Home Blog Page 1852

Bagaimana Hilangkan Ancaman Laten Politik yang Dikhawatirkan Beijing?

0

Zhou Xiaohui

Menurut berita di media massa PKT, Rapat Perluasan Komisi Militer Pusat Parta Komunis Tiongkok (PKT) digelar di Beijing tanggal 14 Januari 2019 lalu.

Wakil ketua Komisi Militer Pusat sekaligus anggota Komisi Politbiro Pusat yakni Zhang Youxia yang menghadiri rapat tersebut, selain menekankan keputusan penting Xi Jinping yang menginstruksikan pemikiran dan aktivitas serempak membuka lembaran baru pemberantasan korupsi di tubuh militer PKT. Keputusan itu disebutkan “Agar mengedepankan pengawasan politik, melakukan audit politik dengan baik, memperbaiki penyimpangan politik dan menyingkirkan bahaya laten politik”, “Berkontribusi persiapan menghadapi perang” dan lain sebagainya.

Menurut tokoh komentator Hongkong Lin Heli dalam artikel yang dipublikasi di hari yang sama pada surat kabar “Apple Daily” yang mengutip informasi yang dapat dipercaya dari pihak militer disebutkan, di antara 7 anggota Komisi Militer saat ini, satu-satunya yang menjadi orang kepercayaan Xi Jinping hanyalah Zhang Youxia yang juga sesama Partai Aristokrat (putra pejabat partai).

Selain itu, artikel mengungkapkan, walaupun para perwira tinggi militer ‘kelompok anti-Xi’ seperti Guo Boxiong, Xu Caihou, Fang Fenghui dan Zhang Yang telah disingkirkan, tapi jaringan yang sudah berurat akar ini tidak bisa disapu tuntas hanya dalam satu dua tahun.

Berarti, pernyataan Zhang Youxia di Rapat Perluasan Komisi Militer telah membenarkan teori Lin Heli, yakni pidato Zhang yang berniat mewakili Xi, akan terus menyingkirkan kekuatan ‘anti-Xi’ di dalam tubuh militer dengan dalih pemberantasan korupsi, agar dapat membersihkan ancaman bahaya laten politik.

Sedangkan di dalam notulen yang dirilis pasca Rapat Pleno III Komisi Kedisiplinan Pusat Angkatan ke-19 PKT yang berakhir 13 Januari lalu, juga disebutkan Komisi Kedisiplinan Pusat akan memperbesar upaya pemberantasan korupsi di bidang moneter, “Mencegah kelompok berkepentingan berkomplot dengan kader pemimpin yang korup”.

Tak diragukan lagi, baik Komisi Kedisiplinan Militer PKT maupun Komisi Kedisiplinan Pusat menyampaikan informasi yang menekankan di balik “pemberantasan korupsi meraih kemenangan mutlak” tetap masih ada arus bawah yang eksis, juga ada kelompok berkepentingan melawan Zhongnanhai (PKT Pusat), juga pejabat yang tidak menghiraukan larangan, ada juga bahaya laten politik yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman terhadap petinggi Zhongnanhai.

Hu Deping, putra mantan Sekjend PKT Hu Yaobang (1982-1987) yang membantu Xi Jinping dalam memberantas korupsi pada tahun 2014 lalu pernah mengatakan, hambatan terbesar dalam reformasi adalah ‘kelompok kepentingan khusus’, yang dimaksud ‘kelompok kepentingan khusus’ ini adalah mencakup keluarga besar Jiang Zemin, antek-antek kelompok Jiang dan orang-orang di sekitarnya yang berkepentingan dengan mereka. Melibatkan berbagai lapisan internal PKT dari partai, administratif dan militer, serta kekuatan ini tidak kecil, dengan berpusat pada Jiang Zemin sendiri.

Namun demikian, walaupun pemberantasan korupsi dalam lima tahun terakhir kekuatan kelompok kepentingan khusus ini telah terkikis dan tengah sekarat, namun karena di Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-19 (Oktober 2017), Xi Jinping memilih berkompromi dengan kelompok berkepentingan ini karena hendak melindungi partai dan kekuasaannya, tidak lagi ‘memporak-porandakan inti kekuatan jahat” itu, mengakibatkan tokoh inti dan para pejabat partai, administratif dan militer dari kubu tersebut yang juga korup dan masih berkuasa, sampai sekarang belum diciduk.

Orang-orang ini walaupun di mulutnya selalu mengatakan sejalan dengan ‘inti Xi Jinping’, tapi faktanya diam-diam selalu menentang Xi, bahkan diam-diam menciptakan hambatan, memanfaatkan situasi membuat onar, seperti mantan Sekretaris Provinsi Shaanxi Zhao Zhengyong yang menganggap angin lalu instruksi Xi Jinping terkait pembangunan Vila di Pegunungan Qinling adalah salah satu contohnya.

Inilah hasil yang diprediksi setelah Xi Jinping menentukan pilihan ini, juga yang menyebabkan sampai sekarang ini masih harus menyingkirkan bahaya laten politik.

Saat ini, tekanan yang dihadapi Xi Jinping tidak hanya dari perang dagang yang dikobarkan pemerintah Trump dan pembenahan strategi keamanan nasional saja, juga berasal dari kekuatan ‘anti-komunis’ seluruh dunia, ada pula kaum reformis dari dalam negeri, juga kelompok kepentingan khusus yang menguasai tidak sedikit sumber daya, serta aspirasi rakyat yang terus menggelora, dan yang disebut terakhir adalah kekuatan yang paling berdampak langsung menggoyahkan rezim PKT, sementara yang lainnya adalah tenaga bantuan yang menopang kekuatan rakyat.

Bagi pemerintahan Xi, saat ini yang paling berbahaya tidak hanya kekacauan tak terprediksi yang ditimbulkan oleh kelompok kepentingan khusus itu, tapi juga karena telah kehilangan tidak sedikit dukungan kaum reformis internal partai dan masyarakat luas.

Kaum berwawasan dari dalam maupun luar PKT yang awalnya berharap akan melalui jalan keterbukaan sejati karena pemberantasan korupsi yang dilakukan Xi Jinping, namun pasca Kongres Nasional PKT ke-19 (2017) harapan mereka itu telah berubah menjadi kekecewaan.

Sejumlah tokoh termasuk Hu Deping sendiri, guru besar Beijing University Zheng Yefu dan juga guru besar Tsinghua University Xu Zhangrun bahkan terang-terangan mengkritik pemerintahan Xi dengan mengatakan ‘reformasi telah mati’, dan menuntut agar PKT ‘mundur dengan damai’ dan lain sebagainya.

Sementara rakyat semakin membenci pemerintah karena terhadap berbagai insiden nasional, seperti tragedi P2P Lending (penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet), vaksin beracun, wabah babi Afrika, penyiksaan anak, insiden sadis di sekolah, perusahaan bangkrut dan satu persatu peristiwa buruk lainnya, pemerintah yang tidak melakukan apa pun, bahkan membohongi, mengancam, menekan dan lain-lain.

Pemikiran “Anti-komunis” telah tertanam di dalam hati banyak orang. Walaupun media corong pemerintah terus menyanyikan puja-puji terhadap PKT, namun hawa dingin telah merebak di seluruh Tiongkok.

“Tahun 2019 adalah tahun terburuk dalam sepuluh tahun terakhir, namun sekaligus akan menjadi tahun terbaik dalam sepuluh tahun mendatang”, kata-kata pameo ini tengah beredar luas di internet.

“Dimanakah ada jalan?” Diprediksi pemerintah saat ini sangat pusing, di satu sisi tidak ingin memenuhi aspirasi rakyat untuk menapaki jalan reformasi keterbukaan yang sesungguhnya, apalagi membawa negaranya menuju demokratisasi, karena itu berarti akan terjadi ‘perubahan sistem negara’; di sisi lain, untuk melindungi wilayah dan kekuasaan PKT ini.

Berarti tidak akan bisa menghapus tuntas bahaya laten politik apalagi menciduk si ‘macan tua’, berarti harus berkompromi dengannya, karena menciduk ‘macan tua’ yang paling korup dan paling jahat itu berikut para anteknya, berarti harus mengumumkan kejahatannya.

Jika kejahatan mereka itu diumumkan maka seluruh dunia akan tahu betapa tercela, kotor, kejam dan buruknya PKT. Maka PKT pun akan dicampakkan oleh seluruh masyarakat Tiongkok dan juga masyarakat dunia.

Apakah akan ada jalan ketiga yang bisa dilalui oleh pemerintah Xi? Menurut penulis tidak ada.

Zhongnanhai hanya memiliki dua pilihan dengan dua akibat, yang pertama adalah menyingkirkan bahaya laten politik secara tuntas, untuk melangkah menuju reformasi sistem pemerintahan, dan menjadi pemimpin dalam rezim pemerintahan baru; yang kedua adalah berkompromi dengan kelompok Jiang Zemin untuk menyambung nafasnya yang tengah senin-kamis, sampai dengan membiarkan diri terbawa pergi oleh tiupan angin.

Akan ke mana dan menjadi apakah, hanya langit dan bumi yang tahu. (SUD/WHS/asr)

Video rekomendasi : 

Sejumlah Kasus DBD Ditemukan, Kemenkes Imbau Seluruh Daerah Siaga

0

Epochtimes.id- Kementerian Kesehatan telah mengimbau kepada seluruh daerah agara siaga setelah ditemukannya sejumlah kasus DBD pada sejumlah daerah di Indonesia.

Kemenkes menyatakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di berbagai daerah dikhawatirkan akan menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Kemenkes juga meminta kepada masyarakat tetap waspada sementara pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan.

Di beberapa daerah terjadi peningkatan kasus DBD seperti Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, Sulawesi Utara, dan daerah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI disebutkan distribusi penyakit suspek DBD sejak minggu pertama 2018 hingga minggu pertama 2019 tertinggi ada di Jawa Timur dengan jumlah suspek DBD 700 orang, diikuti Jawa Tengah 512 orang, dan Jawa Barat 401 orang.

Suspek DBD, artinya belum tentu positif kasus DBD namun sudah harus menjadi kewaspadaan oleh masyarakat dan pemerintah.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi untuk tetap siaga menghadapi kasus DBD.

Melalui surat edaran itu, setiap daerah diimbau untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Kemenkes mengingatkan PSN dapat dilakukan melalui kegiatan menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas, plus mencegah gigitan nyamuk dengan cara mengimplementasikan gerakan 1 rumah 1 juru pemantau jentik (Jumantik).

Meningkatkan surveilans kasus dan surveilans faktor risiko terhadap kejadian DBD, di antarnya melalui kegiatan pemantaun jentik berkala. Menyediakan bahan insektisida dan larvasida untuk pemberantasan nyamuk dan jentik.

