Home Blog Page 1938

Retakan-retakan di Dalam Ekonomi Tiongkok

0

Setelah Kongres Nasional, Tiongkok semakin serius dalam reformasi, mengguncang pasar

Analisis Berita

Angka pertumbuhan PDB terakhir yang dikeluarkan oleh Partai Komunis Tiongkok setelah Kongres Nasional baru-baru ini, tentu saja, sangat sempurna dan disesuaikan dengan harapan. Perekonomian Tiongkok tumbuh 6,8 persen pada kuartal ketiga, memberikan latar belakang yang bagus untuk kongres tersebut pada bulan Oktober. Sekarang setelah kongres selesai, bagaimanapun, dan Xi Jinping telah memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan, rezim tersebut semakin serius dalam reformasi, yang meresahkan pasar keuangan.

Indeks saham Shanghai Composite kehilangan 3,2 persen dalam hitungan hari karena sejumlah peraturan diumumkan pada 17 November oleh Komite Stabilitas dan Pengembangan Keuangan yang baru dibuat, sebuah regulator super di bawah pengawasan langsung Dewan Negara, kabinet Tiongkok. Ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang disebut shadow bank yang dapat memompa ke dalam ekonomi tanpa pengawasan dan kontrol oleh otoritas pusat.

“Bahkan pejabat Tiongkok mengakui masalah ini dan mengambil langkah untuk mengatasinya, sebuah perubahan penting mengingat pemerintah enggan mengakui adanya kelemahan dalam ekonomi Tiongkok,” firma riset Geopolitical Futures menulis sebuah catatan kepada kliennya.

Aset shadow banking ini bernilai sekitar $7,58 triliun, tergantung siapa yang menghitung. Uang tersebut memicu pemulihan ekonomi Tiongkok, setelah terjadi perlambatan pada tahun 2016, dengan menyalurkan kredit ke sektor real estat yang sedang booming, sementara bank-bank biasa mencapai batas pinjaman mereka.

Dan terlepas dari kenyataan tersebut mereka hanya menghasilkan sekitar seperlima dari sistem perbankan Tiongkok, sebuah kelegaan yang tidak menyenangkan dari aset-aset ini akan menimbulkan malapetaka, menurut Victor Shih, seorang profesor di University of California-San Diego.

“Meskipun ukuran bayangan pembiayaan relatif rendah terhadap sektor perbankan, pada 50 triliun [yuan], sebuah kebingungan yang membingungkan untuk aset di dunia bayangan dapat mengeja masalah serius bagi Tiongkok,” tulisnya dalam sebuah laporan untuk Mercator Institute for Tiongkok Studi.

Meskipun arus shadow banking masih tumbuh seiring dengan Kongres Nasional, pasar real estat telah mulai mereda akibat peraturan yang diluncurkan sepanjang 2017 yang secara khusus menargetkan kepemilikan properti. Naik 17 persen sepanjang tahun di kuartal pertama, penjualan ruang lantai residensial justru turun 2 persen pada kuartal ketiga.

“Pembatasan baru pada penjualan kembali properti dan dukungan yang memudar dari pembangunan kembali area kumuh akan terus membebani penjualan perumahan. Ini menjelaskan penurunan pertumbuhan investasi residensial,” tulis firma riset, TS Lombard, dalam sebuah laporan.

Kredit shadow banking sebagian besar terdiri dari pinjaman real estat, baik dalam bentuk hipotek atau pinjaman kepada pengembang. Jika pinjaman ini macet karena pasar berbalik ke selatan, akan bergejolak melalui sistem pinjaman tersebut, yang akhirnya mencapai bagian ekonomi lainnya, seperti pinjaman subprime A.S. pada tahun 2008.

Jika dana baru untuk menggulirkan kredit macet, sebuah praktik umum di Tiongkok, terputus karena peraturan, akan menjadi pukulan dua kali lipat.

“Namun tantangannya, adalah bahwa membatasi dana yang tersedia untuk industri real estat juga dapat menyebabkan krisis. Tugas sulit Tiongkok adalah mengurangi jumlah hutang di luar neraca sementara mencegah penurunan real estat yang bisa mengancam ekonomi,” tulis Geopolitik Futures.

