Home Blog Page 1935

Mantan Senior CSIS : Kanada menjadi Target Utama Bagi Tiongkok

0

Kanada mungkin tidak berada di liga yang sama dengan kekuatan dunia seperti Amerika Serikat atau Inggris. Namun, ini masih merupakan “landasan strategis yang sangat penting untuk ditaklukkan” bagi Tiongkok, menurut Michel Juneau-Katsuya, mantan manajer senior di Canadian Security Intelligence Service (CSIS).

Alasannya tiga kali lipat, katanya.

Pertama, Kanada adalah masyarakat berbasis pengetahuan, di kalangan pembelanja R&D per kapita tertinggi di dunia.

Kedua, Kanada memiliki cadangan sumber daya alam yang besar yang dibutuhkan Tiongkok.

Ketiga, Kanada tidak hanya memiliki rahasia berharga, baik teknologi, komersial, atau pertahanan, namun Kanada juga merupakan mitra strategis di semua aliansi dan forum utama di dunia, termasuk G7, G20, NORAD , NATO, dan lainnya.

“Kita adalah pintu akses ke Eropa, atau Amerika, dan ini dipahami dengan baik oleh orang Tiongkok,” kata Juneau-Katsuya.

“Kanada akan tetap menjadi landasan strategis yang sangat penting untuk ditaklukkan, dan untuk dapat terus mempengaruhi [orang Tiongkok] akan melakukan itu, dan mereka tidak akan pernah melepaskan Kanada.”

Itulah mengapa Kanada bijak untuk melangkah dengan hati-hati saat berhadapan dengan Beijing, katanya.

“Saya tidak mengatakan bahwa kita harus memutuskan hubungan dengan Tiongkok, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak akan berbisnis dengan Tiongkok, namun orang Tionghoa akan menghormati orang-orang yang mampu menunjukkan tulang punggung. Jika Anda tidak menunjukkan tulang punggung, mereka tidak akan pernah menghormati Anda.”

Perdana Menteri Justin Trudeau saat ini melakukan perjalanan lima hari ke Tiongkok, bertemu dengan pimpinan Tiongkok untuk membahas hubungan bilateral dan perdagangan antara kedua negara.

Pengaruh pada Tanah Kanada

Sementara kedua negara belum melancarkan perundingan perdagangan bebas formal sejauh ini, mereka telah melakukan pembicaraan eksplorasi sejak pemerintah Liberal memenangkan pemilihan pada tahun 2015.

Hasil konsultasi pemerintah mengenai kemungkinan kesepakatan perdagangan bebas Kanada-Tiongkok yang terdengar dari lebih dari 600 pemangku kepentingan Kanada termasuk pebisnis, warga negara, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi yang disampaikan pada bulan November menunjukkan bahwa orang-orang Kanada prihatin dengan peraturan hukum yang tidak konsisten di Tiongkok, Dampak buruk pada pekerjaan di Kanada merupakan kesepakatan perdagangan bebas dengan Tiongkok, dan persaingan tidak sehat dari badan usaha milik negara Tiongkok. Para pemangku kepentingan merasa skeptis bahwa sebuah perjanjian perdagangan bebas akan membahas masalah ini.

Juneau-Katsuya mengatakan bahwa menetapkan kesepakatan perdagangan bebas dengan sebuah negara yang tidak menghormati peraturan hukum tidak akan menjadi kepentingan Kanada.

“Tidaklah mudah membayangkan situasi di mana semacam pertentangan komersial dengan cepat berubah menjadi pertentangan politik, dan entah bagaimana mereka akan membawa orang Kanada, atau bisnis Kanada, disandera, karena kita akan berada di sana, dan [orang Tiongkok ] akan mencoba menawar dengan memeras kita,”katanya, mengutip contoh kasus baru-baru ini tentang pemilik kilang anggur Kanada yang ditahan di Tiongkok karena sebuah perselisihan pabean.

Apa yang bisa menjadi lebih penting lagi adalah bahwa kesepakatan semacam itu akan memberi lebih banyak akses ke agen-agen berpengaruh yang bekerja untuk keuntungan Tiongkok, katanya.

“Ketika Anda mulai berbisnis dengan pasangan yang tidak siap untuk bermain sesuai peraturan, siapa yang tidak siap bersikap transparan dan jujur ​​dengan Anda, Anda bodoh karena percaya bahwa Anda dapat mengubah orang itu, karena itu adalah bagian dari siapa mereka.”

Juneau-Katsuya mengatakan bahwa dia bisa membeli logika bahwa meskipun satu pihak memperoleh lebih banyak kesepakatan daripada yang lain, namun pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak, namun masalahnya adalah, Kanada akan mendapatkan lebih dari yang ditawar.

“Kita akan memiliki lebih banyak agen-agen berpengaruh, kita akan memiliki lebih banyak orang yang mampu menonton komunitas Tiongkok di sini, lebih banyak orang mampu memata-matai kita dan mencuri teknologi kita … dan benar-benar membalikkan keseimbangan dalam kesukaannya [Tiongkok],” katanya.

Pada tahun 2005, ketika diplomat Tiongkok Chen Yonglin membelot ke Australia, dia mengungkapkan bahwa jaringan mata-mata, informan, dan organisasi terdepan Tiongkok yang melakukan penawaran rezim komunis merajalela di tanah Kanada. Pembelot lain, Hao Fengjun, seorang mantan petugas polisi dengan Biro Keamanan Umum Tiongkok, mengatakan pada tahun 2005 bahwa Tiongkok memiliki jaringan 1.000 mata-mata di Kanada untuk menyaksikan penganut Falun Gong, yang dianiaya di Tiongkok.

Pada tahun 2010, kemudian kepala CSIS Richard Fadden menimbulkan kegemparan ketika dia mengatakan bahwa sejumlah politisi Kanada dipengaruhi oleh pemerintah asing, yang merupakan kepala di antara mereka orang Tiongkok. Globe and Mail kemudian melaporkan bahwa salah satu politisi Fadden adalah menunjuk pada Michael Chan, seorang menteri kabinet Ontario. Chan mengatakan bahwa dia bukanlah seorang warga Negara yang berbahaya untuk Kanada karena hubungannya dengan Tiongkok dan telah meluncurkan gugatan pencemaran nama terhadap Globe.

“Masalah yang telah kita alami selama bertahun-tahun dan bertahun-tahun sekarang adalah bahwa ada pekerjaan efisien yang dilakukan oleh agen-agen Tiongkok yang berpengaruh, dari generasi ke generasi, di dalam berbagai pemerintahan,” kata Juneau-Katsuya.

Tidak ada timbal balik

Juneau-Katsuya mengatakan mengizinkan pengambilalihan raksasa minyak dan gas bumi Nexen pada tahun 2012 oleh sebuah perusahaan milik negara Tiongkok meskipun ada masalah keamanan yang disuarakan oleh organisasi seperti CSIS yang kemungkinan besar merupakan pekerjaan agen-agen Tiongkok yang berpengaruh di Kanada.

“Sekarang orang Tionghoa, yang sangat tahu permainan pengaruh tersebut dan agen-agen pengaruhnya, memiliki pion utama dalam permainan di Alberta,” katanya.

Setiap pengambilalihan perusahaan Kanada besar oleh Tiongkok meningkatkan pengaruh Tiongkok di Kanada, ia menambahkan.

“Beberapa orang [mungkin mengatakan] apa perbedaan antara A.S. atau Israel atau negara-negara Eropa [membeli perusahaan Kanada]? Nah, bedanya saya bisa melakukan bisnis [di negara-negara itu] dan berpengaruh dalam perjalanan saya. Tapi di Tiongkok saya tidak akan bisa melakukan itu, mereka tidak akan mengizinkan saya melakukan ini.”

Tiongkok tidak akan pernah membiarkan entitas asing menguasai perusahaan-perusahaan di dalam sektor-sektor utamanya, dia mencatat.

“Orang Tiongkok melihat itu sebagai [sebuah isu] keamanan nasional, dan mereka tidak akan melakukan itu.” (ran)

Mantan Presiden Yaman Tewas Dibunuh Milisi Houthi dalam Pertempuran

0

Epochtimes.id- Mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh dikabarkan tewas ditembak oleh milisi Houthi dalam peperangan yang sedang berkecamuk di ibukota Yaman, Sanaa.

Laporan ini disampaikan oleh televisi milik Arab Saudi al-Arabiya mengutip sumber-sumber internal Partai pendukung Saleh.

Al Arabiya mengutip seorang sumber yang mengatakan, Ali Abdullah dibunuh oleh peluru dari penembak jitu Houthi.