Dinas kesehatan provinsi juga diimbau mengaktifkan kembali kelompok kerja operasional penanggulangan DBD di berbagai tingkatan RT/RW, desa/keluarahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Peningkatan sumber daya pencegahan dan pengendalian DBD juga perlu dilakukan meliputi peningkatan kapasitas SDM, termasuk bahan dan peralatan untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan segera di Puskesmas dan rumah sakit.

“Imbauan lainnya yakni menerbitkan surat instruksi kepala dinas kesehatan provinsi kepada jajarannya dalam rangka kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD,” imbau Kemenkes. (asr)

Video ‘Pengakuan’ Aktivis Universitas TOP Tiongkok Menjadi Fitnah Mengerikan Bagi Mahasiswa

0

BEIJING — Pada akhir Desember, di jalan-jalan rindang Universitas Peking yang bergengsi di Tiongkok, segelintir mahasiswa mengangkat spanduk untuk memprotes pengambilalihan kendali perhimpunan Marxis kampus oleh Asosiasi Mahasiswa yang berafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok.

Dalam satu jam, polisi telah bergegas ke kelompok tersebut dan menyeret mereka ke gedung terdekat, di mana, dikurung di dalam ruang kuliah, mereka diperlihatkan video-video lulusan baru, termasuk satu dari universitas mereka sendiri, yang “mengaku” bekerja sama dengan “organisasi ilegal” untuk mengatur aksi-aksi protes di Tiongkok selatan, para mahasiswa yang terlibat tersebut mengatakan kepada Reuters.

Pada 21 Januari, sebuah kelompok solidaritas menyerukan pada para aktivis untuk membuat posting pernyataan-pernyataan online yang mengutuk video tersebut sebagai “fitnah.”

Teman-teman para aktivis tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa video itu telah memutarbalikkan fakta dan merupakan upaya untuk mengancam mereka yang telah menyerukan pembebasan puluhan rekannya yang telah ditahan sejak Agustus.

Pemutaran film secara pribadi adalah bagian dari upaya-upaya rezim Tiongkok untuk membendung gelombang aktivisme di kampus-kampus universitas Tiongkok, dimana para mahasiswa mengambil cara upaya #MeToo untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran dan pabrik.

Pihak-pihak berwenang Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan penggunaan video “pengakuan” untuk merampas perhatian narasi publik dalam kasus-kasus yang bermuatan politis dan untuk membuat contoh dari mereka yang ditahan sebagai peringatan kepada yang lainnya, kata kelompok hak asasi manusia.

Seorang juru bicara Universitas Peking menolak berkomentar karena universitas saat ini sedang libur musim dingin. Kementerian Keamanan Publik Tiongkok tidak membalas permintaan komentar melalui faks.

Video-video yang diperlihatkan pada para mahasiswa bulan lalu fokus pada peristiwa-peristiwa bulan Juli 2018, ketika polisi Tiongkok menangkis aksi protes para pekerja dari sebuah pabrik peralatan pengelasan di kota Shenzhen selatan yang ingin membentuk serikat buruh dengan pemimpin pilihan mereka sendiri.

Sekitar 50 mahasiswa dan aktivis dari seluruh Tiongkok berbondong-bondong untuk mendukung para pekerja, memicu gelombang penahanan lebih lanjut yang menyebar ke kampus-kampus universitas top Tiongkok, termasuk Universitas Peking, yang secara informal dikenal sebagai Beida.

Video tersebut menampilkan empat aktivis berusia 20-an, semuanya lulusan baru, mengatakan bahwa mereka telah menyebarkan “informasi palsu,” mendirikan organisasi-organisasi yang bermaksud “menggulingkan” pemerintah dan bekerja sama dengan media asing.

Shen Mengyu, Zheng Yongming dan Gu Jiayue, yang semuanya telah mendukung para pekerja di Jasic International, perusahaan peralatan las, mengatakan mereka telah ditugaskan oleh “organisasi” yang tidak disebutkan namanya untuk mengatur aksi-aksi protes pekerja.

Yue Xin, seorang lulusan Beida yang pertama kali menjadi berita utama pada bulan April 2018 untuk aktivisme vokal #MeToo, mengatakan bahwa aksi-aksi protes Shenzhen telah “bermotivasi politik” dan menciptakan “dampak negatif pada masyarakat.”

Yue juga menyerah dengan upaya-upaya dia sebelumnya, yang terinspirasi oleh gerakan #MeToo global, untuk memaksa Beida membocorkan informasi tentang kasus pemerkosaan yang telah berlangsung beberapa dekade.

“Pada saat itu orang-orang menaruh terlalu banyak kepentingan pada pengungkapan publik,” katanya dalam video, menurut para mahasiswa yang telah menyaksikan klip tersebut, menambahkan bahwa “kekuatan-kekuatan asing yang terpaku pandangannya pada sisi buruk Tiongkok” telah mengeksploitasi keinginan ini untuk “memprovokasi masalah-masalah.”

Tidak mungkin untuk menghubungi Yue, Gu, Zheng atau Shen untuk komentar.

“MEMUTARBALIKKAN HITAM DAN PUTIH”

Versi-versi peristiwa yang diberikan oleh para aktivis dalam video tersebut secara keseluruhan benar-benar berbeda dengan tentang bagaimana teman-teman dekat mengingat peristiwa-peristiwa yang digambarkan tersebut, empat dari mereka mengatakan kepada Reuters, menolak disebutkan namanya karena takut pembalasan dari pihak-pihak berwenang.

“Belum ada berita tentang teman-teman kuliah ini sejak mereka hilang pada bulan Agustus. Tidak ada seorang pun, baik keluarga atau pengacara, yang diizinkan menemui mereka. Di mana mereka ditahan, apa yang telah mereka derita, kami tidak punya petunjuk,” kata salah seorang temannya.

Referensi dalam video tentang “organisasi ilegal” yang mengatur aksi-aksi protes itu adalah upaya untuk “memutarbalikkan hitam dan putih,” mengingat itu adalah aksi protes para pekerja yang memperoleh dukungan aktivis, bukan sebaliknya, kata sumber yang sama.

“Mahasiswa-mahasiswa sayap kiri dan tindakan kelompok-kelompok pendukung yang terpengaruh oleh Marxisme, menanggapi seruan Ketua Xi Jinping yang sejalan dengan ide-ide Sosialis,” kata yang lain, merujuk pada seruan Xi agar Tiongkok tetap berpegang pada teori-teori Marxis.

Sejak tahun 2012, ketika pemimpin Tiongkok Xi Jinping mulai menjabat, otoritas penegak hukum di Tiongkok telah meningkatkan penggunaan taktik “pengakuan,” yang sering disiarkan melalui media pemerintah, selama kasus-kasus yang bermuatan politik, kadang-kadang melibatkan warga negara asing.

ALAT “TEROR”

Gu dan Zheng sedang ditahan dalam bentuk penahanan yang dikenal sebagai “pengawasan perumahan di lokasi yang ditunjuk” atau Residential Surveillance at a Designated Location (RSDL), menurut pemberitahuan yang dikirim ke keluarga mereka dan dilihat oleh para mahasiswa.

Pengawasan Perumahan di Lokasi yang Ditunjuk (Bahasa Mandarin: 指定 居所 监视 居住) adalah bentuk penahanan yang secara teratur digunakan oleh pihak berwenang di Republik Rakyat Tiongkok terhadap orang-orang yang dituduh membahayakan keamanan negara. Penahanan terjadi di lokasi yang biasanya tidak diungkapkan kepada keluarga, dan dapat mencakup wisma tamu, hotel, atau bangunan resmi yang tidak digunakan.

Langkah kontroversial ini memungkinkan polisi untuk menginterogasi tersangka selama enam bulan tanpa perwakilan hukum dan dimaksudkan untuk didisain untuk tujuan tertentu sebagai kejahatan-kejahatan berat seperti “membahayakan keamanan nasional,” “terorisme” atau kejahatan suap yang serius.

Kelompok-kelompok hak asasi mengatakan bahwa kurangnya pengawasan membuat polisi mempunyai kekuatan tidak terbatas untuk bertindak atas kebijaksanaan sendiri dalam menginterogasi mereka, yang memungkinkan penyiksaan dan pengakuan secara paksa, termasuk yang kemudian dapat disiarkan secara publik.

Tiongkok telah menyiarkan hampir 50 video pengakuan seperti itu antara tahun 2013 dan 2018, menurut RSDL Monitor, sebuah kelompok yang dijalankan oleh aktivis-aktivis HAM yang berbasis di Madrid Peter Dahlin, yang telah ditampilkan dalam satu video seperti itu, dan telah ditayangkan oleh media penyiaran negara Tiongkok pada tahun 2016.

Orang-orang yang diminta membuat video-video pengakuan cenderung ditahan selama beberapa waktu, dan seringkali disiksa secara fisik atau mental, kata Dahlin kepada Reuters.

Di bawah RSDL, ia ditahan di sel isolasi, dilarang tidur dan diinterogasi sekitar enam jam per hari, menurut sebuah buku yang ditulis Dahlin tentang penggunaan “pengakuan.”

Setelah tiga minggu, ia memberikan “wawancara” tertulis kepada jurnalis penyiaran negara untuk mencoba dan mempercepat pembebasan dirinya dan pacarnya, tulisnya.

“Video-video ‘pengakuan’ ini tidak hanya melayani tujuan propaganda yang lebih umum, video-video cenderung ditujukan sebagai alat teror politik, menggunakan satu atau beberapa orang untuk menciptakan ketakutan di komunitas mereka yang lebih besar,” kata Dahlin dalam sebuah wawancara.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pada tahun 2016 bahwa Dahlin telah mengaku bersalah atas kejahatan membahayakan keamanan nasional dan diusir dari Tiongkok sesuai dengan hukum Tiongkok.

Media pemerintah Tiongkok telah membela RSDL sebagai hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur hukum “berjalan dengan lancar” dalam kasus-kasus rumit atau sensitif. (ran)

Video pilihan:

Indoktrinasi Komunis Tiongkok Menyasar Sekolah, Kegiatan Agama Dilarang

https://www.youtube.com/watch?v=jL3C7yWMRPw

AS akan Secara Resmi Mengajukan Permintaan Ekstradisi Meng Wanzhou kepada Kanada

0

oleh Zhang Zhi

Senin (21/1/2019), media Kanada melaporkan bahwa Amerika Serikat akan secara resmi mengajukan permintaan ekstradisi kepala keuangan dan putri pendiri Huawei, Meng Wanzhou kepada pemerintah Kanada.

Atas dugaan pelanggaran sanksi AS terhadap Iran, Meng ditangkap di Vancouver, Kanada pada 1 Desember tahun lalu atas permintaan Amerika Serikat. Setelah melewati tiga kali persidangan Meng Wanzhou memperoleh dispensasi pada 11 Desember dengan membayar jaminan sebesar USD. 10 juta. Dia saat ini sedang menunggu proses hukum tindak lanjut mengenai ekstradisi.