Menggetarkan Pasar

Jadi, meski berlayar mulus sebelum Kongres Nasional, dua peraturan real estat dan pengelolaan aset sekarang menggetarkan pasar tersebut sekarang, terutama karena Xi selalu berbicara tentang mengurangi uang dan kredit dalam ekonomi namun tidak pernah bertindak.

Corong Partai Komunis People’s Daily menerbitkan beberapa opini editorial sampai tahun 2016 yang mengindikasikan bahwa rezim tersebut serius dalam reformasi. “Reformasi diputuskan setelah mempertimbangkan secara matang situasi ekonomi Tiongkok,” kata surat kabar tersebut mengutip orang dalam yang berwibawa namun tidak disebutkan namanya, yang diyakini secara luas sebagai Xi sendiri.

Perekonomian yang melambat dan tekanan di pasar valuta asing pada tahun 2016 memaksa tangan rezim tersebut, bagaimanapun, dan harus memompa gelembung properti lain untuk memastikan berlayar dengan mulus dalam siding tertutup politik pada bulan Oktober. Sekarang kekuatan Xi lebih kuat, pengumuman reformasi yang cepat membuatnya terlihat seperti dia tidak akan membuang lebih banyak waktu untuk mengatasi masalah hutang.

Dan pasar menganggapnya serius, karena bukan hanya pasar saham yang telah terjual habis. Real estat sudah mulai terpukul, dan sekarang semuanya mulai dari obligasi korporasi hingga obligasi pemerintah, juga mata uang Tiongkok yang kuat tersebut, gelisah. Ini awal tahun 2016 lagi, kecuali bahwa pasar global sepertinya tidak memperhatikan awan-awan di langit Tiongkok.

Dolar A.S. telah jatuh untuk sebagian besar tahun 2017, namun melonjak hampir 4 persen terhadap yuan menjelang kongres tersebut. Pada bulan Agustus 2015, sebuah langkah mengejutkan dengan besaran yang sama, yang dijuluki “devaluasi mini,” mengirim pasar-pasar global ke dalam penurunan tajam untuk sisa tahun tersebut hingga awal tahun 2016.

Obligasi korporasi Tiongkok juga telah terjual habis selama lebih dari satu tahun sekarang, dengan hasil obligasi tingkat atas tersebut naik dari sekitar 3 persen menjadi 5,3 persen selama 12 bulan terakhir. November saja melihat lonjakan hasil sebesar 0,33 persen, menurut sebuah laporan oleh Bloomberg.

Banyak pengamat telah menunggu gelembung hutang perusahaan Tiongkok yang sangat besar, yang membuat 165 persen dari PDB, meledak. Tapi, mirip dengan gelembung hutang pemerintah Jepang, itu belum pernah terjadi.

Dan meskipun hutang pemerintah Tiongkok hanya mencapai 48 persen dari PDB, jauh lebih rendah dari rasio A.S. pada 106 persen, obligasi pemerintah juga telah terjual tajam dengan hasil pada catatan lima tahun mencapai 4 persen, tertinggi dalam beberapa tahun.

Sementara siklus deleveraging dapat dimulai dengan kredit shadow banking, puncak gunung es, adalah pemerintah yang pada akhirnya akan berakhir dengan hutang buruk jika rezim Tiongkok ingin menghindari krisis yang serupa dengan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 Pemerintah pusat dan bank sentral mengambil banyak hutang buruk dari bank swasta dan shadow banking, dan ini kemungkinan akan terjadi di Tiongkok, juga, meningkatkan rasio hutang terhadap PDB pemerintah di atas 100 persen.

Jadi, para pedagang menjual obligasi pemerintah dengan harapan pasokan baru masuk ke pasar, dan juga fakta bahwa beberapa investor harus menjual sekuritas likuid untuk menutupi kekurangan investasi yang tidak likuid, seperti produk shadow banking.

“Analis gelembung masa lalu juga meremehkan sejauh mana Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa mengendalikan hampir semua aspek sistem keuangan melalui komite partai di setiap institusi keuangan di Tiongkok. Kontrol ini mengurangi kemungkinan penjualan panik, yang sering memicu krisis,” tulis Shih.

