Epochtimes.id- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merilis sejak Agustus 2018 hingga 21 Januari 2019, menerima laporan konten hoaks yang disebarkan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp sebanyak 43 konten hoaks.
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan berdasarkan rekapitulasi tahunan, Kementerian Kominfo paling banyak menerima aduan konten hoaks sebanyak 733 laporan di Tahun 2018.
Dia menamnbahkan, sesuai hasil pemantauan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika laporan terbanyak terjadi pada bulan Oktober 2018, yakni sebanyak 16 konten hoaks yang disebarkan melalui platform WhatsApp.
“Pada bulan Agustus 2018 terdapat laporan 2 konten hoaks, September 2018 ada 5 konten hoaks, November 2018 sebanyak 8 laporan konten dan Desember 2018 sebanyak 10 laporan konten hoaks. Sementarasampai pada 21 Januari 2019 terdapat 2 laporan konten hoaks yang disebarkan melalui WhatsApp,” tambahnya dalam keterangan tertulis.
Rekapitulasi Laporan Per Tahun
Menurut Kominfo, pengelolaan pengaduan konten negatif yang disebarkan melalui aplikasi pesan instan sudah dilakukan oleh Kementerian Kominfo sejak tahun 2016. Di tahun 2016 terdapat 14 aduan konten, di mana konten terbanyak yang dilaporkan adalah konten yang termasuk kategori separatisme dan organisasi yang berbahaya.
Pada tahun 2017, jumlah aduan meningkat menjadi 281 aduan. Adapun konten terbanyak dilaporkan adalah konten penipuan sebanyak 79 laporan.
Sementara di tahun 2018, sebanyak 1440 laporan yang berkaitan dengan konten negatif. Terbanyak kategori laporan adalah konten yang meresahkan atau hoaks yaitu sebanyak 733 laporan.
Modus Viral
Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan perhatian pemerintah dalam menekan angka penyebaran hoaks. Meskipun tidak bisa menjamin 100% hoaks tidak akan tersebar.
“Tugas kita adalah mitigasi risiko. Bagaimana menekan penyebaran, membuat angkanya serendah mungkin,” ungkap Rudiantara usai bertemu dengan VP Public Policy & Communications WhatsApp, Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (21/01/2018) sore.
Menteri Rudiantara menjelaskan modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan.“Modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial, posting dulu di FB, kemudian diviralkan melalui WA. Kemudian akun FB yang posting tadi dihapus. Ini yang kita perhatikan number of virality,” papar Rudiantara.
Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengapresiasi kebijakan pembatasan meneruskan (forward) pesan hanya sampai lima kali dalam chat secara personal maupun komunikasi grup WhatsApp.
“Pembatasan itu membantu meminimalisir konten negatif dan hoaks. Batasan jumlah forward bertujuan amat baik untuk mengurangi potensi viralnya hoaks,” ungkap Rudiantara.
Setidaknya 10 warga Australia mungkin termasuk di antara ratusan ribu warga Uighur yang dipenjara di “kamp pendidikan ulang” rezim Tiongkok di provinsi Xinjiang, sedang menimbulkan kekhawatiran tentang masalah keamanan dari anggota keluarga di Australia.
Nurmuhammad Majid, presiden Asosiasi Australia Turkistan Timur, East Turkistan Australian Association (ETAA), mengatakan bahwa ia mengetahui sembilan warga pendatang yang bermukim di Australia dan satu warga negara Australia, belum melakukan kontak dengan anggota keluarga sejak bepergian ke Tiongkok.
“Kebanyakan dari kepergiannya terjadi pada akhir tahun 2016 atau 2017. Kemudian setelah periode itu, keluarga tidak mendengar kabar dari mereka,” kata Majid kepada The Epoch Times.
Majid mengatakan para warga pendatang di Australia yang saat ini ditahan telah pergi ke Tiongkok hanya untuk mengunjungi keluarga, tetapi paspor mereka disita dan kemudian dikirim ke “kursus-kursus studi politik” di Tiongkok.
“Beberapa dari mereka telah dikonfirmasi oleh mereka yang tinggal di Australia yang menyatakan bahwa mereka dikurung dan paspor mereka disita oleh pihak berwenang.
“Studi politik ini sekarang diidentifikasi oleh masyarakat internasional sebagai kamp-kamp penahanan yang merampas hak asasi manusia yang paling dasar dari masyarakat Uighur,” tambah Majid.
‘KAMP PENDIDIKAN ULANG’ SEBAGAI KEDOK PENYALAHGUNAAN YANG MELUAS
Kesaksian-kesaksian dari mantan tahanan Uighur telah mengungkapkan pelanggaran HAM yang meluas di dalam “kamp-kamp pendidikan ulang” yang dibangun secara khusus ini, di mana lebih dari satu juta warga Uighur ditahan.
How China Utilized Misinformation to Legitimize Repression in Xinjiang – The Chinese Communist Party (CCP) has long viewed the lands of Xinjiang (East Turkistan) as vital to its strategic interests. The region provides natural resources, and space for Chi https://t.co/chwAL32HIppic.twitter.com/KEns0Wcukq
Mihrigul Tursun, seorang wanita Uighur yang berusia 29 tahun, berbicara tentang riwayatnya ketika ditahan tiga kali.
“Saya menghabiskan 10 bulan di kamp-kamp itu secara keseluruhan, dan mengalami penyiksaan fisik dan psikologis di tangan pejabat-pejabat pemerintah,” kata Tursun pada Sidang Kongres AS (pdf) pada 28 November 2018.
Tursun pertama kali ditahan oleh otoritas Tiongkok pada Mei 2015, ketika ia tiba di Tiongkok dari Mesir dengan tiga anak kembarnya yang berusia dua bulan. Setelah tiba, pihak berwenang membawa anak-anaknya pergi dan menginterogasinya. Paspor, kartu identitas dan ponselnya telah disita.
“Kemudian, mereka memborgol saya, memakaikan karung hitam di kepala saya, dan membawa saya ke pusat penahanan,” kata Tursun.
Setelah tiga bulan, ia “dibebaskan” karena anak-anaknya dianggap “sakit,” yang mencurigakan karena anak-anaknya sehat sebelum tiba di Tiongkok. Sayangnya, putra sulungnya meninggal pada hari berikutnya.
Selama penahanannya, teman satu selnya, yang kebanyakan adalah para profesional berpendidikan tinggi seperti guru dan dokter, dipaksa untuk menghafal peraturan-peraturan kamp konsentrasi, meneriakkan slogan-slogan yang memuji Partai Komunis Tiongkok (PKT), dan disuruh meninggalkan bahasa dan agama mereka. Banyak yang disiksa, dipukuli, diracun, dan dibunuh dengan cara disuntik. Tursun secara pribadi menyaksikan sembilan kematian selama penahanannya yang ketiga.
Tursun akhirnya tiba di Amerika Serikat pada September 2018, melalui bantuan dari pemerintah AS.
Pada 26 November 2018, para cendekiawan dari 26 negara telah menandatangani pernyataan terbuka yang menuntut rezim Tiongkok menghapuskan kamp-kamp “pendidikan ulang” penahanan massal di Xinjiang.
“Sebagai cendekiawan yang prihatin yang mempelajari Tiongkok, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur (XUAR), Asia Tengah, dan wilayah-wilayah terkait lainnya di dunia, kami mengeluarkan pernyataan ini untuk menyoroti kekhawatiran kami dan menyerukan masyarakat internasional untuk bertindak dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia secara massal dan serangan-serangan yang disengaja pada budaya asli yang sedang terjadi di XUAR Tiongkok. Para penandatangan pernyataan ini telah bersatu dalam melihat situasi saat ini di wilayah Tiongkok sebagai salah satu perhatian internasional yang signifikan,” kata pernyataan tersebut.
KEKHAWATIRAN DARI UIGHUR AUSTRALIA
Zulfiye Hiwilla, seorang Uighur yang berbasis di Sydney, mengatakan kepada berita SBS bahwa saudara perempuan dan saudara iparnya, yang keduanya adalah warga Australia, belum kembali sejak bepergian ke Tiongkok pada tahun 2017 dan dia percaya bahwa mereka berada di “kamp-kamp pendidikan ulang” tersebut.
“Putri dan putra mereka masih di Australia … Mereka sangat marah, terkejut, anak-anak menangis dan [mereka] sangat stres,” kata Hiwilla kepada berita SBS.
Australian #Uyghurs relate stories of how their family members have been detained in concentration camps in East Turkestan and how #China's security agents are threatening them with their detention. pic.twitter.com/MI5HlLBVfY
Pada tahun 2017, Almas Nizamidin, seorang warga negara Australia, pergi ke Urumqi, ibukota Xinjiang untuk mencari istrinya yang ditahan oleh otoritas Tiongkok. Nizamidin terbang kembali ke Xinjiang segera setelah mendengar berita bahwa dia telah diambil dari rumahnya oleh beberapa polisi berpakaian sipil tanpa tuduhan resmi.
Kekhawatiran-kekhawatiran tentang keselamatan dari orang-orang Uighur di Australia juga telah diangkat.
Nurmuhammad Majid dari ETAA mengetahui sebuah insiden di mana seorang warga Australia dipanggil oleh polisi Tiongkok melalui FaceTime (aplikasi percakapan tatap muka) di WeChat. Polisi Tiongkok telah mengintimidasi anggota keluarga mereka di Tiongkok dan menuntut kerjasama serta informasi dari kerabat di Australia.
“[Kami] dapat mengonfirmasi bahwa keluarga Uighur Australia yang tinggal di Australia … sangat membutuhkan bantuan dan perlindungan dari pemerintah Australia.”
Magid mengatakan mungkin ada lebih dari 10 kasus orang-orang Uighur Australia yang dipenjara di Xinjiang, mengingat bahwa orang-orang Uighur Australia lainnya kemungkinan mengisolasi diri mereka dari komunitas karena takut pada PKT.
“Tidak ada jaminan bahwa pemerintah Tiongkok bisa mencampuri kehidupan-kehidupan normal dan tidak bisa mengganggu orang-orang Uighur Australia ketika mereka bertindak atau pergi atau tinggal di Australia,” tambah Majid.