The Globe and Mail Kanada pada Senin melaporkan bahwa duta besar Kanada untuk AS David MacNaughton dalam sebuah wawancara mengatakan, Amerika Serikat telah memberitahu pemerintah Kanada tentang rencana mengajukan secara resmi ekstradisi Meng Wanzhou.

Namun, David McNaughton tidak mengungkapkan kapan pengajuan itu disampaikan oleh AS kepada Kanada. Batas waktu untuk mengirimkan permintaan ekstradisi adalah 30 Januari.

Reuters melaporkan bahwa Huawei tidak memberikan komentar mengenai proses hukum yang sedang berlangsung dan Kementerian Kehakiman AS juga tidak menanggapi masalah tersebut.

Amerika Serikat menuduh Meng Wanzhou sejak tahun 2009 hingga 2014 telah melakukan pelanggaran sanksi AS terhadap Iran dengan menggunakan perusahaan Skycom yang terdaftar di Hong Kong untuk menjual produk kepada perusahaan Iran. Meng Wanzhou yang pada saat itu bertindak sebagai kepala keuangan Starcom Technology terlibat membohongi Bank dengan memberikan informasi yang tidak benar.

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa begitu Meng Wanzhou diekstradisi ke Amerika Serikat, ia akan menghadapi tuduhan persekongkolan untuk menipu banyak lembaga keuangan. Hukuman maksimum untuk setiap tuduhan adalah 30 tahun.

Mengenai dugaan pelanggaran terhadap larangan AS atas sanksi terhadap Iran dan penjualan ilegal barang-barang AS kepada Iran, para pelaku pelanggaran dapat dikenakan denda hingga USD. 1 juta dan hukuman penjara selama 20 tahun.

Tak lama setelah penangkapan Meng Wanzhou, komunis Tiongkok menangkap mantan diplomat Kanada Michael Kovrig dan warga negara Michael Spavor pada 10 Desember dan menuduh mereka melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional Tiongkok.

Pemerintah Kanada menuntut agar komunis Tiongkok segera melepaskan Michael Kovrig dan Michael Spavor, serta meluncurkan upaya bersama dengan negara sekutu untuk menekan komunis Tiongkok.

Saat ini, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Uni Eropa dan Belanda telah mengeluarkan pernyataan yang mendukung Kanada. Setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berbicara lewat sambungan telepon dengan Presiden Trump beberapa hari yang lalu, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menuduh komunis Tiongkok melakukan penahanan yang ilegal.

Trudeau telah berulang kali menuduh komunis Tiongkok berbuat sewenang-wenang dengan  menahan dua orang warga negara Kanada.

Baru-baru ini, lebih dari 100 orang mantan diplomat dan cendekiawan telah bersama-sama mengeluarkan surat terbuka yang meminta Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk membebaskan kedua orang warga negara Kanada yang ditahan. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=rs4JYizAPzU

Bertemu Petinggi WhatsApp, Menkominfo Apresiasi Pembatasan Forward Pesan untuk Mengurangi Penyebaran Hoax

0

Epochtimes.id- Menteri Komunikasi dan Informatika telah bertemu dengan Vice President Public Policy and Communications WhatsApp, Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (21/01/2018) sore.

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengataka pertemuan Menteri Kominfo dan Victoria Grand membahas langkah nyata untuk mengurangi penyebaran hoaks yang sangat cepat viral melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.

Menurut Kominfo, upaya pengurangan penyebaran hoaks melalui WhatsApp menjadi perhatian global.

World Global Influencer Leader dari empat negara melakukan pembahasan dengan pihak WhatsApp untuk mewujudkan langkah pengurangan penyebaran hoaks.

“Dalam pembahasan itu, Indonesia diwakili oleh  Menteri Kominfo Rudiantara,” tulisnya.

Fitur pembatasan forward pesan melaui WhatsApp akan mulai berlaku efektif pada tanggal 21 Januari 2019 waktu Los Angeles atau tanggal 22 Januari 2019 Pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

“Menteri Kominfo Rudiantara mengapresiasi langkah WhatsApp untuk mengurangi  penyebaran konten negatif di platform pesan instan itu,” tambah Kminfo.

Melansir dari Blog WhatsApp, pihaknya menyatakan mengevaluasi uji coba ini dengan hati-hati dan telah mendengarkan umpan balik dari pengguna selama enam bulan.

Menurut WhatsApp, batasan penerusan pesan mengurangi jumlah pesan yang diteruskan secara signifikan di seluruh dunia.

“Mulai hari ini, semua pengguna yang menggunakan versi terbaru WhatsApp kini dapat meneruskan pesan ke lima chat dalam satu waktu, yang akan membantu menjaga WhatsApp berfokus pada perpesanan privat dengan kontak yang penting bagi Anda,” tambah WhatsApp.

“Kami akan terus mendengarkan umpan balik dari pengguna mengenai pengalaman mereka, dan seiring berjalannya waktu, mencari cara baru untuk menangani konten viral,” lanjutnya.

Sebelumnya, WhatsApp menyatakan meluncurkan uji coba untuk membatasi penerusan pesan yang akan diterapkan ke semua orang yang menggunakan WhatsApp. Di India, di mana orang-orang meneruskan pesan, foto, dan video lebih banyak dari negara mana pun di seluruh dunia.

WhatsApp sebelumnya menyatakan pihaknya juga akan menguji batasan yang lebih rendah, yaitu 5 chat setiap waktunya dan akan menghapus tombol teruskan cepat di samping pesan media.

Pihak WhatsApp mengklaim sangat berkomitmen atas keamanan dan privasi pengguna. Pleh karena itu WhatsApp terenkripsi secara end-to-end, dan akan terus mengembangkan aplikasi mereka dengan fitur-fitur seperti ini.

“Kami yakin bahwa perubahan-perubahan ini, di mana kami akan terus mengevaluasinya, akan membantu menjaga WhatsApp seturut dengan desain awal: aplikasi perpesanan privat,” ujarnya. (asr)

6 Langkah Pemerintah Petakan Fokus Kegiatan Keuangan Inklusif 2019

0

Epochtimes.id- Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah memetakan 6 fokus kegiatan inklusi keuangan di Indonesia untuk tahun 2019, yakni:

  1. Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen,
  2. Perluasan Pembukaan Rekening,
  3. Percepatan Sertifikasi Hak Properti Masyarakat yang Dapat Dijadikan Agunan,
  4. Optimalisasi dalam Layanan Agen Bank,
  5. Peningkatan Layanan Keuangan Digital dan Transaksi Non Tunai, serta
  6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Inklusif.

“Kita harus lebih dalam melihat fenomena keuangan inklusif ini. Indikatornya bukan sekedar bicara tentang berapa jumlah penduduk yang memiliki rekening di bank, tapi kita juga harus tahu seberapa aktif rekening tersebut,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi DNKI, dikutip dari laman resmi Kemenko Perekenomian.

Menurut Menko Perekonomian, secara fundamental negara kita memang perlu membuat kebijakan yang bisa menarik modal asing. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), melainkan juga untuk menutup defisit transaksi berjalan.

Darmin menerangkan, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya dana asing masuk ke Indonesia. “Pertama, karena saving kita terlalu rendah dibanding investasi. Terlalu banyak bagian dari income yang tidak dikonsumsi dan tidak menjadi saving yang aktif. Syarat menjadi aktif adalah taruh di bank atau instrumen keuangan,” paparnya.

Kedua, ekonomi modern memerlukan sektor keuangan untuk bisa memobilisasi dana dari masyarakat, misalnya melalui fintech (financial technology). Ketiga, masyarakat cenderung melakukan savingyang lama dalam bentuk tanah. Di sinilah pentingnya penguatan strategi nasional keuangan inklusif.

Bagi Darmin, upaya memberdayakan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu aktif secara inklusif membangun ekosistem perekonomian yang baik untuk jangka panjang.

Adapun Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir melaporkan hasil evaluasi kinerja keuangan inklusif tahun 2018.

Dari Desember 2017 hingga September 2018, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) meningkat 80,4% menjadi 249.022 agen. Sementara jumlah agen Laku Pandai meningkat 182,2% menjadi 804.308 agen.

Kemudian jumlah unit kartu beredar meningkat 58% menjadi 142 juta unit dan jumlah uang elektronik terdaftar di agen LKD meningkat 145% menjadi 3,5 juta unit di rentang Desember 2017 s.d September 2018.

Pemerintah juga terus mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan dengan menerbitkan sertipikat bidang tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Adapun capaian sertipikasi Hak Atas Tanah tahun 2017 adalah sebanyak 4.231.616, sedangkan capaian sertipikasi Hak Atas Tanah sampai dengan Desember tahun 2018 sebanyak 9.400.000.

“DNKI juga mendorong peningkatan peran koperasi simpan pinjam (KSP & credit union), memperluas layanan keuangan melalui sinergi dengan lembaga selain bank, serta meningkatkan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan,” terang Iskandar.

Mengenai peningkatan kesadaran dan literasi keuangan masyarakat, Bulan Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia yang melibatkan 557 lembaga jasa keuangan telah menghasilkan 7,5 juta rekening baru.

Program Simpanan Pelajar (SimPel) pun telah dijalankan dengan kunjungan mobil bank ke sekolah-sekolah. Program ini melibatkan 322.093 sekolah dan menghasilkan pembukaan rekening SimPel sebesar 16.280.353 (periode 2015-2018).

“Untuk SimPel, saya berharap hal ini dapat dikaitkan dengan hari menabung. Misal sekali di awal bulan. Kemudian kita berikan reward pada siswa-siswa yang rajin menabung. Saya yakin itu juga akan membantu untuk melahirkan rekening aktif,” pesan Menko Darmin. (asr)

Renminbi Sulit untuk Menggeser Dominasi Dolar AS di Pasar Global

0

oleh Su Jinghao

Beijing terus berharap mata uangnya Renminbi dapat menjadi mata uang internasional untuk menantang Dolar AS yang selalu mendominasi pasar global. Namun, setelah krisis zona Euro dan perlambatan ekonomi Tiongkok akhir-akhir ini, dominasi global Dolar AS justru lebih stabil dari waktu sebelumnya, membuat mata uang lain tak tertandingi. Data ekonomi terbaru juga menggambarkan hal ini.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa Dolar AS tidak hanya mata uang cadangan utama yang dipegang oleh bank sentral sejumlah negara, tetapi juga ada di mana-mana dalam perdagangan dan pasar modal internasional, dan sangat penting untuk stabilitas ekonomi negara-negara berkembang.