Jadi, terlepas dari itu, rezim tersebut tampaknya serius dalam reformasi kali ini, dan retakan pertama di pasar muncul, krisis Tiongkok mungkin tidak akan pernah muncul. Pola tersebut akan serupa dengan koreksi Jepang di awal 1990-an. Namun, negara ini harus hidup dengan pertumbuhan PDB lebih rendah dari 6 persen di masa depan. (ran)

Arab Saudi Tembak Jatuh Rudal yang Ditembakkan dari Yaman

0

Epochtimes.id- Sebuah rudal balistik yang diluncurkan oleh kelompok bersenjata milisi Houthi Yaman ke Arab Saudi ditembak jatuh pada hari Kamis lalu di dekat kota Khamis Mushait di barat daya.

Rudal balistik ini merupakan kedua kalinya ditembakkan dari Yaman pada bulan ini, setelah sebelumnya sebuah roket juga ditembak jatuh di dekat Bandara Raja Khaled di pinggiran utara ibukota Riyadh.

Koalisi pimpinan Saudi kini masih memerangi milisi Houthi di Yaman dengan menutup akses udara, darat dan laut dengan tujuan dimaksudkan untuk menghentikan kiriman senjata dari Iran.

Milisi Houthi kini menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman. Blokade tersebut telah mengurangi impor makanan dan menyebabkan tujuh juta orang berada di ambang kelaparan.

“Pertahanan udara menembak sebuah rudal balistik, ditembakkan oleh Houthi kepada Khamis Mushait,” demikian TV Channel Arab Saudi, Arabiya di akun Twitter-nya, tanpa memberikan rincian.

Houthi dan milisi sekutu yang setia kepada mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, menembakkan puluhan rudal ke wilayah Arab Saudi selama perang sekitar 2 tahun ini.

Kantor berita resmi milisi ini mengatakan telah meluncurkan rudal balistik jarak menengah yang “mencapai target militer dengan presisi tinggi.”

SABA, mengutip sebuah sumber militer, menambahkan bahwa “uji coba yang berhasil adalah awal peluncuran rudal buatan lokal.”

Arab Saudi dan sekutunya, menerima bantuan logistik dan intelijen dari Amerika Serikat dengan menuduh Houthi menjadi wakil Iran.

Koalisi tersebut telah meluncurkan ribuan serangan udara terhadap Houthi yang masih menguasai banyak pusat utama Yaman termasuk ibukota Sanaa dan pelabuhan strategis dan kota Hodeidah.

Konflik tersebut telah menyebabkan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan membunuh setidaknya 10.000 jiwa. (asr)

Sumber : Reuters

Subversi Multi Gerigi Rezim Tiongkok Mencengkeram Australia Dalam Kekuasaan

0

Suatu hari di akhir Mei 2005, utusan Tiongkok Chen Yonglin mengumpulkan istri dan anak perempuannya, keluar dari konsulat negaranya ke jalan-jalan di Sydney, dan membelot ke pihak berwenang Australia.

Telah kecewa dengan pelanggaran hak asasi manusia Partai Komunis yang meluas, Chen memiliki kabar buruk untuk diceritakan. Australia, katanya, merupakan rumah bagi 1.000 mata-mata Tiongkok. Dua tahun kemudian, Chen memberikan wawancara ekstensif dengan The Epoch Times yang merinci kampanye propaganda, penyuapan, dan pemerasan Beijing untuk mempengaruhi diaspora Tiongkok – Australia besar tersebut dalam mendukung agenda Partai Komunis.

Sejak itu, peringatan Chen Yonglin menjadi lebih relevan bagi orang Australia dan juga masyarakat Tiongkok.

‘Invasi Diam’

Dalam beberapa tahun terakhir, miliarder Tiongkok yang memiliki hubungan dekat dengan Partai Komunis telah menjadi sponsor utama politisi Australia, dan menjalankan kampanye berskala besar di media dan universitas yang menargetkan komunitas Tiongkok di luar negeri.

Ketika pemerintah Australia berjuang untuk mempelajari dampak pengaruh Beijing dan menerapkan pembatasan pengaruh asing dalam proses politiknya, wacana bebas mengenai fakta bahwa kepanjangan tangan Partai di Australia sedang mendapat tekanan.

“Bahkan kebebasan saya di Australia semakin terancam oleh soft power Tiongkok,” kata profesor Chongyi Feng dalam sebuah artikel yang dimuat di ABC News Australia. Feng adalah kritikus kuat rezim Tiongkok.

