EpochTimesId – Presiden sementara/interim Venezuela, Juan Guaido, mengunjungi Paraguay pada 1 Maret 2019. Dia datang untuk menggalang dukungan bagi perubahan pemerintahan menjadi pro rakyat di negaranya. Guaido mengatakan bahwa 600 anggota militer telah meninggalkan diktator sosialis ilegal, Presiden Nicolas Maduro dalam beberapa hari terakhir.
Majelis Nasional Venezuela mendeklarasikan Maduro sebagai pengambil-alih kekuasaan berdasarkan perintah konstitusi pada Januari 2019. Konstitusi menyatakan kekuasaan dapat diserahkan kepada pemimpin Majelis Nasional, Guaido, karena kepemimpinan Maduro tidak sah akibat pemilu yang dicurangi oleh penguasa petahana.
Amerika Serikat dan 50 negara demokrasi Barat lainnya mengakui Guaido sebagai pemimpin yang sah sejak itu. Belasan negara Demokrasi di Amerika Selatan bersama Kanada juga turut mengakui kepemimpinan oposisi.
Namun, Maduro tetap mempertahankan loyalitas sebagian besar angkatan bersenjata Venezuela. Dia juga tetap mengendalikan lembaga-lembaga negara bersama para loyalisnya, hingga kini.
“Dalam beberapa jam ke depan kami akan mengumumkan parade protes baru,” kata Guaido di Asuncion pada konferensi pers, setelah bertemu dengan pemimpin Paraguay Mario Abdo, yang menerima Guaido sebagai kepala negara Venezuela.
“Kami telah berbicara dengan jelas kepada Angkatan Bersenjata Venezuela. Mereka telah melihat lebih dari 600 petugas dalam beberapa hari terakhir beralih ke sisi konstitusi. Ada proses transisi menuju demokrasi yang sangat jelas,” sambung Guaido.
Tim pers Guaido mengatakan, dia dijadwalkan melanjutkan gerilya politik ke Argentina untuk bertemu dengan Presiden Mauricio Macri, yang sangat kritis terhadap Maduro. Dalam pidatonya pada 28 Februari, Macri mengatakan pemerintahnya memainkan peran regional untuk mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Venezuela. Dia menegaskan mengakui presiden interim, Juan Guaido.
Kementerian luar negeri Argentina mengkonfirmasi keduanya akan bertemu di Buenos Aires. Guaido juga akan mengadakan konferensi pers.
Guaido telah melakukan perjalanan keliling wilayah tersebut, mencari dukungan. Dia telah mengunjungi Brasil dan Kolombia minggu ini. Dia merencanakan akan kembali ke Caracas, Venezuela pada 4 Maret, di mana dia menghadapi kemungkinan penangkapan karena tidak mematuhi perintah Mahkamah Agung. MA Venezuela memerintahkan bahwa sang pemimpin oposisi tidak boleh meninggalkan negara itu, ketika menunggu proses penyelidikan.
Amerika Serikat, yang mendukung Guaido, telah menjatuhkan sanksi baru pada 1 Maret 2019 terhadap enam pejabat keamanan Venezuela. AS mencabut visa dari lusinan rekanan dan keluarga mereka yang memiliki ikatan dan loyalitas dengan Maduro. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Perusahaan teknologi AS, Intel, telah mengakhiri kemitraan dengan pembuat chip Tiongkok, Unisoc, dalam mengembangkan chip 5G untuk pasar Tiongkok, sekitar setahun setelah menandatangani kesepakatan.
Kemitraan ini merupakan kolaborasi strategis jangka panjang pada generasi berikutnya untuk komunikasi seluler 5G, termasuk pengembangan platform smartphone 5G untuk pasar Tiongkok yang mengutamakan keunggulan chip modem 5G Intel, menurut siaran pers Intel yang diterbitkan pada Februari 2018.
Kesepakatan itu juga mencakup serangkaian kolaborasi produk menggunakan chip-chip modem 5G Intel seri XMM 8000. Model chip tersebut memungkinkan perangkat yang ada, termasuk PC, ponsel, dan kendaraan, untuk terhubung ke jaringan 5G, menurut Intel.
Keputusan untuk mengakhiri kemitraan tersebut adalah keputusan bersama antara kedua perusahaan, kata Robert Topol, manajer umum Kantor Strategi dan Program 5G Intel, selama briefing baru-baru ini di Mobile World Congress tahun ini, sebuah konferensi perdagangan yang diadakan di Barcelona, Spanyol, saat dilaporkan dalam laporan 26 Februari oleh media Jepang, Nikkei.
Pembatalan ini terjadi di tengah-tengah ketegangan perdagangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat; salah satu keluhan terakhir yang utama tentang praktik-praktik perdagangan tidak adil Tiongkok adalah bahwa kebijakan ekonomi Tiongkok sering kali menekan perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Tiongkok untuk menyerahkan teknologi sensitif, sebagai imbalan atas akses memasuki pasar Tiongkok.
PEMBUAT CHIP TIONGKOK
Unisoc, sebelumnya dikenal sebagai Spreadtrum Communications, adalah pembuat chip ponsel Tiongkok yang berbasis di Shanghai. Ia juga merupakan anak perusahaan dari produsen chip top Tiongkok, Tsinghua Unigroup, yang pada gilirannya, dimiliki oleh grup manajemen aset milik negara, Tsinghua Holdings.
Saat kemitraan itu akan memberi Intel akses yang lebih besar ke pasar Tiongkok, itu bukan masalah besar bagi pembuat chip AS untuk kehilangan mitra seperti Unisoc, Sean Yang, seorang analis CINNO, konsultan pasar berbasis di Shanghai, mengatakan kepada Nikkei.
“Intel masih bisa terlibat dengan pelanggan-pelanggan potensial Tiongkok lainnya untuk memperluas pasarnya di sana,” kata Yang.
Sebaliknya, untuk Unisoc, itu bisa berarti “kehilangan kesempatan untuk belajar cepat dari seseorang di industri yang memiliki kemampuan untuk membangun teknologi itu,” tambah Yang.
Nikkei, mengutip orang-orang yang tidak mengidentifikasi nama, mengatakan sengketa perdagangan saat ini antara Washington dengan Beijing adalah faktor dalam keputusan Intel untuk membatalkan kesepakatan tersebut.
“Intel khawatir dengan hubungan yang lebih dekat dengan perusahaan yang disponsori pemerintah Tiongkok itu, bagaimanapun juga, dapat mengecewakan pihak berwenang AS, mengingat ketegangan saat ini antara kedua belah pihak,” kata seorang sumber anonim yang mengetahui informasi langsung tentang pembatalan tersebut mengatakan kepada Nikkei.
Orang anonim tersebut menambahkan bahwa adalah mantan CEO Intel Brian Krzanich yang menganjurkan dan memprakarsai kemitraan pada awalnnya. Krzanich telah mengundurkan diri pada bulan Juni tahun lalu setelah media mengungkapkan bahwa ia berselingkuh dengan seorang bawahan.
Secara bertepatan, Unisoc telah meluncurkan chip modem 5G sendiri di Mobile World Congress pada 26 Februari, menjelaskan bahwa desain chip tersebut dilakukan tanpa bantuan dari Intel, menurut Nikkei.
Chip 5G Unisoc, bernama IVY510, disebut-sebut oleh media pemerintah Tiongkok sebagai pencapaian besar bagi negara tersebut. Sebagai contoh, sebuah artikel 27 Februari oleh Jiefang Daily yang dikelola pemerintah telah membual bahwa chip tersebut akan menjadi chip buatan Tiongkok pertama yang dijual di seluruh dunia, dan dengan demikian, mampu bersaing dengan para pemasok chip 5G global lainnya.
Tahun lalu, raksasa teknologi Tiongkok Huawei telah meluncurkan chip 5G, tetapi hanya digunakan di ponsel Huawei.
KEKHAWATIRAN AS
Tidak jelas apakah Unisoc memperoleh pengetahuan dari Intel untuk digunakan dalam chip IVY510-nya.
