Reuters

Sejumlah taipan Hong Kong telah mulai memindahkan kekayaan pribadi mereka ke luar negeri ketika kekhawatiran semakin mendalam atas rencana pemerintah setempat untuk memungkinkan ekstradisi tersangka diadili di Tiongkok. Laporan ini diungkap oleh Reuters, menurut penasihat keuangan, bankir dan pengacara yang akrab dengan transaksi semacam itu.

Seorang taipan, yang menganggap dirinya berpotensi terpapar secara politis, telah mulai memindahkan lebih dari 100 juta dolar AS dari rekening Citibank lokal ke rekening Citibank di Singapura, menurut penasihat yang terlibat dalam transaksi.

“Sudah dimulai. Kami mendengar orang lain juga melakukannya, tetapi tidak ada yang akan berparade bahwa mereka akan pergi, Yang dikhawatirkan adalah jaksa akan segera turun dengan kemampuan Beijing untuk mendapatkan aset Anda di Hong Kong. Singapura adalah tujuan yang disukai,” kata sumber itu kepada Reuters.

Hong Kong dan Singapura bersaing keras untuk dianggap sebagai pusat keuangan utama Asia.

Kekayaan yang dipegang oleh para taipan Hong Kong sampai sekarang menjadikan kota ini basis yang lebih besar untuk kekayaan pribadi, sebanyak 853 individu memiliki kekayaan bernilai lebih dari 100 juta dolar AS— lebih dari dua kali lipat jumlah di Singapura — sesuai dengan laporan 2018 dari Credit Suisse.

RUU ekstradisi, yang akan mencakup penduduk Hong Kong dan warga negara asing dan Tiongkok yang tinggal atau bepergian melalui kota, telah memicu kekhawatiran yang luar biasa luas akan mengancam supremasi hukum yang menopang status keuangan internasional Hong Kong.

Pemimpin Hong Kong yang didukung Komunis Tiongkok, Carrie Lam, telah mendukung undang-undang tersebut, mengatakan bahwa perlu untuk menyumbat celah yang memungkinkan para penjahat yang dicari di daratan menggunakan kota itu sebagai surga. Dia mengklaim pengadilan akan melindungi hak asasi manusia.

Protes dan kekerasan memaksa debat legislatif tahap pertama dibatalkan pada 13 Juni dan tidak jelas kapan mereka akan meneruskan RUU tersebut.

Profesor Simon Young, dari sekolah hukum Universitas Hong Kong, kepada Reuters mengatakan bahwa dapat dimengerti bahwa beberapa penduduk Hong Kong mungkin mempertimbangkan untuk memindahkan aset ke luar kota karena jangkauan finansial yang sedikit diketahui dari RUU tersebut.

Jika RUU tersebut menjadi undang-undang, pengadilan Tiongkok daratan mungkin akan meminta pengadilan Hong Kong untuk membekukan dan menyita aset yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan di daratan, di luar ketentuan yang ada yang mencakup hasil dari pelanggaran narkoba.

“Ini sebagian besar telah diabaikan dalam debat publik tetapi itu benar-benar merupakan bagian penting dari amandemen yang diusulkan,Itu mungkin tidak diabaikan bagi para taipan dan mereka yang memberikan nasihat hukum,” kata Young.

Kepala operasi perbankan swasta sebuah bank internasional di Hong Kong, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan kliennya telah memindahkan uang dari Hong Kong ke Singapura.

Menurut Bankir itu, mereke yang memindahkan aset pribadi bukan klien dari Tiongkok daratan yang mungkin terpapar secara politis, tetapi klien kaya raya Hong Kong. 

“Situasi di Hong Kong tidak terkendali. Mereka tidak dapat percaya bahwa Carrie Lam atau pemimpin Beijing begitu bodoh sehingga mereka tidak menyadari kerusakan ekonomi akibat hal ini,” demikian pernyataan bankir itu.

Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong tidak secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan Reuters mengenai pelarian modal, tetapi mengklaim “infrastruktur keuangan kelas dunia” Hong Kong dan terbuka, pasar internasional memiliki rezim regulasi “yang sepenuhnya kompatibel dengan pasar luar negeri.”

Amandemen berusaha menyederhanakan ekstradisi kasus per kasus ke yurisdiksi, termasuk Tiongkok daratan, di luar dari 20 perjanjian dengan Hong Kong yang sudah memiliki perjanjian ekstradisi.

Selain menghapus blok eksplisit tentang ekstradisi ke daratan tiongkok dalam  UU Fugitive Offenders Ordinance saat ini, amandemen juga menghapus pembatasan di daratan dari Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Ordinance, yang dikenal sebagai MLAO.

Menurut sebuah studi Asosiasi Advokat Hong Kong baru-baru ini, MLAO memungkinkan yurisdiksi asing  meminta otoritas Hong Kong untuk mengumpulkan bukti digunakan di luar kota “dan untuk memberikan bentuk bantuan lainnya, seperti membekukan dan menyita aset orang yang dicari untuk kejahatan di negara lain.

Pencarian, penyitaan dan pengambilalihan dapat melibatkan kasus-kasus dengan hukuman dua tahun penjara atau lebih, dibandingkan dengan ambang batas tujuh tahun untuk ekstradisi di bawah Undang-undang Fugitive Offenders Ordinance. Permintaan juga dapat diajukan pada tahap investigasi daripada penuntutan.

Asosiasi advokat mencatat bahwa amandemen bantuan hukum timbal balik akan “secara signifikan memperkuat dampak Ordonansi Pelanggar yang diubah sehubungan dengan penuntutan pidana di daratan.”

Juru bicara pemerintah Hong Kong mencatat bahwa perintah penyitaan eksternal harus didaftarkan di pengadilan Hong Kong dan dapat ditentang. Itu harus memenuhi standar “kriminalitas ganda”, dimana itu harus didasarkan pada perilaku yang juga merupakan kejahatan di Hong Kong.

“Hak dan kebebasan orang Hong Kong dan orang asing di Hong Kong, termasuk aset mereka, sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar,” tambah juru bicara itu, merujuk pada mini-konstitusi Hong Kong.

Pengacara komersial terkemuka Kevin Yam mengatakan dia mengetahui angka-angka Hong Kong yang bernilai tinggi mengambil langkah-langkah untuk memindahkan aset ke Singapura ketika aset tersebut jatuh tempo atau kondisi pasar terbukti menguntungkan.

“Pada titik ini saya akan mengatakan itu adalah tetesan yang mantap daripada menyerbu tetapi  paling pasti terjadi,” katanya.

Tiga bankir swasta lainnya mengatakan mereka telah menerima pertanyaan dari klien mereka tentang dampak dari RUU tersebut, tetapi belum melihat dana bergerak.

Yam mengatakan sedikit yang memperkirakan RUU itu akan dieksploitasi secara luas oleh Beijing dalam semalam jika disahkan, tetapi itu menciptakan iklim kegelisahan yang mendalam, dengan rasa takut RUU itu dapat digunakan secara lebih bebas di tahun-tahun mendatang. (asr)

Sebuah plakat ditampilkan selama protes setelah satu hari kekerasan atas usulan RUU ekstradisi, di dekat gedung Dewan Legislatif di Hong Kong, Cina pada 13 Juni 2019. (Jorge Silva / Reuters)

Olivia Li – The Epochtimes

Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam kini mencoba membela mati-matian pemerintahnya ketika menghadapi kecaman publik atas tindakan brutal terhadap demonstran damai yang menentang amandemen terhadap undang-undang ekstradisi.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, ia membandingkan dirinya dengan seorang ibu yang pengasih dan satu juta pengunjuk rasa dengan “anak-anak berandalan.”

Pernyataan ini mengingatkan pada sebuah tipe propaganda komunis untuk menggambarkan hubungan antara negara dan rakyatnya.

