Reuters/The Epochtimes

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat memastikan bahwa Tiongkok melakukan manipulasi terhadap mata uangnya renminbi, Senin (5/8/2019). Oleh karena itu Amerika  menetapkan Tiongkok sebagai negara manipulator mata uang.

Kementerian Keuangan mengatakan bahwa atas persetujuan Presiden Trump, Menteri Keuangan Steven Mnuchin telah menetapkan bahwa Tiongkok adalah negara yang manipulasi mata uang. Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional untuk menyingkirkan persaingan tidak adil dari inisiatif terbaru Beijing itu.

Nilai renminbi Senin 5 Agustus lalu jatuh menembus angka 7. Harga saham global juga melemah. Bank Sentral Tiongkok mengklaim bahwa nilai mata uangnya berfluktuasi normal seperti ketinggian air dalam reservoir. Namun kalangan keuangan dunia berpendapat bahwa tindakan Tiongkok itu adalah untuk mengimbangi adanya tekanan tarif.

Amerika Serikat telah 5 kali menuduh Tiongkok melakukan manipulasi mata uang antara tahun 1992 – 1994.

Tetapi sejak tahun 1994, Amerika Serikat belum mendaftarkan negara manapun sebagai negara manipulasi mata uang.

Bank Sentral Tiongkok secara terbuka mengakui manipulasi mata uang

Pernyataan Kementerian Keuangan Amerika Serikat sebagaimana disampaikan kepada Kongres Amerika tentang kebijakan makro ekonomi dan valuta asing mitra dagang utama Amerika atau Laporan Valuta Asing, bahwa Tiongkok sejak lama bermain di pasar valuta asing melalui intervensi berskala besar dengan mendevaluasi mata uangnya. 

Dalam beberapa hari terakhir, Tiongkok telah mengambil langkah konkret untuk mendevaluasi renminbi sambil mempertahankan sejumlah besar cadangan devisa.

Latar belakang dari tindakan-tindakan itu dan tidak dapat diandalkannya teori stabilitas pasar, Tiongkok menegaskan bahwa tujuan dari depresiasi mata uang Tiongkok adalah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang tidak adil dalam perdagangan internasional.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa rezim komunis Tiongkok mengakui bahwa mereka memiliki kendali penuh atas nilai tukar renminbi. 

Dalam sebuah pernyataannya, Bank Sentral Tiongkok (PBOC) mengatakan bahwa sebagai tanggapan terhadap fluktuasi nilai tukar, Bank of China telah mengakumulasi pengalaman yang kaya dengan alat kebijakan, dan akan terus berinovasi, memperkaya kotak alat kontrol.

Menanggapi perilaku umpan balik positif yang mungkin terjadi di pasar valuta asing, mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan ditargetkan untuk secara tegas menindak para spekulator dan mempertahankan operasi pasar valuta asing yang stabil, demi menstabilkan ekspektasi pasar.

Kementerian Keuangan Amerika Serikat dalam pernyataannya menegaskan bahwa hal tersebut diakui secara terbuka oleh Bank of China atau Bank Sentral Tiongkok bahwa bank itu memiliki pengalaman luas dalam memanipulasi mata uang dan masih bersiap untuk memanipulasi mata uang.

Pernyataan itu mengatakan bahwa model perilaku itu juga melanggar komitmen Tiongkok kepada negara-negara G20 untuk tidak bersaing dalam devaluasi mata uang. 

Sebagaimana ditekankan dalam laporan valuta asing, Kementerian Keuangan menaruh perhatian tinggi terhadap komitmen Tiongkok kepada negara G20, yaitu, tidak terlibat dalam devaluasi kompetitif dan tidak menggunakan nilai tukar Tiongkok untuk tujuan kompetitif. 

Kementerian Keuangan Amerika Serikat terus mendesak Tiongkok untuk meningkatkan transparansi dalam nilai tukar, operasi dan target manajemen cadangan.

Pemimpin Senat dari Partai Demokrat Amerika Serikat mendukung Trump

Pada hari Senin 5 Agustus lalu, pemimpin Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer mendukung keputusan yang menetapkan Tiongkok sebagai negara manipulasi mata uang. 

Schumer mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa komunis Tiongkok telah memanipulasi mata uang untuk waktu yang lama sebelum Presiden Trump berkuasa. 

Trump  akhirnya harus memberitahu menteri keuangannya untuk mencantumkan Tiongkok sebagai manipulator mata uang. Itulah yang perlu Trump lakukan untuk mencapai tujuan ini.

Setelah renminbi menembus angka 7, Presiden Trump mengeluarkan beberapa pesan di tweet yang menuduh Tiongkok memanipulasi mata uang. Pesan Trump berbunyi”

“Tiongkok telah mendevaluasi mata uang mereka sampai ke level terendah dalam sejarah. Ini adalah tindakan memanipulasi nilai tukar, The Fed, apakah Anda mendengarkan? Ini adalah pelanggaran besar, seiring berjalannya waktu, hal ini akan sangat melemahkan Tiongkok !”

“Tiongkok telah … menggunakan manipulasi mata uang untuk mencuri bisnis dan pabrik kekayaan kita, melukai lapangan kerja kita, menurunkan upah pekerja dan merugikan  petani kita. Hal itu tidak akan diizinkan lagi.”

