapat tidak hanya melibatkan Komunis Tiongkok dalam perundingan pengendalian militer, juga harus memasukkan segala bentuk ‘sarana kekuasaan’ milik Komunis Tiongkok yang dapat menyebabkan ketidak-stabilan strategi ke dalam New START. Di samping itu, juga Intermediate-Range Nuclear Force Treaty dan semua kesepakatan lain yang telah ditandatangani sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang. Itulah tujuan Amerika Serikat, yang juga merupakan tujuan Rusia. Kami harus mewujudkan hal ini!”

Karena kesepakatan New START akan berakhir pada 2021 mendatang, Rusia berharap agar dapat diperpanjang. Namun menurut Amerika Serikat kesepakatan tersebut akan ditanda-tangani pada era lain. “Mulai saat itu ancaman stabilitas strategi telah mengalami perubahan”, yang bermakna bahwa Komunis Tiongkok juga secara besar-besaran mengembangkan senjata nuklir. Alasan yang sama sebelumnya ketika Amerika Serikat mundur dari Intermediate-Range Nuclear Force Treaty, untuk menghadapi tantangan dari Komunis Tiongkok, Amerika Serikat tidak ingin terbelenggu oleh kesepakatan tersebut.

Sebenarnya sejak 4 April 2019 lalu, saat menemui Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He, Trump telah menyatakan harapan agar Tiongkok, Rusia dan Amerika Serikat dapat bersama-sama mengurangi senjata. Waktu itu Rusia telah merespon aktif, tapi pihak Beijing justru menolak usulan Trump tersebut. Kali ini, Rusia kembali menyatakan sikap menyetujui usul Komunis Tiongkok, dan Beijing masih saja menolak melibatkan diri dalam perundingan pengendalian militer.

Diduga alasan Beijing menolak ikut serta dalam perundingan pengendalian militer adalah, agar Rusia dan Amerika Serikat tidak tahu persis jumlah senjata strategis yang dimilikinya, dan secara psikologis bermain strategi mengelabuhi lawan terhadapi Amerika Serikat.

Tokoh pengamat yang memahami perwira militer Amerika Serikat dan pasukan militer Tiongkok menyebutkan, di media cetak terkait jumlah rudal Tiongkok, tidak tertutup kemungkinan banyak unsur menipu. Mereka berkata, “penipuan” adalah strategi yang kerap digunakan oleh militer Tiongkok.

Tidak diragukan, tindakan Rusia mengambil hati Amerika Seikat dengan mengeluarkan uang banyak membeli minyak bumi dari Amerika Serikat, membuat petinggi Beijing yang berniat meminjam kekuatannya untuk bersama-sama melawan Amerika Serikat, tidak senang.

Sisa kegembiraan pesta beberapa bulan sebelumnya masih terasa. Xi Jinping yang berkunjung ke Moskow bulan Juni 2019 lalu, mendapat perlakuan skala tinggi dari Presiden Rusia, Putin. Keduanya menandatangani lebih dari 30 kesepakatan kerjasama, sehingga meningkatkan hubungan Tiongkok dan Rusia dari “hubungan rekan strategis” meningkat menjadi “hubungan rekan kerjasama strategi seluruh aspek era baru”. Kedua tokoh itu bahkan saling menyebut “sahabat yang paling baik” dan “sobat yang paling akrab”.

Akan tetapi, terlepas dari tujuan masing-masing tokoh, betapa pun permainan sandiwara mereka, tapi saling mewaspadai antara keduanya tidak pernah lenyap. Menurut berita Radio Free Asia, sejak sebelum kunjungan Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping ke Rusia, juru bicara Rusia saat membicarakan perang dagang Amerika dengan Tiongkok mengatakan, “Ini bukan perang kami.”

Terhadap perang dagang Amerika Serikat – Tiongkok yang semakin menegang dan pengaruhnya terhadap Rusia, ajudan Presiden Rusia juga menyatakan sikap “tidak ada kaitannya dengan Rusia”. Pihak Rusia pun tidak mengeluarkan pernyataan dan tindakan apa pun yang mendukung Beijing dalam “menentang Amerika”.