Dalam wawancara pagi pada 12 Juni dengan TVB, stasiun TV pro-Komunis Tiongkok yang berbasis di Hong Kong, Lam bersikeras bahwa pemerintah Hong Kong telah melakukan hal yang benar sejak awal.

Dia membandingkan dirinya dengan seorang ibu yang pengasih dan satu juta pengunjuk rasa dengan anak-anak nakal yang hanya menangis dan berteriak untuk menuntut apa yang mereka inginkan.

“Seorang ibu yang baik tidak akan memanjakan anak yang bandel. Demikian pula, pemerintah Hong Kong bersikeras untuk meloloskan RUU ekstradisi karena anak-anak yang bandel tidak boleh dimanjakan,” katanya sambil menangis. Entahlah apakah ini benar-benar sebagai tangisan atau sandiwara belaka.

Lam pada wawancara itu menuduh protes sebagai “kerusuhan” yang tidak akan ditolerir oleh masyarakat beradab mana pun. Namun, dia tidak menyebutkan polisi menyerang demonstran yang tidak bersenjata dengan gas air mata, peluru karet dan kantong kacang yakni kantong kain kecil yang berisi pellet serta peluru karet.

Pada hari yang sama, sebuah petisi online untuk menentang pernyataan “ibu” Lam diluncurkan oleh lebih dari sepuluh cendekiawan wanita, termasuk Susanne Choi, seorang profesor Sosiologi di  Chinese University of Hong Kong , pengacara Linda Wong dan Debora Poon, dan Eva Chan, dosen senior di Sekolah Jurnalisme dan Komunikasi  Chinese University of Hong Kong. 

Surat petisi itu berbunyi, “Kami adalah sekelompok ibu dari Hong Kong, tetapi kami sama sekali tidak akan menggunakan senjata mematikan seperti gas air mata, peluru karet, atau  kantong kacang untuk menyerang anak-anak kami. Kami juga merasa sulit untuk melihat bagaimana seseorang dapat acuh tak acuh dan apatis terhadap gambar-gambar orang muda yang dipukuli dengan tongkat, dan menderita luka serius dan berdarah.”

Petisi itu melanjutkan “Lagipula, warga Hong Kong bukan anak-anakmu — yang dibutuhkan orang bukanlah bantuanmu, tetapi, sebaliknya, yang mereka butuhkan adalah untukmu, kepala kota ini dan seorang pegawai negeri, untuk mendengarkan pandangan dari semua sisi masyarakat, dan untuk membuat tanggapan yang tepat dan tepat waktu.”

Kelompok itu menyatakan bahwa sebagai ibu, mereka berusaha membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka, masa depan di mana anak-anak mereka dapat tinggal di tanah air mereka “bebas dari rasa takut.”

Mereka menyerukan kepada Lam: “Berhentilah bersembunyi di balik kisah isak tangis politis palsu Anda untuk mendapatkan simpati kami — kami ingin Anda mengambil tindakan untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli dengan generasi muda kita.”

Para pembuat petisi juga menentang pernyataan Lam dengan bertanya padanya, “Bagaimana egoisnya seseorang, untuk mengatakan bahwa suara 1,03 juta orang adalah ‘berandalan’? Betapa egoisnya seseorang, untuk mengatakan bahwa dalam mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap RUU tersebut, bahwa 3.000 anggota sektor hukum ‘berandalan?’

Hampir 30.000 orang menandatangani petisi itu dalam rentang waktu 16 jam.

Propaganda Ciri Khas Komunis Tiongkok

Analogi yang membandingkan pemerintah atau politisi papan atas dengan orangtua dari rakyat adalah propaganda khas di negara-negara komunis.

Pada 1980-an, seorang intelektual paruh baya bernama Qu Xiao dengan cepat menjadi nama rumah tangga dan agitator lisan di Tiongkok.