Selain itu, karena kebutuhan untuk memasuki sistem keuangan global perlu terlebih dahulu melalui sistem perbankan AS, status Dolar AS juga memberikan kepada pemerintah AS kemampuan untuk mencegah masuknya beberapa negara dan organisasi ke dalam sistem keuangan dunia.

Iran, Tiongkok, Rusia dan negara-negara lain merasa tidak puas dengan hal ini dan selalu ingin menantang status global dari Dolar AS. Uni Eropa juga berharap untuk meningkatkan status Euro. Namun, setelah zona Euro dalam krisis dan perlambatan ekonomi Tiongkok akhir-akhir ini, keuntungan internasional dari Dolar AS semakin kuat dari waktu sebelumnya.

Status “hegemoni” Internasional dari Dolar AS Hampir Tidak Dapat Diguncang

Wall Street Journal melaporkan bahwa Catherine Schenk, seorang sejarawan ekonomi dari Universitas Oxford mengatakan : “Kami telah melihat pemulihan yang dominan dari Dolar AS dalam utang lintas batas serta perannya sebagai mata uang cadangan sejumlah negara.”

Ia mengatakan bahwa ini tidak saja akibat dari pelemahan mata uang Eropa dan perlambatan internasionalisasi Renminbi, tetapi juga akibat dari potensi keuntungan dari Dolar AS itu sendiri.

“Di masa yang tidak pasti seperti hari ini, likuiditas pasar menjadi lebih penting,” kata Catherine Schenk.

Menurut data dari Bank for International Settlements, bahwa obligasi dalam Dolar AS yang diterbitkan oleh pemerintah dan perusahaan non-AS telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak pertengahan tahun 2008 hingga akhir 2018, naik dari USD. 4,299 triliun menjadi USD. 9,564 triliun. Obligasi internasional dalam mata uang lainnya telah menyusut dari USD. 6,129 triliun menjadi USD. 5,672 triliun. Mata uang Euro dalam pangsa cadangan global juga menurun dari 28 % pada tahun 2009 menjadi 20,5 % pada kuartal ketiga tahun 2018.

Pada Senin (21/1/2019), Dolar AS berada di kisaran level tertinggi dalam dua minggu terakhir, sementara nilai tukar Renminbi terhadap Dolar AS ditutup turun hampir 200 poin ke level terendah dalam dua pekan ini, jatuh ke harga USD.1 = RMB. 6,79.

Pedagang mengatakan bahwa indeks Dolar AS jangka pendek sedang menguat sementara mata uang non-Dolar AS melemah, ditambah lagi dengan melemahnya PDB Tiongkok yang baru dirilis oleh pihak berwenang Tiongkok.

Pada Senin, tingkat pertumbuhan PDB resmi Tiongkok pada tahun 2018 mencapai paling rendah dalam 28 tahun terakhir, dan tingkat pertumbuhan pada kuartal keempat adalah yang terendah dalam hampir 10 tahun terakhir. Hal ini memberikan tekanan pada fundamental Renminbi. Pada saat yang sama, perhitungan saldo devisa bulanan dan cadangan devisa berada pada angka yang lebih tinggi (akibat melemahnya mata uang Renminbi) sehingga memberikan dampak pada pasar.

Reuters melaporkan bahwa karena perang dagang antara AS – Tiongkok menunjukkan tanda-tanda mereda dan data produksi industri AS yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya, sehingga Dolar AS mencatat kenaikan pertamanya sejak pertengahan bulan Desember tahun lalu. Indeks Dolar AS stabil di 96,308 pada hari Senin dan sempat naik ke 96,394 tertinggi pada hari Jumat (4 Januari).

Esther Maria Reichelt, ahli strategi valuta asing dari Commerzbank di Frankfurt mengatakan Dolar AS saat ini diuntungkan sebagai mata uang pengaman (safe haven).

“The Fed dapat menyediakan penyangga untuk ekonomi yang lebih lemah melalui langkah-langkah kebijakan moneter … melindungi AS dari tekanan melemahnya ekonomi global dan menjadikan Dolar AS tetap sebagai mata uang pilihan.”

Internasionalisasi RMB Sulit Dilakukan Akibat Rezim Mengendalikan Secara berlebihan

The Wall Street Journal melaporkan bahwa di sisi lain, pihak berwenang Tiongkok selama bertahun-tahun terus berusaha untuk mempromosikan internasionalisasi Renminbi, termasuk mendorong transaksi Renminbi lepas pantai dan peluncuran kontrak minyak dengan mata uang Renminbi baru-baru ini.

Meskipun Renminbi telah mendapatkan tempat dalam mata uang cadangan IMF, tetapi ekonom dan investor telah menegaskan sebagai rangkaian benar-benar menginternasionalisasikan Renminbi, maka Beijing harus memungkinkan dana mengalir lebih bebas di pasar Tiongkok dan internasional.

Pada tahun 2015, Renminbi menyumbang 2,8 % dari total volume transaksi global. Setelah itu menurun dengan cepat. Pada bulan Oktober 2018, hanya tinggal 1,7 % yang tersisa, dan di dalam pasar domestik, hanya 13 % dari perdagangan dilakukan dengan mata uang Renminbi, yang merupakan setengah dari transaksi perdagangan tahun 2015.

Selain itu, selama periode tahun 2015-2016, pemerintah Tiongkok membatasi investasi asing karena terjadi arus keluar modal secara besar-besaran. Saat ini, karena perlambatan pertumbuhan ekonomi dan akibat pagu tariff AS, pemerintah Tiongkok juga tidak akan melonggarkan kontrol, sehingga masuk keluarnya dana dari dan ke Tiongkok semakin sulit.

Data ekonomi yang memburuk jelas mempengaruhi mata uang Renminbi. Data FTSE menunjukkan bahwa pasar obligasi Renminbi di lepas pantai telah menyusut, data dari jaringan perbankan Swift menunjukkan bahwa pangsa Renminbi dalam pembayaran internasional terus menurun.

Claire Dissaux, kepala ekonomi dan strategi global di Millennium Global Investment Corporation mengatakan : “Pihak berwenang Tiongkok masih saja disibukkan dalam mengatasi masalah pengendalian modal dan masih memiliki keraguan tentang kredibilitas terhadap institusi mereka sendiri, sehingga tidak realistis kalau mata uangnya ingin dijadikan sebagai mata uang cadangan.”

Mitra Usaha Lebih Suka Bertransaksi dengan Dolar AS, Proyek OBOR Saja Tak Mampu Menasionalisasi RMB

Pada saat yang sama, proyek One Belt One Road (OBOR) yang beromzet sekitar USD. 1 triliun, dan Beijing berharap dapat menggunakan kesempatan ini untuk menginternasionalkan Renminbi. Beberapa orang bahkan menyamakan proyek OBOR dengan Rencana Marshall AS (The Marshall Plan).

Analisis ‘Financial Times’ mengatakan bahwa sebagian besar proyek OBOR masih dihitung dengan mata uang AS, dan melalui proyek OBOR, RMB juga belum memperoleh tiga fungsi yang diperlukan sebagai mata uang internasional : unit penetapan harga, media perdagangan dan penyimpanan nilai.

Laporan itu memperingatkan bahwa sebagian besar mitra dagang yang terlibat dalam proyek OBOR lebih suka menerima Dolar AS ketimbang Renminbi, ini yang memungkinkan bank sentral Tiongkok untuk melepaskan sejumlah besar cadangan devisa.  Walaupun cadangan devisa mereka masih berlimpah, tetapi tidak mungkin tanpa batas.

Pakar Citibank mengatakan bahwa kemampuan Tiongkok untuk mencapai target OBOR terbatas, dan pemerintah Tiongkok tidak dapat terhindar dari situasi yang dikendalikan oleh Dolar AS.

Wall Street Journal bahkan melaporkan bahwa The Marshall Plan pada saat itu diluncurkan untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan mendesak akan Dolar AS di Eropa. Akan tetapi, debitur proyek OBOR berbeda, karena mereka tidak perlu atau tidak ingin memiliki begitu banyak mata uang Renminbi. (Sin/asr)

Taiwan Serahkan Bantuan 500.000 Dolar AS kepada PMI untuk Korban Bencana Tsunami Selat Sunda

0

Epochtimes.id- Mewakili pemerintahan Taiwan, Kepala Perwakilan Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia menyerahkan bantuan sebesar 500.000 Dolar AS kepada Palang Merah Indonesia (PMI).

Penyerahan bantuan disampaikan secara langsung oleh Kepala Perwakilan TETO di Indonesia John C. Chen kepada Plt. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Ginandjar Kartasasmita di Kantor PMI Pusat, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Penyerahan bantuan ini disaksikan oleh sejumlah pejabat Palang Merah Indonesia (PMI), pengusaha Taiwan di Indonesia serta sejumlah wartawan dari berbagai media.

“Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban korban bencana Tsunami Selat Sunda,” katanya.

Sebelum menyerahkan bantuan, Kepala TETO John C. Chen menyampaikan kepedulian dan ucapan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Taiwan kepada korban bencana Tsunami Selat Sunda.

Pada kesempatan itu, John C. Chen turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Banten, dan masyarakat sekitar yang membantu warga negara Taiwan yang ikut menjadi korban Tsunami untuk mengungsi ke daerah tinggi serta membantu mereka untuk mendapat pengobatan.

Dia menuturkan, pada tahun 2018 Indonesia mengalami bencana gempa dan tsunami yang menyebabkan kehilangan yang mendalam baik korban jiwa maupun materi, dan pemerintah serta rakyat Taiwan juga merasakan kehilangan yang sama.

Untuk meringankan beban korban, pemerintah dan rakyat Taiwan telah mendonasikan 250.000 US Dollar kepada Palang Merah Indonesia (PMI) untuk korban bencana gempa di Lombok, dan 1.000.000 US Dollar kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk korban bencana di Sulawesi Tengah.

Selain itu Taiwan International Cooperation and Development Fund (ICDF) bekerja sama dengan organisasi World Vision dan organisasi Mercy Corps mendonasikan kurang lebih 700.000 US Dollar, untuk melaksanakan “Program dukungan mata pencaharian di Sulawesi Tengah, Indonesia” dan “Program bantuan WASH di Sulawesi Tengah, Indonesia” untuk membangun ulang daerah yang terkena bencana.

Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan internasional untuk bencana Tsunami Selat Sunda, pemerintah Taiwan akan mendonasikan 500.000 US Dollar untuk Palang Merah Indonesia (PMI), dengan harapan bantuan ini dapat membangun ulang daerah yang terkena bencana di provinsi Banten dan provinsi Lampung, serta membantu para korban bencana agar dapat pulih kembali seperti semula.

Sementara itu, Plt Ketua PMI, Ginandjar menyampaikan terima kasih atas bantuan dana yang telah diberikan. Menurut dia, donasi tersebut sangat membantu PMI. Donasi ini termasuk bantuan yang sudah diberikan sebelumnya saat bencana di Lombok dan Sulteng beberapa waktu lalu.