Media massa Rusia lainnya mengungkapkan, proyek kereta api cepat “Moskow – Kazan” yang oleh Beijing selama ini dipropagandakan sebagai proyek percontohan kerjasama tingkat tinggi Tiongkok dengan Rusia, sampai saat ini tidak pernah terealisasi karena terus ditentang oleh Putin. Selain itu, banyak proyek kerjasama berskala besar Tiongkok dengan Rusia yang pernah digembar-gemborkan selama ini pada akhirnya tidak pernah ada realisasinya.

Kini Rusia telah beralih dari “tidak ada kaitannya dengan Rusia” terhadap perang dagang Amerika dengan Tiongkok, berubah menjadi menunjukkan bersikap baik pada Amerika. Rusia kembali menyatakan niatnya memperbaiki hubungan dengan Amerika. Sebenarnya itu merefleksikan, bahwa Moskow juga tidak memperhitungkan rezim Beijing, dan di baliknya terdapat kesimpulan yang diperoleh melalui analisa terhadap banyak data intelijen. Di tengah tren global anti komunis yang tengah terbentuk, pilihan Moskow sangat bijak.  (SUD/WHS)

FOTO : Menlu AS Mike Pompeo bersaksi selama sidang di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat di Capitol Hill di Washington pada 25 Juli 2018. (Alex Wong / Getty Images)

Liputan reporter the Epoch Times, Zhong Yuan dan reporter Zhang Dongxu melaporkan dari Taipei-Taiwan

Tahun 2019 menandai ke-20 tahun penindasan dan penganiayaan komunis Tiongkok terhadap Falun Gong. 

Melansir dari laporan epochtimes.com 8 Desember 2019, menyambut Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember 2019, koordinator pengacara HAM Theresa Chu merilis statistik laporan global terbaru dalam gerakan tandatangan bersama, bertemakan “Dukungan masyarakat global pada rakyat Tiongkok yang menuntut hukum pidana terhadap Jiang Zemin atas kejahatannya melakukan penindasan dan penganiayaan terhadap Falun Gong”. 

Sejak Juli 2015 hingga 5 Desember 2019, lebih dari 3,5 juta orang dari 37 negara di seluruh dunia menandatangani laporan pidana. 

Tandatangan itu melaporkan ke Kejakasaan dan Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok atas kejahatan anti-kemanusiaan dan penganiayaan Jiang Zemin terhadap Falun Gong.

Jiang Zemin, lahir 17 Agustus 1926 yang kini berusia 93 tahun. Dia pemimpin generasi ketiga komunis Tiongkok setelah Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok sejak 1989 sampai dengan Tahun 2002. 

Pengacara Theresa Chu mengatakan, sejak tahun 2000, praktisi Falun Gong telah mengajukan tuntutan hukum pidana terhadap pelaku Jiang Zemin baik di Tiongkok maupun di luar negeri. 

Pada tahun 2015, diluncurkan “gerakan tandatangan bersama tentang dukungan masyarakat global pada rakyat Tiongkok. Gerakan tersebut  menuntut hukum pidana terhadap Jiang Zemin atas kejahatannya melakukan penindasan dan penganiayaan terhadap Falun Gong”. 

Gerakan tandatangan yang mencakup hingga benua Eropa, Asia dan Australia ini disebut-sebut sebagai gerakan HAM internasional yang menuntut tanggung jawab hukum terbesar di abad ke-21dari pemimpin Komunis Tiongkok yang melakukan pelanggaran HAM.

Hingga 5 Desember 2019, sebanyak 3.507.705 orang dari 37 negara dan wilayah di seluruh dunia telah menandatangani laporan kriminal terhadap tersangka Jiang Zemin. 

Menurut statistik, jumlah terbanyak orang yang ikut serta melaporkan tindakan hukum pada Jiang Zemin berasal dari Taiwan yakni 1.172.920 orang, Jepang 838.295 orang, dan Korea Selatan 671.422 orang. 