Sebelumnya pada 2017, Feng dilarang untuk kembali ke Australia, di mana dia tinggal, oleh pihak berwenang Tiongkok saat dia pergi ke Tiongkok untuk mengunjungi sanak saudara. Dia hanya diizinkan untuk kembali ke rumah setelah mendapat interogasi dengan berpura-pura membantu penyelidikan hukum.

Awal bulan ini, sebuah buku berjudul “Silent Invasion: How China Is Turning Australia into a Puppet State”, (Invasi Diam: Bagaimana Tiongkok Mengubah Australia Menjadi Negara Wayang) dikeluarkan dari publikasi oleh penerbit Australian Allen & Unwin.

Dalam email pribadi kepada penulis Clive Hamilton, kepala eksekutif penerbit Robert Gorman mengakui bahwa sementara dia “tidak ragu bahwa ‘Invensi Diam’ adalah buku yang sangat penting,” dia juga khawatir tentang “ancaman potensial terhadap buku tersebut dan perusahaan tersebut dari kemungkinan tindakan Beijing.”

Atas perintah Perdana Menteri Malcolm Turnbull, Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), Organisasi Intelijen Keamanan Australia, telah mulai menyelidiki usaha milyarder-milyader Tiongkok yang mempunyai koneksi ke Partai Komunis untuk memberi pengaruh kepada politisi Australia.

Dalam satu kasus yang diteliti secara luas, Senator Partai Buruh Sam Dastyari dua kali menghubungi otoritas imigrasi Australia untuk secara pribadi memberi dukungan dana, miliarder Tiongkok Huang Xiangmo, dalam permohonannya untuk kewarganegaraan Australia.

Huang memiliki hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok melalui sejumlah organisasi, termasuk perannya sebagai pemimpin cabang Australia dari sebuah asosiasi yang dikendalikan oleh Partai yang mendukung penyatuan kembali Taiwan dengan Tiongkok daratan di bawah rezim komunis.

‘Qiaowu’

Pada tahun 2000-an, ketika diplomat Chen Yonglin membelot di Sydney, dia berbicara secara rinci tentang bagaimana perwakilan Partai Komunis yang beroperasi di Australia dan negara-negara lain diminta untuk secara aktif mendorong garis Partai mengenai kelompok dan individu yang dianggapnya sebagai musuh politiknya, terutama di antaranya orang-orang Tibet yang diasingkan, orang Taiwan, Muslim Uighur, aktivis demokrasi, dan praktisi Falun Gong.

Praktik spiritual Falun Gong, yang telah menjadi sasaran kampanye penganiayaan komunis terbesar sejak Revolusi Kebudayaan (1966-1976), juga menjadi salah satu target utama Beijing untuk serangan di luar negeri.

Sementara penganut Falun Gong yang tinggal di luar Tiongkok telah aktif dalam mengutuk penganiayaan Partai terhadap keyakinan mereka, sejauh mana pengaruh rezim tersebut di media berbahasa Tiongkok di Australia membatasi cara mereka untuk mengungkapkan pendapat publik, kata Chen Yonglin dalam salah satu wawancaranya dengan The Epoch Times.

Menurut seorang editor di sebuah media rezim pro-Tiongkok yang berbicara dalam wawancara dengan The Sydney Morning Herald, “Hampir 95 persen surat kabar orang Tionghoa Australia telah dibimbing oleh pemerintah Tiongkok sampai tingkat tertentu.”

Karena ukuran, kemakmuran, dan posisi geostrategisnya, Australia merupakan target diplomatik penting bagi rezim Tiongkok.

Tapi Partai Komunis mungkin paling tertarik untuk membangun kontrol terhadap komunitas Tionghoa Australia yang sedang tumbuh untuk menopang upayanya guna “menjaga stabilitas”, yaitu, menekan perbedaan pendapat sosial dan politik, di rumah.

Seperti yang dijelaskan dalam karya spesialis James To, Beijing mempengaruhi tujuan ini melalui sekumpulan kebijakan yang dikenal dengan singkatan bahasa Mandarin “qiaowu” atau “urusan luar negeri Tiongkok”.

Pada tahun 2014, seorang mahasiswa Tiongkok bernama Tony Chang meninggalkan negaranya untuk belajar di Australia. Chang ada di daftar pantauan Partai. Pada tahun 2008, saat berusia 14 tahun, dia ditangkap pada tahun 2008 karena menggantung spanduk pro-Taiwan di kota asalnya. Seperti dilansir ABC News, dia telah diinterogasi oleh pihak berwenang pada awal 2014, sebuah acara yang memotivasi sebagian keputusannya untuk pergi ke luar negeri.