Video Houthi yang disebarkan di media sosial menunjukkan tubuh Saleh yang tampak seperti mengenakan pakaian abu-abu dan dibawa dengan selimut merah. Terlihat juga bagian kepalanya berbalut bekas tembakan.

Rekaman yang belum diverifikasi beredar di sosial media menunjukkan milisi bersenjata membentangkan selimut yang berisi jenazah diduga Abdulah Saleh.

Stasiun radio Kementerian Dalam Negeri Yaman yang dikuasai pemberontak Houthi pertama kali melaporkan kematian Saleh. Namun Partai pendukung Saleh dengan cepat membantahnya kepada Reuters. Partai Kongres Rakyat Umum mengatakan Saleh masih memimpin pasukannya di Sanaa.

Tentara Yaman (Saleh Al-Obeidi/AFP/Getty Images)

Sebelumnya pada Senin, militan Houthi meledakkan rumah Saleh di Sanaa dan mendapat balasan serangan udara dari pesawat tempur koalisi pimpinan Saudi pada hari kedua.

Serangan udara yang dipimpin Saudi didukung persenjataan dan intelijen AS serta negara Barat lainnya.

Pertempuran ini telah membunuh ratusan warga sipil namun setiap serangan besar yang hampir berlangsung tiga tahun masih gagal untuk memulihkan kekuasaan Presiden Yaman Abd Rabbu Mansour Hadi, yang diakui secara internasional.

Loyalis Saleh telah kehilangan banyak daerah kekuasaan pada hari ke enam perang kota dengan milisi Houthi. Komite Internasional Palang Merah mengatakan korban tewas melonjak  setidaknya 125 jiwa dengan 238 orang terluka.

“Kami memberi bantuan ke rumah sakit utama di Sanaa yang sangat membutuhkan perawatan korban perang,” kata juru bicara ICRC, Iolanda Jaquemet di Jenewa.

“Kami juga menyumbangkan kantong jenazah ke rumah sakit, sebenarnya mereka meminta dan berharap bisa disumbangkan bahan bakar ke rumah sakit  karena mereka bergantung pada generator.”

Penduduk berjalan di lokasi serangan udara di kota barat laut Sanaa, Yaman pada 1 November 2017. (Naif Rahma / Reuters)

PBB menyerukan jeda kemanusiaan di Sanaa antara jam 10 pagi dan jam 4 sore. Pengumuman ini memungkinkan warga sipil meninggalkan rumah mereka, tim pertolongan membantu mereka dan korban terluka mendapatkan perawatan medis.

Jalanan Menjadi Medan Pertempuran

Koordinator kemanusiaan PBB di Yaman, Jamie McGoldrick, mengatakan saat ini jalan-jalan di Sanaa telah menjadi “medan pertempuran” dan sejumlah tim bantuan masih terjebak di lokasi.

McGoldrick memperingatkan pihak-pihak yang bertikai bahwa serangan disengaja terhadap warga sipil, infrastruktur sipil dan medis adalah “pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan sebagai kejahatan perang.”

Milisi bersenjata Syiah Houthi di Yaman (Mohammed Huwais/AFP/Getty Images)

Warga Sanaa melaporkan terjadi pertempuran sengit saat malam dan pagi hari. Saksi mata mengatakan dia sekeluarga bersembunyi di rumah mereka saat ledakan mengguncang kota tersebut. Serangan udara pasukan koalisi mengunci posisi milisi Houthi sebagai dukungan kepada pasukan Saleh.

Penataan kembali kekuatan militer mantan Presiden Saleh dengan koalisi Arab Saudi menandai perubahan signifikan dalam peperangan yang menjadi ajang kekuatan regional antara Arab Saudi dan Iran.

Pertumpahan darah di Yaman terjadi berlarut-larut menimbulkan kesengsaraan terhadap salah satu negara termiskin di Timur Tengah tersebut. Perang ini menyebabkan sedikitnya 10.000 jiwa tewas karena kelaparan dan wabah penyakit.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan serangan darat dan udara.

Krisis kemanusiaan di Yaman (Foto : Giles Clarke for UNOCHA/reliefweb.int)

Dia juga menyerukan dimulainya kembali pengiriman barang impor ke Yaman. Pasalnya, jutaan anak-anak, perempuan dan pria terancam kelaparan massal, penyakit dan kematian.

Namun, sebuah pidato pada Minggu lalu, Ali Abdullah Saleh secara resmi memutuskan hubungannya dengan milisi Houthi dan berjanji meningkatkan pertempurannya. Saleh juga mendeklarsikan dihentikannya peperangan.

Saleh sebelumnya mendominasi suku-suku di Yaman selama 33 tahun hingga akhirnya mundur setelah pemberontakan Arab Spring pada 2011 silam. Gejolak ini menjadi alasan milisi Houthi untuk melawan loyalis Hadi.

Namun milisi Houthi nampakya bersaing untuk menguasai sejumlah wilayah termasuk Sanaa. Wilayah ini direbut oleh milisi Houthi pada September 2014, dan pertempuran kembali pecah di Sanaa.

Juru bicara Houthi, Mohammed Abdul Salam mengklaim menguasai pertempuran di Sanaa pada Senin lalu.

“Dengan bantuan dan persetujuan Tuhan, pasukan keamanan yang didukung oleh rakyat dapat bertahan semalam untuk membersihkan wilayah di mana milisi pengkhianat dikerahkan,” demikian klaim Houthi dalam sebuah pernyataan.

Asap mengepul menyusul serangan udara oleh koalisi pimpinan-Arab pada 11 Mei 2015, di ibukota Sanaa. Serangan tersebut menargetkan sebuah gudang senjata.(Mohammed Huwais / AFP / Getty Images)

Saluran TV yang dikendalikan Houthi al-Masirah dan saksi mata mengatakan petempur Houthi merebut sebuah rumah di ibu kota yang diketahui tempat tinggal keponakan mantan eks Presiden Saleh, Tareq, seorang jenderal angkatan darat.

Warga mengatakan, pihak yang berperang saling baku tembak dengan senjata api otomatis dan artileri berat saat Houthi bergerak di Pusat Kota, yang merupakan tempat tinggal Saleh dan keluarganya.

“Kami hidup dalam masa teror. Tank Houthi telah menembaki dan peluru jatuh di lingkungan kami, ” kata Mohammed al-Madhaji, yang tinggal di daerah kancah pertempuran.

“Pertarungan begitu keras sehingga kami merasa bisa mati kapan saja. Kami tidak bisa keluar dari rumah,” tambahnya. (asr)

Sumber : Reuters via The Epochtimes

Facebook Luncurkan Aplikasi Messenger untuk Anak di Bawah 13 Tahun

0

ErabaruNews – Facebook meluncurkan Messenger Kids, Senin (4/12/2017) waktu Amerika Serikat. Messenger Kids adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan perusahaan media sosial terbesar di dunia berkembang menyasar pasar anak-anak di bawah 13 tahun yang belum tergarap.

Aplikasi khusus anak ini juga diharapkan membantu para orang tua mengawasi dan mendapatkan kontrol penuh atas apa yang anak-anak mereka lihat di Internet. Seperti dikutip dari TheEpochTimes.com, Selasa (5/12/2017).

Facebook sebelumnya mengharuskan pengguna untuk berusia minimal 13 tahun. Dengan Aplikasi baru ini, akan memberi kesempatan untuk memenangkan loyalitas merek dari anak-anak yang lebih muda pada saat menghadapi persaingan. Bagaimana pun juga, Facebook kalah saing untuk pasar remaja dengan platform media sosial lainnya seperti Snapchat.

Sebelumnya, sudah ada beberapa aplikasi lain yang dapat digunakan oleh anak-anak dengan izin orang tua. Selain itu anak-anak juga dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan SMS pada telepon seluler.

Facebook mengatakan penelitian menunjukkan bahwa anak-anak muda telah menggunakan teknologi secara reguler. Namun pada aplikasi yang dibangun untuk remaja dan orang dewasa, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua bahwa anak-anak mereka mungkin berkomunikasi dengan orang asing.

Pada saat yang bersamaan, orang tua rela membiarkan anak-anak mereka yang berusia 6-12 memanfaatkan media sosial asalkan ada kontrol ketat dari orang tua.

Kini, dengan Messenger Kids, Facebook mengharuskan orang tua untuk membuat akun. Sehingga, mereka bisa memilih untuk menyetujui atau tidak, daftar kontak bagi anak-anak mereka.

“Benar-benar ada celah di pasar aplikasi perpesanan untuk anak-anak yang juga memberi kontrol pada orang tua,” kata juru bicara Facebook, Lauren Svensson. “Kita akan melihat bagaimana anak-anak menggunakannya, dan itu akan memungkinkan kita menambahkan update di versi masa depan seperlunya.”