Namun kekhawatiran AS tentang kolaborasi antara perusahaan semikonduktor Tiongkok dengan pembuat chip asing memiliki sejarah, mengingat bahwa chip semikonduktor yang memberi kekuatan pada hampir setiap perangkat elektronik, dan rezim Tiongkok telah secara agresif mendorong pengembangan teknologi pembuatan chip dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor-impor asing.
Pemerintahan A.S terutama waspada terhadap akuisisi dan kesepakatan usaha patungan yang melibatkan perusahaan-perusahaan AS dengan Tiongkok.
“Jalur Tiongkok [ke] pangsa pasar global yang signifikan akan dipercepat secara signifikan jika mereka dapat mengakuisisi atau membentuk usaha patungan dengan perusahaan semikonduktor asing terkemuka, karenanya fokus mereka pada akuisisi dan transfer teknologi paksa,” Robert D. Atkinson, presiden Lembaga think tank Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) yang berbasis di Washington, mengatakan pada sidang kongres AS pada April 2017.
Atkinson merangkumnya sebagai berikut: “Singkatnya, Tiongkok akan melakukan apa pun untuk membangun industri semikonduktor domestik kelas dunia. Jika mereka berhasil, ia tidak hanya akan mengambil pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan AS, ia akan merusak inovasi semikonduktor global dengan mengarah pada margin yang lebih rendah dan lebih sedikit investasi untuk Riset&Pengembangan (R&D).”
Transfer teknologi secara paksa telah menjadi salah satu masalah inti yang berusahan diatasi oleh Presiden AS Donald Trump dalam diskusi perdagangan dengan Tiongkok. Perusahaan-perusahaan asing sering ditekan untuk mentransfer teknologinya pada mitra usaha patungannya Tiongkok dengan imbalan akses ke pasar Tiongkok.
Dalam kebijakan industri “Made in China 2025”, Beijing jelas menguraikan bahwa akuisisi dan transfer teknologi adalah kunci bagi perusahaan Tiongkok untuk mengejar ketinggalan dari pesaing-pesaing asing.
Unisoc telah menyatakan dukungannya untuk Beijing. Selama konferensi Juni 2015 yang diadakan di kota Xiamen Tiongkok selatan, Unisoc dan para eksekutif Unigroup Tsinghua telah bertemu dengan para pejabat dari pemerintah Xiamen dan Kementerian Perindustrian dan Informasi nasional.
Menurut siaran pers yang diterbitkan di situs web Unisoc, mereka membahas bagaimana mereka dapat “menyatukan” perkembangan ekonomi Xiamen dengan “Made in China 2025” dan inisiatif “One Belt, One Road”. Unisoc memiliki cabang di Xiamen. (ran)
Epochtimes.id- Kanada diperkirakan baru akan mengumumkan kepastian tentang ekstradisi kepala keuangan Huawei Meng Wanzhou ke Amerika Serikat melalui sidang dengar pendapat yang akan diadakan pada 6 Maret mendatang.
Menteri Kehakiman Kanada yang baru, David Lametti baru akan memutuskan apakah Meng akan dibebaskan atau mendukung pengadilan Kanada untuk mengadakan sidang dengar pendapat masalah ekstradisi Meng sesuai permintaan Amerika Serikat. Meng sedang menghadapi 13 tuduhan AS mulai dari penipuan hingga pelanggaran sanksi perdagangan AS.
Menurut Bagian ke-14 dari Undang-Undang Ekstradisi Kanada (Canada’s Extradition Act), sejak tanggal pengajuan resmi permintaan ekstradisi oleh Amerika Serikat, Jaksa Agung David Lametti sudah harus mengeluarkan ‘Wewenang untuk melanjutkan proses’ (Authority to proceed, ATP) dalam waktu 30 hari.
Kementerian Kehakiman Kanada mengkonfirmasi pada 29 Januari bahwa mereka telah menerima permintaan ekstradisi resmi dari AS. Menurut laporan media Kanada ‘The Globe and Mail’, bahwa jika menurut tanggal resmi permintaan ekstradisi resmi yang diajukan AS berarti bahwa Lametti harus memutuskan apakah akan menyetujui proses ekstradisi paling lambat pada 1 Maret. Namun, masyarakat luas memperkirakan bahwa otoritas Kanada baru akan mengumumkan hasilnya melalui sidang yang diadakan pada 6 Maret.
Gary Botting, seorang anggota Kelompok Pengacara Huawei dan pengacara hukum ekstradisi Vancouver mengatakan kepada South China Morning Post Hongkong bahwa proses ekstradisi untuk Meng Wanzhou belum dimulai.
Menurut Undang-Undang Ekstradisi, Lametti juga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan Kanada untuk memperpanjang tenggat waktu untuk mengeluarkan surat otorisasi termaksud.
Gary Botting mengatakan bahwa sidang dengar pendapat isu Meng pada 6 Maret nanti bisa menghasilkan 3 kemungkinan.
Kemungkinan pertama adalah, jika Lameti gagal mengeluarkan surat otorisasi dalam waktu 30 hari dan tidak mengajukan perpanjangan, maka Meng Wanzhou mungkin dapat dibebaskan dari penahanan. Kemungkinan kedua adalah, permohonan dapat diperpanjang. Kemungkinan ketiga adalah, Lametti mengeluarkan surat otorisasi untuk memulai proses ekstradisi Meng ke AS.
Selanjutnya tinggal bagaimana hasil argumen dalam audiensi formal pada 6 Maret nanti, apakah akan menghasilkan keputusan pro atau kontra ekstradisi.
David Lametti diangkat sebagai Menteri Kehakiman yang baru pada 14 Januari lalu untuk menggantikan Jody Wilson-Raybould. Ini adalah bagian dari perombakan kabinet Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.
Lametti adalah mantan dosen bidang hukum di Universitas McGill yang berspesialisasi dalam hukum properti dan kekayaan intelektual. Sebelum diangkat ke posisi barunya, ia adalah sekretaris parlemen Menteri Inovasi Kanada. (Sin/asr)
Epochtimes.id- Di tengah makin meningkatnya kebutuhan minyak dan gas bumi (migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memburu cadangan migas baru untuk dieksplorasi.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyebut Indonesia masih memiliki potensi migas raksasa (giant field) di beberapa wilayah.
Salah satu wilayah tersebut adalah South Sumatera (Fractured Basement Play). Di sana telah ditemukan cadangan gas bumi sebesar 2 triliun kaki kubik (TCF) gas di Wilayah Kerja Sakakemang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan Repsol sebagai KKKS nya.
“Semoga ini bisa membangkitkan semangat eksplorasi di Indonesia ke depan, karena masih banyak basin kita dan play kita yang belum di eksplorasi, dan ternyata Alhamdulillah kita menemukan yang baru,” ujar Arcandra usai mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap I Tahun 2019 beberapa waktu lalu dalam siaran pers Kementerian ESDM.
Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas mengidentifikasi setidaknya ada 10 potensi Discovery Giant yakni North Sumatera (Mesozoic Play), Center of Sumatera (Basin Center), South Sumatera (Fractured Basement Play), Offshore Tarakan, NE Java-Makassar Strait, Kutai Offshore, Buton Offshore, Northern Papua (Plio-Pleistocene & Miocene Sandtone Play), Bird Body Papua (Jurassic Sandstone Play), dan Warim Papua.
Arcandra menyebut, potensi cekungan gas yang ada akan bisa dioptimalkan dengan kerja keras, teknologi baru, dan sejalan dengan penyesuaian kebijakan sistem fiskal industri migas.
“Selama kita bersungguh-sungguh menjalakan semua program eksplorasi, dan juga dukungan dari pemerintah untuk mempermudah bisnis hulu migas di Indonesia, termasuk dalam hal ini mendorong untuk penggunaan gross split,” ungkap Arcandra.
Ke depan, Pemerintah juga akan mempermudah penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas kepada investor. Data mengenai Basin yang terdaftar, akan dibuka agar dapat dianalisa. (asr)
Epochtimes.id- Sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani kelapa sawit sekaligus mendukungpembangunan yang berkelanjutan, Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/ CPOPC) menyelenggarakan 6th Ministerial Meeting CPOPC hari ini (28/2), di Jakarta.