Bunyi pesan Trump lainnya: “Tiongkok bermaksud untuk terus memperoleh ratusan miliar dolar dari Amerika Serikat melalui praktik perdagangan yang tidak adil dan manipulasi mata uang. Itu perilaku tidak adil, seharusnya sudah dihentikan beberapa tahun yang lalu!”

Lalu apa yang akan dihadapi negara yang memanipulasi mata uang?

Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan dan Daya Saing Omnibus 1988 atau The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, memungkinkan menteri keuangan Amerika Serikat bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional untuk menyingkirkan keuntungan dari ketidakadilan terkait dengan manipulasi nilai tukar.

Jika dimasukkan sebagai negara manipulasi mata uang oleh Amerika Serikat, menurut ketentuan Kementerian Keuangan Amerika, jika sebuah lembaga ekonomi gagal untuk mengadopsi kebijakan yang sesuai dalam satu tahun untuk mengoreksi nilai tukar dan surplus perdagangan internasional, maka Presiden Amerika Serikat akan mengambil langkah lebih lanjut. Langkah itu, termasuk penolakan negara bersangkutan mendapatkan pembiayaan dari US Overseas Private Investment Corporation (OPIC). 

AS juga melarang negara terkait untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah Amerika Serikat. Meminta Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperkuat pengawasan. Menginstruksikan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk mempertimbangkan faktor manipulasi nilai tukar ketika mengevaluasi perjanjian perdagangan atau negosiasi. (Sin)

FOTO : Uang kertas 100 yuan Tiongkok di Beijing, pada tanggal 9 Februari 2017. (FRED DUFOUR / AFP / Getty Images)

Zhang Ting

Seiring dengan meningkatnya unjuk rasa warga Hong Kong, komunis Tiongkok terus meningkatkan cara-cara intimidasi. Baru-baru ini, komunis Tiongkok menciptakan insiden kekerasan dengan melibatkan triad. 

Bahkan, menakuti demonstran dengan merilis video propaganda militer. Aksi ini mengancam 7,3 juta penduduk Hong Kong. Komunis Tiongkok mungkin akan menerjunkan militer.

Menurut laporan “Business Insider,” orang-orang Hong Kong berjuang demi hidup mereka. Sementara itu, komunis Tiongkok yang terjebak dalam dilema hanya bisa mengancam dengan kekerasan.

Video propaganda Militer komunis Tiongok yang ditempatkan di Hong Kong,  merilis video itu yang berdurasi 3 menit pada Rabu, 31 Juli lalu. 

Dalam tayangan video itu, menunjukkan kemampuan militer dalam menekan para pengunjuk rasa. Selain itu, menunjukkan pemandangan kendaraan lapis baja, helikopter, roket dan latihan peralatan militer lainnya.

Dalam video tersebut, tampak tentara komunis Tiongkok memukul mundur massa demonstran dengan kendaraan lapis baja dan berteriak “mundur, atau tanggung sendiri akibatnya.” Video ini memberi pesan kuat terhadap demonstran.

Tetapi, video propaganda yang penuh ancaman kekerasan itu, tak menciutkan nyali para pengunjuk rasa Hong Kong. Mereka terus berunjuk rasa. Mereka bahkan berkonfrontasi dengan polisi keesokan harinya.

Menurut “Business Insider”, jika penekanan dan penahanan gagal di Tiongkok, maka kekerasan akan digunakan. Tindakan ini sudah ditunjukkan dalam pembantaian Tiananmen 1989 silam. Ketika itu, Komunis Tiongkok mengerahkan tank untuk menekan pengunjuk rasa.

Evan Fowler, seorang peneliti di Henry Jackson Society, sebuah lembaga think tank kebijakan luar negeri Inggris, kepada “Business Insider,” mengatakan, orang-orang Hong Kong sebenarnya telah merasakan kekerasan komunis Tiongkok. 

Pada 21 Juli lalu, di sebuah distrik di Yuen Long, sekelompok pria berkaos putih mulai memukul warga secara brutal dengan tongkat logam di stasiun MTR Yuen Long. Akibatnya, 45 orang dirawat inap.  

Fowler menuding komunis Tiongkok adalah pendukung di balik kekerasan tersebut. Ia mengatakan, hal demikian bukan lagi sebuah rahasia umum.

Ia menegaskan, serangan kekerasan di Yuen Long adalah upaya komunis Tiongkok untuk mengintimidasi para demonstran. “Ini adalah semacam taktik yang akan Anda lihat di daratan Tiongkok, bukan sesuatu yang aneh lagi,” ungkap Fowler.

Fowler menilai, hasil dari serangan kekerasan di Yuen Long itu justru “menghasilkan efek sebaliknya”. Bahkan, memicu lebih banyak kemarahan. Kekecewaan kepada polisi pun menjadi-jadi.  

Ketika komunis Tiongkok menggunakan cara konvensional yang biasa, ternyata gagal menghadapi perlawanan warga Hong Kong, telah membuat Komunis Tiongkok “bukan main malunya.”