AUSTRALIA MENANGGAPI, TETAPI APAKAH CUKUP?
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) mengatakan dalam sebuah email bahwa meskipun tidak dapat menentukan jumlah pasti warga Australia yang ditahan di Xinjiang, Australia telah “mendesak Tiongkok untuk menghentikan penahanan sewenang-wenang terhadap warga Uighur.”
Omer Kanat, Ketua Komite Eksekutif Kongres Uighur Dunia mengatakan kepada The Epoch Times bahwa Australia bisa berbuat lebih banyak.
“Kami ingin Australia berbuat lebih banyak. Pertama-tama meminta Tiongkok untuk menghentikan penindasan yang sedang berlangsung di Turkistan Timur. Kedua, kami ingin Australia melindungi warganya sendiri. Karena ada banyak orang Uighur Australia, orang-orang Uighur yang merupakan warga negara Australia.”
Pada 3 Desember 2018, anggota parlemen dari Partai Buruh Australia Michael Danby, memperkenalkan Undang-Undang Magnitsky Australia yang akan menyaksikan para pelanggar HAM menghadapi sanksi-sanksi berat setelah disahkan.
“Ketua Partai Komunis wilayah, Chen Quanguo, dengan rencananya yang mengerikan untuk memenjarakan satu juta Uighur di kamp-kamp konsentrasi, tidak akan dilupakan oleh undang-undang seperti ini jika disahkan dan pemerintah federal di masa mendatang memiliki kesempatan untuk memanggilnya,” kata Danby di Parlemen. .
Nurmuhammad Majid berharap bahwa tekanan internasional akan mengakhiri penahanan orang-orang Uighur dan kelompok-kelompok lain di Tiongkok namun menyadari: “Ini adalah masalah yang mengkhawatirkan bahwa pemerintah Tiongkok tidak akan mendengarkan arahan-arahan dari negara-negara tersebut, dalam hal hak asasi manusia atau kebebasan beragama terhadap kelompok-kelompok lain, termasuk Uighur, Tibet atau praktisi Falun Gong di Tiongkok.”
Majid menambahkan bahwa negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa: “harus cukup berani untuk berbicara menentang pemerintah Tiongkok dan menuntut peningkatan situasi hak asasi manusia dan juga menuntut pembebasan orang-orang yang tidak bersalah yang ditahan oleh otoritas Tiongkok.” (ran)
Sebelum komunis Tiongkok mulai berinvestasi dalam infrastruktur di Asia Tenggara melalui Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (OBOR), Jepang adalah sumber pembiayaan terbesar di kawasan tersebut.
Para ahli mengatakan bahwa meskipun jumlah dana investasi infrastruktur Beijing di negara-negara Asia Tenggara melebihi Jepang, tetapi reputasi dan pengaruh Tokyo dalam ekonomi dan perdagangan di kawasan itu masih lebih tinggi daripada komunis Tiongkok.
CNBC melaporkan bahwa investasi perusahaan multinasional milik negara Jepang pada negara-negara berkembang di Asia sudah dimulai pada akhir tahun 1970-an. Namun pemerintah Tokyo baru mulai mempromosikan cetak biru infrastruktur luar negerinya pada awal tahun 1990-an. G7 dan OECD memujian Jepang sebagai perwakilan khas dari pembangunan infrastruktur berkualitas.
Jepang membantu orang Asia Tenggara keluar dari kemiskinan melalui proyek infrastruktur
Selain meningkatkan aliran logistik ke seluruhan negara-negara berkembang, cetak biru infrastruktur yang dipromosikan oleh pemerintah Jepang juga memenuhi standar keamanan tinggi, ramah lingkungan, andal, dan inklusif. Misalnya, dana pinjaman infrastruktur dari Japan Bank for International Cooperation ke Vietnam telah meningkatkan kualitas pembangunan jalan dan pelabuhan negara itu, meningkatkan pendapatan keluarga pedesaan, membantu rakyat negara itu keluar dari kemiskinan, dan meningkatkan efisiensi kerja.
Sebaliknya, komunis Tiongkok justru banyak mendapat kritikan masyarakat internasional karena mereka memanfaatkan alternatif OBOR sebagai platform untuk mewujudkan ambisi ekspansi globalnya.
Jonathan Hillman, seorang peneliti senior dan direktur Reconnecting Asia Project dari Centre for Strategic and International Studies menulis dalam sebuah laporan pada tahun 2018 bahwa, Proyek-proyek infrastruktur komunis Tiongkok yang diusulkan melalui program OBOR mereka hampir tidak ada yang menciptakan dampak positif pada masyarakat lokal.
Dalam tulisannya, Jonathan Hillman mengajukan serangkaian pertanyaan yang memancing pemikiran kita semua tentang proyek OBOR : Apakah pengeluaran untuk penyertaan pada proyek OBOR itu bermanfaat bagi orang-orang yang paling membutuhkan bantuan ? Apakah proyek itu layak atau bakal menjadi bencana besar ? Dan Apakah proyek-proyek itu akan menambah atau merusak nilai yang sudah ada ?
Jepang menekankan adanya partisipasi lokal, transparansi, dan pemberantasan korupsi
Sejumlah ahli mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti kereta api, jaringan komunikasi, dan pengembangan pertanian yang dikerjakan di luar negeri oleh perusahaan Jepang dan lembaga terkait dari pemerintah Tokyo. Mereka akan memberikan pelatihan teknis dan pendidikan selain untuk memaksimalkan penerima manfaat bagi masyarakat lokal, juga diharapkan dapat membantu mempromosikan persahabatan antara Tokyo dengan pemerintah daerah.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Nopember lalu mengatakan bahwa Jepang akan membantu negara-negara Asia Tenggara dengan melatih 80.000 orang ahli industri digital dalam lima tahun mendatang. Langkah demikian sebagai bagian dari rencana negara untuk mempromosikan pembangunan kota pintar di wilayah tersebut.
Dibandingkan dengan proyek OBOR komunis Tiongkok, negara Asia Tenggara yang telah berpartisipasi malahan sering mengeluh karena proyek mereka dinilai tidak memiliki hubungan dengan daerah setempat. Kritikan menyasar terhadap banyak proyek konstruksi yang dipimpin oleh komunis Tiongkok. Pasalnya, proyek OBOR mengimpor bahan-bahan dan tenaga kerja dalam jumlah besar dari daratan Tiongkok, tetapi tidak bekerja sama dengan perusahaan lokal, memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja lokal.
Selain itu, proyek OBOR juga merangsang tumbuhnya korupsi. Wall Street Journal mengutip sumber yang akrab dengan masalah ini memberitakan bahwa pejabat komunis Tiongkok setuju untuk meng-upgrade biaya proyek infrastruktur yang dikerjakan di Malaysia.
Jonathan Hillman dalam sebuah laporan yang dikeluarkan dalam pekan ini menyebutkan, untuk menghindari munculnya korupsi dalam proyek OBOR, Beijing seharusnya belajar ke Tokyo.
Ketika mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos terpaksa mengasingkan diri ke Hawaii pada tahun 1986, media lokal mengekspos skandal korupsi yang melibatkan puluhan perusahaan Jepang yang kemudian membuat pemerintah Tokyo merasa malu dan bertekad untuk mempromosikan reformasi dan memperkenalkan transparansi yang lebih besar. Sistem persaingan yang lebih terbuka akhirnya mengarah pada piagam pertolongan pertama Jepang. Demikian tulis dalam laporan itu.
Jepang menyediakan pembiayaan berkelanjutan
Pembiayaan proyek luar negeri Tokyo secara luas dianggap sebagai pinjaman yang lebih andal.
Institute of Developing Economies, anak perusahaan dari Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang menerbitkan laporan pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa proyek-proyek Jepang lebih fleksibel jika dibandingkan dengan proyek-proyek infrastruktur yang didukung oleh komunis Tiongkok karena memiliki banyak sumber pendukung dana.
Menurut laporan tersebut, banyak proyek infrastruktur Jepang didukung oleh Mitsubishi, Toyota, Nintendo dan Sumitomo Mitsui Financial Group yang mempromosikan integrasi ekonomi di Asia Tenggara dan memahami pentingnya arti memperkuat hubungan sipil dari wilayah tersebut.
Sebaliknya, dalam menanggapi sumber dana untuk proyek OBOR dari komunis Tiongkok, Hillman mengatakan, beberapa bank besar Tiongkok biasanya membuka proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan setelah perusahaan kontraktor itu telah terpilih. Tetapi, jarang menerbitkan persyaratan pinjaman dan umumnya implementasinya lambat. Praktik-praktik ini tidak membantu dalam mendapatkan kepercayaan terhadap proyek OBOR dari negara-negara lokal.
Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa negara telah membatalkan keikutsertaan pihaknya dalam proyek OBOR atau menuntut diadakan kembali negosiasi.
Media lokal Pakistan Dawn pada bulan Januari ini melaporkan bahwa Imran Khan, perdana menteri Pakistan yang baru terpilih bulan Agustus lalu, telah secara resmi menyampaikan kepada Beijing bahwa negaranya tidak tertarik untuk membangun pembangkit listrik Rahim Yar Khan dan meminta agar proyek pembangkit listrik tersebut dihapus dari Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC).
OBOR adalah diplomasi hutang dari komunis Tiongkok
Beberapa negara Barat menuduh komunis Tiongkok membiarkan negara lain jatuh ke dalam perangkap utang melalui proyek OBOR, membuat negara-negara debitur terpaksa menyerahkan ekuitas infrastruktur mereka kepada kreditur untuk membayar kembali utangnya. Dengan demikian komunis Tiongkok dapat memperoleh kendali atas infrastruktur terkait.
Sebagai contoh, pemerintah Sri Lanka tidak dapat membayar hutang besar kepada komunis Tiongkok yang diakibatkan oleh pembangunan Pelabuhan Hambantota, sehingga terpaksa menyewakan pelabuhan itu kepada perusahaan Tiongkok selama 99 tahun dengan hasil operasional yang 80% adalah milik pihak Tiongkok dan hanya 20% yang menjadi milik Sri Lanka.