Apalagi, kata dia, pada saat ini pihaknya masih terus terlibat di lapangan menangani pasca Tsunami dan Gempa yang memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Banyak organisasi pemerintahan yang sudah pergi karena pemerintah sudah mengakhiri periode tanggap darurat, kami masih di sana,” kata Ginandjar.

Ginandjar menambahkan, pemerintah Indonesia masih berusaha menyiapkan pembangunan hunian sementara (Huntara).

“Masih banyak hal yang perlu dilakukan, pekerjaan ini tidak menjadi lebih mudah,” bebernya. (asr)

Dokumen Mahkamah Agung Tiongkok Dihilangkan Atas Perintah Resmi Partai

0

Satu set dokumen yang telah bocor baru-baru ini telah mengungkapkan sejauh mana aturan hukum di Tiongkok telah diabaikan.

Cui Yongyuan, pembawa acara talk-show TV terkenal di Tiongkok, mengungkapkan melalui media sosial pada awal Januari bahwa seorang hakim di divisi sipil Mahkamah Agung Tiongkok menyadari bahwa berkas dokumen yang berkaitan dengan sengketa kontrak perusahaan pertambangan di Provinsi Shaanxi telah dicuri dari kantornya, namun tidak melakukan apa pun untuk menemukan dokumen-dokumen tersebut.

Kelalaian itu menyebabkan kegemparan di kalangan netizen Tiongkok.

Pada 16 Januari, Cui telah menambahkan ke dalam kisah tersebut dengan membocorkan tujuh halaman dokumen yang dia anggap sebagai “set kedua” dari dokumen-dokumen yang hilang dalam kasus pengadilan, yang berawal pada tahun 2003 dan ditutup tahun 2018.

Cui membagikan dokumen tersebut melalui pos di Sina Weibo, platform media sosial yang mirip Twitter. Posting itu telah dihapus tidak lama kemudian, namun thumbnail halaman-halaman itu masih dapat dilihat di halaman Weibo-nya.

Ditandai sebagai “Top Secret” yang berarti benar-benar rahasia tidak diungkapkan kepada siapa pun, dalam keadaan apa pun, halaman-halamannya tercatat komentar-komentar yang ditulis oleh Zhou Qiang, kepala hakim agung dan presiden mahkamah agung; Xi Xiaoming, wakil presiden mahkamah agung saat itu; Du Wanhua, wakil menteri komite yudisial pengadilan tertinggi saat itu; Zhang Yongjian, ketua hakim divisi sipil saat itu; dan Cheng Xinwen, seorang hakim yang mengambil alih posisi Zhang pada tahun 2015.

Dalam dokumen-dokumen itu, Zhou menginstruksikan Zhang dan yang lainnya untuk menjaga “situasi saat itu” sebagai sebuah rahasia. Kemudian, Xi memerintahkan yang lain untuk melakukan seperti yang dikatakan Zhou.

Meskipun halaman-halaman dengan perintah tertulis Zhou tersebut tidak bocor, putusan yang dikeluarkan pada 2018 berakhir sama dengan apa yang ditanyakan salah satu dari bawahannya, Du, di dalam komentar-komentarnya.

Du bertanya, “[Kita berencana untuk] menjatuhkan hukuman kontrak investasi yang masih berlaku … Apakah ini tepat? Tolong beri kami instruksi.”

Jelas bahwa Zhou adalah pembuat keputusan utama dalam kasus ini.

Pengacara Beijing Wu Laosi menulis dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan di situs berita independen Tiongkok, China Digital Times, bahwa file dokumen yang baru-baru ini telah bocor tersebut menunjukkan bahwa seorang hakim dalam sistem pengadilan Tiongkok tidak benar-benar memutuskan putusannya. Sebaliknya, itu sepenuhnya tergantung pada pendapat para pejabat Partai Komunis.

Chen Youxi, seorang pengacara dan profesor hukum Tiongkok di Universitas Renmin di Beijing, juga menulis dalam artikelnya yang diterbitkan di portal web Sohu: “File-file tersebut telah menunjukkan bagaimana kekuatan politik secara langsung mengganggu aturan hukum.”

Sengketa hukum Shaanxi terkait dengan tambang batu bara dengan cadangan sekitar 1,9 miliar metrik ton, senilai sekitar 380 miliar yuan (US$55,24 miliar). Perusahaan swasta Tiongkok, Kechley, ingin mengembangkan tambang tersebut, akan tetapi pemerintah setempat tidak menyetujui proyek itu karena kurang mencukupinya pabrik Kechley untuk memproses batubara.

Pihak berwenang sebagai gantinya telah menandatangani perjanjian baru dengan Yik-Yip yang berbasis di Hong Kong, untuk mengembangkan tambang itu pada tahun 2006.

Baru-baru ini, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok telah menjerat seorang pejabat terkait dengan kasus ini.

Pada 15 Januari, pengawas internal, Komisi Pusat untuk Inspeksi Kedisiplinan, mengumumkan bahwa Zhao Zhengyong, yang menjabat sebagai ketua Partai untuk Provinsi Shaanxi dari Desember 2012 hingga Maret 2016, dicurigai karena “secara serius melanggar disiplin dan hukum,” dan akan ditempatkan di bawah penyelidikan.

Publikasi keuangan Tiongkok, Caixin, baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel, mengutip informasi dari sumber orang dalam, bahwa Zhao telah menerima suap sebagai imbalan atas pembangunan ekonomi di kota-kota setempat di Shaanxi, termasuk campur tangan dalam sengketa hukum penambangan batubara tersebut.

Beijing Daily yang dikelola pemerintah telah melaporkan pada 17 Januari bahwa pemimpin Tiongkok Xi Jinping memberikan pidato penting pada pertemuan politik bagi para pejabat Tiongkok yang bekerja dalam sistem peradilan. Selama pidatonya, Xi membuat pernyataan tegas yang mendesak para pejabat agar bebas dari korupsi.

“Beranilah untuk memutar pedang ke dalam,” katanya. “Bersikap tegas dalam menghilangkan domba hitam.”

Komentar Xi dilihat sebagai peringatan bagi para pejabat pengadilan sehubungan dengan skandal yang dihasilkan dari kasus Shaanxi tersebut.

Menurut laporan The Epoch Times sebelumnya, Zhao Zhengyong memiliki hubungan dekat dengan faksi oposisi yang menentang kepemimpinan Xi dan setia kepada mantan pemimpin Partai Jiang Zemin. (ran)

Video pilihan:

Misteri Hilangnya Artis Beken Tiongkok, Fan Bingbing

Ilmuwan Tiongkok Pengedit Gen Bayi Dipecat oleh Universitas

0

SHENZHEN, Tiongkok — Seorang ilmuwan Tiongkok yang mengklaim telah menciptakan bayi-bayi “yang telah diubah gennya” yang pertama di dunia telah mengabaikan pengawasan dan melanggar batas etika dalam upaya mencari ketenaran dan kekayaan, media pemerintah mengatakan pada 21 Januari, bahwa universitas tempat dia bekerja telah memecatnya.

He Jiankui mengatakan pada bulan November bahwa dia telah menggunakan teknologi pengeditan gen yang dikenal sebagai CRISPR-Cas9 untuk mengubah gen-gen embrio dari gadis kembar yang lahir bulan itu, sedang memicu kemarahan internasional tentang etika dan keamanan dari penelitian seperti itu.

Ratusan ilmuwan di seluruh dunia mengecam He dan mengatakan setiap penerapan pengeditan gen pada embrio manusia untuk keperluan reproduksi tidak etis.

Otoritas Tiongkok juga mencela He dan mengeluarkan perintah penghentian sementara kegiatan penelitian yang melibatkan pengeditan gen-gen manusia tersebut.

Sebuah laporan oleh media yang dikelola pemerintah Xinhua mengutip temuan baru-baru ini dari penyelidikan oleh otoritas kesehatan setempat, di mana ditemukan bahwa dia “sengaja menghindari pengawasan” dan mengumpulkan dana sendiri untuk melakukan prosedur tersebut untuk “mencari ketenaran dan keuntungan pribadi,” menambahkan bahwa dia telah memalsukan makalah-makalah permohonan kelayakan etika untuk mendapatkan sukarelawan demi prosedur tersebut.

Southern University of Science and Technology (SUSTech) di kota Shenzhen, mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya bahwa dia telah dipecat.

“Secara efektif secepatnya, SUSTech akan membatalkan kontrak kerja dengan Dr. He Jiankui dan mengakhiri semua kegiatan pengajaran dan penelitiannya di SUSTech,” kata pernyataan tersebut.

Meskipun pihak-pihak berwenang Tiongkok secara konsisten telah membantah keterlibatannya, foto-foto “Formulir Permohonan Tinjauan Kelayakan Etika” milik He telah beredar secara online. Terlihat di foto tersebut ada cap resmi dari Rumah Sakit Wanita dan Anak Shenzhen Hemei dan tanda tangan dari tujuh anggota Komite Etika.

Sementara itu, para pengamat Tiongkok juga mengatakan bahwa proyek mahal seperti itu tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari otoritas-otoritas tingkat tinggi, terutama ketika SUSTech mengatakan bahwa He sedang cuti yang tidak dibayar sejak Februari 2018.

Sebuah acara TV khusus pada bulan September 2018 di stasiun televisi negara Tiongkok juga telah menyoroti dan memuji penelitian genetika He.

Baik He maupun perwakilan tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada 21 Januari. Dia membela tindakannya di sebuah konferensi di Hong Kong pada bulan November, dengan mengatakan bahwa dia “bangga” dengan apa yang telah dia lakukan dan bahwa pengeditan gen akan membantu melindungi bayi-bayi perempuan itu dari terinfeksi HIV, virus yang menyebabkan AIDS.

Para ahli internasional dalam ilmu genetika mengatakan bahwa mereka berharap laporan 21 Januari itu hanya hasil awal penyelidikan He dan bahwa lebih banyak tindakan akan diambil.

“Laporan tersebut diharapkan akan memberikan contoh dengan tindakan-tindakan hukum dan hukuman yang sesuai untuk meyakinkan masyarakat dan komunitas ilmiah,” kata Yalda Jamshidi, seorang pakar genomik di Universitas London London.

Pengumuman He telah mencetuskan perdebatan di antara para sarjana hukum Tiongkok tentang hukum mana yang secara teknis telah ia langgar dengan menjalankan prosedur tersebut, serta apakah ia dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atau tidak.

Banyak sarjana menunjuk pada pedoman tahun 2003 yang melarang embrio-embrio manusia diubah dari mulai ditanam untuk tujuan reproduksi, dan mengatakan embrio yang diubah tidak boleh dikembangkan selama lebih dari 14 hari.