Seperti kebanyakan pakar tentang topik di Hong Kong, Fowler tidak percaya bahwa komunis Tiongkok akan mengerahkan pasukan untuk menekan demonstran. Akan tetapi, mungkin akan menggunakan siasat lain.

Intimidasi komunis Tiongkok Gagal, Justru Terjebak Dilema

Laporan itu mengatakan, ancaman kekerasan komunis Tiongkok menuju kegagalan. Orang-orang Hong Kong tetap berunjuk rasa di jalanan. Mereka terus menuntut pembebasan semua demonstran yang ditahan.

Fowler mengatakan, aksi protes di Hong Kong menunjukkan rasa malu komunis Tiongkok. Dikarenakan, alat yang biasa digunakan untuk menekan pembangkangan di Hong Kong, tidak cukup untuk menyelesaikan masalah.

Beberapa netizen daratan Tiongkok mengatakan, “Melihat rekan senegaranya di Hong Kong, Yan Wuzhou mengatakan, bahwa masa depannya sendiri boleh hilang, tetapi hal ini tidak boleh terjadi dengan masa depan rakyat Hong Kong.”

Menurut laporan itu, di daratan Tiongkok, Komunis dapat dengan mudah menyensor berita apa pun yang tidak disukainya, untuk menghindari akses publik. 

Jika sesuatu yang diungkapkan oleh publik dan membuat Komunis Tiongkok tampak buruk, maka bisa disensor. Gara-gara itu, komunis Tiongkok telah menangkap banyak aktivis HAM dan mempidanakan mereka.

Kekerasan dan pemenjaraan adalah bentuk intimidasi. Kedua praktik ini merupakan alat yang ampuh yang digunakan oleh Komunis Tiongkok. Tujuannya untuk membuat orang-orang daratan Tiongkok takluk. 

Di Hong Kong, pengunjuk rasa mengusulkan solusi berteknologi rendah untuk menggagalkan perangkat lunak pengenal wajah komunis Tiongkok. Teknologi ini yang mana, dapat digunakan untuk memilih dan menghukum individu dalam kerumunan massa.

Orang-orang Hong Kong berjuang Demi kebebasan

Semua orang Hong Kong yang menolak RUU ekstradisi. Mereka kini menghadapi tekanan dan intimidasi. Seperti yang bersumber dari Sikap keras Pemerintah Hong Kong, Kantor Urusan Hong Kong dan Makau dan Garnisun Hong Kong, triad yang melakukan kekerasan, dan tuduhan yang tidak masuk akal.

Bagi, fowler aksi protes terbaru itu sebagai “protes dalam keputus-asaan.” Para pengunjuk rasa turun ke jalan dan terus meminta pemerintah meminta pertanggungjawaban aparat negara. 

Namun demikian, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Komunis Tiongkok justru menghadapi massa dengan cara militer. Insiden ini, mengingatkan tentang Tiongkok dan seluruh dunia, bahwa militer hanya loyal kepada komunis Tiongkok, bukan rakyat Tiongkok.

Pada Jumat 2 Agustus lalu, puluhan ribu pegawai negeri sipil pemerintah Hong Kong berpartisipasi dalam rapat umum.  

Mereka mengusulkan dukungan untuk pembentukan komisi investigasi independen, mencabut semua tuduhan terhadap para pengunjuk rasa, dan mencabut amandemen Ordonansi Pelanggar Hukum. 

“Business Insider” mengatakan, para pemrotes telah mengumumkan rencana baru untuk protes lebih lanjut. 

Kini, tidak ada yang tahu pihak mana yang akan mundur dan bagaimana krisis itu dapat menemukan solusinya. Namun sejauh ini, orang-orang Hong Kong tetap berupaya untuk perjuangan ini. Sementara komunis Tiongkok hanya memberikan tanggapan kekerasan. (jon/asr)

Li Muyang

Sejak akhir bulan April tahun ini, gelombang demi gelombang unjuk rasa rakyat Hongkong telah membuat pulau yang kedaulatannya sudah diserahkan kepada komunis Tiongkok pada  22 tahun yang lalu itu, jatuh ke dalam krisis politik terbesar.

Meskipun pihak berwenang Hongkong untuk pertama kalinya menggunakan tuduhan membuat kerusuhan untuk menuntut para pengunjuk rasa, namun gertakan itu tidak menyurutkan perjuangan rakyat Hongkong untuk mempertahankan kebebasan. 

Sebaliknya, hal itu justru menggerakkan semakin banyak warga Hongkong untuk bergabung dalam barisan menentang komunis Tiongkok. Bahkan departemen di pemerintah Hongkong yang dikenal karena efisiensi, netralitas, loyalitas, dan konservatif juga ikut bergabung dalam perjuangan itu.

Pada Jumat 2 Agustus, para pegawai negeri Hongkong turun ke jalan untuk berpawai. Jam 7 – 9 malamnya mereka berkumpul di Chater Garden untuk mengikuti rapat umum. Pegawai negeri menentang pemerintahan Hongkong. Peristiwa seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya.