Aplikasi yang berdiri sendiri di perangkat anak-anak dapat dikendalikan oleh akun Facebook orang tua yang memungkinkan anak-anak menggunakan obrolan video dan mengirim foto. Pesan video atau pesan teks bisa dikirim ke teman yang telah disetujui oleh orang tua mereka.

Sayangnya, peluncuran ini hanya versi pra-tayang. Sebab, sejauh ini Messenger Kids hanya tersedia di Amerika Serikat dan khusus untuk iOS, atau sistem operasi Apple. Aplikasi membutuhkan waktu 18 bulan pengembangan.

Facebook mengatakan bahwa pihaknya sudah berkonsultasi dengan 1.200 orang tua plus pakar keamanan online dan pengembangan anak, termasuk Asosiasi Orang Tua-Guru Nasional. Mereka juga berkonsultasi dengan Pusat Kecerdasan Emosional, Pusat Pelatihan Media dan Kesehatan Anak, serta Workshop Sesame sebelum meluncurkan aplikasi Messenger Kids. (waa)

Ahli Rudal Khawatir Serangan Hwasong-15 Korea Utara Sulit Dihentikan

0

ErabaruNews – Sejumlah ahli rudal menyampaikan keraguan serius atas kemampuan Sistem Pertahanan Berbasis Darat (GMD) milik Amerika Serikat. Mereka tidak yakin GMD mampu mencegat rudal balistik antarbenua Korea Utara, Hwasong-15 yang baru.

Beberapa ahli mengatakan bahwa tidak siap untuk mengatasi serangan rudal baru Korea Utara. Seperti dikutip dari NTDTV, Selasa (5/12/2017).

“Sistemnya adalah sampah,” hardik Jeffrey Lewis, direktur Program Nonproliferasi Asia Timur di James Martin Centre for Nonproliferation Studies di Middlebury Institute of International Studies, Monterey.

“Ini dimaksudkan untuk menghadapi ancaman seperti ini, tapi catatan uji itu berbau busuk dan payload cukup lapang sehingga kita perlu memikirkan kekhawatiran tentang tindakan penanggulangan (alternatif),” kata Lewis.

Lewis dan pembicara lainnya pada acara National Interest berbicara dengan melihat hasil ujicoba Korea Utara yang meluncurkan Hwasong-15 pada 29 November. Rudal tersebut berhasil mencapai ketinggian 2.800 mil dan jatuh diperairan ZEE Jepang, tepatnya pada 130 mil dari pantai sekutu Amerika tersebut.

Berdasarkan Foto Hwasong-15 yang dirilis Korea Utara, para ahli mengatakan bahwa rudal itu mampu mengirim senjata nuklir ke titik manapun di AS. Rudal baru tersebut dinilai hanya membutuhkan beberapa ujicoba lanjutan, sebelum dapat digunakan dalam skenario perang yang sesungguhnya.

Kingston Reif, direktur kebijakan pelucutan senjata dan pengurangan ancaman di Arms Control Association, mengatakan rudal baru itu lebih dari cukup besar untuk mampu membawa umpan guna mengelabui atau mengambil sasaran tembak dari GMD.

Reif menjelaskan bahwa Departemen Pertahanan mengatakan sistem GMD memiliki ‘kemampuan yang ditunjukkan’ untuk mempertahankan terhadap sejumlah kecil ancaman ICBM sederhana yang juga menggunakan ‘tindakan penanggulangan sederhana’.

“Tidak jelas bagaimana Departemen Pertahanan mendefinisikan ‘tindakan penanggulangan sederhana’,” katanya.

“Kami tahu bahwa sistem tersebut tidak pernah diuji terhadap ‘penanggulangan kompleks’, yang didefinisikan oleh Dephan sebagai ‘Penggunaan dinamika target dan alat bantu penetrasi,'” kata Reif.

“Apakah tindakan balasan semacam itu melampaui kemampuan Korea Utara untuk berkembang? Saya sangat meragukannya.”

Reif mengatakan hasil ujicoba belum cukup menjanjikan.

“Secara keseluruhan, uji coba sistem pencegat tidak menunjukkan bahwa GMD mampu dan handal untuk mempertahankan tanah air AS, bahkan untuk ancaman terbatas sekalipun,” kata Reif.

https://twitter.com/JacobAWohl/status/937495223202021381

Pakar rudal Vipin Narang, seorang profesor ilmu politik di Massachusetts Institute of Technology, mengatakan bahwa pembuat kebijakan tidak dapat bergantung pada GMD untuk melindungi kota-kota Amerika dari serangan rudal Korea Utara.

“Saya tidak yakin GMD sanggup bekerja untuk New York,” kata Narang.

Pakar kontrol senjata dan presiden Dana Ploughman Joseph Cirincione mengatakan bahwa Hwasong-15 sangat suka membebani usaha AS untuk menghentikannya dalam sebuah serangan.

“Rudal ini berpotensi memiliki cukup banyak bobot untuk membawa banyak hulu ledak ditambah umpan, sekam, jammers dan tindakan pengalihan perhatian lainnya. Sehingga dia bisa mengalahkan sistem pertahanan rudal yang ada,” kata Cirincione.

“Dia bisa membanjiri, membodohi dan membutakan radar, sensor dan membunuh kendaraan. Anda tidak bisa menghentikan hal ini.” (waa)

Kru Awak Pesawat Mengaku Melihat Saat Rudal Balistik Korut Melesat di Udara

0

Epochtimes.id- Seorang awak pesawat Cathay Pacific mengaku melihat saat-saat detik terakhir peluncuran rudal balistik Korea Utara minggu lalu.

Korea Utara meluncurkan rudal tersebut pada Rabu dini (29/11/2017) saat penerbangan maskapai yang berbasis di Hong Kong itu melintasi Pasifik dari San Francisco ke Hong Kong.

Setelah rudal mencapai puncaknya sekitar 2.780 mil (4.475 km) di atas Bumi – sepuluh kali lebih tinggi daripada Stasiun Luar Angkasa Internasional – rudal tersebut jatuh dengan kobaran api.

Laporan ini disampaikan oleh Eksekutif senior Cathay Pacific sebagaimana diamati oleh awak pesawat seperti dilansir South China Morning Post.

“Hari ini awak kapal CX893 melaporkan, ‘Kita menyaksikan ledakan rudal DPRK dan berantakan di dekat lokasi kita saat ini,” kata Manager Operasi Cathay Pacific Mark Hoey dalam sebuah pesan di sebuah platform komunikasi perusahaan.

Sebuah pesawat penumpang Cathay Pacific turun sebelum mendarat di bandara internasional Hong Kong pada 16 Agustus 2017. Awak penerbangan pesawat 28 November yang terbang di dekat Jepang dalam perjalanan ke Hong Kong mengatakan bahwa pihaknya mengamati peluru kendali Korea Utara hancur. (ANTHONY WALLACE / AFP / Getty Images)

Hoey mengatakan awak pesawat telah menyampaikan kepada ATC (Air Traffic Control) bahwa operasional penerbangan berlangsung normal.

Cathay Pacific tidak membalas permintaan komentar tentang waktu disampaikannya pesan ini. Namun dalam sebuah tanggapan yang dikirim sebelumnya ke media lain, maskapai tersebut mengonfirmasi insiden tersebut dan menanggapi ancaman potensial sebagai dampak uji coba rudal Korea Utara.

“Saat ini, tidak ada yang mengubah rute atau parameter operasi apa pun,” kata maskapai tersebut dalam sebuah pernyataan kepada The Associated Press.

“Kami tetap waspada dan mengkaji situasi saat ini yang terus berkembang,” tambahnya.

Dikarenakan Korut tak pernah mengumumkan jadwal peluncuran rudal, ada kemungkinan rudal Korea Utara bisa menabrak pesawat yang melintasi wilayah udara di dekat lokasi peluncuran.

Peluncuran rudal terakhir Korea Utara menandai perkembangan pesat dalam program rudal balistik negara komunis tersebut.


Rudal balistik antarbenua Hwasong-15 yang baru lebih besar dan lebih bertenaga daripada rudal sebelumnya. Rudal Korut ini dapat diyakni membawa hulu ledak nuklir.

Namun para analis mencatat bahwa rudal itu memerlukan wahana agar masuk kembali ke atmsofir yang bisa menahan panas dan tekanan turunan untuk menghasilkan hulu ledak nuklir yang utuh jika mendarat.

Kru pesawat menyebutkan rudal hancur saat masuk ke atmosfir menunjukkan bahwa program senjata nuklir rezim tersebut masih belum mengembangkan wahana tersebut. Meski rezim Korut mengklaim telah menyelesaikan “kekuatan nuklir negara bagiannya.”