Berada di Australia, Chang meningkatkan aktivisme politiknya. Sebagai tanggapan, agen keamanan Tiongkok membawa orang tuanya, yang masih tinggal di kampung halaman mereka di Shenyang di timur laut Tiongkok, untuk sebuah pertanyaan yang menegangkan di sebuah kedai teh.

“Para agen tersebut menekankan bahwa orang tua saya harus meminta saya untuk menghentikan apa yang saya ikuti dan tetap bersikap low profile,” kata Chang dalam sebuah pernyataan yang diajukan kepada pihak berwenang Australia.

Chang hanyalah satu dari lebih 1,2 juta orang Tionghoa atau orang keturunan Tionghoa yang tinggal di Australia, angka yang telah meningkat hampir dua kali lipat sejak 2006. Banyak pendatang baru-baru ini berasal dari Tiongkok daratan dan sudah tenggelam dalam budaya politik Partai Komunis. Sejumlah besar asosiasi universitas yang memiliki ikatan dengan badan konsulat Tiongkok membawa sekitar 100.000 siswa pertukaran Tiongkok di Australia di bawah perlindungan Partai.

Tindakan Pemaksaan

Meskipun Partai Komunis lebih memilih untuk membentuk front persatuan – yaitu, sebuah jaringan pengaruh dan kontrol politik yang dipelopori oleh pemimpin komunis Rusia Vladimir Lenin – di antara orang-orang Tionghoa Australia, orang-orang seperti Tony Chang jatuh di bawah spesialis James To yang disebut “tindakan pemaksaan”.

Menurut ABC News, pemimpin pelajar pro-rezim Tiongkok, Lupin Lu “menekankan pentingnya menghalangi demonstran anti-komunis.”

Bagi masyarakat  Tionghoa Australia, risiko yang terkait dengan mengungkapkan perbedaan pendapat atau simpati berarti banyak orang tetap bersikap apolitis atau diam. Menggambar dari contoh tersebut Prof. Chongyi Feng, yang ditahan dan diinterogasi karena pandangannya yang tidak sepaham saat mengunjungi Tiongkok, Beijing dan operasi konsulatnya memiliki banyak kekuatan untuk membujuk orang Tionghoa perantauan untuk tunduk.

Pada bulan Juni 2005, tak lama setelah pembelotan Chen Yonglin, mantan polisi rahasia Tiongkok, Hao Fengjun, menguatkan pernyataan Chen bahwa masyarakat Australia sangat diincar oleh mata-mata Tiongkok. Sebagai mantan anggota Kantor 610, sebuah komisi Partai Komunis yang bertugas menangani Falun Gong, dia juga memastikan bahwa Beijing menargetkan etnis dan agama minoritas di luar negeri selain menganiaya mereka di Tiongkok.

“Pengawasan komunitas Tionghoa perantauan telah menjadi strategi konsisten Partai Komunis Tiongkok dan merupakan hasil dari perencanaan dan manajemen yang teliti selama belasan tahun,” kata Chen Yonglin. “Bukan hanya di Australia. Hal ini dilakukan dengan cara ini di negara lain seperti A.S. dan Kanada juga.” (ran)

Indahnya Bunga Tak Seindah Badai Tropis Bernama Bunga, Mengapa Bernama Dahlia dan Cempaka?

0

Epochtimes.id- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Cempaka dan Dahlia saat ini menjadi trending topic. Dampak yang ditimbulkan siklon tropis Cempaka memang luar biasa.

Data dimiliki BNPB, puluhan korban meninggal dunia, jutaan masyarakat terdampak dan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Saat ini siklon tropis Dahlia juga sedang mempengaruhi cuaca wilayah Jawa.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas, BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengapa siklon tropisnya bernama bunga? Media dan publik banyak menanyakan hal itu ke BNPB.

“Kami selalu sarankan menanyakan ke BMKG sebagai institusi yang lebih kompeten,” jelas Sutopo dalam keterangannya.