Dari pawai yang diikuti oleh 1,03 juta warga Hongkong pada 9 Juni dan pawai akbar pada 16 Juni yang diikuti oleh 2 juta warga sampai saat ini, semua sektor di Hongkong turut  berpartisipasi dalam unjuk rasa. Unjuk rasa menyampaikan aspirasi menuntut Rancangan Undang Undang – RUU Ekstradisi dicabut, mempertahankan kebebasan dan demokrasi. 

Mereka bahkan berani menghadapi risiko persekongkolan polisi dengan preman, penindasan dengan kekerasan, dan tidak mengurangi laju perjuangan.

Komunitas internasional dapat memahami dan mendukung perjuangan rakyat Hongkong yang sangat gigih. Namun, banyak warga daratan Tiongkok justru tidak mengerti dan bertanya : Apa yang diperjuangkan oleh rakyat Hongkong ?

Blokade informasi dan mendistorsikan kebenaran oleh komunis Tiongkok membuat warga  tidak memahami

Alasan timbulnya kesalahpahaman berkaitan langsung dengan blokade informasi yang dilakukan komunis Tiongkok. 

Menurut media, sejak bulan Juni, berbagai platform media di daratan Tiongkok dijaga ketat terhadap penyebaran informasi yang berkaitan dengan gerakan anti-RUU Ekstradisi. Kata kunci seperti ‘Xiang Gang Jia You’ (香港加油) telah diblokir sejak 9 Juni. Satu-satunya saluran bagi warga daratan untuk mendapatkan informasi adalah melalui media resmi.

Namun, ketika dilaporkan, penyebab gerakan sengaja dikaburkan, dan terhadap polisi yang melakukan penegakan hukum dengan cara kekerasan tidak disebutkan.

Pada saat yang sama, pihak berwenang sengaja meloloskan komentar yang beredar di platform media swasta yang menguntungkan pihak berwenang atau mengutuk tindakan “rusuh” yang dilakukan warga Hongkong untuk membangkitkan emosi. 

Terhadap peristiwa polisi bersekongkol dengan preman untuk melakukan kekerasan di stasiun Kereta Api Yuen Long pada malam hari, sama sekali tidak dilaporkan.

Terpengaruh oleh propaganda komunis Tiongkok yang sengaja mendistorsikan kebenaran ditambah kena cuci otak, menyebabkan sejumlah netizen berpendirian, “Kebebasan tidak membuat perut kenyang !”

Mengapa rakyat Hongkong sekarang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri ?

‘8 pertanyaan mengenai Hongkong’ kini sedang beredar luas di internet. Itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. 

Pertama, adalah pada era Hongkong dikuasai Inggris. Meskipun Hongkong memiliki undang-undang, rakyat juga tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Mengapa mereka sekarang justru berjuang untuk itu ?

Sehubungan dengan hal itu, jurnalis senior ‘Deutsche Welle’ Frank Sieren mengatakan bahwa meskipun pejabat Inggris di Hongkong tidak memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Hongkong selama pemerintahan Inggris, tetapi mereka memperoleh kehidupan yang sangat positif. 

Jika pemerintah Inggris dan Hongkong tidak memberikan kebebasan kepada warga selama pemerintahannya, mengapa berbondong-bondong penduduk daratan sampai rela berenang menuju Hongkong dan menyelundup demi bisa hidup di Hongkong?

Namun, setelah pengalihan kedaulatan, kemakmuran Hongkong secara berangsur-angsur lenyap. Dan pengaruh Beijing semakin hari semakin besar. Hak pilih universal yang dijamin oleh ‘Hukum Dasar’ yang didambakan oleh rakyat Hongkong kian hari kian jauh dari jangkauan.

Berbicara soal kebebasan, pada kenyataannya, banyak penduduk daratan mungkin sudah tidak tahu lagi apa itu kebebasan. Di “negara polisi” yang dibangun oleh komunis Tiongkok, rakyat terus menerus dipantau oleh polisi, baik dari kehidupan nyata sampai ke dunia virtual. Pihak berwenang Tiongkok mengendalikan ucapan dan perbuatan warganya, mengendalikan cara berpikir rakyat dan mendorong rakyat untuk melihat dunia dari perspektif kepentingan ekonomi atau uang.

Namun, ada juga banyak warga daratan Tiongkok yang memiliki akses untuk memperoleh informasi nyata. Mereka umumnya menyatakan pro, salut, mengagumkan, ingin meniru gerakan protes terhadap pemerintah seperti yang dilakukan rakyat Hongkong. 

Sebagaimana yang dituturkan oleh Su Qi, seorang tokoh budaya Shanghai kepada BBC : “Banyak hal yang terjadi di daratan sekarang, jika salah satunya saja dikeluarkan untuk disampaikan kepada mereka yang hidup di negeri normal, saya yakin, banyak orang akan turun ke jalan-jalan untuk mengekspresikan keberatan mereka, tetapi bagi  warga daratan hal itu tidak dapat dilakukan”.

Oleh karena itu, warga daratan ingin memiliki kesempatan seperti warga Hongkong yang bisa turun ke jalan-jalan untuk mengekspresikan pendapat mereka. 