Sementara dari Eropa, total 28 negara ikut berpartisipasi dalam gerakan pengumpulan tandatangan, dengan jumlah gugatan terbanyak berasal dari Ukraina, Israel, Spanyol, Rusia, dan Rumania. Sedangkan jumlah orang dari Australia yang ikut melaporkan tindakan hukum terkait mencapai lebih dari 200.000 orang.

Secara keseluruhan, tandatangan tersebut berasal dari 37 negara yakni  Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Makau, Malaysia, Singapura, Taiwan, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark dan Estonia. 

Negara lainnya adalah Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Belanda, Irlandia, Israel, Latvia, Lithuania, Moldova, Norwegia, Rumania, Polandia, Rusia, Slovakia, Spanyol, Swedia, Turki, Inggris, Ukraina dan Australia.

Theresa Chu menuturkan, “dari tinjauan sejarah modern, di mana setelah semua tirani berakhir. Para pelakunya harus dituntut pertanggungjawaban hukumnya secara individu atas pelanggaran hak asasi manusia internasional dan hukum nasional.

Menurut Theresa, Tuhan tidak hanya akan melenyapkan komunis Tiongkok. Tetapi juga semua pejabat komunis Tiongkok yang secara brutal menindas dan membunuh rakyat Tiongkok, dari atas ke bawah. 

Dia menambahkan, tidak ada yang akan luput dari tanggung jawab hukum, baik itu pelakunya, kaki tangannya, atau pemimpin yang melanggengkan kebijakan penindasan tersebut, pasti akan diadili. Jika tidak bertobat, dan terus melakukan penindasan, pada akhirnya akan diadili dan dihukum.”

Legislator Taiwan: Komunis Tiongkok menganiaya Falun Gong, melakukan kejahatan universal

Wang Dingyu, anggota majelis Komite Hubungan Luar Negeri dan Pertahanan Nasional Republik of China atau Taiwan, mengatakan bahwa penindasan terhadap manusia adalah kejahatan universal. 

Wang Dingyu mengatakan, itulah sebabnya Falun Gong meluncurkan gerakan tangkap Jiang Zemin dan penjahat utama lainnya di banyak negara. Di masa lalu, ia telah melihat pengadilan Spanyol juga membuat beberapa putusan terkait. Karena itulah ada lebih dari 30 negara berpartisipasi dalam tandatangan bersama.  

Semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam gerakan ini. Karena ada beberapa hal yang melampaui batas-batas negara, bahasa, dan kelompok etnis, yaitu menghormati setiap insan dan kehidupan. 

Wang Dingyu mengatakan, “Kita melihat di internal Tiongkok yang dipimpin oleh Jiang Zemin di masa lalu, dimana baik itu pengambilan organ atau ikut serta dalam penindasan terhadap Falun Gong, mereka telah melakukan kejahatan universal.” 

Sejauh yang dia ketahui, Wang Dingyu mengatakan telah melihat beberapa anggota Senat di Amerika Serikat yang berpartisipasi dalam gerakan pengumpulan tandatangan semacam itu. Jadi hal demikian adalah satu hal yang berharga dan sulit. Dikarenakan, akan menghadapi banyak tantangan saat diluncurkan, sebab kekuatan jahat kadang-kadang relatif besar. 

“Tetapi kejahatan tidak akan menang melawan kebaikan. Ini adalah prinsip dasar kebenaran,” katanya

Wang Dingyu berharap orang yang tandatangan semakin banyak, di Taiwan, termasuk dirinya secara pribadi. Sejak awal  telah berpartisipasi dalam pengumpulan tandatangan tersebut. Tindakan tersebut adalah satu hal yang benar dan harus tetap bertahan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Progresif Demokratik Taiwan Lee Chun-yi, mengatakan bahwa Falun Gong dianiaya oleh otoritas Tiongkok di Tiongkok. Bahkan pengambilan organ. Praktisi Falun Gong sekarang menuntut Jiang Zemin melalui jalur hukum resmi.