Pertemuan ini dihadiri oleh 3 (tiga) negara produsen terbesar minyak sawit dunia yaitu Indonesia, Malaysia, dan Kolombia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin Delegasi RI, sedangkan dari Malaysia hadir Menteri Industri Primer Teresa Kok, serta Kolumbia diwakili Direktur Unit Perencanaan Pedesaan Pertanian Kementerian Pertanian Felipe Fonseca Fino. Turut hadir pula Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar.
“Ruang lingkup pertemuan membahas sejumlah isu terkini terkait minyak kelapa sawit termasuk kebijakan perdagangan internasional dan akses pasar, pelibatan dunia usaha dan petani kecil, serta the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam siaran pers Kemenko Perekonomian.
Pertemuan sepakat untuk secara bersama menanggapi langkah-langkah diskriminatif yang muncul dari rancangan peraturan Komisi Eropa, yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.
“Para Menteri memandang rancangan peraturan ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE,” terang Menko Damrin.
Kriteria yang digunakan pada rancangan peraturan tersebut secara langsung difokuskan pada minyak kelapa sawit dan deforestasi, tanpa memasukkan masalah lainnya terkait lingkungan yang berkaitan dengan pengolahan lahan untuk sumber minyak nabati lainnya, termasuk oleh rapeseed.
Menko Darmin kembali menegaskan, konsep yang digagas UE bukan hanya merupakan instrumen unilateral yang ditujukan untuk menyerang upaya negara-negara produsen minyak kelapa sawit dalam rangka pencapaian SDGs. Namun juga menghambat semua biofuel yang diproduksi oleh negara-negara produsen kelapa sawit, tidak hanya yang diekspor ke Eropa. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.
“Dalam kaitan ini, para Menteri sepakat untuk melakukan Joint Mission ke Eropa untuk menyuarakan isu ini kepada otoritas terkait di Eropa,” tegas Menko Darmin.
Selanjutnya, para Menteri sepakat untuk terus menentang rancangan peraturan tersebut melalui konsultasi bilateral, ASEAN, WTO, dan forum lainnya secara tepat.
Pada saat yang sama, negara-negara produsen minyak kelapa sawit tetap terbuka untuk melakukan dialog terkait lingkungan dengan UE dalam kerangka UN SDGs 2030, yang telah diterima secara luas oleh negara-negara anggota PBB, termasuk UE dan negara-negara produsen minyak kelapa sawit.
Dalam kesempatan tersebut, para Menteri menyampaikan keprihatinan mereka atas kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang tertuang di dalam rancangan resolusi mengenai ”Deforestation and Agricultural Commodity Supply Chains’’, yang diusulkan oleh UE melalui United Nations Environment Assembly.
Pertemuan juga menyepakati untuk terus berkolaborasi dengan organisasi-organisai multilateral, khususnya UNEP dan FAO, guna meningkatkan kontribusi minyak kelapa sawit terhadap pencapaian UN SDGs 2030, di mana peran petani kecil dibahas.
Para Menteri menyambut baik upaya-upaya CPOPC dalam menyampaikan keprihatinan mereka tentang minyak kelapa sawit dan keamanan pangan, khususnya 3-MCPDE dan GE. Pertemuan menyepakati pula posisi bersama untuk menggunakan satu batas maksimum 3-MCPDE dan GE bagi semua minyak pangan dan lemak.
“Lebih lanjut, Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Codex Committee of Contaminants in Foods pada bulan April 2019. CPOPC mendukung upaya-upaya untuk memfinalisasi rancangan Code of Practice for the Reduction 3-MCPDE and GE in Refined Oils and Products,” pungkas Menko Darmin. (asr)
Epochtimes.id- Sidang ke-3 Brunei Darussalam-Indonesia (Brunesia) High Level Committee (HLC) tahun 2019 memiliki peran penting serta strategis dalam memelihara stabilitas dan kemajuan di kawasan Asia-Tenggara, karena Indonesia dan Brunei Darussalam adalah dua negara serumpun pada tataran regional.
Demikian disampaikan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pada saat memimpin sidang ke-3 Brunesia High Level Committee (HLC) Tahun 2019 bersama Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Diraja Brunei Yang Mulia Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, di Ruang Yudha Makostrad, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).
Pada kesempatan tersebut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, selaku ketua delegasi Indonesia mengucapkan selamat hari kebangsaan yang ke-35 Negara Brunei Darussalam pada 23 Februari 2019 lalu.
“Semoga Negara Brunei Darussalam akan lebih berjaya serta berperan lebih komprehensif dalam ikut serta mewujudkan Kawasan ASEAN yang lebih bermartabat dan maju,” ujar Panglima TNI.
Dalam sambutannya Panglima TNI menyampaikan bahwa kerja sama kedua negara di bawah naungan Forum Brunesia HLC di bidang intelijen, operasi dan latihan, serta pelatihan dan pendidikan, akan semakin meningkatkan hubungan antara kedua Angkatan Bersenjata yang semakin kokoh.
Di akhir sambutannya Panglima TNI mengajak kedua pihak untuk menyatukan tekad dan semangat kerja sama melalui forum Brunesia HLC.
“Mari kita wujudkan agenda kegiatan yang lebih konkret, sehingga bermanfaat bagi kedua pihak. Evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan perlu terus dilakukan, hasil evaluasi tersebut berguna untuk menentukan langkah-langkah peningkatan kerja sama di masa mendatang,” ujar Panglima TNI.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Pangab Brunei Darussalam Yang Mulia Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud menyampaikan bahwa Sidang Ke-3 Brunesia HLC menambah erat ikatan persahabatan hubungan kedua negara yang selama ini telah terbina dengan baik.
Lebih lanjut Pangab Brunei Darussalam menyampaikan bahwa pada sidang ke-3
Brunesia HLC dapat meningkatkan kerjasama yang lebih terpadu dalam bidang pendidikan, operasi dan latihan, serta pelatihan dan pendidikan.
“Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Darussalam akan terus meraih peluang-peluang untuk bekerjasama dengan TNI bagi keamanan kestabilan dan kemakmuran negara dan untuk keseluruhan saya percaya melalui kerjasama yang erat akan dapat mempertahankan kesejahteraan kita ini,” kata Pangab Brunei Darussalam. (asr)
Penyedia telekomunikasi seluler terbesar di Jepang, NTT Docomo, telah bergabung dengan daftar yang sedang berkembang tentang negara-negara dan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang telah melarang Huawei untuk berpartisipasi dalam peluncuran jaringan 5G.
Jun Sawada, presiden dan CEO NTT Docomo, telah mengkonfirmasi bahwa perusahaannya tidak akan membeli peralatan Huawei untuk jaringan 5G dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Jepang, Kyodo News, di Barcelona, Spanyol, pada 26 Februari. Perusahaan Jepang tersebut berada di Kota Spanyol untuk turut ambil bagian dalam Kongres Seluler Dunia, Mobile World Congress, tahunan, yang dimulai pada 25 Februari dan berlangsung selama empat hari.
Sawada menjelaskan alasan di balik keputusannya: Docomo kemungkinan bisa kehilangan keterlibatan bisnis dengan pemerintah AS dan perusahaan-perusahaan AS, sejak Amerika Serikat terus-menerus memperingatkan risiko keamanan dari produk Huawei dan sebagian besar menutup perusahaan tersebut memasuki pasarnya.
Pemerintah AS telah mengatakan hubungan dekat antara Huawei dengan Beijing menyebabkan produk-produk perusahaan tersebut, termasuk peralatan jaringan 5G, rentan terhadap spionase oleh rezim Tiongkok.
Sementara itu, Docomo memiliki rencana untuk mendirikan pusat penelitian di Lembah Silikon California pada bulan Juli, menurut Kyodo News.
Menurut siaran pers di situs web Docomo yang mengumumkan keikutsertaannya dalam Mobile World Congress, perusahaan berencana untuk meluncurkan layanan 5G secara komersial di Jepang pada bulan September tahun ini, dengan peluncuran resmi dijadwalkan untuk tahun 2020.