Seperti yang dikatakan oleh seorang pegawai pemasaran di Beijing : “Hongkong benar-benar lebih beruntung, kami di daratan tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul seperti mereka. Dapat mengekspresikan pendapat, menuntut hak dengan cara yang rasional, sungguh luar biasa !”

Dalam artikel yang ditulis Liu Siyuan, mahasiswa yang pernah studi di Chinese University of Hong Kong menyebutkan, warga Hongkong sangat marah ketika terjadi pembunuhan terhadap seorang editor Ming Pao bernama Liu Jintu, dan penculikan staf lintas batas terhadap karyawan  toko buku Causeway Bay. 

Sekarang, otoritas Carrie Lam memperkenalkan hukum jahat yang merugikan rakyat yang semakin memperparah kepanikan rakyat Hongkong. Menurut hukum komunis Tiongkok, banyak warga Hongkong akan menjadi “penjahat”.

Liu Siyuan percaya bahwa perjuangan rakyat Hongkong saat ini akan berdampak besar terhadap nasib mereka di kemudian hari. Mereka sedang memperjuangkan tingkat kebebasan dan hak suara setelah 50 tahun peralihan kedaulatan Hongkong, yaitu setelah tahun 2047.

Apakah daratan Tiongkok yang menunjang pertumbuhan ekonomi Hongkong ?

Pandangan kedua adalah bahwa mengapa orang Hongkong masih saja tidak puas meskipun  menerima banyak dukungan keuangan dari daratan? 

Apakah Hongkong secara ekonomi dapat bertahan jika tidak memperoleh dukungan dari daratan? 

The New York Times berpendapat bahwa itu adalah akibat dari komunis Tiongkok terus menerus mendorong warga untuk melihat dunia dari perspektif kepentingan ekonomi atau uang semata. Seperti halnya orang kecewa melihat sistem kereta api bawah tanah di New York yang lusuh dan jalan raya yang banyak berlubang di Silicon Valley.

Markus Taube, seorang profesor ilmu ekonomi di Duisburg Essen University mengatakan kepada Suara Jerman bahwa hal itu adalah pemahaman yang menyimpang yang sepenuhnya menghapuskan signifikansi Hongkong terhadap daratan Tiongkok. 

“Coba Anda renungkan kembali sejarah 40 tahun terakhir, tidak perlu diragukan lagi bahwa daratan Tiongkok lebih diuntungkan oleh peranan Hongkong,” kata Markus Taube.

Menurut Markus Taube, ketika penyerahan kedaulatan, Hongkong memainkan peran sentral dalam ekspor produk industri Tiongkok. Hampir setengah dari perdagangan luar negeri Tiongkok dicapai melalui Hongkong. 

Meskipun Tiongkok telah mengalokasikan dana untuk mendukung Hongkong selama krisis ekonomi pada tahun 2007, tetapi itu bukan tindakan amal. Itu lebih pada komunis Tiongkok menghendaki Hongkong terus memainkan peran sebagai pusat layanan ekonomi dan keuangan demi kepentingan daratan Tiongkok.

Apakah “superioritas warga Hongkong” tidak ada lagi ?

Pandangan ketiga adalah bahwa perasaan “superioritas warga Hongkong” telah lenyap karena warga daratan Tiongkok memiliki daya beli yang lebih kuat dan seterusnya. 

Setelah pengalihan kedaulatan, pertumbuhan ekonomi Hongkong menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 1997, kekuatan ekonomi per kapita warga Hongkong adalah sekitar 11 kali lebih besar dari daratan Tiongkok, dan sekarang selisihnya kian mengecil. Tetapi meskipun demikian  masih 4 kali lipat daratan Tiongkok.

Selain itu, timbulnya masalah ekonomi Hongkong lebih banyak diakibatkan oleh invasi modal merah komunis Tiongkok.

Zheng Yushuo, seorang profesor di Chinese University of Hong Kong kepada Suara Amerika mengatakan bahwa bisnis komunis Tiongkok tidak dipertimbangkan dari sudut pandang keuntungan operasional, tetapi pendekatannya adalah memindahkan uang dari daratan. Jadi Hongkong telah dijadikan pusat pencucian uang bagi para Pembesar Merah Tiongkok. 

Mereka gila-gilaan membeli real estat membuat harga perumahan semakin membumbung tinggi. Selain itu menyuntikkan budaya kolusi yang korup antara pejabat dengan pengusaha. Itulah yang mengakibatkan Hongkong yang dahulu pernah dijuluki sebagai Mutiara Timur kehilangan sinarnya.

Hongkong saat ini sedang mengalami krisis paling serius dalam beberapa dasawarsa terakhir. Karena itu, tidak mengesampingkan akan muncul lebih banyak perjuangan rakyat di masa mendatang. 

Meskipun komunis Tiongkok berusaha untuk menyaring, memblokir berita, tetapi cepat atau lambat masyarakat daratan Tiongkok akan mengetahui kebenarannya. (sin)

ETIndonesia – Dua puluh orang tewas dan lebih dari 26 terluka akibat penembakan massal. Insiden terjadi di sebuah area perbelanjaan yang sibuk di kota perbatasan El Paso, Texas, Amerika Serikat, Sabtu 3 Agustus. 