Otoritas Komunis Tiongkok benar-benar senang dengan karisma dan bakat khususnya dalam membujuk pendengarnya untuk terus mencintai Partai Komunis Tiongkok, bahkan jika mereka adalah korban Revolusi Kebudayaan yang berlangsung pada 1966 – 1976.

Qu sendiri adalah korban Revolusi Kebudayaan — ia “dididik ulang” sebagai buruh tani selama masa mudanya dan secara keliru dicap sebagai kontra-revolusioner. Dalam pidatonya di depan umum, ia memberikan kisah emosional tentang pengalaman tragisnya, tetapi selalu membela Partai Komunis Tiongkok dengan mengatakan : “Tapi, Partai adalah ibu kami. Seorang anak tidak akan dan tidak seharusnya menaruh dendam terhadap ibunya, bahkan jika dia telah memukulnya dengan salah!”

Qu menemui ajalnya sendiri ketika otoritas Komunis Tiongkok mengirimnya ke Amerika Serikat pada tahun 1991 untuk melakukan khotbah politik yang sama kepada siswa-siswa Tiongkok yang belajar di sana.

Di antara hadirin dalam ceramah pertamanya, ada seorang profesor Taiwan pro-Komunis tiongkok, yang biasa membenci Kuomintang karena ia menganggap laporan media Kuomintang tentang kekejaman Partai Komunis Tiongkok adalah berita palsu karena mereka tampaknya terlalu sulit untuk dibenarkan.

Di akhir ceramah Qu, profesor Taiwan itu berdiri dan memberi tahu hadirin bahwa dia menyadari betapa salahnya dia di masa lalu.

“Pidato Profesor Qu seperti pengakuan yang memberatkan, dengan darah dan tragedi di setiap baris. Seorang sarjana muda dijebloskan ke penjara selama 22 tahun tanpa alasan sama sekali. Saya telah melihat laporan serupa ketika saya berada di Taiwan, tetapi tidak ada yang jahat dan keterlaluan seperti ini!” katanya emosional.

Dia kemudian mengkritik Qu: “Kamu bilang Partai itu ibumu. Tetapi bagaimana Anda masih bisa memanggilnya seorang ibu setelah ia melecehkan anak-anaknya seperti ini untuk waktu yang lama? Bahkan ibu tiri pun tidak akan begitu kejam. Apakah dia masih memiliki hak untuk menuntut kesetiaan dari seorang anak yang dianiaya olehnya? Di negara mana pun yang beradab, seorang ibu yang melecehkan anaknya seperti ini akan dihukum oleh hukum. ”

Pada kesempatan ini, Qu dan seorang pejabat Komunis tiongkok dari Kementerian Luar Negeri yang menemaninya dalam tur, memutuskan untuk membatalkan pembicaraan di luar negeri selanjutnya. Mereka segera kembali ke Tiongkok.

Setelah kembali, Qu jarang muncul di depan umum. Di tengah pidatonya di Kota Nantong pada tahun 1991, ia terserang stroke dan jatuh dari podium. Setengah dari tubuhnya lumpuh, dan dia kehilangan kemampuan untuk berbicara selama sisa masa hidupnya. (asr)

Zhou Xiaohui

Warga Hong Kong telah benar-benar murka. Banyak orang mungkin tidak terpikirkan, demi menentang Dewan Legislatif Hongkong meloloskan RUU “Fugitive Offenders Ordinane” atau disebut juga Undang-Undang Ekstradisi, rakyat  Hong Kong dari berbagai latar belakang berbeda, profesi berbeda, dan usia berbeda berbondong-bondong merespon seruan untuk melakukan pawai akbar dari Front Hak Sipil Hong Kong untuk turun ke jalan pada tanggal 9 Juni.

Video streaming menunjukkan, warga Hong Kong memadati ruas jalan yang dilalui pawai, di sepanjang perjalanan juga banyak warga kota yang kemudian juga ikut bergabung.