Menurut sebuah laporan yang dirilis tahun lalu oleh Center for Global Development, think tank yang berbasis di Washington DC, bahwa proyek OBOR telah membawa setidaknya 8 negara tetangga India ke dalam jebakan hutang dengan niat politik di baliknya.
Foreign Policy Research Institute (Lembaga Penelitian Kebijakan Luar Negeri) menyebutkan dalam sebuah laporan tahun 2018 bahwa Beijing mungkin pandai membuat janji-janji besar, berbeda dengan Tokyo yang lebih mementingkan perwujudan sesuai komitmennya, dan hal ini telah memberikan pengaruh yang tidak kecil. (Sin/asr)
Rangkaian buku terbitan “New Epoch Weekly” Taiwan pernah memperkenalkan pengalaman Xi Jiping di masa mudanya, yang memengaruhi langsung pandangan hidupnya dan cara menyelesaikan pekara di kemudian hari. Diantaranya seorang bernama Jia Dashan, sangat besar pengaruhnya terhadap Xi Jinping.
Artikel “Mengenang Dashan” yang ditulis Xi Jinping pada 1999, telah memperlihatkan hubungan akrab Xi dengan almarhum pengarang Jia Dashan dimasa berada dikota Zhengding provinsi Hebei tahun 1980-an.
Menurut pemberitaan, atas pengaruh Jia Dashan, Xi sangat menaruh perhatian atas perlidungan terhadap bangunan kuno tradisional dan barang-barang peninggalan sejarah, Xi khusus menghubungi Beijing. Saat itu pula menyampaikan permohonan dana, dan mengumpulkan dana, merenovasi kuil Longxing dengan patung tembaga Seribu Tangan Seribu Mata Bodhisattva Avalokiteswara, Konon salah satu kuil yang terbaik di dunia, selain itu ia membangun ulang kuil Lingji yang pembangunannya lebih awal 46 tahun daripada Longxing.
Kemudian hari hasil karya Jia Dashan dinilai “telah menuangkan tulisan yang melukiskan Saripati (Jing /精), Energi vital (Qi / 氣) dan spirit (Shen / 神) dari manusia”, misalnya penjual bunga wanita didalam pasar bunga, bunga yang berharga 15 Yuan, ditawar oleh petani tua 10 Yuan, disaat itu datanglah seorang kader muda (partai) juga ingin membeli bunga, yang lalu bertanya kepada si petani tua dari komune mana, siapa nama Sekretaris (pimpinan) komune, dan menyatakan ia akan membeli bunga itu dengan harga tinggi.
Namun wanita penjual bunga lebih rela menjual bunga itu kepada petani tua dengan harga 10 yuan, karena dia tidak suka orang yang menggunakan kekuasaannya menekan orang lain.
Keteguhan watak yang pernah dimiliki oleh orang zaman kuno di Tiongkok, karakter yang telah sirna di Tiongkok zaman kini.
Mao Zedong Percaya Ramalan Nasib
Sesungguhnya tidak hanya Xi Jinping dan lainnya percaya Fengsui dan lain-lain budaya tradisional Tiongkok, Mao Zedong lebih percaya, banyak pejabat elit PKT diam-diam telah meminta untuk diramal dan mereka taat pada Fengsui.
Ibunda Mao percaya Buddha, maka Mao sejak kecil sangat percaya ramalan nasib dan lainnya.
Konon, ketika Mao ikut dalam revolusi Xinhai (1911) mendapat senapan pertamanya yang bernomorkan “8341”. Kelak, dalam menujumkan peramalan nasibnya, ia juga mendapat nomor “8341”. Apa makna nomor itu, sampai Mao meninggal pada 1976, teka-teki itu baru terpecahkan dan tersebar: usia Mao mencapai 83 tahun dan berkuasa selama 41 tahun.
Dengan kelangsungan hidupnya sendiri, Mao telah membuktikan “Nasib manusia ditentukan oleh Langit (sang Pencipta)”, ia dengan dengan tanpa segan telah mengejek sendiri ideologi ateis yang dianutnya.
Selain itu, 2 tempat termasyhur di Tiongkok, sejak Mao mendirikan kekuasaannya (1949), dalam seumur hidupnya tidak berani menginjakkan kakinya di dua tempat itu.
Tempat pertama adalah “Yan An”. Pada tahun itu musuh Mao, Jiang Kaishek menyerang daerah Shaanxi utara, 200.000 pasukan Jiang menyerang Yan An. PKT memutuskan sebagian pasukan tetap bertahan di Shanxi utara, sebagian lainnya lari ke arah Timur menyeberangi sungai Kuning menuju daerah Huabei. Mao gamang, maka meminta ahli nujum membantu meramalnya.
Hasil nujum mengatakan: ”Kebetulan adalah permulaan musim Semi, air sungai kering, sungguh tidak baik melewati sungai.” Saat itu Mao menurutinya untuk tidak melewati sungai.
Sang peramal mengimbuhkan, sungai itu tidak boleh sembarangan dilewati, jika dilewati, jangan sampai kembali lagi! Sebenarnya, Yan An bagi PKT dan Mao sendiri merupakan “tempat keberuntungan” yang tiada duanya, namun Mao justru sejak saat itu tidak pernah kembali ke Yan An satu kalipun.
Kedua adalah Istana Terlarang Beijing. istana itu hanya tersekat sebidang tembok dengan pusat pemerintahan Zhong Nan Hai, yang merupakan istana kaisar yang mengalami dua periode dinasti Ming dan Qing selama 500 tahun lebih, didalamnya tersimpan jutaan peninggalan sejarah yang amat berharga, maka disebut Museum Istana Terlarang.
Menurut nafsu kekuasaan Mao dan hobi Mao dalam kaligrafi, tempat itu seharusnya sering ia kunjungi. Tamu agung dari manca negara yang datang berkunjung, Museum Istana Terlarang merupakan tempat yang pasti tercantum dalam acara kunjungan, akan tetapi mengapa Mao tidak berkunjung dan menikmati keindahan Istana tersebut? Ternyata ia menaati perintah seorang “pintar” yang melarangnya memasuki Istana Terlarang, jika masuk akan membahayakan kekuasaannya.”
Di sini nampak Partai Komunis Tiongkok (PKT) mempermainkan rakyatnya, dengan tidak mengizinkan rakyat menghormati Langit dan mempercayai nasib, sedangkan mereka sendiri diam-diam menuruti nasib yang dinujumkan oleh peramal dan tidak berani melanggar pantangan. (TYS/WHS/asr)
Tiongkok telah meluncurkan aplikasi yang memberi tahu para penggunanya jika ada seseorang yang berutang berada dalam jarak 500 yard (457 meter) dari lokasi mereka. Aplikasi ini juga mendorong warga untuk melaporkan orang yang berutang tersebut jika mereka terlihat tidak mampu membayar.
Sebuah pengadilan di provinsi Hebei Tiongkok memperkenalkan “program mini” WeChat, yang secara harfiah dinamai “peta penunggak utang,” menurut media China Daily yang dikelola pemerintah. Pengadilan mengklaim bahwa aplikasi tersebut menyediakan sarana tambahan untuk “menegakkan keputusan kami dan menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya secara sosial.”
WeChat adalah platform pengiriman pesan instan paling populer di Tiongkok.
Aplikasi ini menyediakan peta bagi para pengguna dan pelacakan radar di layar “penunggak utang”, yang lokasi-lokasi tepatnya ditandai dengan jarum-jarum penanda. Mengetuk masing-masing penanda tersebut akan mengungkapkan informasi pribadi orang yang berutang.
Ia juga memperingatkan penggunanya dengan flash peringatan ketika pengutang ada di sekitar mereka.
Tidak jelas berapa banyak utang seseorang harus termasuk di dalamnya untuk menarik minat melakukan pelanggaran privasi ini, perilaku apa yang menandakan ketidakmampuan untuk membayar utang, atau bagaimana pengguna aplikasi dapat melaporkan seorang pengutang yang mereka duga boros secara finansial.
Operasi aplikasi saat ini terbatas untuk provinsi Hebei.
SISTEM KREDIT SOSIAL TIONGKOK
Mengingatkan pada fiksi dystopia, rezim komunis Tiongkok telah meluncurkan aplikasi tersebut di tengah penumpasan pinjaman secara nasional, sebagai tambahan baru pada sistem “kredit sosial” yang sangat kontroversial.
Dystopia adalah suatu keadaan atau kelompok masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang sangat buruk dikarenakan tekanan dari pemerintah atau pemimpin, wabah penyakit, maupun teror yang berlangsung terus menerus.
Sistem kredit sosial adalah sistem pemberian peringkat dalam lingkup yang sangat luas yang memantau perilaku penduduknya dan memberi mereka skor abstrak yang sulit dipahami sesuai dengan “kredit sosial” mereka.
Sistem ini akan dibuat peraturan pada tahun 2020. Sistem ini akan mengukur tingkat seseorang dapat dipercaya melalui penilaian perilaku mereka di transportasi umum, pembelanjaan, posting media sosial, kemampuan untuk melunasi pinjaman, dll. Metodologi yang tepat belum diungkapkan.
Saat ini, sistem ini terpecah-pecah, beberapa dijalankan oleh perusahaan teknologi swasta seperti Alibaba, sementara yang lain dijalankan oleh dewan kota. Namun, mereka telah menghukum lebih dari 6.000 orang karena gagal membayar pajak tepat waktu atau bertingkah buruk dalam transportasi umum, sedang melarang mereka bepergian melintasi perbatasan negara dengan pesawat atau kereta api antara bulan Juni dan Januari, menurut Business Insider.
Hukuman lain termasuk larangan dari mendapatkan pekerjaan tertentu, kecepatan internet melambat, dan penyitaan hewan peliharaan. Anak-anak dari orang tua dengan nilai kredit buruk dapat ditolak masuk ke universitas yang diinginkan.