Kepala polisi setempat mengatakan di antara kemungkinan yang diselidiki adalah apakah kejadian itu adalah kejahatan rasial. 

Dua pejabat penegak hukum yang berbicara kepada The Associated Press dengan syarat anonimitas, mengidentifikasi tersangka yang ditahan bernama Patrick Crusius yang berusia 21 tahun dari daerah Dallas.

Polisi mengatakan, 26 orang lainnya terluka, kebanyakan dari mereka dirawat di rumah sakit setempat. 

Sebagian besar korban diyakini telah tertembak di Walmart dekat Cielo Vista Mall. Polisi menambahkan, supermarket itu penuh dengan 3.000 orang selama musim belanja.

“Adegan itu mengerikan,” kata Kepala Polisi El Paso, Greg Allen. Ia  menambahkan bahwa banyak dari yang terluka yang mengancam jiwa. 

Dia mengatakan polisi juga telah menemukan sebuah manifesto yang mungkin ditulis oleh Crusius. Manifesto ini diposting secara online. Salah satu alasan sedang diselidiki sebagai kejahatan rasial.

Warga sukarela mendonorkan darah kepada korban yang terluka. Sementara anggota polisi dan militer, berusaha membantu orang-orang yang mencari orang-orang terkasih yang hilang.

“Ini kekacauan,” kata Austin Johnson, seorang petugas medis Angkatan Darat di Fort Bliss. Ia menawarkan diri untuk membantu di pusat perbelanjaan dan kemudian di sekolah yang berfungsi sebagai pusat penyatuan kembali.

Warga bernama Adriana Quezada yang berusia 39 tahun mengatakan, dirinya berada di bagian pakaian wanita di Walmart. Ketika itu,ia bersama dua anaknya. Ia menuturkan, sempat mendengar tembakan. Akan tetapi ia berpikir dikarenakan benturan seperti konstruksi atap.

Akhirnya, putrinya yang berusia 19 tahun dan putranya yang berusia 16 tahun, langsung tiarap. Kemudian mereka berlari keluar dari Walmart melalui pintu keluar darurat. Mereka tidak terluka.

Dia mengatakan, sempat melihat empat pria. Mereka berpakaian hitam, bergerak bersama-sama menembakkan senjata tanpa pandang bulu. Polisi kemudian mengatakan, hanya ada satu orang penembak.

Polisi mengatakan pada tengah hari, seorang tersangka berhasil ditahan. Kini masyarakat tidak lagi dalam bahaya. Tersangka, yang menggunakan senapan, ditangkap tanpa insiden. Polisi percaya, dia adalah “penembak tunggal.” Tetapi, polisi masih terus menyelidiki laporan adanya orang lain yang terlibat.

Sedangkan, Stasiun televisi lokal KTSM-TV, menayangkan dua foto yang dikutip dari sumber penegak hukum. Sumber itu mengatakan ada gambar kamera keamanan tentang tersangka. Ketika itu, tersangka memasuki Walmart. Ia mengenakan kacamata dan kaus gelap. Ia juga tampaknya mengenakan headphone atau pelindung telinga.

Melansir dari Times, Emmerson Buie, agen khusus yang bertanggung jawab di El Paso, mengatakan, bahwa FBI sudah menyelidiki kasus ini sebagai kemungkinan kejahatan rasial dan tindakan terorisme domestik. 

Ryan Mielke, juru bicara Pusat Medis Universitas El Paso, mengatakan 12 orang dibawa ke rumah sakit dengan terluka, termasuk seorang yang meninggal dunia. 

Dua korban dari yang terluka adalah anak-anak yang dipindahkan ke Rumah Sakit Anak El Paso. Dia menolak untuk memberikan rincian tambahan tentang para korban.

Menurut juru bicara rumah sakit Victor Guerrero, sebelas korban lainnya sedang dirawat di Pusat Medis Del Sol. Dia mengatakan usia para korban berkisar antara 35 hingga 82 tahun.

Presiden Donald Trump mengecam keras penembakan yang terjadi di Texas. 

“Penembakan hari ini di di El Paso, Texas. Tidak hanya tragis, tapi juga tindakan pengecut,” kata Trump di akun Twitter resminya. 

Trump melanjutkan : “Saya bersama semua orang di negara ini untuk mengutuk tindakan keji itu. Tidak ada alasan atau pembenaran dalam pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.”

Gubernur Texas Greg Abbott menyebut penembakan itu “tindakan kekerasan keji dan tidak masuk akal” dan mengatakan negara telah mengerahkan sejumlah petugas penegak hukum ke kota.

Kandidat presiden dan mantan anggota Kongres Texas, Beto O’Rourke tampak agak terguncang ketika dia muncul di forum kandidat pada hari Sabtu di Las Vegas. Tak lama setelah berita tentang penembakan di kota asalnya dilaporkan terjadi.

O’Rourke, mengatakan dia telah memanggil istrinya sebelum naik ke panggung. Ia mengatakan, penembakan itu menghancurkan “semua ilusi bahwa kita memiliki kemajuan yang tak terhindarkan” dalam menangani kekerasan senjata.