Pernyataan Sawada tersebut muncul sebagai konfirmasi terhadap laporan Desember 2018 oleh media Jepang Nikkei bahwa Docomo, serta dua operator telekomunikasi utama lainnya di Jepang, Softbank dan KDDI, memiliki rencana untuk menolak peralatan 5G Huawei.
Saat ini, SoftBank adalah satu-satunya penyedia telekomunikasi utama di Jepang yang menggunakan peralatan dari Huawei, serta pesaing domestiknya ZTE, untuk jaringan-jaringan 4G-nya, menurut Nikkei.
5G adalah generasi berikutnya dari teknologi nirkabel, yang menurut para ahli dapat merevolusi banyak industri, memacu pertumbuhan ekonomi, inovasi penghasil daya (energi), dan meningkatkan standar hidup. Akibatnya, jaringan 5G diatur untuk menjadi bagian dari infrastruktur kritis masing-masing negara.
Jadi jika jaringan gagal atau sengaja disabotase dalam serangan cyber, konsekuensinya bisa jauh lebih serius.
“Yang membuat orang-orang khawatir adalah Anda tidak akan menggunakan 5G hanya untuk smartphone dan pengguna langsung; Anda akan terhubung, dari waktu ke waktu, infrastruktur yang merupakan inti dari masyarakat kita,” kata Thomas Noren dari Ericsson pada Reuters tanggal 27 Februari. Noren adalah kepala komersialisasi 5G dalam jaringan area bisnis di perusahaan telekomunikasi Swedia.
Di Amerika Serikat, jaringan 5G akan dibangun sebagian besar dari peralatan yang dipasok oleh Ericsson dan perusahaan Finlandia Nokia, menurut Reuters.
Fan Shih-ping, seorang profesor di Pascasarjana Institut Ilmu Politik di National Taiwan Normal University di Taipei, juga berbicara tentang bahaya peralatan Huawei dalam skala global selama wawancara baru-baru ini dengan The Epoch Times cabang Taiwan.
“Teknologi tinggi Huawei mendorong maju otoritarianisme digital,” kata Fan, menjelaskan bahwa Beijing menggunakan teknologi untuk membantu memaksakan aturannya, seperti Proyek Golden Shield (Golden Shield Project), yang menciptakan firewall internet yang telah menyensor informasi dari dunia bebas, dan sistem Skynet, di mana rezim Tiongkok berencana untuk menyelimuti seluruh negari dengan kamera-kamera pengintai yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memantau warganya. Dia menambahkan bahwa Huawei telah memainkan peran penting dalam kedua teknologi tersebut.
Rezim Tiongkok juga mengekspor teknologi-teknologi ini ke negara-negara berkembang(kamera pengintai Huawei di Ekuador) dan rezim-rezim otoriter (program smart-ID ZTE di Venezuela) di seluruh dunia.
“Jika teknologi pengawasan ini didorong maju secara global, itu akan menjadi ancaman besar bagi negara-negara demokrasi,” Fan menyimpulkan. (ran)
Epochtimes.id- Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia, terutama untuk sektor industri. Ini merupakan langkah strategis dalam upaya memperdalam struktur manufaktur nasional agar lebih berdaya saing di kancah global.
Guna menarik penanaman modal tersebut, Pemerintah Indonesia telah bertekad menciptakan iklim bisnis yang kondusif serta memberi kemudahan dalam perizinan usaha.
“Saat ini, kerja sama Indonesia dan Korea Selatan berada di level baru. Korea punya peran di industri baja yang disebut mother of industry yang memperdalam struktur industri otomotif. Investasi Korea Selatan sudah membuka satu juta lapangan kerja di Indonesia. Kami berharap, jumlah ini meningkat dua kali lipat pada 2024,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada rangkaian Acara Korean Business Dialogue dengan tema Together We Grow di Jakarta, Rabu (27/2/2019).
Menurut Menperin, Korea Selatan konsisten menjadi investor kelima terbesar di Indonesia dalam lima tahun terakhir melalui berbagai investasi di sektor manufaktur dasar seperti industri baja dan petrokimia.
“Di sektor baja, kita mengenal perusahaan POSCO, lalu Lotte Chemical Indonesia sebagai pemain petrokimia serta ada juga industri ban Hankook,” ungkapnya.
Melalui penguatan kemitraan Indonesia-Korea Selatan, Airlangga meyakini, akan dapat salingmenguntungkan bagi kedua negara. “Potensi perdagangan kedua negara sangat besar,” imbuhnya.
Pada tahun 2017, neraca perdagangan RI-Korsel mengalami surplus sebesar US$78 juta dari total nilai perdagangan yang mencapai US$17 miliar. Diproyeksi, nilai perdagangan kedua negara semakin meningkat dengan target sebesar US$30 miliar tahun 2022.
“Kami juga harapkan terjadi pertumbuhan investasi di sektor permesinan, karet, kayu, dan elektronik dari Korea Selatan di Indonesia,” ungkapnya.
Ini akan membawa efek berantai yang luas bagi ekonomi nasional, baik melalui peningkatan pada nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga penerimaan devisa dari ekspor.
Airlangga menujukkan study McKinsey, bahwa pada tahun 2025 terdapat peluang dari sektor ekonomi digital sebesar USD150 miliar bagi Indonesia yang akan mempekerjakan lebih dari 10 juta tenaga kerja, empat juta di antaranya adalah pekerja dari sektor industri.
“Kami sudah berkomitmen dengan Korea Chamber of Commerce and Industry in Indonesia (Kocham), bahwa dari empat juta tenaga kerja sektor industri, dua juta dari investasi Korea Selatan,” tuturnya.
Airlangga juga menegaskan, besarnya peluang ekonomi digital bisa menjadi multiplier effect bagi industri lainnya, misalnya smartphone dan elektronik. Dengan bonus demografi yang akan dirasakan Indonesia hingga tahun 2030, semakin banyak penduduk Indonesia yang bekerja menggunakan ponsel pintar.
“Pasar smartphone di Indonesia diperkirakan mencapai 60 juta. Tidak ada penjualan di negara ASEAN lain yang bisa mencapai ini,” ujarnya.
Terlebih, bahan baku yang dibutuhkan untuk industri smartphone dan elektronika sudah tersedia. “Sehingga untuk bisa mengurangi impor elektronika, harus mendorong lokalisasi industri smartphone,” lanjutnya.
Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 berada di 5,17 persen, paling tinggi dalam empat tahun terakhir. Ini menunjukkan angin sedang bertiup ke Indonesia. Artinya, industri Indonesia semakin percaya diri di kancah global dan masih memiliki peluang ekspansi. Pada tahun 2018, beberapa sektor industri tumbuh hampir dua kali lipat atau di atas pertumbuhan ekonomi. Misalnya, permesinan dan logam tumbuh hampir 9,5 persen.
Indonesia juga telah menetapkan peta jalan Making Indonesia 4.0 yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Kunci dari peta jalan ini adalah menjadikan Indonesia 10 besar ekonomi dunia di 2030.
“Strateginya dengan ekspor, produktivitas serta riset and development (RnD). Saya rasa tiga sektor ini yang dikuasai industri Korea Selatan. Sehingga kami ingin perusahaan Korea betah di Indonesia,” kata Airlangga.
Airlangga mangatakan, untuk mendorong pertumbuhan invetasi, Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan berbagai kebijakan keringanan pajak atau tax holiday yang diprioritaskan untuk industri baru.
Saat investor tersebut memasukan proposal investasi, pemerintah Indonesia menentukan berapa lama perusahaan akan menerima fasilitas tax holiday. Dalam aturannya, ditetapkan lima hingga 20 tahun untuk investasi hingga Rp30 triliun.
“Kami membuka diri seluas mungkin. Di luar ini, kalau ada investasi spesial, saya rasa investor dapat datang ke kami, sehingga kami bisa menentukan tax holiday tambahan bagi industri tersebut,” imbuh Airlangga. (asr)
LONDON — Saluran televisi pemerintah Tiongkok, CCTV, diserang karena menyiarkan apa yang oleh kelompok penggiat HAM sebut sebagai “kebohongan-kebohongan nyata” di Inggris, dan itu bisa menghadapi gugatan serupa di Amerika Serikat.