 “Kami semua mendukung dan berharap semakin banyak orang di dunia mengetahui hal-hal seperti itu. Komunis Tiongkok menindas HAM dan praktisi Falun Gong,” katanya. 

Li Cunyi  berharap masalah tersebut bisa dipahami masyarakat internasional dan peduli, terutama negara-negara demokrasi yang sekarang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang telah berulang kali mengangkat isu tersebut. 

Kegiatan Falun Gong itu dapat menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia dan berpartisipasi mengumpulkan tandatangan bersama. Dia mengatakan, hal  yang terpenting adalah semua orang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar hak asasi manusia. 

“Keberhasilan mengumpulkan tandatangan bersama menuntut Jiang Zemin menunjukkan orang-orang yang di dunia yang mendukung hak asasi manusia itu sangat banyak,” katanya. 

Dia menyerukan kepada otoritas komunis Tiongkok untuk menghentikan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong.

Bernie Finn, anggota Partai Liberal yang juga merupakan bagian dari Dewan Legislatif Victoria Australia, mengatakan: “Tandatangan masyarakat untuk melaporkan tindakan hukum atas penganiayaan yang dilakukan tersangka itu sangatlah penting.”

Dengan demikian, otoritas Tiongkok menjadi mengetahui bahwa setiap orang yang membubuhkan tandatangan dalam gerakan itu, sedang memantau penindasan yang terjadi di Tiongkok. Karena sangat mudah untuk mengatakan, ‘Penganiayaan itu mengerikan,’ tetapi jika Anda tidak mengambil tindakan, maka Anda tidak bisa membantu sama sekali secara nyata.”

Anna Kamykowska yang tinggal di Krakow, Polandia, langsung membubuhkan tandatangannya ketika dia melihat meja pengumpulan tandatangan untuk praktisi Falun Gong. 

“Saya mengetahui tentang Falun Gong di alun-alun ini beberapa tahun yang lalu, pada saat itu, saya juga membubuhkan tanda tangan menentang pengambilan organ praktisi Falun Gong,” kata Anna sambil membubuhkan tandatangan.

Ia mengatakan, masalah tersebut sangat penting dan tidak boleh menutup mata ketika melihatnya. 

“Saya mendukung kalian memerangi penganiayaan dan memberkati kalian. Jagalah diri kalian!” kata Anna. 

Melansir dari id.falundafa.org, Falun Dafa juga disebut Falun Gong adalah sebuah latihan kultivasi peringkat atas di mana “berasimilasi dengan karakter tertinggi alam semesta – Sejati, Baik, Sabar.  Fokus dari latihan Falun Dafa adalah pada hati, mengultivasikan hati dan pikiran seseorang, atau “Xinxing.” 

Disebutkan, dikarenakan populernya latihan  Falun Gong di Tiongkok, memicu kecemburuan dari Jiang Zemin. Hingga ia meluncurkan  penganiayaan terhadap Falun Gong dimulai pada Juli 1999. 

Jiang Zemin mengeluarkan tiga perintah terkait Falun Gong yakni Cemarkan Reputasinya, Bangkrutkan Secara Finansial dan Hancurkan Secara Fisik. 

Bahkan Jiang Zemin dengan kroninya memanfaatkan Kedubes Tiongkok di seluruh dunia untuk melakukan intervensi kepada pemerintah setempat turut mengekang aktivitas Falun Dafa dengan berbagai hoax, fitnah dan propoganda hitam. Hingga kejahatan paling mengerikan yakni pengambilan organ tubuh secara paksa.  (jon/asr)

FOTO : Praktisi Falun Gong memegang spanduk referensi Jiang Ziemin, pemimpin Tiongkok sebelumnya yang bertanggung jawab untuk melakukan penganiayaan terhadap Falun Gong, selama pawai Falun Gong di Manhattan pada 15 Mei 2015. (Edward Dye / Epoch Times)

Video Rekomendasi :