Politikus itu mendengar laporan awal bahwa penembak mungkin memiliki senjata gaya militer Ia mengatakan, perlu “menyimpan sumpah serapah)di medan perang dan tidak membawanya ke masyarakat. 

El Paso, yang memiliki sekitar 680.000 penduduk, berada di Texas Barat dan berbatasan dengan Juarez, Meksiko. (asr)

FOTO : Orang-orang tiba di MacArthur Elementary untuk mencari keluarga dan teman-teman mereka setelah penembakan di Walmart dekat Cielo Vista Mall, di El Paso, Texas pada 3 Agustus 2019. (Briana Sanchez / The El Paso Times via AP)

Xie Tian

Seratusan pejabat oposisi politik, ekonomi, militer, diplomatik, juga para akademisi dan pakar, melayangkan surat bersama yang dimuat di surat kabar “Washington Post”.  Surat itu dikirim tepat pada hari kemerdekaan Amerika Serikat tahun ini, 4 Juli 2019.

Judul surat itu adalah “China is not an enemy”. Para penulis itu berpendapat, kebijakan Trump terhadap Tiongkok sekarang ini sangat “tidak sesuai” dengan kepentingan  Amerika Serikat.

Surat itu ditujukan pada presiden dan kongres  Amerika Serikat. Beberapa penulis antara lain adalah dosen ilmu politik dari MIT yakni M. Taylor Fravel, mantan Dubes AS untuk Tiongkok, J. Stapleton Roy, peneliti dari Carnegie Foundation, Michael D. Swaine, dosen kehormatan Harvard University, Ezra Vogel, mantan asisten Menlu untuk Asia Pasifik, Susan A. Thornton dan lain-lain. 

Dalam surat itu disebutkan: “Kami sangat khawatir akan semakin memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Ini tidak sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat atau seluruh dunia. Walaupun perilaku Beijing belakangan ini membuat kami was-was, dan memang perlu ditanggapi secara tegas. Namun kami berpendapat, sejumlah tindakan Amerika sekarang ini, adalah penyebab langsung memburuknya hubungan kedua negara secara drastis.”

Penulis surat dan orang yang ikut menandatanganinya mayoritas pernah menjabat posisi tinggi, atau memiliki pengalaman sangat mapan. Mereka adalah sekelompok orang yang terhormat. 

Mereka mengaku tidak berniat memanfaatkan gelar dan status mereka sebelumnya sebagai alat untuk membujuk. Pencantuman instansi tempat mereka bekerja hanya untuk membuktikan status diri saja. Dengan demikian masyarakat tidak perlu mempedulikan latar belakang dan hanya fokus menilai opini mereka, apakah sesuai dengan logika dan pengetahuan atau tidak. 

Setelah membaca surat ini, tanpa mengurangi rasa hormat, dan berbicara secara bergurau, seperti kata pepatah, sang kaisar saja tidak cemas tapi kasimnya lebih cemas! 

Pemerintahan Trump juga tidak mengatakan bahwa Tiongkok adalah musuh bagi  Amerika Serikat, tapi mengapa mereka berkata demikian? 

Di saat seluruh dunia telah membedakan antara negeri Tiongkok dengan Komunis TIongkok dan pemerintahannya secara jelas, mengapa para pakar itu justru masih dengan sengaja mencampur-adukkan keduanya?

Pemerintah Trump tidak hanya tidak pernah mengatakan bahwa Tiongkok adalah musuh Amerika Serikat. Sebaliknya justru secara terbuka telah berkali-kali mengatakan: Perang dagang tidak ditujukan terhadap rakyat Tiongkok, melainkan ditujukan pada “rezim” di Tiongkok saat ini.

Dengan kata lain sasarannya adalah: Komunis TIongkok. Para penulis surat itu tidak sedikit yang merupakan tokoh kalangan akademisi. Hal yang pertama dipertimbangkan adalah definisi yang jelas terhadap suatu konsep, yakni dapat membedakan antara Tiongkok, rakyat Tiongkok, dan rezim di Tiongkok sekarang. Jika tidak mampu membedakan hal ini, berarti tidak teliti dalam hal akademis. Namun mencampur-adukkan konsep antara “Tiongkok” dengan “Komunis TIongkok”. Hal itu menyebabkan masyarakat luas salah memahaminya.

Di masa Perang Dunia kedua, Amerika hanya menganggap pasukan SS Hitler dan militerisme Jepang sebagai musuhnya. Tidak menjadikan keluarga kerajaan Jepang yang merupakan simbol negara Jepang, sebagai musuhnya. Tidak pernah menganggap rakyat Jerman dan rakyat Jepang sebagai musuh. Musuh di masa Perang Dingin adalah rezim Uni Soviet, dan bukan rakyat Uni Soviet.

Yang harus digarisbawahi adalah, pandangan pada surat itu mewakili pandangan kalangan politik dan akademisi Amerika Serikat juga sebagian kalangan opini publik. Tapi bukan pandangan arus utama pemerintah, rakyat dan kongres Amerika. 

Jelas pandangan itu juga sangat tidak sejalan dengan arus utama politik Amerika saat ini. Karena kebijakan Trump terhadap  Tiongkok mendapat dukungan luas dari masyarakat Amerika. Di kalangan massa Partai Republik mendapat dukungan lebih tinggi lagi. 