LSM HAM Safeguard Defenders telah menulis surat kepada regulator penyiaran Inggris, Ofcom, tentang begitu banyaknya apa yang disebut siaran “pengakuan paksa” di China Central Television (CCTV) dan mitranya yang berbahasa Inggris, China Global Television Network (CGTN).
LSM tersebut mengatakan siaran-siaran itu terdiri dari “pemutarbalikan fakta yang disengaja dan kebohongan-kebohongan nyata,” yang melanggar aturan-aturan Ofcom tentang ketidakberpihakan dan keakuratan.
Pengaduan tersebut dibuat atas nama empat korban, dua di antaranya adalah keturunan Tionghoa: Angela Gui, putri dari penerbit buku Swedia yang ditahan, Gui Minhai, dan Lam Wing-Kee, yang menjual buku-buku di Hong Kong yang kritis terhadap rezim komunis Tiongkok.
Dua lainnya adalah warga negara Swedia, Peter Dahlin, dan mantan jurnalis Inggris, Peter Humphrey, yang keduanya mengatakan mereka telah dipaksa untuk membacakan pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan oleh polisi.
Tak satu pun dari mereka secara resmi ditangkap atau dituntut ketika “pengakuan paksa” tersebut disiarkan. Mereka malah ditahan di dalam “pengawasan perumahan di lokasi yang ditentukan,” atau apa yang oleh PBB sebut sebagai “penghilangan paksa.”
Persidangan penyelidik Inggris, Peter Humphrey, di Pengadilan Menengah Shanghai pada 8 Agustus 2014. (Johannes Eisele / AFP / Getty Images)
Humphrey sebelumnya menjalankan sebuah perusahaan investigasi aset untuk kelayakan suatu perusahaan yang ditargetkan di Tiongkok sehingga negara Tiongkok telah menuduhnya dengan tuduhan membeli dan menjual data pribadi, tuduhan yang menurut Humphrey sebagai tuduhan palsu.
Dalam pengakuannya, Humphrey mengatakan dia dibius, diikat ke kursi logam, dan kemudian ditempatkan di dalam kurungan kecil.
“Para jurnalis CCTV kemudian mengarahkan kamera-kameranya pada saya dan merekam saya membacakan jawaban yang sudah disiapkan untuk saya oleh polisi. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan,” katanya.
‘DIBUAT DI BAWAH PAKSAAN’
Dahlin adalah salah satu pendiri sebuah kelompok yang memberikan dukungan pada pengacara-pengacara di Tiongkok. Rezim Tiongkok menuduh dia telah melanggar keamanan nasional, tetapi dia tidak pernah dibawa ke pengadilan untuk menghadapi dakwaan.
Dia mengatakan dia juga dipaksa untuk membaca pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan, yang kemudian disajikan sebagai fakta dalam siaran-siaran CCTV.
“Semua pernyataan yang dibuat oleh Peter Dahlin telah diketahui oleh CCTV dilakukan di bawah tekanan,” kata dokumen pengajuan untuk Ofcom. “Para kameramen dan jurnalis sama-sama mengetahui bahwa dia ditahan di fasilitas untuk investigasi, dan tahu bahwa jawabannya sudah ditulis sebelumnya.”
Polisi berjalan melewati pemberitahuan orang hilang Gui Minhai (kiri) dan Yau Wentian (kanan) di Hong Kong pada 3 Januari 2016. (Anthony Wallace / AFP / Getty Images)
Gui Minhai tidak pernah terlihat sejak pengakuannya yang dipaksakan telah ditayangkan di CCTV pada tahun 2016, di mana ia dipaksa mengatakan bahwa ia kembali ke Tiongkok untuk secara sukarela menyerahkan diri karena pelanggaran lalu lintas tahun 2003.
Delapan hari setelah Gui Minhai menghilang, Lam Wing-Kee dibawa dan ditutup matanya saat melintasi perbatasan dari Hong Kong ke Tiongkok.
Setelah enam bulan ditahan, ia dibebaskan dengan jaminan, tetapi tidak sebelum beberapa perekaman video dibuat.
“Video yang direkam tentang saya kemudian digunakan oleh CCTV, dengan telah dilakukan pengeditan pascaproduksi yang signifikan, dan ditayangkan, tanpa persetujuan apa pun, dengan tujuan yang jelas untuk memfitnah dan menyerang saya,” katanya dalam pengajuannya.
Siaran-siaran tersebut berlangsung antara tahun 2013 dan 2018, dan meskipun pengajuan berfokus hanya pada tujuh, ia membuat daftar banyak “pengakuan-pengakuan paksa di TV” yang juga telah ditayangkan.
Penjual Buku Lam Wing-Kee di Hong Kong pada 19 Juni 2016. (Isaac Lawrence / AFP / Getty Images)
KEKUATAN DARI TINDAKAN PENCABUTAN
Seorang juru bicara Ofcom mengatakan bahwa jika mereka menemukan pelanggaran kitab undang-undang telah terjadi, penyelidikan dapat dibuka dalam 15 hari.
Jika CCTV telah ditemukan melanggar Kode Penyiaran, regulator dapat mendenda saluran tersebut, meminta mereka untuk tidak menyiarkan ulang program tersebut, atau meminta saluran itu untuk menyiarkan penilaian mereka. Dalam pelanggaran paling serius, Ofcom dapat mencabut lisensi saluran televisinya.
Safeguard Defenders juga bermaksud untuk menyampaikan keprihatinannya tentang CCTV pada Komisi Komunikasi Federal, Federal Communications Commission (FCC) di Amerika Serikat pada bulan April.
Ini bukan pertama kalinya regulator Inggris diminta untuk bergerak cepat terkait jaringan-jaringan televisi asing.
Pada tahun 2012, saluran televisi Iran, Press TV, telah dicabut lisensinya setelah jaringan tersebut menyiarkan wawancara dengan jurnalis yang dipenjara, Maziar Bahari.
Ofcom memutuskan bahwa wawancara itu telah dilakukan di bawah tekanan dan mendenda 100.000 pound. Tetapi Press TV “tidak mau dan tidak mampu membayar,” menurut Ofcom.
Pada bulan Desember 2018, saluran televisi Rusia, RT, yang secara resmi dikenal sebagai Russia Today, ditemukan telah melanggar aturan sikap netral, tidak berpihak, atas tujuh siaran terkait dengan keracunan pada tahun 2018 tentang Sergei Skripal dan putrinya, Yulia.
RT mengatakan bahwa pihaknya “akan meninjau kembali temuan-temuan Ofcom yang diajukan” dan akan memutuskan langkah-langkah selanjutnya. (ran)
Presiden Trump terus melontarkan informasi yang optimis terhadap perundingan dagang AS-RRT, bahwa perundingan dagang AS-RRT tengah mengalami ‘perkembangan besar dalam banyak bidang berbeda’.
Trump pernah menyatakan, jika kesepakatan perdagangan mendekati akhir, ia mungkin akan mengundur batas akhir pungutan bea masuk produk RRT yang awalnya adalah 1 Maret.
Berbagai fenomena menunjukkan, sepertinya perundingan dagang AS-RRT tengah mendekati tercapainya kesepakatan, kemungkinan Trump akan mengundur batas pemberlakukan bea masuk menjadi semakin besar.
Tetapi, di balik munculnya optimisme terhadap perundingan perang dagang AS-RRT, tim utusan Trump yang bersikap keras terhadap RRT yakni: ketua perwakilan perundingan dagang pihak AS, Robert Lighthizer justru sangat memahami situasi serius yang dihadapi pihak AS: Partai Komunis Tiongkok (PKT) tengah mengulur waktu, atau mungkin sedang berusaha mencapai kesepakatan tidak bisa dilakukan yang pada akhirnya menghancurkan kesepakatan.