Namun, Sutopo menambahkan masih banyaknya yang bertanya, maka untuk lebih menyebarluaskan pengetahuan agar masyarakat dapat memahami dan mengantisipasi dampak siklon tropis, tidak ada salahnya BNPB ikut membantu tugas BMKG menjelaskan ke publik.

Badai Tropis dahlia (BMKG)

Wilayah Indonesia memang rawan dari pengaruh siklon tropis. Siklon tropis adalah badai dengan kekuatan yang besar yang radiusnya rata-rata sekitar 150-200 kilometer. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat.

Padanan siklon tropis dikenal dengan berbagai istilah, yaitu badai tropis atau “typhoon” atau “topan” jika terbentuk di Samudera Pasifik Barat, sedangkan siklon atau “cyclone” jika terbentuk di sekitar India atau Australia, dan “hurricane” jika terbentuk di Samudera Atlantik.

Hanya beda istilah, namun fenomenanya sama. Rata-rata umurnya sekitar 7 hari mulai dari tumbuh hingga punah.

Mengapa digunakan nama bunga untuk menamai siklon tropis? Penamaan siklon siklon tropis di Indonesia dan negara lain sengaja menggunakan istilah yang populer di negara masing-masing.

Penamaan siklon diserahkan ke masing-masing regional. Penamaan menggunakan nama yang mudah dikenal sehingga mudah lekat dengan masyarakat di wilayah tersebut. Namanya tidak terkesan menakutkan.

Setelah terbentuk Pusat Peringatan Siklon Tropis (TCWC, Tropical Cyclon Warning Center) di Jakarta yaitu di BMKG pada tahun 2008, Indonesia menamakan siklon tropis yang masuk ke wilayah dengan menggunakan nama bunga. Penamaan sesuai abjad sesuai ketentuan WMO (Badan Meteorologi Dunia).

Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis BMKG (Tropical Center Warning Center/TCWC) pada Senin (27/11/2017) malam pukul 19.00 WIB berhasil mendeteksi siklon tropis yang tumbuh sangat dekat dengan pesisir selatan Pulau Jawa dengan nama Cempaka. (BMKG)

“Jadi jelas, tujuan utama penamaan siklon tropis pada dasarnya agar orang-orang dengan mudah memahami dan mengingat siklon tropis di suatu wilayah, sehingga dapat membantu meningkatkan peringatan dini, kesiapsiagaan, manajemen bencana dan pengurangan risiko bencana dari pengaruh siklon tropis,” jelas Sutopo.

Badai Tropis Ockhi Melanda India, 12 Orang Tewas dan Lebih dari 200 Nelayan Berhasil Diselamatkan

0

Epochtimes.id- Badai Tropis Ockhi yang melanda India menewaskan 12 orang di distrik Kerala dan negara bagian Tamil Nadu, India, di pesisir Kerala, pada Jumat (1/12/2017).

Badai tersebut bergerak ke barat menuju ke arah Lakshadweep di Laut Arab pada Sabtu waktu setempat.

Melansir dari newindianexpress, badai ini kemungkinan akan meningkat lebih lanjut selama 24 jam berikutnya dan kemudian bergerak ke utara/timur laut selama 48 jam berikutnya

Kantor Departemen Meteorologi India mengatakan bahwa topan tersebut telah menjauh dari daerah Kanyakumari dan Thiruvananthapuram.

Hujan lebat diperkirakan terjadi di Kerala selatan selama 24 jam ke depan dan selatan Tamil Nadu untuk 12 jam ke depan.

Badai okchi di India

Sekolah di distrik pesisir di dua negara bagian tersebut telah ditutup. Chennai juga bisa dilanda hujan sedang untuk beberapa hari ke depan.

Sebanyak 218 nelayan dari berbagai daerah di Kerala selatan yang hilang di laut sejak Kamis (30/11/2017) lalu telah diselamatkan, bahkan saat Topan Ockhi terus bergerak ke utara-barat menyusuri Laut Arab.

Angkatan Laut India mengatakan telah melacak 38 kapal nelayan , selama operasi pencarian sepanjang hari. Para nelayan telah disediakan alat penyelamatan dan makanan. Upaya untuk melacak sisa kapal terus dilakukan.

Pemerintah negara bagian dan jajarannya berkoordinasi dengan Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Penjaga Pantai untuk misi penyelamatan tersebut dengan nama ‘Operation Synergy’.