“Dengan sistem ini, DPRK telah memiliki sistem persenjataan roket balistik antar benua tipe baru lainnya yang mampu membawa hulu ledak nuklir super berat dan menyerang seluruh daratan AS,” lapor KCNA negara bagian Korea Utara pada Nov 29.

Sementara sedikit yang percaya bahwa program rezim tersebut sempurna. Namun demikian ancaman yang ditimbulkan oleh rudal baru dinilai sangat signifikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Menhan Amerika Serikat, Jim Mattis.

Sekretaris Negara Rex Tillerson dan Menteri Pertahanan Jenderal Jim Mattis pada sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat, pada 30 Oktober 2017. (Drew Angerer/Getty Images/TheEpochTimes)

“Itu naik lebih tinggi, terus terang, daripada tembakan sebelumnya yang mereka lakukan. Ini adalah upaya penelitian dan pengembangan untuk terus membangun rudal balistik yang dapat mengancam di mana pun di dunia ini. “

Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menangani situasi Korea Utara, namun tidak menyebutkan secara rinci.

Menurut Senator Lindsey Graham, insiden itu adalah komentar yang perlu ditanggapi dengan serius.

“Presiden telah mengatakan, ‘Kami akan menjaganya’ – bukan PBB, bukan Tiongkok – ‘Kami akan menjaganya.’ Harapan saya adalah bahwa Korea Utara akan menyadari bahwa dia serius dengan hal ini. Presiden tidak akan membiarkan Korea Utara memiliki senjata nuklir di tangan mereka yang bisa menyerang Amerika, “kata Graham kepada Wolf Blitzer dari CNN pada 29 November.

“Kami tidak akan membiarkan orang gila ini di Korea Utara memiliki kemampuan untuk menyerang daratan,” katanya. (asr)

Sumber : The Epochtimes

Pengusiran Penduduk ‘Kelas Rendah’ Beijing menyebar ke kota-kota Tiongkok Lainnya

0

Ketika pihak berwenang Beijing mulai mengusir buruh, pekerja migran, dan penduduk berpenghasilan rendah lainnya dari pinggiran kota dalam beberapa minggu terakhir, kecenderungan untuk membereskan apa yang oleh rezim Tiongkok disebut “penduduk kelas rendah” telah menyebar ke kota-kota lain. Seorang pakar percaya bahwa rezim khawatir populasi ini bisa menjadi ancaman bagi pihak berwenang selama masa ekonomi sulit.

Setelah kebakaran mematikan yang terjadi di Distrik Daxing, sebuah daerah di Beijing di mana banyak pekerja pabrik tinggal di apartemen dengan harga sewa rendah, pihak berwenang setempat memanfaatkan bencana tersebut, yang terjadi di sebuah bangunan tanpa tindakan pengamanan kebakaran yang tepat, sebagai alasan untuk menendang keluar para penduduk.

Pada 29 November, Hong Kong Economic Times melaporkan bahwa upaya penggusuran tersebut telah berlanjut ke Ningbo, sebuah kota di pesisir timur Tiongkok; serta Guangzhou dan Shenzhen, di pesisir selatan Tiongkok. Pemerintah daerah telah mulai menghancurkan bangunan-bangunan dengan apartemen-apartemen sewa yang menurut mereka melanggar kode bangunan. Publikasi tersebut juga mendapat foto-foto pengumuman penggusuran di Distrik Longhua di Shenzhen.

Sementara itu, penggusuran oleh Beijing secara tidak terduga mempengaruhi perusahaan pengiriman. Banyak pekerja pengiriman telah kehilangan rumah mereka dalam penggusuran dan berusaha mencari tempat tinggal, dan belum muncul untuk bekerja sebagai akibatnya.

penggusuran penduduk miskin beijing
Warga berdiri di luar rumah mereka, setelah mereka menerima pemberitahuan penggusuran, di pinggiran kota Beijing, pada 27 November 2017. (Fred Dufour / AFP / Getty Images)

Seorang pengantar mengatakan kepada The Epoch Times, “Saat ini tidak ada cukup pekerja. Kami membutuhkan lebih banyak orang pengirim. “Penerima barang menambahkan bahwa beberapa pusat pengiriman telah dibongkar dalam penggusuran tersebut, bersamaan pihak berwenang yang menyebutkan pelanggaran kode konstruksi.

Jiemian News, sebuah publikasi Tiongkok, juga melaporkan bahwa beberapa perusahaan jasa pengiriman besar seperti SF Express, ZTO Express, dan China Post (sebuah perusahaan milik negara) telah memiliki pusat-pusat gudang dan distribusi telah diperiksa dan ditutup dalam beberapa hari ini.

Seorang pemilik bisnis online Tiongkok, yang ingin tetap anonim, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa banyak pelanggannya mengeluh bahwa mereka tidak dapat menerima paket mereka. Banyak pengirimnya saat ini sibuk mencari-cari rumah, jadi sementara dia berhenti menerima pesanan dari pelanggan di wilayah Beijing dan sekitarnya.

Dalam beberapa hari ini, ada banyak posting dari netizen Guangzhou di forum online mesin pencari Baidu, yang mengatakan paket mereka masih belum sampai. Belanja online sangat populer di kalangan konsumen Tiongkok; festival belanja Singles’ Day tahunan pada 11 November menghasilkan penjualan miliaran yuan untuk pengecer online Tiongkok.

Perusahaan pengiriman dan pengecer secara tidak sengaja menderita akibat penggusuran massal.

Seorang ilmuwan ekonomi, Qin Weiping, mengatakan kepada Voice of America teorinya tentang mengapa pihak berwenang Beijing telah melakukan penggusuran ini meskipun ada jeritan dan terikan public, kekhawatiran itu telah terekspresi sendiri dalam demonstrasi dan penyatuan massa yang diadakan oleh orang-orang Tiongkok di Hong Kong dan Amerika Serikat.

penggusuran rumah kumuh beijing
Warga meninggalkan rumah mereka setelah menerima pemberitahuan penggusuran, di pinggiran kota Beijing pada 27 November 2017. (Fred Dufour / AFP / Getty Images)

Qin mencatat bahwa banyak populasi “kelas rendah” memiliki upah rendah dan tidak memiliki kesejahteraan sosial, karena sistem pendaftaran rumah tangga Tiongkok, atau “hukou”, yang membatasi manfaat pemerintah yang dapat dinikmati oleh penduduk non-kota. Dalam ekonomi Tiongkok saat ini yang tidak stabil, para pekerja ini berisiko kehilangan mata pencaharian mereka. Dengan demikian, rezim Tiongkok menganggap kelompok orang ini “elemen tidak stabil.”

“[Rejim] takut mereka akan memulai sebuah kerusuhan, jadi mereka membersihkannya untuk mengakhiri banyak hal,” kata Qin kepada Voice of America.

“Jika sekelompok besar mereka tiba-tiba kehilangan pekerjaan mereka, dan mereka tidak dapat mencari nafkah, mereka akan menjadi ancaman bagi pemerintah Tiongkok,” tambahnya. (ran)

Xiao Lusheng dan Xu Jian memberikan kontribusi untuk laporan ini.

Kremlin Tegaskan Kebijakan Putin Tidak Dipengaruhi oleh Skandal Flynn

0

ErabaruNews – Kremlin menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengambil keputusan untuk menunda tanggapan dan balasan terhadap sanksi Amerika Serikat, Senin (4/12/2017) waktu setempat. Sanksi yang dimaksud adalah yang dijatuhkan oleh AS tahun lalu. Namun, penundaan tanggapan itu adalah kebijakan independen dan tidak terpengaruh oleh penasihat keamanan nasional AS, Michael Flynn.

Flynn mengaku bersalah telah berbohong kepada FBI pada hari Jumat lalu tentang kontaknya dengan Rusia. Dia menjelaskan juga berbohong bahwa dirinya setuju untuk bekerja sama dengan jaksa penuntut untuk menyelidiki tindakan lingkaran orang dekat Presiden Donald Trump sebelum dia menjabat.

Jaksa Penuntut Umum AS mengatakan Flynn dan Sergei Kislyak, kemudian duta besar Rusia untuk AS, Desember tahun lalu membahas sanksi ekonomi yang telah diberlakukan pemerintah Obama terhadap Moskow. Sanksi dijatuhkan karena Kremlin diduga mencampuri pemilihan presiden AS, sesuatu yang sudah dibantah oleh Moskow.

Obama pada saat itu mengusir 35 diplomat Rusia. Pihak berwenang AS juga menyita dua properti diplomatik Rusia di Amerika Serikat.