Presiden Trurmp kini menghadapi momentum paling penting dalam sejarah AS, juga bisa dikatakan momentum yang menyangkut hidup dan mati. Presiden Trump tengah melangsungkan sebuah perang ganda yang sengit.
Pada 15 Februari, Trump mengumumkan negara dalam keadaan darurat, atas alasan ini Trump melangkahi Kongres untuk mengumpulkan sendiri dana pembangunan tembok perbatasan, tindakan ini pun memicu serangkaian tuntutan.
Penasehat senior Gedung Putih Stephen Miller pada 17 Februari menyatakan, jika Kongres maupun Senat meloloskan resolusi, menentang pernyataan keadaan darurat negara, Trump sangat mungkin akan memberlakukan hak veto, untuk melindungi pernyataannya.
Dari permukaan terlihat, Trump dalam menghadapi terutama tentangan dari Partai Demokrat hanya sebatas pro dan kontra antar partai politik AS. Tapi, jika dilihat dari sudut pandang lebih mendalam, terpilihnya Trump akan mempercepat AS menarik tali kekang dan banting stir dari kubangan sosialisme, adalah perang hidup dan mati AS bertarung antara sayap kiri dan kanan.
Latar yang lebih mendalam dari perang ini adalah momen di mana seluruh dunia mulai tersadar dari mimpi buruk dan mulai membendung gerakan penyusupan paham komunis yang telah gembar-gembor lebih dari seabad di AS maupun negara Barat lainnya.
Di mata internasional, setelah Trump menjabat sebagai presiden AS, seluruh dunia tiba-tiba menemukan, ancaman terbesar bagi manusia bukan berasal dari Rusia, bukan pula dari organisasi teror ISIS yang tengah sekarat, melainkan ‘majikan besar’ yang telah sekian lama menyusup secara mendalam di seluruh dunia, yakni: PKT, perang dagang yang diawali Trump dengan PKT, hanya pertempuran kecil di pos terdepan AS dalam perang frontal menghadapi PKT si ‘majikan besar’ komunis itu.
Di dalam negeri Trump menghadapi halangan dan tantangan dari kekuatan sayap kiri, menghadap kendala dari para pejabat tinggi pemerintahan dan politisi yang telah disuap dan disusupi PKT, menghadapi tekanan dari para taipan di Wallstreet yang selama ini menikmati keuntungan dari PKT; di luar negeri Trump menghadapi tantangan oleh PKT, dan kekacauan dunia yang disebabkan oleh penyusupan dan pengikisan oleh PKT. Trump tengah melakukan perang ganda yang sangat menyulitkan.
Di sisi lain ajang perang, pemimpin PKT Xi Jinping yang akan menemui Trump di meja perundingan, juga tengah mengalami kondisi yang nyaris serupa dengan Trump: perang ganda.
Setelah Xi Jinping menjabat pasca Kongres Nasional ke-18 PKT, setelah 5 tahun memerangi korupsi, menciduk antek penting kubu Jiang Zemin yakni Zhou Yongkang, memojokkan Jiang Zemin dan Zeng Qinghong, pemberantasan korupsi telah menciduk banyak kelompok berkepentingan yang diwakili oleh kubu Jiang Zemin, sehingga Xi mengalami perlawanan yang sengit. Perlawan ini juga terefleksi pada perundingan dagang dan perang dagang PKT dengan AS.
Dalam perundingan dagang AS-RRT, jika berkompromi dan mengalah, maka akan dimanfaatkan oleh lawan politik dan kekuatan di dalam internal PKT sebagai bukti kejahatan ‘berkhianat pada negara’, lalu dipergunakan untuk menyerang Xi Jinping. Dan, Xi Jinping harus terus bertarung sengit melawan para lawan politiknya dan para oposan.
Di saat yang sama, Xi Jinping mewakili PKT menghadapi perang dagang dengan AS, juga suatu ajang pertermpuran yang sengit. Tetapi, perang ini sampai akhirnya, bagaimana pun prosesnya, berapa lama pun berlangsungnya, akhirnya sudah ditakdirkan, PKT pasti akan kalah.
Di antaranya, yang paling perlu dijelaskan adalah: kegagalan PKT, bukan kegagalan Tiongkok.
Secara jangka Panjang, ekonomi Tiongkok jika mengalami perubahan struktural, mau membaur dengan sistem perdagangan bebas dunia, maka yang meraih manfaatnya adalah perekonomian Tiongkok dan rakyat Tiongkok. Sebaliknya, jika hanya dengan memisahkan rezim PKT dari perekonomian Tiongkok, maka ekonomi Tiongkok tidak akan dapat melepaskan diri dari kekangan dan belenggu PKT.
Presiden Trump dan Xi Jinping secara bersamaan sedang berada di tengah pertempuran hidup dan mati, perang di dua front, keduanya akan saling berinteraksi dalam perang di masa mendatang. Trump dan Xi Jinping juga akan menghadapi sejumlah pilihan berat, pilihan mereka akan menentukan perubahan terhadap perkembangan situasi di Tiongkok, AS, dan dunia di masa mendatang.
Seperti beberapa kali disinggung oleh Trump dalam pidatonya, ia sedang ‘berdiri di sisi Tuhan’ dan bertindak sesuai kehendak Tuhan, di tengah perang seluruh dunia melawan komunisme, akan selalu berhasil meraih kemenangan terakhir. Sebaliknya, dalam perang yang sedang dihadapi Xi Jinping ini, jika tidak bisa melepaskan belenggu sistem PKT, maka masa depannya akan sangat tidak menggembirakan.
Seperti buku baru terbitan “Editorial 9 Komentar” yang berjudul “Iblis Tengah Menguasai Dunia Kita” dalam penutupannya menjelaskan: “Tuhan telah mengatur PKT pada akhirnya akan runtuh. Penguasa politik Tiongkok dan orang-orang yang memegang kekuasaan, jika berniat meruntuhkan PKT, maka Tuhan akan mengatur segala sesuatunya, termasuk tampuk kekuasaan sesungguhnya di masa mendatang; sebaliknya, bagi yang masih terus mempertahankan PKT dan tidak mau melepaskan diri, pasti pada akhir proses ini akan mengalami bencana dan musibah akibat keruntuhan PKT.” (SUD/WHS/asr)
Artikel ini terbit di Epochitmes cetak versi bahasa Indonesia
EpochTimesId – Sebanyak delapan ton emas batangan diduga dijual oleh rezim otoriter Venezuela, Nicolás Maduro. Emas itu dikeluarkan dari Bank sentral Venezuela dari brankas mereka minggu lalu, beberapa sumber mengatakan kepada Reuters.
Emas dikeluarkan dari brankas Bank Sentral antara 20 Februari dan 22 Februari 2019 menggunakan kendaraan pemerintah, ketika tidak ada penjaga keamanan yang bertugas. Legislator Angel Alvarado dan tiga sumber pemerintah lainnya mengatakan.
Penghapusan ini merupakan upaya terbaru oleh pemimpin yang tidak diakui sebagai pemimpin sah oleh negara-negara demokrasi barat dan Amerika Latin, Nicolás Maduro. Penjualan emas diduga untuk meningkatkan nilai mata uang ditengah pengetatan sanksi oleh Amerika, dan merupakan indikasi bahwa diktator yang sedang dilawan oposisi dan rakyat, semakin putus asa.
“Mereka berencana untuk menjualnya di luar negeri secara ilegal,” kata Alvarado.
Alvarado dan sumber-sumber pemerintah, yang berbicara dengan syarat anonim, tidak mengatakan ke mana bank sentral mengangkut emas. Mereka mengatakan operasi itu terjadi ketika kepala bank sentral, Calixto Ortega sedang dalam perjalanan ke luar negeri.
Rezim Maduro telah memilih untuk menjual emas cadangan setelah produksi minyak jatuh, keruntuhan ekonomi yang lebih luas di negara itu, dan meningkatnya sanksi yang menghantam pendapatan publik dan menyulitkan negara tersebut untuk mengakses pinjaman. Tekanan global agar diktator sosialis Maduro untuk mundur terus meningkat.