Helen O’Neill, seorang ahli ilmu reproduksi di University College London, mengatakan dia khawatir bahwa laporan yang telah diberikan “tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang tindakan apa yang akan diambil untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan, atau apa yang akan dilakukan sebagai hukuman.” (ran)

Video pilihan:

Kasus HIV AIDS Baru Melonjak di Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=M6HkHSm_0cc

FBI Putuskan Rantai Perdagangan Seks Internasional Terkait dengan Tiongkok

0

Sebuah jaringan perdagangan seks internasional yang beroperasi di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia telah dihancurkan, menyusul penangkapan dan dakwaan baru-baru ini terhadap enam orang karena pemerasan.

Dakwaan terhadap enam orang tersebut telah dibuka di pengadilan federal di Oregon pada 16 Januari, menurut siaran pers oleh Departemen Kehakiman AS. Penangkapan dilakukan oleh Gugus Tugas Eksploitasi Anak FBI Portland dalam operasi multi-distrik pada 15 Januari, dengan bantuan dari lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.

Penduduk Toronto, Chen Zongtao, juga dikenal sebagai Mark Chen, 46 tahun, adalah kepala kelompok penjahat yang merekrut para wanita, kebanyakan dari Tiongkok, ke kota-kota di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia untuk terlibat dalam prostitusi dan kegiatan perdagangan seks lainnya. Sebuah perusahaan, yang beroperasi dari Agustus 2015 hingga November 2018, telah beroperasi dengan kedok menyediakan pengawal-pengawal wanita melalui berbagai situs web, termasuk SuperMatchEscort.com, untuk mencari pelanggan.

Para pelanggan akan menelepon, mengirim pesan teks, email, atau mengirim pesan melalui aplikasi WeChat milik Tiongkok berdasarkan informasi kontak yang tercantum di situs web tersebut. Orang-orang yang bekerja sebagai operator perusahaan akan mengatur “kencan atau pertemuan” antara pelanggan dengan wanita di berbagai tempat pelacuran, yang biasanya terletak di dalam komplek-komplek hotel atau apartemen.

Orang-orang yang bertugas mengantarkan telah menyimpan database pelanggan lebih dari 30.000 nomor telepon, masing-masing dengan perincian tentang “kencan” mereka, menurut siaran pers.

Chen ditangkap di Kanada bulan ini oleh polisi Toronto, yang membantu FBI dalam penyelidikan tersebut. Menurut saluran televisi kabel dan satelit berbahasa Inggris Kanada, CP24, Chen telah muncul di 361 University Avenue Courthouse pada 16 Januari. Pemerintah AS meminta ekstradisinya agar ia bisa diadili di Oregon.

Menurut dakwaan, Chen didakwa dengan tuduhan persekongkolan (konspirasi) dan penggunaan fasilitas-fasilitas antar negara untuk mempromosikan, mengelola, membangun, menjalankan, atau memfasilitasi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Tuduhan yang sama diajukan terhadap empat orang lainnya: Zhou Weixuan, juga dikenal sebagai Marko Zhou, 37 tahun; Wang Yan, juga dikenal sebagai Sarah Wang, 33 tahun; Wang Chaodan, 32 tahun; dan Fu Ting, 35 tahun.

Zhou, dari Kota Guangzhou di Tiongkok selatan, yang telah mendaftar, mengelola, dan membayar banyak situs web, termasuk SuperMatchEscort.com, menurut dakwaan. Siaran pers menyatakan bahwa para penyelidik percaya Zhou saat ini berada di Tiongkok.

Wang Yan, dari Temecula, California, ditangkap oleh Divisi Los Angeles FBI dan muncul di hadapan hakim di pengadilan federal California pada 15 Januari. Menurut dakwaan, Wang bekerja untuk Chen sebagai orang yang mengantar di berbagai kota Amerika Serikat.

Keberadaan Wang Chaodan dari Beaverton, Oregon, saat ini tidak diketahui, menurut siaran pers. Surat dakwaan menyatakan bahwa Wang yang mengelola tempat tinggal dan kamar motel di Oregon yang digunakan sebagai tempat-tempat pelacuran.

Fu, juga dari Beaverton, Oregon, yang menyewa dan mengelola beberapa tempat tinggal di Oregon yang digunakan sebagai rumah-rumah bordil, menurut surat dakwaan.

Orang keenam yang didakwa adalah Sun Huiling, yang muncul di pengadilan federal di Portland pada 15 Januari. Sun juga didakwa karena menggunakan fasilitas-fasilitas antar negara untuk mengoperasikan perusahaan ilegal tersebut.

“Melindungi para warga negara asing yang rentan dari para pelaku perdagangan manusia yang ingin mengeksploitasi mereka demi keuntungan adalah misi penegakan hukum yang sangat penting,” kata Billy J. Williams, jaksa federal Oregon. Dia menambahkan, “Kami selalu dan akan terus mengejar para penjahat yang mengeksploitasi korban yang rentan secara agresif.”

The Oregonian, surat kabar harian yang berbasis di Portland, memuat artikel pada 17 Januari yang memberikan rincian lebih lanjut tentang operasi-operasi jaringan kriminal tersebut.

Mengutip surat pernyataan penggeledahan oleh agen FBI June Piniewski, Oregonian melaporkan bahwa para petugas yang menyamar yang telah meminta pesanan “kencan” melalui situs web menemukan bahwa apartemen-apartemen yang digunakan sebagai rumah-rumah bordil “jarang ada perabotan, seringkali hanya dengan handuk menutupi kasur di kamar tidur.”

Seorang wanita yang tidak disebutkan namanya yang sedang menunggu seorang petugas yang menyamar di sebuah rumah bordil Beaverton mengatakan kepada para penyelidik bahwa “dia baru saja membuka pintu ketika seorang pelanggan muncul dan melakukan apa pun yang diperintahkan oleh pelanggan,” menurut pernyataan tertulis. (ran)

Video pilihan:

Waspada !!! Aplikasi Smartphone Buatan Tiongkok Mencuri Data Penggunanya

https://www.youtube.com/watch?v=Z2XD_O0MbKU

Gedung Putih Berusaha Buat Shutdown Tanpa Rasa Sakit

0

EpochTimesId – Shutdown atau penutupan sebagian dari pemerintah federal Amerika Serikat yang dimulai 22 Desember 2018 telah menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS. Belum ada tanda-tanda penutupan itu akan segera berakhir. Namun, Pemerintahan Donald Trump menangani dampak shutdown kali ini dengan cara berbeda.

Shutdown saat ini telah menghentikan operasi di sembilan departemen, termasuk Departemen Pertanian AS (USDA), Departemen Kehakiman, dan Internal Revenue Service (IRS). Dalam upaya untuk membuat penutupan yang ‘tidak menyakitkan’, pemerintah Trump menemukan cara untuk menjaga beberapa program penting berjalan setidaknya untuk sementara waktu. Termasuk layanan pemerintah seperti pengembalian pajak dan kupon makanan.

Meskipun ditutup, musim pengajuan pajak tahun ini akan dimulai tepat waktu. Agen penagihan pajak negara akan mulai mengeluarkan pengembalian pajak pada 28 Januari 2019.

IRS mengumumkan minggu lalu bahwa mereka akan menarik lebih dari 46.000 pekerja. Dengan sekitar 57 persen dari tenaga kerjanya, yang terhambat oleh penutupan untuk memproses pengembalian pajak tahunan. Pegawai yang kembali bekerja tidak akan dibayar sampai lembaga pemerintah dibuka kembali.

Menurut laporan media, itu adalah Russell Vought, penjabat direktur baru Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) yang memimpin upaya untuk menemukan cara untuk mengatasi selisih alokasi.

Vought bekerja pada sektor anggaran pemerintah, dan mengusulkan pemotongan pengeluaran yang drastis tahun lalu.

“Vought tahu setiap sen yang ada di mana-mana; dia menjalankan operasi untuk Mulvaney,” ujar mantan kepala ahli strategi Gedung Putih, Stephen Bannon mengatakan kepada Washington Post. “Dia seorang (bertipe) ‘old-school’, konservatif Yayasan Warisan yang sebenarnya ingin memotong pengeluaran.”

Vought bergabung dengan OMB tahun lalu dan menjadi direktur pelaksana pada 3 Januari 2019, setelah Trump menunjuk Direktur Mick Mulvaney sebagai kepala staf Gedung Putih. Dan sekarang, dia memainkan peran kunci selama ‘shutdown’ berlangsung.

“Misi kami dari Presiden adalah membuat penghentian ini senyaman mungkin, konsisten dengan hukum,” kata Vought dalam konferensi pers 7 Januari 2019.

“Jadi kami telah membangun upaya-upaya masa lalu dalam pemerintahan ini untuk tidak menghentikan penutupan untuk mempersenjatai rakyat Amerika.”

Vought juga mengatakan bahwa ada hal-hal yang harus mereka perbaiki dari pemerintahan sebelumnya. Pada tahun 2011, di bawah pemerintahan Obama, OMB mengarahkan agen pajak untuk tidak membayar pengembalian uang selama penutupan. Namun, atas permintaan Departemen Keuangan, OMB mempelajari hukum yang relevan dan ‘menyimpulkan’ bahwa IRS dapat membayar pengembalian pajak selama shutdown,” kata pernyataan IRS.

Namun, keputusan untuk mengizinkan agen pajak untuk membayar pengembalian pajak selama penutupan adalah ilegal dan didorong oleh agenda politik, menurut beberapa politisi Demokrat dan ahli hukum. Mereka berpendapat bahwa itu akan melanggar Undang-Undang Anti-Deficiency, yang mencegah karyawan federal menghabiskan uang lebih dari jumlah yang tersedia dalam apropriasi.

Pendanaan Kupon Makanan
Jutaan orang Amerika menghadapi risiko kehilangan manfaat karena pendanaan USDA berakhir pada bulan Desember. Namun, OMB mampu menghasilkan solusi untuk pendanaan kupon makanan, yang secara resmi dikenal sebagai Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP). Program itu mengambil keuntungan dari istilah dalam tagihan dana jangka pendek terbaru yang kedaluwarsa. UU ini memungkinkan program untuk mempertahankan operasi reguler hingga akhir Februari.

Tidak jelas bagaimana USDA akan merespons jika shutdown berlanjut hingga Maret. Beberapa ahli meyakini manfaat SNAP harus terus berlanjut bahkan jika shutdown parsial meluas.

“Ini adalah hasil dari ketentuan pendanaan Undang-Undang Pangan dan Gizi yang unik, yang memberlakukan kewajiban hukum pada USDA untuk terus memberikan manfaat SNAP kecuali Kongres memberlakukan pengurangan,” David Super, seorang profesor hukum Universitas Georgetown, mengatakan dalam sebuah makalah.