Oktober lalu, seorang jurnalis asing telah merekam pengumuman yang dibuat dalam bahasa Inggris memperingatkan orang-orang untuk tidak berperilaku tidak pantas di kereta peluru (kecepatan tinggi) dari Beijing ke Shanghai, menimbulkan pertanyaan apakah para wisatawan dan pengunjung lain ke negara tersebut akan dikenakan sistem ini di masa mendatang. (ran)
Here's a dystopian vision of the future: A real announcement I recorded on the Beijing-Shanghai bullet train. (I've subtitled it so you can watch in silence.) pic.twitter.com/ZoRWtdcSMy
EpochTimesId — Amerika Serikat mengakui kepala kongres yang dikendalikan oleh oposisi Venezuela sebagai presiden sementara yang sah di negara itu. Pengakuan itu disampaikan oleh Presiden AS, Donald Trump.
Di depan ratusan pendukung pada 23 Januari 2019, Juan Guaido, pemimpin Majelis Nasional yang dijalankan oposisi, bersumpah secara simbolis sebagai ‘presiden sementara’. Dia bersumpah secara simbolis dengan harapan segera diakui oleh Amerika Serikat sebagai pemimpin politik sah dari Venezuela.
Harapan-harapan itu dengan cepat dipenuhi oleh pernyataan dari Trump, yang mendeklarasikan Guaido ‘Presiden Sementara Venezuela’ dan mendeklarasikan Majelis Nasional sebagai satu-satunya cabang (organ) pemerintahan yang sah yang dipilih oleh rakyat Venezuela.
“Saya akan terus menggunakan kekuatan penuh ekonomi dan diplomatik Amerika Serikat untuk mendesak pemulihan demokrasi Venezuela,” pernyataan dari Gedung Putih menambahkan, sebelum mendorong para pemimpin lain di Belahan Barat untuk mengikutinya.
Kanada melakukan hal itu pada 23 Januari, seperti yang dilakukan Grup Lima. Dibentuk pada tahun 2017, Grup Lima terdiri dari 12 negara, termasuk Kanada, yang turut mengupayakan penyelesaian damai atas krisis politik di Venezuela.
Sementara itu, puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di Caracas dan kota-kota lain dengan harapan bisa menyingkirkan Nicolas Maduro dari kekuasaan. Rezim Maduro telah membuat negara itu meluncur ke dalam krisis ekonomi dan politik yang mengerikan.
Empat orang tewas dalam protes dalam bentrokan dengan pasukan keamanan, di antaranya seorang anak remaja berusia 16 tahun yang ditembak mati. Setidaknya 43 orang ditahan oleh pihak berwenang, menurut organisasi non-pemerintah yang memantau peristiwa tersebut.
Pendukung oposisi Venezuela ikut serta dalam pawai pada peringatan 1958 pemberontakan yang menggulingkan kediktatoran militer di Caracas, pada 23 Januari 2019. (Luis Robayo/AFP/Getty Images/The Epoch Times)
Protes menandai 61 tahun sejak jatuhnya kediktatoran militer negara itu pada tahun 1958 dan terjadi selama minggu yang penuh gejolak bagi rezim. Pada 21 Januari, pemberontakan militer berpangkat rendah pertama dicatat dan 27 anggota Garda Nasional ditangkap, menunjukkan keretakan yang terjadi dalam kesetiaan militer kepada pemerintah. Peristiwa itu diikuti oleh protes luas yang membuat mobil terbakar dan patung-patung hancur.
Banyak dari protes itu dilaporkan dari lingkungan Chavista, karena kondisi yang terus memburuk kini telah memaksa bahkan mereka yang telah lama mendukung warisan mantan Presiden Hugo Chavez turun ke jalanan.
Pemberontakan itu dikaitkan dengan kebangkitan kembali Majelis Nasional, berkat pemimpin baru Guaido yang berwajah segar, tetapi juga karena tingkat ketidakpuasan baru di negara yang dulu kaya. Kekurangan utama makanan, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan dasar terus berlanjut, dan hiperinflasi sekarang diperkirakan mencapai 10 juta persen. Tiga juta rakyat Venezuela telah meninggalkan negara Andes itu, sebagai salah satu akibatnya.
Di Caracas, sebanyak 63 kelompok besar demonstran didata oleh Observatorium Konflik Sosial. Sementara beberapa rekaman menunjukkan sebagian besar aksi berlangsung damai, dengan jalan-jalan utama dan jembatan penuh dengan pengunjuk rasa yang dihiasi bendera Venezuela dan teriakan “Maduro Out!”
Namun, di beberapa titik, kerumunan massa dibubarkan dengan gas air mata. Seorang remaja 16 tahun dilaporkan tewas ditembak di Caracas barat. Sementara tiga lainnya tewas saat ‘penjarahan’ terjadi di Ciudad Bolivar, di tenggara negara itu, menurut Departemen Pertahanan.
Adegan di media sosial menunjukkan pengunjuk rasa mengajak serta polisi anti huru hara Caracas untuk bergabung dengan mereka dalam aksi demonstrasi; dan di kota San Felix, sebuah patung Chavez dilalap api ketika para pemrotes berteriak dan membenturkan panci dan wajan.
Banyak yang khawatir akan terjadi penumpasan brutal, karena polisi nasional dan gerombolan pro-Maduro sering mempertahankan kontrol dengan memukuli atau, dalam beberapa kasus, menembaki demonstran. Ratusan orang telah terbunuh dan ribuan orang ditahan dengan cara ini, dalam beberapa tahun terakhir. (LUKE TAYLOR/The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Serangan Taliban di Afghanistan yang terjadi pada Senin (21/1/2019) menewaskan puluhan personel keamanan.
melansir dari Reuters, sejumlah perkiraan menyebutkan jumlah korban tewas lebih dari 100 orang. Serangan terjadi di tengah pemerintah berusaha membungkam salah satu serangan pemberontak paling mematikan dalam beberapa bulan.
Penyerang menabrak kenderaan Humvee yang sesak dengan bahan peledak ke pusat pelatihan Direktorat Keamanan Nasional di provinsi Maidan Wardak, sebelah barat ibukota Kabul.
Setidaknya dua pria bersenjata menyerbu kompleks tersebut dengan tembakan sebelum mereka ditembak mati.
“Kami memiliki informasi bahwa 126 orang telah tewas dalam ledakan di dalam pusat pelatihan militer, delapan komando khusus termasuk di antara yang tewas,” kata seorang pejabat senior di kementerian pertahanan di Kabul, yang berbicara dengan syarat anonim.
Sejumlah pejabat setempat mengatakan bahwa sejumlah pasukan dan personel NDS tewas dalam serangan tersebut. Meski demikian, tidak ada konfirmasi resmi mengenai jumlah korban. Sejumlah pejabat diperintahkan untuk tidak berbicara dengan media karena dikhawatirkan melemahkan moril aparat.
“Saya telah diberitahu untuk tidak membuat angka kematian kepada publik. Sangat frustasi menyembunyikan fakta, ”kata seorang pejabat senior kementerian dalam negeri di Kabul.
Serangan kompleks pada pangkalan yang sangat aman menggarisbawahi tekanan berat dihadapi pasukan keamanan Afghanistan. Kini pejuang Taliban semakin yakin telah meningkatkan operasi, bahkan ketika dimulainya upaya diplomatik untuk menyetujui penyelesaian secara damai.
Taliban terus memperjuangkan dominasi politik untuk memaksakan versi ketat hukum Islam mereka. Kelompok ini mengaku bertanggung jawab atas serangan yagn terjadi. Vers juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid menyebutkan korban tewas mencapai 190 orang.
Serangan ini adalah paling serius terhadap pasukan Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir. Serangan terjadi pada hari yang sama ketika perwakilan Taliban bertemu Zalmay Khalilzad, utusan khusus AS untuk perdamaian di Afghanistan, di Qatar.
Pekan lalu, pejuang Taliban meledakkan sebuah bom mobil di luar kompleks yang sangat ketat menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai lebih dari 110 di ibukota, Kabul tetapi korban dari serangan Senin lalu tampaknya jauh lebih besar.
Sharif Hotak selaku anggota dewan provinsi di Maidan Wardak, mengatakan dia melihat mayat 35 anggota pasukan Afghanistan di rumah sakit.
“Banyak lagi yang terbunuh. Beberapa jenzah diangkut ke kota Kabul dan banyak yang terluka dipindahkan ke rumah sakit di Kabul, “kata Hotak.
Dia menambahkan bahwa” pemerintah menyembunyikan jumlah korban yang akurat untuk mencegah penurunan lebih lanjut atas moril pasukan Afghanistan. ”
Serangan pada Senin itu menyebabkan total korban terbesar yang diderita oleh pasukan Afghanistan sejak Agustus 2018, ketika Taliban menguasai provinsi Ghazni tengah. Konfrontasi itu menewaskan 150 pasukan keamanan Afghanistan dan 95 warga sipil tewas, serta ratusan pejuang Taliban sebagaimana diungkap pejabat itu.
Kantor Presiden Ashraf Ghani mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “musuh negara” telah melakukan serangan dan telah membunuh dan melukai “sejumlah putra kami yang terkasih dan jujur.”
Beberapa tahun terakhir, pemerintah Afghanistan telah berhenti mengeluarkan angka-angka korban yang terperinci tetapi para komandan A.S. berulang kali mengatakan bahwa kehilangan yang diderita oleh pasukan Afghanistan “tidak dapat dipertahankan.”
Tahun lalu, Ghani mengatakan 28.000 perwira polisi dan tentara Afghanistan terbunuh sejak 2015.
Kedutaan Inggris di Afghanistan mengatakan korban pada Senin lalu adalah “pengingat nyata pengorbanan yang dilakukan pasukan keamanan dan pertahanan Afghanistan untuk negara mereka.” (asr)
Oleh Rupam Jain dan Abdul Qadir Sediqi/Reuters via The Epochtimes
EpochTimesId – Presiden rezim sosialis Venezuela, Nicolas Maduro mengumumkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Maduro kemudian memberikan waktu kepada diplomat Amerika selama 72 jam untuk meninggalkan negara itu. Keputusan Maduro terkait dengan sikap AS mengakui pemimpin oposisi sebagai presiden sementara.