Negara yang dulunya kaya minyak telah dilumpuhkan oleh kebijakan sosialis yang diterapkan oleh Maduro dan pendahulunya, Hugo Chavez. Hampir 90 persen populasi Venezuela hidup di bawah garis kemiskinan, dan lebih dari setengah keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan pokok mereka, menurut LSM Mercy Corps.
Sementara itu, pemerintahan AS Donald Trump telah memperingatkan para bankir dan pedagang untuk tidak berurusan dengan emas Venezuela. Presiden Donald Trump adalah pemimpin dunia pertama yang mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela, setelah Majelis Nasional Venezuela menyatakan Maduro sebagai pemimpin ‘tidak sah’.
Trump mengatakan dalam pidato penting di Florida bahwa Amerika Serikat mengetahui keberadaan kekayaan yang disembunyikan di luar negeri oleh pejabat militer Venezuela dan keluarga mereka. Pejabat militer Venezuela punya pilihan untuk masa depan mereka menurut Trump pada 18 Februari 2019.
“Bekerja menuju demokrasi untuk masa depan keluarga mereka atau berdiri (bersama Maduro) untuk kehilangan kekayaan mereka,” ujar Trump, memperingatkan para pendukung Maduro untuk tidak terus mendukung sang diktator.
“Jika Anda memilih jalan ini. Anda tidak akan menemukan pelabuhan yang aman, tidak ada jalan keluar yang mudah, dan tidak ada jalan keluar. Anda akan kehilangan segalanya,” kata Trump.
Pada tahun 2018, sebanyak 23 ton emas diangkut dari Venezuela ke Istanbul dengan pesawat, menurut sumber dan data pemerintah Turki. (BOWEN XIAO dan Reuters/The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyampaikan para peneliti, termasuk peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) di Bali untuk menciptakan inovasi yang dapat bermanfaat bagi kalangan milenial. Pasalnya, diperkirakan saat ini sampai tiga puluh tahun ke depan, Indonesia akan didominiasi oleh kalangan milenial yang membutuhkan lapangan kerja sesuai inovasi di masa depan.
“50 persen penduduk dunia saat ini berada di bawah usia 30 tahun. Bagaimana persepsi kalangan milenial melihat dunia?” ungkap Menristekdikti saat membuka Forum Kelitbangan 2019 Kabupaten Badung bersama Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada Kamis (21/2/2019) di Kompleks Kantor Bupati di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali.
Nasir menyatakan kalangan milenial nanti akan menghadapi persaingan pekerjaan yang lebih ketat dibandingkan saat ini. Apabila Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lemlitbang) dan Balitbangda di Bali dan di Indonesia tidak mampu menciptakan inovasi, akan ada pengangguran yang tinggi sekitar 10 tahun ke depan.
“Kalau tidak diantisipasi dengan seksama, ini problem betul bagi negara ini. Bonus demografi harus dimanfaatkan dengan baik, dimana pada 2031 sampai 2045, angkatan kerjanya Indonesia semakin lebih besar daripada usia anak dan tua,” ungkap Nasir.
Menristekdikti menyampaikan inovasi yang dapat dimanfaatkan kalangan milenial saat ini sudah mulai menggerakkan perekonomian Indonesia, seperti inovasi yang dilakukan para unicorn di Indonesia, seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyatakan dirinya sudah mempersiapkan kalangan milenial untuk banyak belajar dari inovasi di luar negeri.
“Anak kami, kami berikan beasiswa hingga ke luar negeri. Ada yang kuliah di Belanda, di Inggris, di Australia. Harapan kami, setelah selesai pendidikan, mereka kembali ke Badung ini. Sumber daya manusia inilah yang akan meningkatkan peluang (bagi Badung),” ungkap
Bupati Nyoman Giri menyatakan dia berupaya untuk selalu menggunakan inovasi dalam pembangunan di Badung.
“Jujur kami tidak akan pernah keluar dari peran teknologi, sesuai pesan Bapak Menteri. Kami ingat betul, Bapak pernah menyatakan jangan sampai kita lawan teknologi. Jika kita melawan teknologi, kita akan tergilas,” ungkap Nyoman Giri.
Bupati Badung memberikan contoh perbaikan terowongan irigasi bagi pertanian di Badung.
Selain menerapkan inovasi dalam perbaikan infrastruktur, I Nyoman Giri juga sudah menerapkan teknologi informasi dalam mengelola Kabupaten Badung melalui Badung Command Center dan Badung Data Center.
Selain Menristekdikti Mohamad Nasir, Forum Kelitbangan Kabupaten Badung ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im, Rektor Universitas Udayana Anak Agung Raka Sudewi, Direktur Politeknik Negeri Bali I Nyoman Abdi, para eselon di Pemerintah Kabupaten Badung serta perwakilan mahasiswa dari Kabupaten Badung. (asr)
Berlin — Eropa membutuhkan sistem teknologinya sendiri untuk menjaga diri dari ancaman yang berkembang terhadap satelitnya dari sampah antariksa. Sampah antariksa dari satelit mati hingga partikel kecil mengancam satelit dan daratan Eropa, menurut penasihat utama Badan Antariksa Eropa (ESA).
Dunia menjadi semakin bergantung pada infrastruktur orbital untuk mempertahankan hubungan komunikasi dan memandu generasi baru kendaraan otonom. Para ilmuwan memperingatkan bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh puing-puing di orbit juga telah tumbuh secara eksponensial.
“Kami mendapat sekitar 100 alarm sehari tentang mendekatnya partikel (sampah antariksa). Setiap dua minggu, satelit harus menghindari sesuatu,” kata Thomas Reiter, salah seorang penasihat ESA.
Eropa telah menginvestasikan puluhan triliun rupiah untuk satelit pemetaan global Galileo. Upaya itu sekaligus untuk memastikan agar Eropa tidak bergantung pada sistem teknologi satelit Amerika Serikat. Walau mereka masih harus mengandalkan militer AS untuk melacak ancaman paling sulit dan mendesak di luar angkasa.
“Eropa harus mampu menganalisis apa yang terjadi di orbit itu sendiri. Miliaran (dolar AS) harus dihabiskan pada sistem radar untuk mencapai target ini. Kami tidak (saat ini) dalam posisi untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi di sana,” kata Reiter, mantan astronot Jerman.
Untuk saat ini, ancaman dari ribuan satelit mati yang terus mengelilingi planet Bumi masih dapat dikelola. Karena mereka relatif besar dan mudah dilacak.
Namun, jauh lebih berbahaya adalah sekitar 900.000 partikel berukuran lebih dari satu sentimeter, dan 130 juta yang lebih dari satu milimeter, menurut ESA.
Hampir mustahil untuk mengenali partikel kecil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Sampah kerikil itu dapat menyebabkan kerusakan parah pada satelit yang bisa saja menelan biaya ratusan juta euro. Bahkan, kerikil angkasa luar itu dapat menghancurkan satelit, sehingga mengganggu komunikasi jutaan pengguna teknologi komunikasi.
Reiter mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk membersihkan puing-puing antariksa. Termasuk mengarahkan satelit yang mati ke orbit yang akan membuat mereka jatuh meninggalkan atmosfer Bumi dan terbakar. Sebuah proyek yang akan menelan biaya sekitar 200 juta euro ($ 228 juta) selama tiga tahun.
Upaya semacam itu akan membutuhkan kerjasama Eropa dengan mitra internasional. Dari 114 peluncuran satelit pada 2018, hanya delapan yang diluncurkan oleh Eropa, dibandingkan dengan 39 oleh Tiongkok, 34 AS, dan 20 Rusia, menurut ESA. (Reuters/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId — Aktivis anti-Islam asal Inggris, Tommy Robinson secara permanen ‘dilarang’ dari Facebook dan Instagram. Dia ‘di-ban’ karena posting konten yang menurut platform itu melanggar kebijakan mereka tentang ‘ujaran kebencian’.
Facebook mengatakan bahwa Robinson telah berulang kali melanggar aturan standar mereka.