Demikian juga pemimpin Partai Demokrat, termasuk 25 capres dari Partai Demokrat yang akan bersaing di pilpres 2020 mendatang juga tidak ada yang menentangnya. Bahkan secara nyata ikut mendukung kebijakan Trump. Banyak anggota Partai Demokrat yang berpendapat itu masih belum cukup, masih harus diperkuat lagi.

Surat terbuka memaparkan 7 teori, juga mengakui banyak cara-cara tidak terpuji Komunis TIongkok. 

Tapi para penulis tidak merasa bahwa rezim Beijing adalah musuh ekonomi Amerika, atau membahayakan keamanan Amerika. 

Rezim Beijing lewat cara perdagangan dan mencuri telah mendapatkan teknologi tinggi Amerika Serikat. Sebaliknya uang yang didapat dan tindakan militer mereka yang digunakan lewat perwakilan internasional, justru telah menciptakan ancaman besar terhadap lapangan kerja, struktur industri, dan keamanan negara Amerika.

Surat terbuka itu membuat prediksi pada kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan pengaruhnya bagi Amerika, yang isinya sangat tidak tepat. 

Perang dagang sampai hari ini, telah menohok perekonomian Tiongkok dan rezim Komunis Tiongkok, telah memaksa pihak Beijing tunduk, dan kembali ke meja perundingan.

Sementara terhadap perekonomian Amerika Serikat, justru berkembang menjadi semakin kuat. Perang dagang telah membuat Amerika  semakin kuat. Ekspansi Komunis Tiongkok terhambat, program Made in China 2025 dan One Belt One Road hampir gugur sebelum sempat dilahirkan. 

Berbalikan dengan pandangan pada surat terbuka itu, Amerika Serikat tidak berniat menghalangi perkembangan Tiongkok. Pemerintah Amerika telah berkali-kali menyatakan, ingin melihat pertumbuhan normal perekonomian Tiongkok. Namun mudah terlihat, hal itu baru akan benar-benar terwujud pada Tiongkok pasca Amerika Serikat.

Surat terbuka menyebutkan bahwa Amerika takut Tiongkok akan menggantikan Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia.  Surat terbuka menganggap Trump melakukan satu kesalahan, yakni “menyerang negara sekutu di segala penjuru”. Itu juga salah. Beberapa presiden Amerika Serikat  sebelumnya membiarkannya merajalela, menyebabkan banyak negara memanfaatkan Amerika  dalam hal bea masuk dan perdagangan. 

Walaupun pemanfaatan negara lain terbilang sangat kecil jika dibandingkan pemanfaatan oleh Komunis Tiongkok, tapi jika Trump tidak “menyerang ke segala penjuru” maka tidak akan ada pijakan supremasi hukum internasional dan prinsip keadilan. 

Oleh karena Amerika Serikat tidak mungkin hanya memilih pelanggar tertentu, hal itu dapat membuat Komunis Tiongkok yang paling merugikan Amerika, memiliki dalih sehingga Amerika tidak akan bisa secara tegas menciduk dan menghancurkan pondasi ekonomi Komunis Tiongkok. 

Amerika Serikat “tidak pandang bulu” terhadap semua negara sekutu yang memanfaatkan kesempatan terhadap Amerika, Akibatnya semua negara itu dengan cepat segera mencapai kesepakatan baru dengan Amerika. Misalnya saja seperti Kesepakatan Amerika Serikat dengan Meksiko yang baru, memaksa Komunis TIongkok tidak mendapat dukungan internasional dari mana pun saat dipojokkan oleh Amerika. Meskipun pejabat diplomatik Tiongkok juga menggalang dukungan ke segala penjuru, seperti meminta dukungan Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa, tetap gagal. 

Surat terbuka menganggap kebijakan Trump tersebut telah “menjadikan Komunis Tiongkok sebagai musuh.” Itu juga suatu kesalahan besar. Justru itu merupakan sisi yang paling bijak dari kebijakan Trump terhadap Tiongkok. 

Lewat perang dagang yang mungkin akan diikuti dengan perang finansial, perang ekonomi, perang teknologi, perang HAM, Trump tidak “menjadikan Komunis Tiongkok  sebagai musuh”, melainkan memisahkan “Komunis Tiongkok ” dari negeri Tiongkok. Mengucilkan Komunis Tiongkok dari tengah rakyat Tiongkok. 

Saat ini pemisahan itu relatif berhasil, telah “menjadikan Komunis Tiongkok sebagai musuh”. Cara seperti itu, membuat Komunis Tiongkok tidak akan bisa menyeret rakyat Tiongkok untuk menjadi tamengnya dan tidak akan bisa menyeret rakyat Tiongkok masuk ke liang kubur bersama Komunis Tiongkok.

Itu  akan membuat Amerika Serikat dan masyarakat keadilan internasional dapat membidik Komunis Tiongkok secara lebih akurat. (SUD/whs/rp/asr) 

Frank Tian Xie, Ph.D Adalah profesor di John M. Olin Palmetto di University of South Carolina Aiken, di Aiken, South Carolina, Amerika Serikat.