Pemerintah federal sebagian ditutup setelah Kongres gagal mengesahkan undang-undang untuk memperpanjang dana sementara. Penutupan itu berlangsung hingga minggu keempat setelah Demokrat dan Presiden Donald Trump gagal mencapai kesepakatan mengenai pendanaan untuk tembok perbatasan.

Gedung Putih menuntut $ 5,7 miliar dolar dalam pendanaan dinding perbatasan, yang berjumlah hampir 0,1 persen dari total pengeluaran federal.

Trump bahkan mengancam akan menggunakan wewenang penetapan status darurat untuk mendapatkan akses ke dana federal yang dibutuhkan untuk tembok perbatasan. Tetapi masih belum jelas kapan tepatnya dia akan mengumumkan keadaan darurat nasional.

Reaksi Pasar Saham
Saham AS sejauh ini telah kebal terhadap penutupan pemerintah. Indeks saham utama telah meningkat sejak penutupan dimulai.

Indeks S&P 500 naik 14 persen sejak 24 Desember, hari perdagangan pertama selama penutupan. Saham blue-chip Dow Jones Industrial Average juga naik 13 persen selama periode yang sama.

“Shutdown di masa lalu sebagian besar merupakan peristiwa non-ekonomi dan saham AS. Indikator kepercayaan bisnis dan konsumen biasanya menurun dan pengeluaran pemerintah turun selama penutupan, tetapi setiap kerugian biasanya dapat diatasi dengan cepat,” John Lynch, kepala strategi investasi peneliti di LPL Financial, mengatakan dalam sebuah posting blog.

Fakta bahwa saham meningkat membuat penutupan saat ini tidak biasa, karena S&P 500 biasanya jatuh selama penutupan. Rata-rata, indeks turun 0,4 persen pada penutupan sebelumnya, menurut LPL. (EMEL AKAN/@mlakan/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Rezim Venezuela Padamkan Pemberontakan Tentara dan Bekukan Kongres

0

EpochTimesId — Pasukan keamanan Venezuela melakukan pemberontakan sebelum fajar pada 21 Januari 2019. Pemberontakan itu juga memicu protes jalanan yang keras. Sementara itu, pada hari yang sama, Mahkamah Agung pro-pemerintah membatalkan kepemimpinan baru Kongres yang dikendalikan oposisi.

Pemberontakan memicu protes di lingkungan miskin, yang berjarak hanya beberapa mil dari istana presiden Venezuela. Aksi tersebut kemudian dibubarkan dengan gas air mata, ketika warga membakar barikade sampah dan meneriakkan desakan agar Presiden Nicolas Maduro meninggalkan kekuasaan.

Militer dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa mereka telah menemukan kembali semua senjata, dan menangkap mereka yang terlibat dalam apa yang digambarkan sebagai tindakan ‘pengkhianatan’. “Tindakan yang dimotivasi oleh kepentingan tidak jelas yang terkait dengan sayap kanan,” ujar kelompok militer yang masih setia dengan Maduro.

Media lokal mengabarkan bahwa pada pukul 02:50 dinihari, sekelompok kecil pasukan menangkap seorang kapten yang bertanggung jawab atas sebuah kantor polisi lokal di Caracas barat. Mereka kemudian bergerak melintasi ibukota dengan dua truk militer ke daerah miskin Petare, tempat mereka mencuri sejumlah senjata dari pos lain.

Mereka ditangkap beberapa jam kemudian di pos penjagaan nasional. Lokasi itu berjarak dua mil dari istana presiden Miraflores.

Beberapa jam sebelumnya, sekelompok pengawal nasional bersenjata lengkap menerbitkan serangkaian video di media sosial yang mengatakan mereka tidak akan mengakui pemerintahan Maduro. Pemerintahan Maduro berada di bawah tekanan domestik dan internasional yang meningkat, atas masa jabatan kedua yang baru dimulai.

Dalam salah satu video, seorang pria mengidentifikasi dirinya sebagai Sersan Tiga Alexander Bandres Figueroa. Dia berbicara kepada ‘rakyat Venezuela’, dan mendesak rekan senegaranya untuk turun ke jalan guna menunjukkan dukungan bagi upaya pemberontakan mereka.

“Anda diminta turun ke jalan untuk membela konstitusi, nah kita di sini,” katanya dalam rekaman video di malam hari, dimana beberapa pria bersenjata berat dan truk penjaga nasional tampak sebagai latar belakangnya.

“Anda ingin kami menyalakan sumbu, jadi kami lakukan. Kami membutuhkan dukungan Anda,” tambah tentara itu.

Pada dini hari di kawasan dekat Cotiza, sekelompok pemuda bertelanjang dada, beberapa dengan wajah tertutup. Mereka membangun barikade di seberang jalan dengan mobil yang terbakar, pintu gorong-gorong yang berat, dan beton besar.

Sekelompok wanita yang marah berteriak bahwa mereka telah hidup terlalu lama tanpa air yang mengalir.

“Merdeka! Merdeka!” Teriak mereka. “Maduro harus pergi!”

“Kita harus mempertahankan tanah air kita,” Maria Fernanda Rodriguez, seorang manicurist berusia 36 tahun, mengatakan kepada The Associated Press, ketika air matanya mengalir akibat gas air mata.

Beberapa jam kemudian, Mahkamah Agung yang dikuasai oleh pemerintah Maduro mengatakan pihaknya mengeluarkan langkah-langkah dalam menyikapi deklarasi baru-baru ini oleh Majelis Nasional. Parlemen itu baru-baru ini menyatakan kepresidenan Maduro tidak sah, sehingga memperuncing perselisihan dengan badan legislatif yang dikendalikan oposisi.

Para hakim memutuskan bahwa kepemimpinan baru kongres itu sendiri tidak sah. Hakim Agung juga mendesak kepala jaksa penuntut dari negara itu untuk menyelidiki apakah para pemimpin kongres telah bertindak kriminal, secara terbuka menentang konstitusi negara.

Juan Guaido, presiden kongres, mengabaikan peringatan pengadilan dan mengulangi seruannya agar orang-orang turun ke jalan pada 23 Januari 2019 waktu setempat, untuk menuntut Maduro meninggalkan kekuasaan. Itu adalah tanggal bersejarah untuk memperingati berakhirnya kediktatoran militer Venezuela pada tahun 1958.

“Majelis Nasional adalah satu-satunya lembaga yang dipilih oleh rakyat Venezuela,” kata Guaido pada konferensi pers di legislatif.

Puluhan pemerintah asing telah menolak untuk mengakui masa jabatan kedua Maduro. Beberapa negara mengatakan mereka siap untuk mengakui Guaido sebagai presiden sementara sampai pemilihan umum yang adil dapat diadakan.

Selain itu, pemerintah Amerika Serikat merencanakan untuk menjatuhkan sanksi keuangan yang lebih keras pada Venezuela. Puluhan pemerintah Amerika Latin dan Karibia yang kebanyakan konservatif juga mengatakan, bahwa mereka akan memblokir dan mencekal pejabat dari pemerintah Maduro untuk memasuki negara mereka dan mengambil langkah-langkah untuk membekukan aset yang merupakan produk sampingan dari korupsi.

Ketika ketidakpuasan di kalangan rakyat Venezuela meningkat di tengah kekurangan pangan dan hiperinflasi yang meluas, Maduro diyakini memiliki loyalitas dari komando militer, khususnya para pejabat tinggi militer. Di masa lalu, pasukan militer selalu dengan mudah memadamkan pemberontakan berskala kecil. (THE ASSOCIATED PRESS dan Fabiola Sanchez/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Bahayanya Minuman Anggur Palsu Tiongkok dan Kerugian yang Ditimbulkan Dalam Industri Anggur Global

0

Seorang ahli hukum internasional telah mendesak langkah-langkah anti-pemalsuan yang lebih efektif untuk memastikan para pembuat anggur (wine) palsu di negara-negara seperti Tiongkok tidak terus-terusan merugikan industri anggur global triliunan dolar karena kehilangan bisnisnya.

Profesor Hukum Universitas Northumbria, Anqi Shen, percaya perkiraan industri pemalsuan anggur global akan bernilai AUS$ 4,3 triliun (US$3,1 triliun) pada tahun 2022.

Vitikultur Tiongkok, yang dilaporkan menghasilkan 14.000 botol anggur Penfolds palsu pada November tahun lalu, telah menjadi pasar konsumen anggur terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, menurut Fairfax Media.

Menurut halaman acara salah satu seminar Shen dengan topik, “pastinya, industri anggur menguntungkan.”

“Pasar anggur Tiongkok yang sangat besar menarik minat para pemalsu lokal dan global yang secara agresif mengambil untung dari pembuatan dan penjualan anggur Australia dan Eropa tiruan.”

Shen, sebelumnya seorang perwira polisi di Tiongkok dan seorang pengacara di sebuah firma hukum Nanjing, memperingatkan bahwa tidak hanya masalah kekayaan intelektual yang terkait dengan anggur palsu tetapi juga risiko-risiko kesehatan.

Terkadang pembuat anggur palsu akan menggunakan pengganti yang murah untuk etanol, termasuk penghapus cat kuku, cairan pembersih kaca depan, metanol, dan isopropanol, yang digunakan dalam zat cairan untuk menurunkan titik beku (antibeku). Walaupun jenis-jenis alkohol ini dapat menghasilkan keadaan stimulasi yang serupa bagi konsumen, ia dapat, paling tidak, menyebabkan mual, muntah, sakit perut, kantuk, dan pusing. Dalam kasus yang lebih serius, konsumsi dapat menyebabkan masalah ginjal atau hati, atau bahkan membuat seseorang koma. Metanol dapat menyebabkan kebutaan permanen.

“[Ada] masalah kesehatan masyarakat sehubungan dengan barang palsu yang berbahaya seperti anggur palsu,” kata halaman acara tersebut.

Pemerintah Koalisi Australia telah mengumumkan akan membentuk platform digital merek dagang Smart Trade Mark yang baru di bawah badan federal kekayaan intelektual Australia untuk membantu bisnis-bisnis Australia melindungi barang-barang mereka dari produk-produk tiruan di pasar-pasar luar negeri.

Bekerja sama dengan perkebunan anggur Shaw Vineyard di Murrumbateman, New South Wales, proyek percontohan ini bertujuan untuk mendukung rantai pasokan mereka di Asia Tenggara dan memastikan pelanggan luar negeri membeli produk-produk buatan Australia yang berkualitas.

“Proyek-proyek seperti Smart Trade Mark adalah cara penting untuk menghentikan produk palsu yang mengikis integritas merek Australia,” Menteri Federal untuk Industri, Sains, dan Teknologi Karen Andrews mengatakan dalam siaran pers. “Dengan menerapkan Smart Trade Mark untuk produk-produk Australia, konsumen dan bisnis dapat secara langsung memeriksa bahwa produk telah terdaftar dalam merek dagang Australia dan memastikan itu tidak palsu.

