Pemerintahan Partai Buruh yang berkuasa di Victoria telah merilis rincian perjanjian inisiatif One Belt One Road (OBOR) yang kontroversial yang telah ditandatangani dengan pemerintah Tiongkok bulan lalu. Dokumen empat halaman tersebut tersedia online akhir 11 November.
Pengungkapan oleh kantor Premier Daniel Andrews dilakukan setelah suara-suara dari kedua sisi politik di tingkat negara bagian tersebut bersamaan Perdana Menteri telah meningkatkan tekanan signifikan pada Premier untuk mempublikasikan apa yang telah ia tanda tangani dengan pemerintah asing bulan lalu. Andrews pertama kali mengumumkan perjanjian “bersejarah” tersebut pada 25 Oktober melalui siaran pers di situs web pemerintah negara bagian, meskipun isi perjanjian tersebut dikatakan rahasia.
“Perjanjian pertama Australia yang baru tersebut merangkum semua yang telah kita capai dengan Tiongkok selama empat tahun terakhir,” kata Andrews tentang pemerintahannya yang progresif. “Itu berarti lebih banyak perdagangan dan lebih banyak pekerjaan orang-orang Victori dan hubungan yang lebih kuat dengan Tiongkok.”
Berita tersebut telah mengejutkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang pada 6 November, mengecam Andrews karena telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah Tiongkok, meskipun ada jaminan dari Andrews bahwa dokumen tersebut “tidak mengikat secara hukum.”
Morrison mengatakan kepada radio 2GB pada 7 November dia “terkejut” bahwa Andrews telah memberikan persetujuan lampu hijau tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Persemakmuran.
Morrison mengatakan bahwa Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok, atau juga disebut One Belt One Road (OBOR), proyek infrastruktur triliun dolar yang berusaha untuk meningkatkan hubungan investasi dan perdagangan antara Tiongkok dengan dunia, adalah “masalah hubungan internasional,” menambahkan bahwa tanpa penilaian yang tepat, itu bisa membawa risiko merongrong kebijakan luar negeri Koalisi pemerintah.
“Kita selalu memiliki posisi yang sangat konsisten mengenai [BRI] ini dan selalu jelas tentang hal itu,” kata Morrison.
Michael Shoebridge, Direktur Program Pertahanan dan Strategi di ASPI, menulis pada 6 November, bahwa pemerintah federal telah waspada untuk mendaftar pada BRI tanpa penjelasan dari Beijing mengenai dua isu penting: apa motif-motif negara Tiongkok dalam memajukan BRI tersebut; dan bagaimana sejumlah besar proyek-proyek secara terpisah direncanakan, dipilih, didanai, dan diimplementasikan.
Namun, beberapa pemerintah negara bagian dan oposisi federal tidak menyampaikan kebijakan konservatif Koalisi sehubungan dengan BRI Tiongkok. Luke Foley, pemimpin NSW Buruh yang baru-baru ini mengundurkan diri, mengatakan pada September 2017 bahwa tidak bergabung dengan BRI seperti menandatangani “catatan bunuh diri ekonomi” untuk NSW dan Australia, Fairfax melaporkan. Michael Gunner, Kepala Menteri Tenaga Kerja Wilayah Utara, menyatakan keterbukaannya untuk berpartisipasi dengan BRI Tiongkok setelah mengunjungi Shenzhen pada bulan Agustus, menurut Fairfax.
Mantan Perdana Menteri Liberal Australia Barat (AB) Colin Barnett adalah pejabat pertama yang menandatangani MoU dengan Beijing pada tahun 2011, yang membuka pintu bagi investasi yang lebih besar dari negara Tiongkok. Barnett mengatakan kepada The Australian pada 9 November bahwa “tidak ada yang salah” dengan Andrews menandatangani MoU yang merupakan kepentingan Victoria “tetapi dia harus terus-menerus memberitahu otoritas federal dan itu harus dipublikasikan.”
Menteri Luar Negeri Marise Payne mengatakan pada 6 November bahwa pemerintah federal sadar bahwa pemerintah-pemerintah negara bagian dan teritori secara teratur menyerang pengaturan-pengaturan semacam itu bersama tetangga-tetangga wilayah. “Kami mendorong negara dan wilayah untuk memperluas peluang dengan Tiongkok,” Payne mengatakan kepada ABC, menambahkan bahwa “pengaturan perjanjian tingkat manapun, tentu saja, dibuat di tingkat Persemakmuran (Commonwealth).”
Sejauh ini, 68 negara, termasuk Selandia Baru, telah mendaftar ke BRI, meskipun pemerintah Buruh Ardern mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan pencabutan lebih awal tahun ini, SBS melaporkan.
Proyek BRI Tiongkok telah menghadapi reaksi di banyak negara, termasuk Sierra Leone, Pakistan, Sri Lanka, dan Vietnam, di mana penduduk setempat menuduh inisiatif tersebut menjadi platform untuk melayani kepentingan Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa melalui diplomasi perangkap utang.
Pada bulan Januari, mantan Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik, Concetta Fierravanti-Wells, menuduh Tiongkok sedang membangun “bangunan-bangunan tak berguna” dan “jalan ke tempat-tempat terpencil yang tidak jelas” sementara meninggalkan negara-negara pulau Pasifik tersebut terlilit utang, The Australian melaporkan.