“Halaman Facebook Tommy Robinson telah berulang kali melanggar standar-standar ini, memposting materi yang menggunakan bahasa yang tidak manusiawi dan seruan untuk melakukan kekerasan yang ditujukan pada umat Muslim,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.
“Dia juga berperilaku dengan cara yang melanggar kebijakan kita seputar kebencian yang terorganisir,” tambah mereka.
Larangan tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh platform media sosial untuk mencoba membendung ‘aliran’ yang mereka sebut ‘ujaran kebencian’.
Istilah ini didefinisikan oleh Facebook sebagai, “Segala sesuatu yang secara langsung menyerang orang lain berdasarkan apa yang dikenal sebagai ‘karakteristik yang dilindungi’ milik mereka, seperti ras, etnis, asal kebangsaan, afiliasi agama, orientasi seksual, jenis kelamin, gender, identitas gender, dan/atau kecacatan atau penyakit serius.”
Dalam sebuah pernyataan kepada pers, Facebook mengatakan Robinson diduga menyebut Muslim sebagai ‘kantong sampah kotor’ dan diduga meminta orang lain untuk ‘berperang’ melawan mereka.
Mereka menuduh Robinson telah mengambil bagian dalam acara-acara dengan individu yang mereka anggap sebagai ‘tokoh kebencian’, seperti Proud Boys dan Gavin McInnes.
Namun, mereka tidak memberikan secara spesifik posting-postingan yang melanggar persyaratan mereka. Dan email ke tim pers mereka untuk mengklarifikasi masalah tersebut tidak terjawab.
Facebook Tidak Konsisten
Media publikasi teknologi, Wired mempertanyakan mengapa Facebook baru mengambil tindakan sekarang. Mengingat Robinson sudah berada di platform itu selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan lebih dari satu juta pengikut.
Aktivis sayap kanan lainnya, seperti Milo Yiannopoulos, belum pernah dilarang. Meskipun Yiannopoulos dikeluarkan dari Patreon setelah Dia diduga terkait dengan Proud Boys.
Pakar ekstremisme online, Dr. Bharath Ganesh mengatakan kepada Wired bahwa pengelolaan halaman Robinson di Facebook tidak konsisten.
“Tampaknya perusahaan prihatin dengan klaim dari Kanan (aktivis sayap kanan) bahwa suara-suara konservatif, baik di AS dan Inggris, [meyakini] kebebasan berbicara mereka sedang diserang. Mungkin saja keinginan Facebook untuk tidak memihak berdampak pada pengambilan keputusan dalam menghapus akun,” kata Ganesh.
Facebook mengatakan mereka menulis surat kepada Robinson pada 24 Januari 2019 untuk memberinya peringatan terakhir. Namun, Facebook kemudian menemukan lebih banyak ‘ujaran kebencian’ di platformnya.
Robinson mengatakan kepada CNN Business bahwa raksasa teknologi kini sedang bekerjasama dengan perusahaan untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat.
“Semakin Anda mencoba menyensor saya, semakin banyak orang ingin mendengar kami,” kata Robinson.
Tahun lalu, Robinson dipenjara selama 13 bulan atas tuduhan penghinaan terhadap pengadilan, karena melakukan siaran (streaming) langsung di luar sidang pengadilan yang sedang berlangsung. Pengadilan sedang menyidangkan kasus gerombolan pemerkosaan anak-anak Muslim. Dia kemudian dibebaskan dengan jaminan setelah hakim banding memutuskan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama ‘cacat hukum’. (JOHN SMITHIES/The EPoch Times/waa)
Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer pada Rabu (27/2/2019) mengungkapkan rincian tentang mekanisme penegakan hukum perjanjian perdagangan Amerika Serikat – Tiongkok. Dia juga mengatakan bahwa kenaikan tarif terhadap komoditas impor Tiongkok mungkin tidak dilaksanakan sebelum selesainya negosiasi perdagangan.
Dalam kesaksian di House Ways and Means Committee pada hari Rabu pagi, Lighthizer mengatakan bahwa perjanjian perdagangan yang dicapai antara AS dan Tiongkok wajib didukung melalui mekanisme penegakan hukum yang kuat, bukan hanya mengharapkan Tiongkok membeli lebih banyak komoditas Amerika Serikat.
Lighthizer mengatakan bahwa mekanisme penegakan hukum perjanjian AS – Tiongkok di masa depan akan mencakup konsultasi secara rutin dengan pihak Beijing dan mempertahankan hak Amerika Serikat untuk mengadopsi menaikkan tarif jika Tiongkok dinilai gagal dalam memenuhi komitmennya. Inilah yang oleh pakar perdagangan disebut klausula snapback.
“Bagi saya, jika perjanjian AS – Tiongkok tidak memasukkan konten penting ini, berarti kita tidak mendapatkan konsesi yang nyata (dari pihak Tiongkok),” katanya.
Usai kesaksian Lighthizer mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengambil langkah menaikkan tarif komoditas impor Tiongkok senilai USD. 200 miliar dari 10% saat ini menjadi 25% selama negosiasi berlangsung antara kedua belah pihak. Demikian Wall Street Journal melaporkan.
Dalam dengar pendapat pada hari Rabu itu, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana upaya AS memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk perjanjian perdagangan AS – Tiongkok. Robert Lighthizer membuat jawaban yang terperinci.
Ia mengatakan bahwa jika Amerika Serikat dan Tiongkok kelak mencapai kesepakatan dan mengimplementasikannya, setiap gugatan terhadap pelanggaran perjanjian, atau bentuk pelanggaran perjanjian tertentu yang dilakukan oleh pihak Tiongkok, maka kasusnya akan diselesaikan melalui mekanisme konsultasi (juga disebut negosiasi) yang dibentuk oleh kedua belah pihak. Selain itu, untuk melindungi pihak penggugat, mereka dapat melakukannya secara anonim.
Konsultasi akan diadakan berdasarkan waktu dan level, kelas pekerja akan diadakan sebulan sekali. Tingkat wakil menteri akan diadakan sekali dalam 1 kwartal, dan konsultasi tingkat menteri akan diadakan setiap 6 bulan. Masalah utama akan dibahas oleh ketua delegasi negosiasi kedua belah pihak (saat ini adalah Robert Lighthizer dan Liu He).
“Jika pada tingkat konsultasi tertinggi ini, saya juga tidak dapat menyelesaikan masalah, maka Amerika Serikat akan mematuhi penegakan hukum dan secara sepihak mengambil sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran Tiongkok,” kata Lighthizer.
Fred Bergsten, pendiri Institut Peterson untuk Ekonomi Internasional mengatakan bahwa dilihat secara jangka panjang, membangun mekanisme konsultasi antara kedua negara adalah sebuah hal baik. Selain itu, menggenggam hak untuk menjatuhkan sanksi akan membuat AS dapat “unjuk gigi” dalam melaksanakan perjanjian dagang.
Ketika ditanya tentang kesepakatan dalam hal mata uang, Lighthizer mengatakan : “Kecuali semuanya disepakati, tidak akan ada kesepakatan.” Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok telah menghabiskan banyak waktu untuk bernegosiasi soal mata uang, jadi sudah memiliki “Protokol yang dapat dieksekusi.”
Ia mengatakan bahwa perjanjian mata uang AS – Tiongkok terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah Tiongkok berjanji untuk tidak terlibat dalam devaluasi kompetitif, dan yang lain adalah bahwa intervensi Beijing di pasar uang harus transparan.
Presiden Trump mengeluarkan pesan tweet pada Minggu sore (24/2/2019) yang menyebutkan bahwa negosiasi memiliki kemajuan substansial dan dia memutuskan untuk menunda tarif impor barang dari Tiongkok. Jika ada kemajuan yang lebih baik, tulisnya, maka ia berencana untuk bertemu dengan Xi Jinping dalam KTT yang diadakan di Mar-a-Lago, Florida untuk menandatangani perjanjian.
Wall Street Journal memperkirakan bahwa KTT Trump – Xi mungkin dapat diselenggarakan sebelum Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Italia pada 22 Maret mendatang. (Sin/asr)