“Akses untuk informasi ini di luar negeri saat ini terbatas, sehingga potensinya sangat menarik.”

Shen percaya menggunakan peraturan yang lebih ketat mengontrol industri pemalsuan dan mencegah para produsen anggur palsu dari perilaku ilegal juga akan membantu mengatasi masalah ini.

Industri budidaya anggur Australia menyambut baik peraturan baru tersebut yang memberikan perlindungan lebih besar kepada para eksportir anggur yang memiliki reputasi baik.

Menurut Wine Australia, otoritas hukum yang didanai pemerintah akan memiliki kekuatan untuk memblokir persetujuan pengiriman produk-produk Australia yang tidak dapat dijual secara legal di negara tujuan, terutama jika melanggar undang-undang yang terkait dengan kekayaan intelektual. Para eksportir juga akan kehilangan fleksibilitas untuk mengekspor atas nama perusahaan atau individu yang tidak memenuhi syarat untuk lisensi ekspor yang sah.

“Peraturan baru ini akan memperluas kekuatan Wine Australia untuk berbuat lebih banyak guna melindungi reputasi anggur Australia di luar negeri dengan memastikan bonafiditas para eksportir yang sudah ada dan potensial,” kata Chief Executive Officer Wine Australia Andreas Clark dalam siaran pers. “Sayangnya, adalah fakta kehidupan bahwa para peniru dan pemalsu dapat mengalihkan perhatian atau emosi seseorang ke hal-hal lain ketika mereka dapat memanfatkan reputasi baik orang lain untuk menghasilkan uang, telah meninggalkan kerusakan yang tidak dapat dicegah yang tumbuh tidak hanya untuk merek individu tetapi untuk reputasi bangsa yang ditargetkan dan merek-merek lainnya.” (ran)

Shen akan menyampaikan presentasi, Being Affluent One Drinks Wine, di kampus ANU Canberra mulai pukul 12:30 siang hingga 1:30 malam pada 5 Februari 2019. Untuk informasi lebih lanjut, kirim email ke regnet@anu.edu.au.

Video pilihan:

Alat Huawei Dikembangkan untuk Menindas Falun Gong yang Mencekam di Seluruh Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=l4yQjS1MqNA&t=347s

Perbedaan Esensial Antara Tentara Komunis Tiongkok dengan Barat

0

oleh Zhang Ting

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan AS (DIA) mengungkapkan perbedaan esensial antara tentara komunis Tiongkok dengan Barat.

Laporan itu mengatakan bahwa tugas utama tentara yang dikendalikan secara ketat oleh Partai Komunis Tiongkok adalah untuk memastikan kelangsungan hidup rezim Komunis Tiongkok. Mereka mengutamakan pelayanan terhadap partai bukan negara seperti tentara Barat.

Laporan itu bahkan mengungkapkan bahwa kegiatan ekspansi global komunis Tiongkok diperhitungkan secara cermat untuk menghindari langkah yang melampaui ambang batas yang dapat menyulut konflik senjata dengan negara Barat.

Perbedaan mendasar

Badan Intelijen Pertahanan AS (DIA) dalam sebuah laporan yang berjudul ‘Kekuatan Militer Komunis Tiongkok’ menyebutkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) menjadi pasukan milik partai yang telah dipolitisasi sejak awal. Keberadaan PLA adalah untuk memastikan kelangsungan hidup rezim komunis di atas segalanya.

Melayani negara adalah peran kedua mereka. Terakhir ini dianggap sebagai kekuatan profesional (bersenjata) non-politik yang misi utamanya adalah melindungi negaranya sendiri.

Media ‘The Washington Free Beacon’ mengutip laporan itu memberitakan pada 17 Januari bahwa para pemimpin Partai Komunis Tiongkok terus berusaha memegang kendali tentara dan melakukan reformasi besar-besaran untuk mengubah tentara Tiongkok dari tentara darat menjadi tentara berteknologi tinggi.

Direktur DIA Robert Ashley mengatakan dalam sebuah kata pengantar laporan bahwa penting untuk memahami karakteristik militer Tiongkok.

Untuk mempertahankan kontrol ketat atas militer, rezim Beijing telah membentuk departemen kerja politik PLA baru yang mirip dengan Departemen Politik Umum. Departemen Politik Umum sebelumnya telah mendanai berbagai tindakan berpengaruh, termasuk mencari dukungan kepada mantan perwira militer AS untuk mendukung kebijakan keamanan komunis Tiongkok.

Laporan menyebutkan bahwa sistem kerja politik PLA adalah sarana utama untuk memastikan bahwa rezim yang berkuasa dapat mengendalikan senjata (militer). Dasar teorinya adalah pernyataan Mao Zedong yaitu kekuatan politik tumbuh dari laras senjata.

Hampir semua pejabat PLA adalah anggota Partai Komunis Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat PLA menyumbang sekitar 20% dari anggota komite pusat partai. Mereka yang duduk sebagai anggota Komite Sentral sekarang ada 205 orang.

‘The Washington Free Beacon’ mengatakan bahwa pada tahun 1989, para pemimpin Partai Komunis Tiongkok mengirim pasukan dari luar ibukota untuk menindas protes pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen. Sejumlah besar pengunjuk rasa terbunuh, dan insiden itu menyebabkan penindasan yang lebih besar, dan itu berlanjut hingga hari ini.

Di Tiongkok, akibat rezim telah menambahkan kebijakan yang lebih represif dengan tujuan untuk meredam semua perbedaan pendapat dan tuntutan atas kebebasan berbicara, maka suasaan anti-Partai Komunis Tiongkok terus tumbuh.

Mencari cara merujuk pada hegemoni global

Menurut laporan DIA, Beijing terus menekankan apa yang dianggapnya sebagai ‘periode peluang strategis’ di mana ia dapat mencari pengembangan dalam situasi tidak menyebabkan konflik militer besar.

Menurut pandangan ini, Beijing telah menerapkan sebuah metode partisipasi eksternal untuk memperkuat tentakel dan hegemoni mereka di luar negeri melalui beberapa kegiatan.

Kegiatan-kegiatan ini telah diperhitungkan dengan cermat agar berada di bawah batas atau tidak melampaui ambang peringatan komunitas internasional terhadap ekspansi pengaruh global komunis Tiongkok, juga diupayakan agar tidak melebihi batas yang membuat Amerika Serikat dan sekutunya marah sehingga menyulut konflik militer atau pembentukan aliansi anti-komunis.

Laporan menunjuk strategi pertahanan Pentagon baru-baru ini yang menyebutkan : Komunis Tiongkok ingin membentuk sebuah dunia yang konsisten dengan model otoriternya dan memperoleh kekuasaan veto atas keputusan ekonomi, diplomatik, dan keamanan negara-negara lain.

Secara militer, ambisi Tiongkok juga bersifat global. Fokus militer Tiongkok juga bergeser ke luar negeri, demikian disebutkan dalam laporan itu.

Mengembangkan senjata secara tidak terkendali

Untuk pertama kalinya, laporan itu secara resmi mengungkapkan bahwa distribusi fasilitas nuklir Tiongkok di seluruh negeri. Komunis Tiongkok memiliki sejumlah cadangan hulu ledak nuklir dan masih terus melakukan penelitian, pengembangan, dan memproduksi jenis senjata nuklir baru.

Sedangkan Amerika Serikat tidak mengembangkan jenis senjata nuklir baru. Dalam menghadapi pengembangan senjata yang tidak terkendali ini Presiden Trump pada 20 Oktober tahun lalu mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah yang ditandatanganinya dengan Rusia.

Media menganalisis pada saat itu bahwa Amerika Serikat memilih untuk mundur karena ketidakpuasannya terhadap default Rusia, tetapi pertimbangan yang berada di baliknya adalah untuk mengekang pengembangan rudal komunis Tiongkok.

“Jika Rusia sedang melakukan hal ini (mencari senjata nuklir), komunis Tiongkok juga melakukan hal yang sama, sedangkan kami masih bersikeras mentaati traktat tersebut, ini yang tidak dapat kami terima”.

Trump mengatakan : “Jika mereka berubah menjadi lebih bijak, negara-negara lain juga menjadi bijak, mereka akan berkata bahwa jangan lagi kita mengembangkan senjata nuklir yang mengerikan itu, maka saya akan sangat senang.”

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada 13 November mengatakan : “ika Tiongkok (PKT) adalah yang ikut menandatangani Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah, maka setengah dari jumlah rudal mereka telah melanggar perjanjian itu”.

Jens Stoltenberg mengatakan bahwa ia mendukung perluasan Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Rusia pada tahun 1987 itu dijadikan sebuah perjanjian internasional, sehingga komunis Tiongkok juga termasuk dalam batasan itu.

Michael Pillsbury, mantan pejabat senior Pentagon yang paham dengan situasi Tiongkok mengatakan bahwa laporan terakhir DIA yang bernada serius itu tidak begitu mengkhawatirkan dapat melukai perasaan Tiongkok.

Menurut laporan itu, komunis Tiongkok sedang membangun senjata ruang angkasa, termasuk jammer berbasis darat, laser dan rudal anti-satelit. Sebagian besar informasi tentang senjata itu dirahasiakan. Selain itu, militer mereka masih membangun kekuatan siber yang mampu digunakan untuk memata-matai dan melakukan serangan secara destruktif.

Laporan tersebut untuk pertama kalinya mengkonfirmasikan bahwa departemen intelijen militer PLA, yakni 2PLA yang merupakan bagian dari Staf Gabungan Komisi Militer Pusat.

Jim Fanell, mantan kepala Armada Pasifik dari Angkatan Laut AS mengatakan bahwa dalam 20 tahun terakhir, apa yang ditegaskan oleh para ahli Tiongkok bahwa Tiongkok tidak memiliki tujuan strategis selain berusaha memodernisasi peralatan militer era Mao Zedong.

Namun kemudian, mereka menyatakan bahwa pembangunan militer Tiongkok  terbatas untuk menciptakan zona penyangga dari wilayah pesisir Tiongkok dan terbatas untuk menjadi kekuatan regional.

“Sekarang kami memiliki bukti yang lebih jelas dalam membuktikan bahwa komunis Tiongkok memiliki rencana hegemoni global,” katanya.

Fanell mengatakan : “Bagaimanapun, komunis Tiongkok telah jauh melampaui harapan kami. Oleh karena itu, kita harus mengadopsi strategi pemerintah secara luas untuk mempertahankan serta melawan ancaman terhadap  kepentingan keamanan nasional kita sendiri, dan kepentingan negara lain dalam komunitas internasional.” (Sin/asr)