Namun, Putin mengatakan akan menunggu untuk melihat bagaimana hubungan Rusia apakah bisa berkembang dengan pemerintahan Trump, sebelum merespons sanksi Amerika. Rusia hanya maju dan mengambil tindakan balasan pada musim panas ini.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Putin telah mengambil keputusan untuk menunda pembalasan secara independen dan tidak mengetahui permintaan dugaan Flynn ke Rusia untuk menahan diri dari tanggapan segera.

“Flynn tidak dalam posisi untuk meminta Kislyak, Duta Besar Rusia untuk AS, untuk melakukan apapun. Gagasan itu tidak masuk akal. Tentu Putin mengambil keputusan, dan itu adalah murni keputusannya,” kata Peskov dalam sebuah konferensi pers kepada wartawan.

“Itu (keputusan) tidak mungkin terkait dengan permintaan atau rekomendasi apa pun. Presiden mengambil keputusan secara independen.” (waa)

Trump Menangkan Sengketa Larangan Masuk Amerika di Mahkamah Agung

0

EpochTimesId – Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa larangan masuk terbaru bagi tujuh negara rawan teror, yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump bisa berlaku penuh. Tujuh dari sembilan hakim agung yang menyidangkan gugatan terhadap kebijakan Trump memutuskan untuk mendukung keputusan Trump pada 24 September 2017.

Trump dalam kebijakannya menetapkan bahwa hampir semua warga Chad, Iran, Libya, Korea Utara, Suriah, Somalia, dan Yaman dilarang memasuki Amerika Serikat. Dalam surat keputusan Trump melarang warga tujuh negara masuk AS tanpa batas waktu terhitung sejak 18 Oktober 2017.

Dengan alasan ancaman keamanan nasional, Trump juga menetapkan pembatasan pada beberapa warga Venezuela dan persyaratan pengawasan yang ketat untuk warga Irak. Sudan sebelumnya juga masuk dalam daftar larangan perjalanan, namun kemudian dihapus dari daftar.

Dua dari sembilan hakim agung, yaitu Hakim Ruth Bader Ginsburg dan Sonia Sotomayor tidak setuju dengan pendapat tersebut.

Putusan Mahkamah mengatakan bahwa larangan yang dikeluarkan pemerintahan Trump dapat diberlakukan sementara pengadilan yang lebih rendah menyelesaikan gugatan yang sedang berlangsung.

Pengadilan sirkuit telah memutuskan bahwa orang-orang dari negara-negara yang terkena dampak yang memiliki hubungan yang dapat dipercaya atau bonafide dengan seseorang di Amerika Serikat tidak dapat dilarang memasuki negara tersebut. Termasuk kakek dan nenek, serta sepupu.

Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Hogan Gidley mengatakan bahwa presiden tidak terkejut dengan keputusan Mahkamah Agung tersebut.

“Proklamasi itu halal dan penting untuk melindungi tanah air kita. Kami berharap dapat menyajikan pembelaan yang lebih lengkap atas proklamasi tersebut karena kasus-kasus yang tertunda berjalan melalui pengadilan,” kata Gidley.

Gidley menambahkan bahwa undang-undang Imigrasi dan Kewarganegaraan menyatakan bahwa presiden dapat menangguhkan masuknya semua orang asing atau kelas orang asing. Kekuasaan itu bisa diambil jika menemukan bahwa masuknya orang asing ke Amerika Serikat akan merugikan kepentingan AS.

Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat di Washington pada 22 September 2017. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Pembatasan Perjalanan September Trump adalah yang ketiga, dengan maksud hampir sama yaitu melarang dan membatasi warga negara-negara tertentu masuk ke Amerika. Negara-negara yang masuk daftar cekal berdasarkan analisa terhadap hampir 200 negara pada periode Maret hingga Juli tauh ini. Analisa dilakukan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

“Kami tidak mampu melanjutkan kebijakan yang gagal di masa lalu, yang membawa bahaya yang tidak dapat diterima bagi negara kami. Kewajiban tertinggi saya adalah memastikan keselamatan dan keamanan rakyat Amerika,” kata Trump dalam sebuah pernyataan saat itu.

“Pembatasan dan pengetatan yang diberlakukan oleh proklamasi ini, menurut penilaian saya, diperlukan untuk mencegah masuknya orang-orang asing tersebut. Pemerintah Amerika Serikat kekurangan informasi yang memadai untuk menilai risiko yang mereka hadapi di Amerika Serikat,” kata Trump.

Aturan baru tersebut tidak berlaku bagi penduduk tetap yang sah di Amerika Serikat, dan visa yang telah dikeluarkan untuk warga negara dari negara-negara tersebut dicabut. Setelah visa non-imigran kadaluarsa, bagaimanapun, mereka tunduk pada pembatasan baru. Warga negara dari sebagian besar negara yang terdaftar tidak akan dapat beremigrasi di bawah larangan baru tersebut.

Analisa DHS mengidentifikasi negara-negara yang masuk daftar hitam perlu mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai aplikasi visa untuk memuaskan otoritas AS bahwa individu tersebut bukan merupakan ancaman keamanan atau ancaman keselamatan publik.

Sebuah negara juga diperiksa jika itu adalah tempat yang dipastikan dan/atau potensial menjadi tempat aman bagi teroris; apakah itu peserta dalam Program Pengajuan Visa; dan apakah secara teratur menolak untuk mengambil kembali warganya yang dikenai deportasi dari Amerika Serikat.

DHS pada awalnya mengidentifikasi 16 negara sebagai ‘tidak memadai’ dan 31 negara lainnya dinyatakan ‘berisiko’ menjadi ‘tidak memadai’ berdasarkan kriteria.

Departemen Luar Negeri kemudian menghabiskan waktu 50 hari untuk terlibat dengan negara-negara tersebut untuk membantu mereka memenuhi kriteria dan menghindari larangan atau pembatasan perjalanan.

“Keterlibatan tersebut menghasilkan perbaikan yang signifikan di banyak negara,” kata pengumuman tersebut di bulan September. “Dua puluh sembilan negara, misalnya, memberikan contoh dokumen perjalanan untuk digunakan oleh pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam memerangi kecurangan. Sebelas negara sepakat untuk berbagi informasi tentang terduga teroris atau dicurigai sebagai teroris.”

Mahkamah Agung mengatakan bahwa mereka mengharapkan keputusan banding diajukan dengan cepat. (waa)

Pejabat Tinggi Militer Tiongkok Kunjungi AS, Bahas Rencana Menghabisi Kim Jong-un ?

0

oleh Li Yun

Korea Utara mengabaikan tentangan masyarakat internasional, meneruskan uji coba rudal antar benua menyebabkan makin panasnya situasi di Semenanjung Korea.

Sebagai tanggapan, Angkatan Udara AS dan Korea Selatan memulai latihan udara berskala tahunan yang akan berlangsung selama empat hari mulai tanggal 4 Desember.

Sementara itu, pihak militer AS dan Tiongkok pada 11 Desember akan bertemu di Universitas Pertahanan Nasional, Washington DC untuk membahas kerjasama dalam memecahkan masalah Korea Utara.

Yonhap mengutip laporan pihak militer Korea Selatan pada 4 Desember memberitakan bahwa Komandan Tempur Angkatan Udara AS bersama Komandan Tempur AU Korea Selatan telah meresmikan latihan udara skala besar tahunan ‘Vigilant Ace’ yang akan berlangsung hingga 8 Desember.

Latihan tempur kali ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perang antar militer sekutu.

Pesawat tempur B-18 Lancer Bomber milik AS dilaporkan telah meninggalkan pangkalannya di Guam untuk mengikuti latihan bersama.

Militer Korea Selatan menyebutkan bahwa latihan militer berskala besar ‘Vigilant Ace’ ini bertujuan untuk menanggapi ancaman nuklir Korea Utara.

Presiden AS pada hari yang sama mengirim sebuah berita singkat di Twitter yang bunyinya sebagai berikut : Utusan khusus Tiongkok yang baru kembali dari Korea Utara tampaknya tidak berperan dalam mempengaruhi ‘little rocket man’ (julukan Kim Jong-un).

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Herbert McMaster mengatakan,”Kemungkinan meletusnya perang dengan Korea Utara yang miskin tapi bersenjata nuklir terus meningkat dari waktu ke waktu walaupun masih ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini dengan tanpa konflik senjata. Namun, kita sedang berlomba dengan waktu karena Kim Jong-un juga terus mendesak, jadi waktu yang tersisa tidak banyak lagi.”

Associated Press pada 2 Desember memberitakan, militer AS dan Tiongkok pada 29 November melakukan pertemuan dalam rangka kerjasama militer, pertemu berlangsung di Universitas Pertahanan Nasional, Washington DC.