“Di hadapan orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, dan sebagai presiden konstitusional. Saya telah memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintah AS imperialis,” Maduro mengatakan kepada kerumunan pendukung berbaju merah yang berkumpul di istana presiden.
Dia membuat pengumuman setelah hari yang penuh gejolak setelah Juan Guaido, kepala kongres yang dikendalikan oposisi, menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan mengadakan pemilihan.
Langkah Guaido segera didukung oleh pemerintahan Donald Trump, yang mengatakan pihaknya bersedia menggunakan semua kekuatan ekonomi dan diplomatiknya untuk memulihkan demokrasi Venezuela.
Dalam pernyataan 23 Januari dari Gedung Putih, Trump mengatakan Guaido, Presiden Majelis Nasional Venezuela adalah satu-satunya organ pemerintahan Venezuela yang sah yang dipilih oleh rakyat Venezuela.
Venuezula adalah salah satu dari tiga negara sosialis yang dijuluki oleh pemerintahan Trump sebagai ‘Troika of Tyranny’, bersama Kuba dan Nikaragua. Dalam pidatonya di bulan November, penasihat keamanan nasional John Bolton menggambarkan negara-negara itu sebagai ‘segitiga teror’. Amerika menjatuhkan sanksi pada Venezuela dan Kuba, sambil bersumpah untuk segera menghukum Nikaragua.
Wakil Presiden Mike Pence menyampaikan pesan video dukungan pada 22 Januari kepada rakyat Venezuela yang memprotes Maduro. Dalam pesan video Pence, Dia mengecam Maduro, menggambarkannya sebagai seorang diktator yang tidak memiliki hak sah atas kekuasaan.
“Ketika orang-orang baik di Venezuela membuat suara Anda terdengar besok, atas nama rakyat Amerika, kami berkata: estamos con ustedes. Kami bersamamu. Kami mendukung Anda, dan kami akan tetap bersama Anda sampai Demokrasi dipulihkan dan Anda merebut kembali hak mendasar dan Libertad Anda.”
Pence memperingatkan rezim Maduro dan mendesak rakyat Venezuela untuk meningkatkan protes mereka.
“Atas nama Presiden Donald Trump dan semua orang Amerika, izinkan saya menyatakan dukungan tak tergoyahkan dari Amerika Serikat ketika Anda, rakyat Venezuela, angkat suara Anda dalam seruan untuk kebebasan,” kata Pence dalam video.
“Nicolas Maduro adalah seorang diktator tanpa klaim sah atas kekuasaan. Dia tidak pernah memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilihan yang bebas dan adil, dan telah mempertahankan cengkeraman kekuasaannya dengan memenjarakan siapa pun yang berani menentangnya.”
Pendukung oposisi Venezuela mengadakan pawai secara nasional pada 23 Januari, sebagai bagian dari acara tahunan yang menandai jatuhnya pemerintahan militer pada tahun 1958. Para pengkritik pemerintah semakin membandingkan Maduro dengan diktator Marcos Perez, yang digulingkan dari kekuasaan tahun itu.
Pendukung oposisi Venezuela ikut serta dalam pawai pada peringatan 1958 pemberontakan yang menggulingkan kediktatoran militer di Caracas, pada 23 Januari 2019. (Luis Robayo/AFP/Getty Images/The Epoch Times)Presiden Donald Trump telah ditanya apakah Amerika Serikat akan menggunakan aksi militer di Venezuela untuk mendukung penggulingan Presiden Nicolas Maduro dan tanggapannya ambigu.
“Kami tidak mempertimbangkan apa-apa, tetapi semua opsi ada di atas meja,” kata Trump kepada wartawan setelah diskusi meja bundar mengenai biaya medis di Gedung Putih.
Komentar itu muncul setelah pemerintahannya mengumumkan akan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara.
Trump tidak mengklarifikasi apa yang dia maksud dengan ‘semua opsi’.
Pemerintahannya telah menjatuhkan beberapa putaran sanksi yang ditujukan untuk menekan pemerintah Venezuela.
Tiga negara Amerika Selatan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Para pemimpin Brasil, Kolombia, dan Paraguay dengan cepat menyatakan dukungan mereka setelah Guaido mengambil sumpah simbolis di hadapan ribuan pendukung.
Presiden Kolombia Ivan Duque mengatakan bangsanya akan menemani Guaido dalam proses transisi menuju demokrasi.
Presiden Brasil Jair Bolsonaro juga mengatakan bahwa Dia akan mendukung anggota parlemen berusia 35 tahun itu, sehingga perdamaian dan demokrasi kembali ke Venezuela.
Presiden Paraguay Mario Abdo Benitez mengatakan di Twitter bahwa negaranya mendukung Presiden sementara Venezuela Juan Guaido. “Dukung kami untuk merangkul kebebasan dan demokrasi lagi,” kata Abdo Benitez.
Guaido mengatakan itu adalah haknya di bawah konstitusi Venezuela untuk mengambil alih kepresidenan sampai pemilihan baru dapat dilakukan.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilantik untuk periode kedua yang diperdebatkan, dua minggu lalu dalam tindakan yang dikecam oleh puluhan negara. (THE ASSOCIATED PRESS dan Reporter Epoch Times, Bowen Xiao/waa)
Setelah insiden Meng Wanzhou yang terjadi pada 1 Desember 2018, komunis Tiongkok menangkap beberapa orang warga Kanada dan langsung mengubah hukuman seorang napi warga Kanada yang diduga terlibat penyelundupan narkoba menjadi hukuman mati.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland mengadakan 19 percakapan telepon tingkat tinggi dengan kepala pemerintahan, menteri dan diplomat untuk mendapatkan dukungan dari sekutu dalam rangka meminta komunis Tiongkok melepaskan warga Kanada yang mereka tahan.
Media ‘CBC’ mengutip pernyataan pemerintah Liberal Kanada melaporkan bahwa Trudeau telah membuat 9 panggilan telepon kepada kepala pemerintah, termasuk dengan Presiden Trump, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk.
Kegiatan diplomatik Chrystia Freeland termasuk percakapan lewat sambungan telepon dengan 11 Menteri Luar Negeri antara lain Menlu AS Mike Pompeo, Menlu Inggris Jeremy Hunt, dan menteri luar negeri seperti Australia, Lithuania dan Republik Ceko.
Pernyataan dari Kantor Perdana Menteri menyebutkan bahwa dengan upaya Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Australia, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Latvia, Lithuania, Estonia, Spanyol telah menerbitkan 11 pernyataan publik yang mendukung Kanada.
Pembicaraan telepon tingkat tinggi antara Perdana Menteri Trudeau dan para pemimpin asing :
Amerika Serikat : Presiden Donald Trump
Uni Eropa : Presiden Dewan Donald Tusk
Finlandia : Presiden Sauli Niinisto
New Zealand : Perdana Menteri Jacinda Ardern
Argentina : Presiden Mauricio Macri
Singapura : Perdana Menteri Lee Hsien Loong
Perserikatan Bangsa-Bangsa : Sekretaris Jenderal Antonio Guterres
Jerman : Angela Merkel
Tidak lama setelah penangkapan Meng Wanzhou, komunis Tiongkok menangkap Michael Kovrig, seorang mantan diplomat Kanada yang bekerja untuk LSM di Tiongkok dan Michael Spavor, seorang pengusaha Kanada yang mengatur mantan bintang NBA AS untuk melakukan perjalanan ke Korea Utara.
Di awal bulan ini, pengadilan di Dalian, Tiongkok mengadakan pemeriksaan ulang atas kasus dugaan penyelundupan 222 kilogram sabu-sabu ke Tiongkok oleh warga Kanada bernama Robert Schellenberg pada 2014. Schellenberg sebelumnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Tetapi melalui persidangan ulang tersebut ia dijatuhi hukuman mati.
Setelah keputusan itu, pemerintah Trudeau mengutuk komunis Tiongkok karena menggunakan hukuman mati secara sewenang-wenang dan menghimbau pihak berwenang Tiongkok untuk menjatuhkan hukuman yang sesauai. Selain itu, menuntut pembebasan Michael Kovrig dan Michael Spavor yang ditahan ilegal.
Pada Senin (21 Januari), 140 orang cendekiawan internasional dan mantan diplomat bersama-sama mengirim surat kepada pemimpin Tiongkok Xi Jinping, mendesak Beijing untuk membebaskan Michael Kovrig dan Michael Spavor agar tidak merusak hubungan Tiongkok – Kanada.
Pada hari yang sama, Trudeau dalam pidatonya di Ottawa mengatakan bahwa ia tidak akan mengubah strategi dukungan dari negara sekutunya. Trudeau menekankan bahwa Kanada akan selalu mematuhi aturan hukum dan semua negara harus mematuhi aturan hukum.
“Ini adalah prinsip yang sangat jelas” katanya. “Dalam beberapa dekade terakhir, sistem peradilan kami telah terlepas dari campur tangan politik, Hal ini sangat bermanfaat bagi planet kita, dan Kanada akan selalu mempertahankan prinsip ini”.
Namun, sampai sekarang masih belum jelas apakah kutukan lewat pernyataan terbuka yang disampaikan pemerintah Kanada, para sekutu-sekutunya dan pihak-pihak lain bisa mencapai efek yang diinginkan Ottawa.
Pembicaraan Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland dengan para pemimpin diplomatik Asing :
Amerika Serikat : Menlu Mike Pompeo
Inggris : Menlu Jeremy Hunt
Jerman : Menlu Heiko Maas
Tiongkok : Duta Besar Tiongkok untuk Kanada Lu Shaye
Dana Moneter Internasional : Direktur Christine Lagarde
Singapura : Wakil PM. Tharman Shanmugaratnam
Australia : Menlu Marise Payne
Ceko : Menlu Tomas Petricek
Lithuania : Menlu Linas Linkevicius
Kelompok Krisis Internasional : Presiden dan CEO Robert Malley
Uni Eropa : Perwakilan Tinggi CFSP. Federica Mogherini
“Komunis Tiongkok membuat kesalahan besar”
Lynette Ong, seorang profesor ilmu politik dan Institut Asia di Munk School of Global Affairs and Public Policy Universitas Toronto mengatakan : “Tujuan dari semua penahanan yang dilakukan pihak berwenang Tiongkok adalah untuk menunjukkan bahwa diri mereka cukup kuat.” Ia berharap Kanada dapat menggunakan strateginya dengan bijak untuk menyelesaikan konflik antara Kanada dengan Tiongkok.