Di antara mereka membawa spanduk dan pesan-pesan yang berisikan, seperti ‘anti peraturan jahat’, ‘tidak ada warga yang baik, yang ada hanya napi terselubung’, “Saya  ingin bebas dari rasa takut’, “Jaga keadilan, jaga generasi penerus,” ‘ekstradisi Lin Zheng Yue-e (Kepala eksekutif Hong Kong)’ dan lain sebagainya.

 Hingga pukul 22.00 waktu setempat, panitia Front Hak Sipil Hong Kong mengumumkan jumlah peserta demonstrasi mencapai 1,03 juta orang.  Sementara pihak kepolisian menyebutkan pada masa puncak hanya terdapat 240.000 peserta, juga ada warga kota yang menyebutkan jumlah peserta jauh melampaui aksi unjuk rasa tahun 2003 silam yang menentang undang-undang nomor 23 yang berjumlah sekitar 500.000 orang.

Pawai berskala besar ini sungguh mengejutkan, tidak diragukan menyampaikan isyarat tentang tiga hal bagi Beijing maupun seluruh dunia:

Pertama. Walaupun Hongkong telah terkikis sangat parah oleh infiltrasi Komunis Tiongkok, namun tekad warga Hongkong untuk memperjuangkan kebebasan dan penegakan hukum masih eksis.

Setelah 22 tahun kembalinya Hongkong sejak tahun 1997 silam, wilayah eksekutif ini telah mengalami banyak kemerosotan dalam hal politik, hukum, ekonomi dan banyak aspek lainnya. Kepercayaan warga terhadap pemerintah Hongkong maupun pemerintah pusat terus menurun. Kondisi ini telah membuktikan kebenaran pandangan mantan PM Inggris Margaret Thatcher.

Tahun 1982 setelah berkunjung ke Beijing dalam rangka perundingan, saat Margaret Thatcher terbang ke Hongkong menemui pejabat penting pemerintah Hongkong dan para perwakilan dagang menyatakan, para pemimpin Komunis Tiongkok “mereka semua berbicara konsep hukum. Namun mereka tidak memahami atau menerima akan hak asasi manusia yang bukan berasal dari negara. Mereka beranggapan mereka dapat menjalankan suatu masyarakat kapitalisme, namun mereka tidak tahu apa makna semua itu.”

Thatcher juga meminta raja kapal Hongkong yakni Sir Yue-kong Pao, agar menyampaikan pernyataan kepada pihak Komunis Tiongkok, tanpa ada pengelolan oleh Inggris, Hongkong akan sulit untuk dijalankan, jika pihak Komunis Tiongkok  tidak menghiraukan himbauan ini, maka akan menuai aib di mata internasional.

Nyatanya, setelah dua dekade berlalu, Hongkong di bawah kekuasaan Komunis Tiongkok  telah berubah total, “satu negara dua sistem” hanyalah kulit luarnya saja, kesenjangan kaya miskin semakin melebar, harga properti terus melonjak, satu demi satu kepala eksekutif tidak menghiraukan aspirasi warga Hongkong, hanya memandang pada kepentingan pusat  saja.

Selain itu, pondasi hukum di Hong Kong telah goyah. Independensi hukum dan legislatif di Hongkong adalah batu pondasi dan jaminan dasar keberhasilan Hongkong di masa lalu, namun setelah kembali ke pangkuan Tiongkok telah bergeser dan goyah akibat Komunis Tiongkok.

Selain interpretasi hukum dari pusat dan menolak pemilu langsung, Komunis Tiongkok  juga hendak merombak Pengadilan Tinggi Hongkong. Semua contoh kasus mengabaikan undang-undang dasar Hongkong dan melanggar janji ‘satu negara dua sistem’ ini telah membuat Komunis Tiongkok dirundung aib di mata internasional.