Pentagon mengatakan bahwa kepala perencanaan untuk Kepala Staf Gabungan, Richard Clarke dari AS dan wakil kepala Staf Militer Gabungan Komisi Militer Nasional Tiongkok Shao Yuanming menghadiri pertemuan tersebut.

Pentagon lebih lanjut mengatakan bahwa pertemuan ini memberikan kesempatan kepada AS dan Tiongkok untuk membahas masalah kerjasama, mengambil tindakan menghadapi krisis, dan bagaimana menghindari kesalahan penilaian dan mengurangi resiko yang timbul akibat salah paham.

Pada hari yang sama, media corong PKT ‘Global Times’ menerbitkan editorial yang menyebutkan bahwa dengan diluncurkannya rudal antar benua oleh rezim Korea Utara pada akhir bulan November lalu, maka tekanan sanksi ekstrem yang diberikan oleh AS kepada Korea Utara akan jatuh ke pihak Tiongkok. Dengan demikian risiko perang juga terus meningkat.

Beijing menghadapi kesulitan untuk menentukan pilihan, karena itu yang bisa dilakukan adalah membuat persiapan untuk menghadapi variabel terburuk sambil berusaha untuk meredakan situasi.

Disebutkan ‘Global Times’ bahwa Beijing akan memegang teguh garis bawahnya sendiri dan melindungi kepentingan sendiri dengan tidak peduli terhadap bagaimana pihak lain akan menilainya, dan tidak akan menerima tuntutan yang berlebihan dari pihak mana pun.

Dan jika situasi berubah drastis, maka Beijing terpaksa bersikap : ya sudah, dihadapi saja.

Isi artikel tersebut sudah pasti ditujukan kepada AS dan Korea Utara. Jelasnya, Beijing sambil mengancam Korea Utara, menolak permintaan AS untuk meningkatkan tekanan sanksi kepada rezim Kim Jong-un.

Terkait masalah ini, pihak AS terus mendesak Tiongkok untuk memutus pasokan minyak ke Korea Utara, sedangkan pihak Tiongkok menghendaki tuntutan minimal untuk tidak menutup pasokan minyak yang disalurkan lewat pipa.

Para analis percaya bahwa langkah ini diambil demi menjaga ‘stabilitas’ kekuasaan rezim Korea Utara.

Tetapi kritikus lain berpendapat bahwa bisa saja Tiongkok takut akan terjadi tindak pembalasan dendam dari rezim Kim Jong-un yang semakin terdesak dan kalap. (Sinatra/asr)

Sumber : ntdtv

Kepala Penjara dengan Masa Lalu Gelap Dikubur dalam Kampanye Anti Korupsi Tiongkok

0

Seorang pejabat propinsi yang bertanggung jawab dalam penganiayaan latihan spiritual Falun Gong dipecat minggu lalu.

Pada tanggal 1 Desember, badan pengawas anti korupsi Propinsi Hubei mengumumkan bahwa Cheng Ying, wakil direktur Komite Urusan Sosial dan Hukum dalam Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), Konferensi Konsultatif Politik Rakyat, di Hubei, diberi “shuanggui,” sebuah interogasi kasar terhadap anggota Partai yang mengakibatkan dia dilucuti dari posisi dan keanggotaan Partai. Setelah dilucuti, kasusnya sedang dirujuk untuk dituntut di sistem peradilan Tiongkok.

Sebagian besar kejahatan yang oleh badan pengawas tersebut menuduhnya apa yang telah dilakukan pada waktu menjabat sebagai direktur Biro Manajemen Penjara propinsi: menerima sogokan dan gagal menghentikan pelanggaran berulang-ulang terhadap disiplin Partai dalam sistem penjara.

Kejatuhan Cheng mungkin tampak sebagai bagian rutin kampanye anti korupsi pemimpin Tiongkok Xi Jinping untuk membasmi apel yang busuk. Namun, saat menghukum Cheng, pihak berwenang Tiongkok gagal menangani beberapa kejahatan Cheng yang lebih serius: tanggung jawabnya atas penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong yang dipenjara di penjara Hubei yang tetap setia pada keyakinan mereka.

Cheng memiliki karir politik yang panjang di Hubei, yang terletak di timur laut Tiongkok. Dia memulai karirnya di Kota Xianyang di Propinsi Hubei, bekerja sebagai direktur kantor wakil presiden pada tahun 1985. Pada bulan Desember 2008, dia mulai bekerja untuk otoritas propinsi Hubei, di mana, selain menjadi kepala penjara, dia juga merupakan wakil sekretaris partai dan wakil direktur Departemen Kehakiman propinsi.

Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah disiplin spiritual Tiongkok kuno dengan latihan meditasi dan ajaran moral. Praktik ini dengan cepat semakin populer selama tahun 1990-an. Pada tahun 1999, sebuah perkiraan resmi menyebutkan jumlah penganutnya sebesar 70 juta orang, sementara praktisi Falun Gong mengatakan bahwa 100 juta telah melakukan latihan tersebut.

Kemudian, pemimpin Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin khawatir karena ajaran Sejati-Baik-Sabar dari Falun Gong terbukti lebih menarik daripada ideologi Partai sendiri. Dia memerintahkan penganiayaan nasional terhadap kelompok tersebut yang dimulai pada tanggal 20 Juli 1999. Sejak saat itu, jutaan penganut telah menjadi sasaran penyiksaan, penahanan, pencucian otak, dan kerja paksa, menurut Pusat Informasi Falun Dafa. Periset telah menemukan bahwa praktisi Falun Gong adalah sumber utama organ untuk penempatan transplantasi Tiongkok yang ekstensif.

Organisasi Dunia untuk Investigasi Penganiayaan terhadap Falun Gong (WOIPFG), sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di New York, telah menyebut Cheng salah satu pemegang peranan dalam penganiayaan tersebut.

Penyelidikan WOIPFG telah melaporkan bahwa Penjara Fanjiatai di Kabupaten Shayang di propinsi Hubei barat tengah merupakan kamp konsentrasi untuk menahan pengikut Falun Gong. Sejak pendirian penjara pada tahun 2002, telah secara ilegal memenjarakan lebih dari 200 pengikut yang sering menghadapi penyiksaan dan pencucian otak, sementara beberapa orang disuntik dengan paksa dengan obat-obatan yang tidak dikenal.

Menurut Minghui.org, sebuah situs yang berbasis di AS yang memantau penganiayaan di Tiongkok, praktisi Falun Gong, Li Yuankai, dipukuli dan dikurung dengan parah di ruang isolasi pada bulan Maret 2012. Bulan berikutnya, sipir penjara menggunakan tongkat listrik untuk memukul dan menyetrum praktisi Cheng Zipeng. Dia dilempar ke ruang isolasi selama dua bulan.

Di penjara Hubei yang lain, Penjara Hongshan, Kang Youyuan, 65 tahun, juga seorang praktisi Falun Gong, saat ini menjalani hukuman tiga tahun sejak Oktober 2014, setelah dia dinyatakan bersalah memiliki uang Tiongkok dengan kata-kata “Falun Dafa Hao” tertulis pada uang tersebut.

Pada bulan September 2009, Zheng Yuling, 57 tahun, seorang praktisi yang bekerja di biro bisnis pemerintah kota Chibi (sebuah kota di dalam Hubei), meninggal di Kamp Kerja Paksa Wanita Hubei setelah menjalani pencucian otak dan penyiksaan fisik selama sebulan. Menurut Minghui.org, suaminya mengatakan bahwa hidungnya sudah rusak dan ada beberapa bekas jarum di tangannya.

Tangan kanan Cheng, Wu Shunfa, adalah wakil direktur Biro Manajemen Penjara. Wu juga diberi “shuanggui” pada bulan Juli, menurut Komisi Disiplin dan Inspeksi Pusat (CCDI), badan pengawas anti-korupsi pusat Tiongkok. Di antara daftar kejahatannya, dia dinyatakan bersalah menerima suap dari seorang kriminal untuk membantunya dalam mendapatkan pembebasan bersyarat lebih cepat dari yang diizinkan.

Wu juga memiliki hubungan dalam penganiayaan terhadap Falun Gong. Chu Yuan Groups, konglomerat yang didirikan oleh Biro Manajemen Penjara Hubei, menurut situs resmi biro tersebut, mencantumkan Wu sebagai manajer umum perusahaan yang dimulai pada bulan Mei 2012. Minghui.org menemukan bahwa perusahaan tersebut, yang melakukan bisnis di berbagai sektor seperti minyak kapas , desain konstruksi, dan layanan persalinan, telah mempekerjakan tahanan di Hubei untuk bekerja, termasuk pengikut Falun Gong yang dipaksa bekerja berjam-jam, tanpa upah, memoles perhiasan giok dan membuat sumpit sekali pakai.