Namun, para ahli dan cendekiawan lainnya percaya bahwa penyelesaian perselisihan tanpa campur tangan dari pihak ketiga tidak memastikan bahwa komunis Tiongkok dapat membebaskan Michael Kovrig dan Michael Spavor.
André Laliberté, seorang profesor di Institut Ilmu Politik Universitas Ottawa yang mempelajari Tiongkok dan politik komparatif mengatakan : “Sungguh konyol jika menghadapi komunis Tiongkok yang sangat kasar di depan umum melalui cara yang sopan atau saluran rahasia untuk menyelesaikan perselisihan yang ada.”
“Jika Jerman dan negara-negara penting lainnya juga mulai membela masalah Kanada, saya berharap ini akan berpengaruh”. “Perilaku komunis Tiongkok tersebut sedang membuat dirinya kehilangan banyak kekuatan lunak,” katanya.
Stephen Saideman, Direktur Sekolah Hubungan Internasional Norman Patterson di Universitas Carleton mengatakan : “Komunis Tiongkok telah membuat kesalahan besar dalam hal ini. Tetapi saya tidak yakin apakah mereka akan memberikan tanggapan atas tekanan internasional ini.” (Sin/asr)
Epochtimes.id- Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer (22/01/2019), terpantau masih terdapat aliran massa udara basah dari Samudra Hindia yang masuk ke wilayah Jawa, kalimantan, Bali, NTB hingga NTT.
BMKG mengingatkan, bersamaan dengan itu, masih kuatnya Monsun Dingin Asia beserta hangatnya Suhu Muka Laut di wilayah perairan Indonesia menyebabkan tingkat penguapan dan pertumbuhan awan cukup tinggi.
“Dari pantuan pergerakan angin, BMKG mendeteksi adanya daerah pertemuan angin yang konsisten dalam beberapa hari terakhir memanjang dari wilayah Sumatera bagia Selatan, Laut Jawa, Jawa Timur, Bali, hingga NTB dan NTT,” demikian peringatan BMKG.
Secara khusus, BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) di Jakarta tengah memonitor adanya tiga bibit badai tropis di dekat wilayah Indonesia.
Salah satu bibit siklon yang saat ini berada di Laut Timor (94S) berpotensi meningkat menjadi siklon tropis dalam 3 hari kedepan dan mengakibatkan potensi cuaca ekstrem berupa angin kencang yang dapat mencapai di atas 25 knot terjadi di wilayah Indonesia seperti Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Melanjutkan dari imbauan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 16 Januari 2019, BMKG kembali mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan SIAGA dalam menghadapi periode puncak musim hujan 2019.
Khususnya akan dampak dari curah hujan tinggi yang akan memicu Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, dan angin kencang yang meningkat pada akhir Januari 2019.
Berikut adalah wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 23 – 26 Januari 2019, antara lain:
Aceh
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I. Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
NTB
NTT
Kalimantan Utara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Papua Barat
Papua
Sedangkan wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 27 – 30 Januari 2019, antara lain:
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I. Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
NTB
NTT
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengara
Maluku
Papua Barat
Papua
Tidak hanya hujan lebat, masyarakat nelayan dan pesisir juga perlu mewaspadai potensi gelombang tinggi 2.5 hingga 4.0 meter diperkirakan terjadi di Perairan Barat P. Simeulue Hingga Kep. Mentawai, Perairan P. Enggano Hingga Barat Lampung, Selat Sunda bagian Selatan, Perairan Selatan Banten Hingga Jawa Tengah, Samudra Hindia Barat Sumatra Hingga Jawa Tenga, Perairan Utara Kep. Anambas Dan Laut Natuna, Laut Jawa bagian Tengah, Laut Bali, Perairan Selatan Baubau – Kep. Wakatobi, Laut Banda bagian Selatan, Perairan Kep. Sermata – Kep. Babar, Laut Arafuru bagian Barat.
Potensi gelombang tinggi 4.0 hingga 6.0 meter diperkirakan terjadi di Laut Cina Selatan Dan Laut Natuna Utara, Perairan Utara Kep. Natuna, Laut Jawa Bagian Timur Hingga Laut Sumbawa, Selat Makassar Bagian Selatan, Perairan Selatan Jawa Timur Hingga P. Rote, Selat Bali – Selat, Lombok – Selat Alas Bagian Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur Hingga NTT, Perairan Utara Flores, Perairan Kep. Sabalana – Kep. Selayar, Laut Flores, Laut Sawu Dan Laut Timor Selatan NTT.
Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari curah hujan tinggi dan angin kencang yang akan terjadi pada akhir Januari 2019 ini. Antara lain potensi banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. (asr)
Epochtimes.id- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang dan gelombang pasang telah menyebabkan sungai-sungai meluap sehingga terjadi banjir di wilayah Sulawesi Selatan, Selasa (22/1/2019) siang hari.
“Data sementara tercatat 53 kecamatan di 9 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami banjir yaitu di Kabupaten Jeneponto, Gowa, Maros, Soppeng, Barru, Wajo, Bantaeng, Pangkep dan Kota Makassar,” tulis Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam rilisnya.
Menurut Sutopo, dampak sementara akibat banjir, longsor dan angin kencang yang berhasil dihimpun Posko BNPB berdasarkan laporan dari BPBD, tercatat 8 orang meninggal dunia, 4 orang hilang, ribuan rumah terendam banjir, ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan 10.021 hektar sawah terendam banjir.
Adapun korban meninggal dunia ditemukan di Jeneponto 5 orang dan Gowa 3 orang, sedangkan korban hilang terdapat di Jeneponto 3 orang dan Pangkep 1 orang.
Hingga (23/1/2019) pukul 14.00 WIB banjir masih banyak melanda di daerah. Penanganan darurat dan pendataan masih terus dilakukan sehingga update data akan berubah.
Di Kabupaten Jeneponto, banjir melanda 21 desa di 10 kecamatan yaitu Kecamatan Arung Keke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Tamalatea, Tarowang, Kelara, dan Turatea dengan tinggi banjir 50 – 200 centimenter.
Banjir akibat hujan deras sehingga sungai-sungai meluap, diantaranya Sungai Topa, Allu, Bululoe, Tamanroya, Kanawaya, dan Tarowang. Dampak yang ditimbulkan adalah 5 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 5 rumah hanyut, 51 rumah rusak berat, ribuan warga mengungsi dan ribuan rumah terendam banjir.
Evakuasi, pencarian, penyelamatan dan distribusi bantuan masih terus dilakukan. Banyak warga yang mengungsi sementara di atap rumah sambil menunggu dievakuasi. Tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, SKPD, PMI, Tagana, relawan dan lainnya melakukan penanganan darurat.
Di Kota Makassar, banjir melanda 14 kecamatan yaitu Kecamatan Biringkanaya, Bontoloa, Kampung Sangkarang, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Pankkukang, Rampocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, dan Ujung Tanah. Sekitar 1.000 jiwa warga mengungsi. Banjir juga disebabkan hujan deras kemudian sungai-sungai yang bermuara di Kota Makassar meluap.
Di Kabupaten Gowa, banjir melalanda 7 kecamatan yaitu Somba Opu, Bontomanannu, Pattalasang, Parangloe, Palangga, Tombolonggo, dan Manuju. Selain hujan deras, banjir juga disebabkan dibukanya pintu Waduk Bili-Bili karena terus meningkat volume air di waduk sehingga untuk mengamankan waduk maka debit aliran keluar dari Waduk Bili-Bili ditingkatkan.
Tercatat 3 orang meninggal dunia, 45 orang luka-luka, 2.121 orang mengungsi yang tersebar di 13 titik pengungsian, lebih dari 500 unit rumah terendam banjir setinggi 50 – 200 centimeter ddari dampak banjir di Gowa.
Banjir juga menyebabkan 2 jembatan rusak berat sehingga tidak dapat digunakan yaitu jembatan Jenelata di Desa Moncong Loe Kecamatan Manuju dan jembatan di Dusun Limoa Desa Patalikang Kecamatan Manuju. Hujan deras juga memicu longsor di beberapa tempat sehingga menutup jalan dan merusak beberapa rumah.
Sementara itu banjir di Kabupaten Marros melanda 11 kecamatan. Lebih dari 1.400 orang mengungsi. Pendataan masih dilakukan. Listrik padam sehingga komunikasi juga putus. Posko BNPB terus berkoordinasi dengan Pusdalops BPBD.
Tim Reaksi Cepat BNPB mendampingi BPBD. Penanganan darurat masih terus dilakukan oleh tim gabungan. BPBD bersama , TNI, Polri, Basarnas, SKPD, PMI, Tagana, relawan dan lainnya melakukan penanganan darurat.
Perahu karet dan bantuan permakanan untuk pengungsi masih diperlukan. Korban hilang masih dilakukan pencarian. Kondisi hujan yang masih berlangsung dan luasnya wilayah yang terkena banjir cukup menyulitkan dalam penanganan.
Hujan ekstrem yang turun sejak 22/1/2019 di beberapa wilayah Sulawesi Selatan menyebabkan banjir. Tercatat di beberapa stasiun penakar hujan milik Kementerian PU Pera dan BMKG mencatat di Pos 1 Bawangkaraeng 308 milimeter per hari, Lengkese 329 milimeter per hari, KD-1 234 milimeter per hari, Limbungan 328 milimeter per hari, dan Bili-Bili 88 milimeter per hari.
“Intensitas curah hujan setebal ini tergolong ekstrem sehingga kondisi permukaan tanah tidak mampu menampung semuanya dan sungai juga tidak mampu mengatuskan aliran permukaan hingga mengakibatkan banjir,” demikian keterangan Sutopo.