Bisa dikatakan, Hongkong tengah kehilangan daya tariknya sebagai pelabuhan bebas, rasa tidak puas warga telah terakumulasi sejak lama. Hukum ekstradisi” ini telah menyentil urat syaraf setiap warga Hongkong, yaitu begitu hukum jahat ini diloloskan, maka setiap warga Hongkong maupun warga asing, jika mengkritisi atau menyinggung Komunis Tiongkok, akan dapat diekstradisi ke Tiongkok untuk diadili. Ini menandakan kebebasan dan hukum yang sangat dijunjung tinggi oleh warga Hongkong akan digerogoti sampai ke tingkat paling mengerikan.

Demi memperjuangkan kebebasan, memperjuangkan HAM, walaupun tidak tahu apakah Komunis Tiongkok dan pemerintah Hongkong akan memaksakan diloloskannya peraturan sesat ini. Namun warga Hongkong mengerti: jika saat ini tidak maju ke depan, maka di masa mendatang tidak akan ada lagi kesempatan, maka mereka bertekad untuk mengadu nasib untuk terakhir kalinya dengan tindakan nyata.

Jika menang, maka Beijing akan terpukul, dan untuk suatu kurun waktu tertentu Hongkong akan tetap menikmati hukum dan kebebasan yang tidak pernah bisa dinikmati oleh warga Tiongkok lainnya.

Kedua. Warga Hong Kong menyerukan rasa tidak puasnya terhadap rezim Komunis Tiongkok yang terakumulasi selama ini kepada seluruh dunia.

Warga Hongkong turun ke jalanan, tampaknya yang ditentang adalah amandemen ‘hukum ekstradisi’ dan menyampaikan rasa tidak puas terhadap Carrie Lam. Namun sesungguhnya yang disampaikan disini adalah rasa tidak puas terhadap rezim Komunis Tiongkok pusat yang telah mencelakakan Hong Kong selama ini.

Sejak dulu sudah ada warga Hong Kong yang turun berunjuk rasa ke jalan dengan mengibarkan panji Hongkong sebagai kolonial Inggris, dan secara terbuka mengatakan, “Kami merindukan segala sesuatu yang ada sebelum tahun 1997, mengibarkan bendera Hongkong, adalah agar pemerintah tahu, segala sesuatu di masa sebelum 97 jauh lebih baik daripada sekarang!” Kini, begitu banyak warga Hong Kong turun ke jalan menuntut, membuat rezim Komunis Tiongkok malu di mata seluruh dunia. Bagaimana Komunis Tiongkok menanggapinya juga akan menjadi sorotan dunia.

Ketiga. Warga Hong Kong melindungi hukum dan kebebasan Hongkong dengan tindakan nyata, sekaligus juga memberitahu dunia. Saat ini Hongkong tengah dilanda bencana, Hong Kong sangat membutuhkan dunia, khususnya dukungan nyata dan keadilan dari masyarakat bebas.

Yang bisa dipastikan dari pawai akbar di Hongkong kali ini adalah, pasti akan mengguncang masyarakat bebas, Amerika dan Eropa akan mendukung warga Hongkong. Begitu pemerintah Hongkong menerapkan amandemen ‘hukum ekstradisi’ itu, sulit menjamin bahwa AS dan Eropa akan berdiam diri tanpa tindakan, seperti AS mungkin akan meninjau kembali “undang-undang hubungan dengan Hongkong”.

Sementara penguasa Beijing jika mengabaikan aspirasi rakyat Hong Kong, dan terus bertindak sekehendak hati, maka pelabuhan harum makna kata: Hong Kong dalam bahasa mandarin: Xiang Kang itu akan menjadi pelabuhan busuk.

Selanjutnya, banyak dana investasi akan keluar dari Hong Kong, konglomerat dan kalangan menengah akan migrasi keluar negeri, mata uang Hong Kong akan tergerus, ekonomi akan merosot, dan negara Barat akan mengucilkan Hongkong.

Pada saat itu kerugian akan sangat besar. Dan, berubahnya pelabuhan harum menjadi pelabuhan busuk, siapa tahu kalau itu adalah sebuah intro hilangnya kekuasaan rezim Komunis Tiongkok atas negeri Tiongkok?! (SUD/WHS/asr)