Penanganan kasus Cheng mengikuti pola yang telah dikembangkan dalam kampanye anti korupsi Xi: mereka yang bertanggung jawab dalalm menganiaya Falun Gong diturunkan karena kejahatan lainnya. Misalnya, mantan kepala aparat keamanan Zhou Yongkang, seorang yang mengendalikan pasukan di balik penganiayaan nasional, dihukum karena penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan kebocoran rahasia negara. Li Dongsheng, mantan kepala Kantor 610 mirip Gestapo, yang dibentuk untuk tujuan menyirnakan Falun Gong, dihukum karena penyuapan. (ran)

Presiden Jokowi Ajukan KSAU Marsekal Hadi Sebagai Calon Panglima TNI

0

Epochtimes.id- Presiden Joko Widodo mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal sebagai Panglima TNI. Pengajuan KSAU untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pension.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan DPR RI sudah menerima surat yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

“Surat saya terima dan diserahkan langsung kepada Plt. Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kita proses,” kata Fadli kepada wartawan di ruang kerjanya.

Fadli menambahkan, selanjutnya pimpinan DPR akan mengggela rapat dan dibahas dalam Bamus DPR RI untuk membahas beberapa agenda termasuk untuk prolegnas dan beberapa agenda lain.

Menurut Fadli, setiap surat dari Presiden akan dibacakan dalam paripurna DPR RI. Kemudian, penugasan itu akan diserahkan kepada Komisi I DPR RI yang selanjutnya akan mengadakan fit and proper test calon Panglima TNI.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, lahir di Malang, Jawa Timur, pada 8 November 1963. Ia alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987.

Marsekal Hadi Tjahjanto belum sampai setahun menjabat sebagai KSAU, sebelumnya dia mengemban tugas sebagai Irjen Kementerian Pertahanan 2016-2017 dan Sekretaris Militer Presiden 2015-2016.

Berasal dari unit Korps Penerbang (Angkut) TNI AU, sebelumnya Hadi sebagai Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (2011-2013) , Kepala Dinas Penerangan TNI AU (2013-2015) dan Komandan Lanud Abdulrachman Saleh (2015)

Jika resmi dilantikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI, maka Marsekal TNI Hadi Tjahjanto merupakan orang yang keduakalinya dalam sejarah TNI sebagai Panglima TNI dari matra Angkatan Udara.

Panglima TNI dari TNI AU pertama kali dijabat oleh Marsekal Djoko Suyanto pada 2006-2007 di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. (asr)

 

Petinggi Kota Tiba-Tiba Tampil ‘Memadamkan Api’ Mengatakan Beijing Membutuhkan Penduduk Musiman

0

oleh Wen Xin

Epochtimes.id- Setelah kebakaran di rumah pondokan di Distrik Daxing, Beijing, Tiongkok yang dipakai kaum penduduk musiman untuk beristirahat, pihak berwenang Beijing meluncurkan operasi ‘pembersihan’ besar-besaran.

Akibatnya, ratusan ribu penduduk musiman yang datang ke Beijing untuk mencari nafkah diusir secara paksa.

Pengusiran paksa di Beijing ini menyebabkan kritikan dari publik. Pada Minggu 3 Desember 2017, Sekretaris Komite Partai Kota Beijing Cai Qi bersama pejabat lainnya muncul di jalanan untuk ‘memadamkan api’, mengatakan bahwa Beijing membutuhkan layanan dari para penduduk musiman.

Baca : Pengusiran Penduduk Musiman Beijing Mengundang Protes Bersama

Pada 3 Desember, media Beijing melaporkan bahwa Cai Qi dengan didampingi Walikota Beijing Chen Jining dan pejabat lainnya muncul di jalanan dalam rangka meninjau pelaksanaan 30 proyek mata pencaharian bagi warga Beijing.

Cai Qi menekankan bahwa pejabat di semua tingkat harus melayani rakyat, membuat Beijing lebih hangat, khususnya terhadap para pekerja di perusahaan BUMN perlu lebih menonjolkan ‘perlakuan yang humanistik’.

Selama kunjungan, Cai Qi juga bercakap-cakap dengan Gao Jiangmin, seorang tukang sol sepatu dari Anhui, ia mengatakan bahwa layanan yang Anda berikan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan hidup penduduk, dan memang yang dibutuhkan kota ini. Terima kasih atas kerja keras Anda.

Pernyataan Cai Qi ini diyakini sebagai upaya untuk memadamkan api karena insiden pengusiran kaum penduduk musiman pekan sebelumnya.

Pada 27 November, Cai Qi juga tampil untuk coba mendinginkan suhu panas akibat peristiwa pengusiran besar-besaran.

Ia mengatakan bahwa meskipun bertujuan pembenahan tetapi dalam pelaksanaannya tetap perlu menonjolkan ‘perlakuan yang humanistik’, memperhatikan metode dan perencanaan yang baik.

Baca : Otoritas Beijing Gunakan ‘Api Maut’ di Lingkungan Miskin untuk Menghilangkan ‘yang Tidak Diinginkan’

Chen Jining pada 3 Desember mengatakan bahwa untuk kelompok yang berbeda perlu dikembangkan kebijakan yang lebih tertarget, demi menjamin peran kerja pemerintah.

Sebelumnya, pada 29 November saat Chen Jining berada di Hongkong ia ditanya soal mengapa Beijing melakukan operasi pembersihan kaum penduduk musiman, ia hanya berpaling lalu pergi.

Kebakaran rumah pondokan di Distrik Daxing, Beijing pada 18 November yang merenggut 18 nyawa itu telah dijadikan alasan pihak berwenang Beijing untuk melakukan pembersihan besar-besaran selama 40 hari terhadap para penduduk musiman. Ratusan ribu warga pendatang itu diusir keluar Beijing.

Dalam operasi ini, Beijing mengerahkan polisi khusus, petugas dari Kantor Keamanan dan Ketertiban Publik, para veteran dan lainnya untuk memutus aliran air bersih dan listrik, melakukan pembongkaran rumah dengan cara yang sangat kasar tanpa manusiawi.

hanya semalan puluhan ribu penduduk musiman kehilangan tempat berteduh. Mereka terpaksa tidur di lapangan terbuka, padahal Beijing sedang musim dingin.

Beberapa orang bahkan membandingkan kejadian pengusiran itu dengan penganiayaan orang-orang Yahudi di masa Perang Dunia 2, dan mengkritik pihak berwenang telah berbuat yang melampaui ambang batas toleransi baik oleh negara atau pemerintah manapun.

Taksiran kasar media menunjukkan bahwa operasi pembersihan kali ini telah mengakibatkan jutaan tempat pondokan yang disewa penduduk musiman rata dengan tanah. (Sinatra/asr)

Sumber : ntd.tv

Bagaimana Rudal Balistik Antar Benua Bekerja ?

0

Bagaimana rudal balistik antar benua, termasuk yang dilakukan Korea Utara pada hari Selasa (28 November) yang terbang lebih dari 10 kali lebih tinggi daripada Stasiun Luar Angkasa Internasional,  bekerja?

Jawabannya tergantung pada jenis intercontinental ballistic missile (ICBM), rudal balistik antar benua, tersebut,  namun sebagian besar roket ini diluncurkan dari sebuah alat di darat, melakukan perjalanan ke angkasa luar dan akhirnya masuk kembali ke atmosfer bumi, jatuh dengan cepat sampai mereka mencapai target yang dituju.

“Sampai sekarang, tidak ada negara yang menembakkan ICBM sebagai tindakan perang melawan negara lain, walaupun beberapa negara telah menguji rudal ini dalam latihan praktek,” kata Philip Coyle, penasihat sains senior The Center for Arms Control and Non-Proliferation, sebuah organisasi non profit yang berkantor pusat di Washington, DC.  Tetapi meskipun tes Korea Utara juga dilakukan, sifat provokatif dari tes-tes ini memiliki banyak pemimpin dunia yang berada di sekelilingnya, menurut laporan berita.

Sebuah ICBM, sesuai namanya, dapat melakukan perjalanan dari satu benua ke benua lain. Begitu diluncurkan, ICBM melakukan perjalanan di dalam bentuk parabola, seperti bola bisbol yang terbang di udara. Sama seperti bola bisbol, sebuah ICBM bisa dilepaskan pada sudut manapun. Tapi dalam kasus Korea Utara, ICBM diluncurkan “hampir lurus ke atas,” kata Coyle kepada Live Science. “Mereka terbang lurus melawan gaya gravitasi dan turun dari jarak jauh dari Korea Utara … Jika mereka berada dalam jarak jauh, [orang Korea Utara] biasanya menjatuhkannya di sisi lain dari Jepang, yang tentu saja membuat Jepang sangat gelisah.”