Pemerintah daerah dan masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi banjir dan tanah longsor. BMKG telah menyebarkan peringatan dini hujan lebat selama 23 – 30 Januari 2019. Sebagian besar wilayah Indonesia puncak hujan berlangsung selama Januari hingga Februari 2019. (asr)
EpochTimesId – Warga negara Amerika Serikat, Paul Whelan, dituduh melakukan aktivitas intelijen atau mata-mata oleh pihak berwenang Rusia. Namun, pengacara terdakwa pada pada 22 Januari 2019 mengatakan bahwa kliennya dijebak tepat sesaat sebelum ditangkap.
Mantan Marinir itu ditangkap di sebuah kamar hotel di Moskow pada 28 Desember 2019. Pengacaranya, Vladimir Zherebenkov, mengatakan kliennya meyakini bahwa ‘thumb drive’ atau flash disk yang diberikan kepadanya di kamar hotel hanya berisi foto liburan, alih-alih informasi rahasia.
Seorang hakim menolak pembebasan bersyarat untuk Whelan, yang muncul di pengadilan Moskow pada 22 Januari 2019. Jika terbukti bersalah melakukan spionase, Dia terancam dihukum penjara selama 20 tahun di bawah hukum Rusia.
Zherebenkov mengatakan bahwa kliennya telah menerima informasi itu tanpa sadar. Drive itu berisi daftar staf di sebuah badan rahasia negara Rusia, menurut portal berita online Rusia, Rosbalt.ru.
“Paul seharusnya menerima informasi dari seseorang yang tidak diklasifikasikan,” kata Zherebenkov kepada wartawan. “Itu adalah materi tentang budaya, agenda perjalanan ke katedral, dan foto liburan Paul. Tapi ternyata, itu [thumb drive] berisi informasi rahasia (data intelijen).”
Whelan, yang memegang paspor Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Irlandia, membantah semua tuduhan itu. Dia saat ini ditahan di penjara Lefortovo di Rusia.
Rosbalt.ru mengklaim Whelan telah memata-matai Rusia selama 10 tahun melalui internet, guna mengidentifikasi target dari siapa Dia berpotensi memperoleh informasi. Situs itu juga mengklaim bahwa daftar yang dia terima, telah sejak lama menarik bagi para Intelijen AS. Rosbalt.ru mengutip sumber intelijen Rusia yang tidak disebutkan namanya, dalam pemberitaan tersebut.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov setuju dengan cerita Rosbalt.ru. Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa Whelan telah ‘tertangkap tangan’ melakukan ‘tindakan ilegal tertentu’ di kamar hotelnya.
Pengacara Whelan mengatakan kliennya tidak dapat melihat isi dari thumb drive karena dia ditahan sebelum dia dapat membukanya. Dia mengatakan Whelan membuat kesaksian selama 15 menit di pengadilan, dimana dia menolak tuduhan yang dibuat terhadapnya.
Pengacaranya menolak untuk mengklarifikasi jika Whelan mengenal orang yang menyerahkannya. Dia mengatakan Whelan telah mengalami beberapa masalah kesehatan kecil ketika ditahan, dan sempat menerima perawatan medis. Whelan adalah direktur keamanan global di BorgWarner, pemasok suku cadang otomotif yang berpusat di Michigan, menurut pernyataan perusahaan.
Sementara itu, pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan mereka berusaha untuk mengamankan kepulangan Whelan.
“Pemerintahan Trump sangat fokus untuk memastikan bahwa setiap orang Amerika yang ditahan di mana pun di dunia telah diperlakukan dengan baik, ditangani sesuai, dan bilamana mereka tidak mendapatkannya, pemerintah AS dapat menggunakan setiap kekuatan AS untuk memastikan bahwa mereka dikembalikan ke dalam negeri dengan selamat, huingga ke rumah mereka, berkumpul dengan keluarga. Itulah yang terjadi di Rusia,” ujar Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, pada 11 Januari 2019.
Penangkapan Whelan terjadi beberapa minggu setelah warga Rusia, Maria Butina mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi di pengadilan federal AS karena bertindak sebagai agen untuk Kremlin tanpa mendaftar di Amerika Serikat.
Daniel Hoffman, mantan kepala stasiun CIA Moscow, mengatakan “mungkin, bahkan sangat mungkin,” bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan penangkapan Whelan untuk mengatur pertukaran agen untuk Butina.
Permintaan Keluarga
Keluarga Whelan telah mempertahankan kepolosannya dan berupaya membawanya kembali ke Amerika Serikat. Dia adalah anak dari warga Manchester, Michigan, Ed dan Rosemary Whelan. Keluarganya mengatakan Whelan melakukan perjalanan ke Rusia untuk menghadiri pernikahan seorang temannya.
Adik Whelan, Elizabeth, mengatakan dalam pesan email bahwa mereka membutuhkan lebih banyak bantuan untuk menyebarkan pesan tersebut.
“Anda mungkin atau mungkin belum tahu bahwa warga negara Amerika yang ditahan di Penjara Lefortovo di Moskow, Rusia, adalah putra dan saudara lelaki kami, Paul Whelan,” kata email itu. “Namun dengan sejumlah masalah dalam proses penangkapannya oleh mereka, kita harus meminta teman-teman kita untuk membantu memperkuat pesan.”
“Kita membutuhkan bantuan agar Paul Whelan keluar dari penjara itu, keluar dari Rusia, dan kembali ke rumah.”
Dalam surat elektronik yang tersebar luas itu, terdapat pula seruan bagi orang-orang untuk menandatangani petisi terhadap Gedung Putih yang menyerukan pembebasan Whelan. Petisi itu harus mengumpulkan 100.000 tanda sebelum 9 Februari 2019 untuk mendapat tanggapan dari Gedung Putih.
“Kami sangat khawatir tentang dia dan ingin melihat pembebasannya segera,” petisi yang dibuat oleh Elizabeth menyatakan. “Karena cara kerja sistem pengadilan Rusia, dia bisa ditahan selama bertahun-tahun sebelum persidangan atau dijatuhi hukuman sah.” (BOWEN XIAO dan Reuters/The Epoch Times/waa)
McDonald telah tunduk pada tekanan dari nasionalis Tiongkok, dengan menghapus iklan yang dianggap mendukung kemerdekaan Taiwan setelah memicu kemarahan di antara para netizen Tiongkok daratan.
Iklan Youtube yang kontroversial telah mempromosikan Egg McMuffins, raksasa makanan cepat saji kepada para siswa yang akan mengikuti ujian. Ia menggambarkan siswa-siswa tersebut menjadi beruntung dalam ujian mereka setelah makan sarapan populer “manfubao,” yang diterjemahkan menjadi “penuh keberuntungan.”
Netizen bermata jeli telah melihat bahwa salah satu dari siswa tersebut memiliki kartu masuk ujian yang mencantumkan kewarganegaraannya sebagai “Taiwan.”
Screenshot kartu masuk tersebut dimuat di media sosial, menyebabkan McDonald menjadi perusahaan asing terbaru yang mendapatkan kemarahan netizen Tiongkok.
Komentar di papan buletin internet menuduh perusahaan makanan cepat saji itu telah menyerang kedaulatan Tiongkok dan melanggar hukum daratan dengan secara implisit mendukung kemerdekaan Taiwan. Beijing selalu mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
Beberapa komentator menyerukan boikot, sementara yang lain meminta waralaba daratan itu untuk diusir dari negara tersebut.
Seorang netizen berkomentar, “Hanya jika tanah airnya kuat kita dapat membangun martabatnya! Hidup ibu pertiwi!”
“Kemerdekaan Taiwan itu baik,” tulis komentator lain. “Kemerdekaan Taiwan akan menghancurkan komunis Tiongkok.
“Jika Partai Komunis Tiongkok tidak hancur, ‘meriam-meriam mulut’ Tiongkok memutarbalikkan definisi benar dan salah di mana-mana, menyebabkan orang-orang di seluruh dunia memandang rendah mereka…”
Iklan yang memiliki durasi publikasi singkat dari tanggal 6-18 Desember tersebut kini telah dihapus
Namun, reaksi dari netizen berlanjut sampai McDonald memecah kebisuannya satu bulan kemudian.
“Kami dengan kuat mendukung kebijakan satu-Tiongkok dan secara tegas menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok. Iklan telah diturunkan dari internet,” perusahaan rantai makanan cepat saji Tiongkok menyatakan di Weibo pada 19 Januari.
Ketika McDonald di Tiongkok dimiliki oleh CITIC Ltd Tiongkok dan Carlyle Group yang berbasis di AS, sementara gerai McDonald di Taiwan dimiliki oleh operator jaringan restoran Taiwan, Deyu Co. Tidak jelas seberapa besar tanggung jawab untuk menghapus video yang dianggap sebagai milik atau diproduksi oleh McDonald’s Tiongkok tersebut.
What? Now even hamburgers have to follow the one #China principle? You’ve got to be kidding me! JW https://t.co/Qgq5SYPMch
— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) January 19, 2019
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mempertimbangkan masalah ini dalam tweet pada 19 Januari.
“Apa? Sekarang bahkan hamburger harus mengikuti satu prinsip Tiongkok? Anda pasti bercanda!”
Pada 21 Januari, permintaan maaf itu tampaknya telah menghilang dari halaman Weibo McDonald di Tiongkok. (ran)
Menurut berita di media massa PKT, Rapat Perluasan Komisi Militer Pusat Parta Komunis Tiongkok (PKT) digelar di Beijing tanggal 14 Januari 2019 lalu.
Wakil ketua Komisi Militer Pusat sekaligus anggota Komisi Politbiro Pusat yakni Zhang Youxia yang menghadiri rapat tersebut, selain menekankan keputusan penting Xi Jinping yang menginstruksikan pemikiran dan aktivitas serempak membuka lembaran baru pemberantasan korupsi di tubuh militer PKT. Keputusan itu disebutkan “Agar mengedepankan pengawasan politik, melakukan audit politik dengan baik, memperbaiki penyimpangan politik dan menyingkirkan bahaya laten politik”, “Berkontribusi persiapan menghadapi perang” dan lain sebagainya.