RINCIAN DOKUMEN YANG BARU DIRILIS
Pekan lalu, Andrews berdiri teguh dan menolak panggilan berulang untuk membuat terbuka secara umum MoU tersebut. Dia mengutip sebuah MoU rahasia serupa yang telah ditandatangani oleh pemerintah Turnbull pada bulan September 2017. MoU 2017 tersebut setuju untuk bekerja sama dengan Tiongkok untuk membangun infrastruktur di negara-negara pihak ketiga, termasuk proyek-proyek BRI; Australia tidak menandatangani proyek apa pun di dalam perbatasan wilayahnya. Atas permintaan pemerintah Tiongkok, MoU tersebut juga tidak segera dipublikasikan.
Andrews telah tergerak untuk merilis MoU tersebut pada 9 November, menyusul tekanan dari Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi Victoria Matthew Guy untuk membuat perjanjian tersebut menjadi terbuka untuk diketahui umum sebelum pemilihan negara bagian pada 24 November, The Australian melaporkan.
Menurut MoU yang baru dirilis tersebut, pemerintah Partai Buruh Victorian telah secara efektif memberi isyarat kepada Tiongkok bahwa Victoria terbuka untuk “kerja sama kebijakan,” “perdagangan tanpa hambatan,” dan upaya-upaya untuk “mempromosikan Kerjasama Jalur Sutra Digital (Digital Silkroad Cooperation)” sebagai bagian dari proyek infrastruktur partai komunis negara satu-partai tersebut.
Bendahara oposisi Victoria, Michael O’Brien, mengatakan dia sangat prihatin dengan perjanjian yang kemungkinan memiliki dampak-dampak di luar jangkauan tersebut, lapor news.com.au.
“Apa artinya tentang pentingnya bagi bisnis-bisnis orang Victoria untuk memiliki perdagangan tanpa hambatan dengan Tiongkok? Sangat berarti banyak bahwa bisnis-bisnis orang Victoria akan mendapat tekanan besar,” katanya.
“Daniel Andrews telah menandatangani Victoria sampai kesepakatan rahasia tanpa konsultasi sebelumnya yang tidak dapat dihentikan kecuali jika pemerintah Tiongkok menyetujuinya.”
Menurut perjanjian (PDF), MoU “akan tetap berlaku selama lima tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya dan seterusnya kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberi pihak lain pemberitahuan tertulis setidaknya tiga bulan sebelumnya.” Selanjutnya berbunyi, “MoU ini akan berakhiri setelah kesepakatan bersama.”
Pemerintahan Andrews menyampaikan beberapa kata yang ditujukan untuk meyakinkan, mengatakan bahwa MoU tersebut “tidak mengikat Victoria untuk terlibat dalam proyek atau inisiatif tertentu apa pun.”
“Seperti biasa, pemerintah akan mempertimbangkan kepentingan Victoria dan nasional sebelum setuju untuk terlibat dalam kegiatan tertentu,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Dokumen rahasia sebelumnya juga mengungkapkan bahwa pemerintahan Buruh Andrew telah menandatangani MoU pada 8 Oktober, jauh sebelum pengumuman publiknya tentang perjanjian pada 25 Oktober tersebut.
Dalam siaran pers 11 November, kantor Andrew menyatakan bahwa pemerintah federal telah mengetahui isi MoU tersebut karena dokumen draft telah dikirim ke Departemen Luar Negeri dan Perdagangan pada bulan Juni. Namun, DFAT mengatakan pada 9News tanggal 2 November, bahwa mereka hanya diberitahu tentang MoU tersebut pada bulan Juni, dan bahwa pemerintah Victoria belum memberitahu mereka tentang MoU telah ditandatangani sampai pengumuman pada 25 Oktober tersebut. Pada saat berikutnya, DFAT mengatakan “Kami belum diberikan salinan dari teks yang telah disepakatinya.”
PENGARUH POLITIK LUAR NEGERI
The Australian melaporkan pada 8 November bahwa penasihat media Andrew memiliki hubungan dengan Departemen Pekerjaan Front Persatuan Partai Komunis Tiongkok, sebuah departemen yang fokus pada koordinasi operasi-operasi pengaruh politik Partai Komunis Tiongkok di luar negeri.
Penasihat tersebut bekerja untuk Asosiasi Shenzhen Australia, yang merupakan bagian dari jaringan organisasi di Australia yang dipandu oleh Departemen Pekerjaan Front Persatuan.
Seorang pejabat senior Partai Komunis, Ma Yongzhi, wakil menteri Departemen Pekerjaan Front Persatuan di Shenzhen, membuka Asosiasi Shenzhen Australia tersebut pada November 2016, menurut laporan lain.
Menurut survei Juni Fairfax, 59 persen responden mengatakan mereka mengharapkan bahwa Australia harus menghindari mendukung BRI Tiongkok. (ran)
Rekomendasi video:
Nasib Kelam Maladewa, Dibawah Ancaman Pengaruh Komunis Tiongkok
https://www.youtube.com/watch?v=_xrx20G294M