Penting untuk dicatat bahwa Korea Utara tidak akan mengarahkan ICBM-nya langsung ke atas jika ingin meluncurkan serangan yang sebenarnya. “Mereka akan meluncurkan menuju target mereka, yang mungkin ribuan mil jauhnya,” kata Coyle. Itu berarti bahwa meskipun Hwasong-15, ICBM terbaru, menempuh jarak sekitar 620 mil (1.000 kilometer) dari lokasi peluncurannya, ia bisa melaju lebih jauh, mungkin lebih dari 8.100 mil (13.000 km) dari lokasi peluncurannya jika lintasan standar, menurut sebuah blog  pada 28 November yang ditulis oleh ahli rudal David Wright.

Namun, ini menantang untuk mengetahui sejauh mana ICBM Korea yang siap perang yang akan terbang, karena “praktiknya” ICBM-nya mungkin memiliki muatan ringan atau tidak sama sekali. Mirip sebuah muatan, seperti hulu ledak nuklir, akan menarik ke bawah ICBM tersebut 0078dan membatasi jarak yang bisa ditempuh, kata Coyle.

Tiga fase

Saat lepas landas, ICBM memasuki fase dorongan. Selama fase ini, roket tersebut mengirim ICBM ke udara, mendorongnya ke atas selama sekitar 2 sampai 5 menit, sampai mencapai ruang angkasa, kata Coyle. ICBM dapat memiliki hingga tiga tahapan roket. Masing-masing dibuang (atau dikeluarkan) setelah habis terbakar. Dengan kata lain, setelah tahap pertama berhenti terbakar, roket No. 2 mengambil alih, dan seterusnya.

Apalagi roket ini bisa memiliki propelan (bahan pembakar) cair atau padat. Propelan cair “umumnya membakar lebih lama dalam fase penguat daripada roket propelan padat,” kata Coyle. Sebaliknya, propelan padat “menyediakan energinya dalam waktu yang lebih singkat dan membakar lebih cepat.”

Propelan cair dan padat bisa mengirim roket sama jauh, “tapi kebanyakan negara memulai dengan teknologi propelan cair karena sudah dipahami dengan baik,” kata Coyle. “Saat mereka lulus, mereka beralih ke propelan padat untuk mendapatkan waktu bakar lebih cepat. Hal ini juga menghindari bahaya berurusan dengan cairan berbahaya yang mudah terbakar dan beracun.”

Pada fase kedua, ICBM memasuki ruang angkasa karena terus berlanjut pada lintasan balistiknya. “Ini terbang melintasi ruang angkasa dengan sangat cepat, mungkin 15.000 mph atau 17.000 mph [24.140 atau 27.360 km/jam],” kata Coyle. “Ini memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada hambatan udara di luar sana.”

Beberapa ICBM memiliki teknologi yang memungkinkan mereka melakukan pemotretan bintang, yaitu, mereka dapat menggunakan lokasi bintang untuk membantu mereka lebih berorientasi pada sasaran mereka, kata Coyle.

Pada fase ketiga, ICBM kembali memasuki atmosfer dan mencapai targetnya dalam hitungan menit. Jika ICBM memiliki pendorong roket, mungkin akan menggunakannya untuk lebih mengarahkan dirinya ke sasarannya, kata Coyle. Namun, karena panas yang hebat saat masuk kembali ke atmosfer, ICBM dapat terbakar dan berantakan kecuali jika mereka memiliki perisai panas yang tepat, Coyle menambahkan.

Untuk Hwasong-15, keseluruhan lintasan berlangsung selama 54 menit, jauh lebih lama dari tes 37 menit Korea Utara pada tanggal 4 Juli 2017, dan uji 47 menit pada tanggal 28 Juli 2017, Wright menulis di blognya.

Namun, meski beberapa negara memiliki ICBM – termasuk Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok dan India – tidak ada yang menembakkan mereka dalam serangan yang disengaja terhadap negara lain, kata Coyle. “Kita semua telah menguji ICBM untuk menunjukkan bahwa kita dapat melakukan, [apa sebenarnya yang dilakukan Korea Utara sekarang] [Tapi] kita tidak pernah benar-benar menggunakannya dalam perang, dan alasannya adalah perang nuklir dengan seluruh tenaga kita semua akan mati,” ungkapnya. (Livescience/ran)

Badai Siklon Ockhi di India, Korban Tewas Menjadi 30 Jiwa dan 600 Nelayan Berhasil Diselamatkan

0

Epochtimes.id- Laporan tidak resmi menyebutkan korban tewas akibat badai siklon Ockhi di India yang melanda negara bagian Kerala mencapai 30 jiwa dan lebih 600 nelayan yang terdampar di laut lepas pantai negara bagian berhasil diselamatkan.

Melansir dari NewIndianexpress, hingga Senin (4/12/2017) setidaknya 92 nelayan dari negara bagian dilaporkan hilang.

Di Kerala, sejauh ini, 690 nelayan telah diselamatkan dari laut. Pemerintah setempat telah menetapkan uang santunan yang akan diberikan kepada korban.

Sedangkan di negara bagian Tamil Nadu, sekitar 70 nelayan belum bisa diselamatkan dan jumlah korban tewas 1 jiwa.

Badai Ockhi juga telah beranjak dari pulau-pulau di Lakshadweep yang menyisakan kehancuran.

Nelayan setempat telah diminta oleh Departemen Perhubungan untuk tidak memasuki wilayah laut dalam di utara Tamil Nadu dan pantai Andhra Selatan sampai 25 Desember.

Menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Topan Ockhi telah bergerak dari pulau-pulau Lakshadweep dan sekarang sekitar 1.000 km barat daya Surat Gujarat serta perlahan melemah.

Di tengah badai Okchi melanda India, hoax tentang siklon Ockhi dapat memicu terbentuknya tsunami di wilayah Teluk Benggala yang berbatasan dengan distrik Kanyakumari dan Nagapattinam di Tamil Nadu dan berbatasan dengan Kerala juga menyebar di India.

Departemen Meteorologi India (IMD) kepada media setempat mengatakan tak mungkin terjadi tsunami.

Lembaga Meteorologi India ini membantah semua pesan palsu yang beredar dan beberapa media juga mengeluarkan peringatan tsunami palsu. (asr)

Sumber : newindianexpress

Selama November, PBB Melaporkan 117 Jiwa Tewas dan 264 Terluka di Irak

0

Epochtimes.id- United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) atau Misi Bantuan PBB untuk Irak melaporkan sebanyak 117 warga sipil Irak terbunuh dan 264 terluka dalam aksi terorisme, kekerasan dan konflik bersenjata di Irak pada November.

Iraqinews.com, Minggu (3/12/2017) menyebutkan jumlah warga sipil yang terbunuh pada November (tak termasuk polisi) berjumlah 114 dan terluka (tidak termasuk polisi) mencapai 264 jiwa.

UNAMI dalam rilis bulanannya menyebutkan jumlah tersebut, Baghdad adalah provinsi yang terkena dampak paling parah, dengan 201 korban sipil (51 tewas, 150 terluka).

Provinsi Salahaddin berjumlah 24 jiwa tewas dan 60 lainnya cedera, dan Kirkuk berjumlah 12 korban tewas dan 28 lainnya cedera.

UNAMI menyampaikan belum bisa mendapatkan jumlah korban jiwa dari Departemen Kesehatan Anbar pada November.

Pada Oktober lalu, UNAMI mengumumkan dalam rilis bulanannya bahwa sekitar 114 warga sipil Irak terbunuh, sementara 244 lainnya terluka akibat terorisme, kekerasan dan konflik bersenjata.

Kekerasan di negara tersebut telah melonjak lebih jauh dengan munculnya militan ekstrimis Daesh atau Islamic State yang memproklamirkan berdirinya “Khilafah Islam” di Irak dan Suriah pada 2014.

Meningkatnya kekerasan antara kelompok bersenjata dan pasukan pemerintah menyebabkan lebih dari 3 juta jiwa pengungsi di Irak dan menyebabkan lebih dari 11 juta jiwa membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Pemerintah Irak menyatakan runtuhnya pengaruh teritorial IS di Irak pada awal November ketika tentara berhasil merebut kembali Rawa.

Kota Rawa merupakan wilayah di perbatasan barat Anbar dengan Suriah dan merupakan benteng terakhir kelompok tersebut di Irak. (asr)

Sumber : Iraqinews.com