Menurut tokoh komentator Hongkong Lin Heli dalam artikel yang dipublikasi di hari yang sama pada surat kabar “Apple Daily” yang mengutip informasi yang dapat dipercaya dari pihak militer disebutkan, di antara 7 anggota Komisi Militer saat ini, satu-satunya yang menjadi orang kepercayaan Xi Jinping hanyalah Zhang Youxia yang juga sesama Partai Aristokrat (putra pejabat partai).
Selain itu, artikel mengungkapkan, walaupun para perwira tinggi militer ‘kelompok anti-Xi’ seperti Guo Boxiong, Xu Caihou, Fang Fenghui dan Zhang Yang telah disingkirkan, tapi jaringan yang sudah berurat akar ini tidak bisa disapu tuntas hanya dalam satu dua tahun.
Berarti, pernyataan Zhang Youxia di Rapat Perluasan Komisi Militer telah membenarkan teori Lin Heli, yakni pidato Zhang yang berniat mewakili Xi, akan terus menyingkirkan kekuatan ‘anti-Xi’ di dalam tubuh militer dengan dalih pemberantasan korupsi, agar dapat membersihkan ancaman bahaya laten politik.
Sedangkan di dalam notulen yang dirilis pasca Rapat Pleno III Komisi Kedisiplinan Pusat Angkatan ke-19 PKT yang berakhir 13 Januari lalu, juga disebutkan Komisi Kedisiplinan Pusat akan memperbesar upaya pemberantasan korupsi di bidang moneter, “Mencegah kelompok berkepentingan berkomplot dengan kader pemimpin yang korup”.
Tak diragukan lagi, baik Komisi Kedisiplinan Militer PKT maupun Komisi Kedisiplinan Pusat menyampaikan informasi yang menekankan di balik “pemberantasan korupsi meraih kemenangan mutlak” tetap masih ada arus bawah yang eksis, juga ada kelompok berkepentingan melawan Zhongnanhai (PKT Pusat), juga pejabat yang tidak menghiraukan larangan, ada juga bahaya laten politik yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman terhadap petinggi Zhongnanhai.
Hu Deping, putra mantan Sekjend PKT Hu Yaobang (1982-1987) yang membantu Xi Jinping dalam memberantas korupsi pada tahun 2014 lalu pernah mengatakan, hambatan terbesar dalam reformasi adalah ‘kelompok kepentingan khusus’, yang dimaksud ‘kelompok kepentingan khusus’ ini adalah mencakup keluarga besar Jiang Zemin, antek-antek kelompok Jiang dan orang-orang di sekitarnya yang berkepentingan dengan mereka. Melibatkan berbagai lapisan internal PKT dari partai, administratif dan militer, serta kekuatan ini tidak kecil, dengan berpusat pada Jiang Zemin sendiri.
Namun demikian, walaupun pemberantasan korupsi dalam lima tahun terakhir kekuatan kelompok kepentingan khusus ini telah terkikis dan tengah sekarat, namun karena di Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-19 (Oktober 2017), Xi Jinping memilih berkompromi dengan kelompok berkepentingan ini karena hendak melindungi partai dan kekuasaannya, tidak lagi ‘memporak-porandakan inti kekuatan jahat” itu, mengakibatkan tokoh inti dan para pejabat partai, administratif dan militer dari kubu tersebut yang juga korup dan masih berkuasa, sampai sekarang belum diciduk.
Orang-orang ini walaupun di mulutnya selalu mengatakan sejalan dengan ‘inti Xi Jinping’, tapi faktanya diam-diam selalu menentang Xi, bahkan diam-diam menciptakan hambatan, memanfaatkan situasi membuat onar, seperti mantan Sekretaris Provinsi Shaanxi Zhao Zhengyong yang menganggap angin lalu instruksi Xi Jinping terkait pembangunan Vila di Pegunungan Qinling adalah salah satu contohnya.
Inilah hasil yang diprediksi setelah Xi Jinping menentukan pilihan ini, juga yang menyebabkan sampai sekarang ini masih harus menyingkirkan bahaya laten politik.
Saat ini, tekanan yang dihadapi Xi Jinping tidak hanya dari perang dagang yang dikobarkan pemerintah Trump dan pembenahan strategi keamanan nasional saja, juga berasal dari kekuatan ‘anti-komunis’ seluruh dunia, ada pula kaum reformis dari dalam negeri, juga kelompok kepentingan khusus yang menguasai tidak sedikit sumber daya, serta aspirasi rakyat yang terus menggelora, dan yang disebut terakhir adalah kekuatan yang paling berdampak langsung menggoyahkan rezim PKT, sementara yang lainnya adalah tenaga bantuan yang menopang kekuatan rakyat.
Bagi pemerintahan Xi, saat ini yang paling berbahaya tidak hanya kekacauan tak terprediksi yang ditimbulkan oleh kelompok kepentingan khusus itu, tapi juga karena telah kehilangan tidak sedikit dukungan kaum reformis internal partai dan masyarakat luas.
Kaum berwawasan dari dalam maupun luar PKT yang awalnya berharap akan melalui jalan keterbukaan sejati karena pemberantasan korupsi yang dilakukan Xi Jinping, namun pasca Kongres Nasional PKT ke-19 (2017) harapan mereka itu telah berubah menjadi kekecewaan.
Sejumlah tokoh termasuk Hu Deping sendiri, guru besar Beijing University Zheng Yefu dan juga guru besar Tsinghua University Xu Zhangrun bahkan terang-terangan mengkritik pemerintahan Xi dengan mengatakan ‘reformasi telah mati’, dan menuntut agar PKT ‘mundur dengan damai’ dan lain sebagainya.
Sementara rakyat semakin membenci pemerintah karena terhadap berbagai insiden nasional, seperti tragedi P2P Lending (penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet), vaksin beracun, wabah babi Afrika, penyiksaan anak, insiden sadis di sekolah, perusahaan bangkrut dan satu persatu peristiwa buruk lainnya, pemerintah yang tidak melakukan apa pun, bahkan membohongi, mengancam, menekan dan lain-lain.
Pemikiran “Anti-komunis” telah tertanam di dalam hati banyak orang. Walaupun media corong pemerintah terus menyanyikan puja-puji terhadap PKT, namun hawa dingin telah merebak di seluruh Tiongkok.
“Tahun 2019 adalah tahun terburuk dalam sepuluh tahun terakhir, namun sekaligus akan menjadi tahun terbaik dalam sepuluh tahun mendatang”, kata-kata pameo ini tengah beredar luas di internet.
“Dimanakah ada jalan?” Diprediksi pemerintah saat ini sangat pusing, di satu sisi tidak ingin memenuhi aspirasi rakyat untuk menapaki jalan reformasi keterbukaan yang sesungguhnya, apalagi membawa negaranya menuju demokratisasi, karena itu berarti akan terjadi ‘perubahan sistem negara’; di sisi lain, untuk melindungi wilayah dan kekuasaan PKT ini.
Berarti tidak akan bisa menghapus tuntas bahaya laten politik apalagi menciduk si ‘macan tua’, berarti harus berkompromi dengannya, karena menciduk ‘macan tua’ yang paling korup dan paling jahat itu berikut para anteknya, berarti harus mengumumkan kejahatannya.
Jika kejahatan mereka itu diumumkan maka seluruh dunia akan tahu betapa tercela, kotor, kejam dan buruknya PKT. Maka PKT pun akan dicampakkan oleh seluruh masyarakat Tiongkok dan juga masyarakat dunia.
Apakah akan ada jalan ketiga yang bisa dilalui oleh pemerintah Xi? Menurut penulis tidak ada.
Zhongnanhai hanya memiliki dua pilihan dengan dua akibat, yang pertama adalah menyingkirkan bahaya laten politik secara tuntas, untuk melangkah menuju reformasi sistem pemerintahan, dan menjadi pemimpin dalam rezim pemerintahan baru; yang kedua adalah berkompromi dengan kelompok Jiang Zemin untuk menyambung nafasnya yang tengah senin-kamis, sampai dengan membiarkan diri terbawa pergi oleh tiupan angin.
Akan ke mana dan menjadi apakah, hanya langit dan bumi yang tahu. (SUD/WHS/asr)
Epochtimes.id- Kementerian Kesehatan telah mengimbau kepada seluruh daerah agara siaga setelah ditemukannya sejumlah kasus DBD pada sejumlah daerah di Indonesia.
Kemenkes menyatakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di berbagai daerah dikhawatirkan akan menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Kemenkes juga meminta kepada masyarakat tetap waspada sementara pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan.
Di beberapa daerah terjadi peningkatan kasus DBD seperti Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, Sulawesi Utara, dan daerah lainnya di Indonesia.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI disebutkan distribusi penyakit suspek DBD sejak minggu pertama 2018 hingga minggu pertama 2019 tertinggi ada di Jawa Timur dengan jumlah suspek DBD 700 orang, diikuti Jawa Tengah 512 orang, dan Jawa Barat 401 orang.
Suspek DBD, artinya belum tentu positif kasus DBD namun sudah harus menjadi kewaspadaan oleh masyarakat dan pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi untuk tetap siaga menghadapi kasus DBD.
Melalui surat edaran itu, setiap daerah diimbau untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN).
Kemenkes mengingatkan PSN dapat dilakukan melalui kegiatan menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas, plus mencegah gigitan nyamuk dengan cara mengimplementasikan gerakan 1 rumah 1 juru pemantau jentik (Jumantik).
Meningkatkan surveilans kasus dan surveilans faktor risiko terhadap kejadian DBD, di antarnya melalui kegiatan pemantaun jentik berkala. Menyediakan bahan insektisida dan larvasida untuk pemberantasan nyamuk dan jentik.
Dinas kesehatan provinsi juga diimbau mengaktifkan kembali kelompok kerja operasional penanggulangan DBD di berbagai tingkatan RT/RW, desa/keluarahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Peningkatan sumber daya pencegahan dan pengendalian DBD juga perlu dilakukan meliputi peningkatan kapasitas SDM, termasuk bahan dan peralatan untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan segera di Puskesmas dan rumah sakit.
“Imbauan lainnya yakni menerbitkan surat instruksi kepala dinas kesehatan provinsi kepada jajarannya dalam rangka kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD,” imbau Kemenkes. (asr)
