EpochTimesId – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, House of Representatives, mengeluarkan sebuah Undang-Undang Pajak baru, yaitu Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan, pada 16 November 2017. DPR yang dikuasai Republikan meloloskan RUU melalui pemungutan suara, dengan perbanding perolehan suara 227 (Setuju) berbanding 205.
“Undang-Undang bersejarah di depan kita hari ini merupakan langkah penting untuk memenuhi janji reformasi pajak kita kepada rakyat Amerika,” kata Ketua Komite Sarana-Prasarana, Kevin Brady sebelum memberikan suara.
Agar reformasi perpajakan menjadi undang-undang, baik DPR maupun Senat harus mengeluarkan undang-undang yang sama dan mengirimkannya ke presiden.
Anggota Senat memperkenalkan rencana pajak mereka sendiri pada 9 November 2017, yang memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan DPR tersebut.
Senat diharapkan untuk memilih versi RUU mereka setelah Thanksgiving. Jika lolos, panitia kerja akan membuat rancangan undang-undang kompromi yang bisa diterima kedua rumah tersebut.
Partai Republik memiliki jadwal ambisius untuk mendapatkan RUU di meja presiden pada akhir tahun. Jika berhasil, itu akan menjadi reformasi pajak besar pertama sejak 1986.
Berikut adalah inti dari tagihan pajak DPR :
1. Mengurangi kelompok pajak pribadi menjadi empat, meningkatkan deduksi standar, dan menghilangkan potongan yang paling terperinci.
Dalam upaya menyederhanakan tarif pajak individu, tagihan tersebut menyederhanakan tujuh tingkatan pajak saat ini menjadi empat, yaitu : 12 persen, 25 persen, 35 persen, dan 39,6 persen. Hal itu secara substansial meningkatkan batas pendapatan untuk setiap tingkat pajak.
Rencana tersebut menghasilkan tingkat pajak individual tertinggi sebesar 39,6 persen, yang akan diterapkan pada penerima berpenghasilan tinggi. Wajib pajak ini juga akan membayar biaya tambahan sebesar 6 persen pada $US 200.000 pertama yang mereka dapatkan di atas $US 1 juta; Setelah membayar ‘pajak gelembung’ tersebut, tingkat suku bunga akan kembali ke 39,6 persen.
Pengurangan batas PKP hampir dua kali lipat, menjadi $US 12.000 untuk perorangan dan $US 24.000 untuk pasangan suami istri yang melaporkan bersama.
RUU tersebut meningkatkan kredit atau pengurang pajak anak dari $US 1.000 menjadi $US 1.600 per anak. Namun, deduksi untuk pembebasan pribadi akan dihilangkan.
Tagihan tersebut akan menghilangkan potongan yang paling rinci termasuk biaya pengobatan dan bunga pinjaman mahasiswa. Tapi tidak akan ada perubahan rencana pensiun 401(k).
Secara keseluruhan, Partai Republik mengklaim bahwa rencananya akan menyederhanakan kode pajak dengan menghilangkan banyak deduksi yang diperinci dan memungkinkan sembilan dari sepuluh pembayar pajak mengajukan pajak mereka menggunakan sistem pelaporan sederhana.
2. Mengabaikan pajak negara bagian dan lokal (SALT) namun memungkinkan pengurangan hingga $US 10.000 untuk pajak properti.
Berdasarkan undang-undang saat ini, pembayar pajak dapat memotong pajak pendapatan negara bagian dan pendapatan lokal dan pajak penghasilan federal mereka. RUU DPR hanya mengizinkan pengurangan pajak properti negara bagian dan lokal sampai $US 10.000.
3. Mengurangi pengurangan bunga hipotek.
Di bawah RUU DPR, pemilik rumah yang ada dapat menyimpan potongan bunga hipotek mereka, namun pembelian di masa depan akan dibatasi sebesar $US 500.000 (lebih rendah dari batas saat ini sebesar $US 1 juta).
4. Mengurangi tingkat pajak penghasilan badan dari 35 persen menjadi 20 persen, yang merupakan inti dari reformasi perpajakan.
Potongan tersebut akan segera diterapkan, sementara rencana pajak Senat akan ditunda sampai 2019.
5. Batas Atas Tarif Pajak sebesar 25 persen.
RUU tersebut juga menetapkan peraturan anti-penyalahgunaan yang memungkinkan hanya 30 persen dari pendapatan perusahaan yang memenuhi syarat untuk tarif tersebut. Sebanyak 70 persen lainnya diperlakukan sebagai pendapatan upah dengan tarif pajak individu. Hal ini menghasilkan tingkat pajak campuran sebesar 35 sampai 38 persen untuk banyak usaha kecil.
Banyak bisnis jasa, termasuk hukum, akuntansi, konsultasi, layanan keuangan dan perusahaan pialang, umumnya tidak bisa mendapatkan keuntungan dari tingkat preferensial dan akan terus tunduk pada kode pajak individu.
6. Mengusulkan pergeseran dari perpajakan di seluruh dunia ke sistem teritorial.
RUU DPR berusaha untuk membedakan antara perusahaan AS dan perusahaan asing. Jadi, ia bergerak dari sistem perpajakan di seluruh dunia – yang menghasilkan pendapatan pajak di manapun di dunia – ke sistem teritorial, hanya mengenakan pajak penghasilan yang diperoleh di negara asal.
Sebagai transisi ke sistem teritorial, akan ada pembayaran pajak satu kali atas keuntungan yang telah dikumpulkan oleh perusahaan multinasional AS di luar negeri. RUU DPR tersebut mengajukan tarif 14 persen untuk aset lancar dan 7 persen untuk aset lainnya.
RUU tersebut juga mencakup peraturan yang signifikan untuk membatasi penghindaran pajak, seperti strategi erosi dasar dan pergeseran keuntungan, yang digunakan oleh perusahaan untuk mengubah keuntungan secara artifisial ke negara dengan pajak rendah atau tidak.
7. Pajak Properti akan dicabut pada tahun 2024.
RUU DPR meningkatkan ambang batas nilai pewarisan menjadi $US 10 juta dan menghilangkan sepenuhnya dalam waktu enam tahun. (waa)