Badai okchi di India

Kapal-kapal dagang di area tersebut diminta untuk memberikan bantuan yang diperlukan.

Meski ada laporan bahwa sebuah kapal Jepang telah membantu menyelamatkan 60 nelayan, yang kemudian dibawa ke Vizhinjam, penjaga pantai India kemudian membantah keterlibatan kapal tersebut.

Kapal-kapal Angkatan Laut India, termasuk INS Shardul, INS Nireekshak, INS Khabra dan INS Kalpeni, dan tujuh kapal lainnya ikut aktif terlibat dalam operasi penyelamatan tersebut.

Selain itu, dua helikopter dan dua pesawat angkatan laut juga telah ditempatkan di wilayah tersebut. Operasi SAR akan berlanjut sampai kondisi cuaca siklon sepenuhnya menjauh dari pantai Kerala. (asr)

Sumber : NewIndianExpress

Mantan Menteri Kehakiman Irwin Cotler, Anggota Parlemen Meminta Pelepasan Warga Kanada yang Dipenjara di Tiongkok

0

Mantan anggota parlemen dan menteri kehakiman Irwin Cotler, yang bertindak sebagai penasihat hukum warga Kanada, Sun Qian, mengatakan bahwa pihak berwenang Tiongkok harus mematuhi undang-undang mereka sendiri dan membebaskan Sun, yang saat ini ditahan di Beijing.

“Kami meminta pihak berwenang Tiongkok untuk menghormati peraturan hukum mereka sendiri, untuk berhenti dan berhenti dari penganiayaan dan penuntutan, dan membebaskan [Sun Qian] tanpa syarat, dan mengizinkan dia kembali ke keluarganya di Kanada,” kata Cotler.

Falun Gong atau Falun Dafa
Sun Qian

Sun adalah wanita yang berbasis di Vancouver di belakang perusahaan miliar dolar Beijing Leadman. Pada tahun 2014, setelah menderita masalah kesehatan kronis, dia mulai berlatih Falun Dafa, sebuah latihan meditasi spiritual berdasarkan prinsip-prinsip Sejati, Baik, dan Sabar, yang dia kenang karena telah membantu menyembuhkan penyakitnya. Praktek ini telah banyak dianiaya di Tiongkok oleh rezim komunis sejak tahun 1999.

Pada bulan Februari tahun ini, setelah bepergian ke Tiongkok dengan paspor Kanadanya, Sun dibawa oleh pemerintah Tiongkok dari tempat tinggalnya di Beijing. Dia telah ditahan di Pusat Penahanan Pertama Beijing, di mana dia telah menderita penyiksaan.

Kembali pada awal tahun 2000-an, Cotler mengambil kasus tahanan napi Falun Dafa lainnya, yaitu Zhang Kunlun, mantan rekannya di Universitas McGill dimana keduanya adalah profesor. Zhang ditahan pada tahun 2000 saat dia pergi ke Tiongkok, dan dikirim ke kamp kerja paksa.

Miss World Canada 2015 Anastasia Lin
Miss World Canada 2015 Anastasia Lin berbicara pada sebuah demonstrasi di luar Konsulat Tiongkok di Toronto pada 30 November 2017, menjelang kunjungan Perdana Menteri Justin Trudeau ke Tiongkok. Lin meminta Trudeau untuk meminta pembebasan warga negara Kanada Sun Qian, serta anggota keluarga warga Kanada yang saat ini dipenjara secara ilegal di Tiongkok karena latihan Falun Dafa mereka. Lin mengumpulkan 15.000 tanda tangan oleh orang-orang Kanada yang meminta Trudeau untuk mendesak Beijing melepaskan Sun dan tahanan nurani Falun Gong lainnya. (Yi Ling / The Epoch Times)

Berkat upaya Cotler dan suara keras dari pejabat dan kelompok terpilih lainnya, Zhang akhirnya dibebaskan pada Januari 2001, sesaat menjelang misi perdagangan ke Tiongkok oleh Perdana Menteri Jean Chrétien.

Koalisi Kanada untuk Hak Asasi Manusia di Tiongkok, sebuah kelompok yang terdiri dari 15 organisasi yang mencakup Amnesty International, mengeluarkan sebuah surat terbuka kepada Trudeau pada hari Kamis, 30 November, meminta perdana menteri untuk “memprioritaskan masalah hak asasi manusia di semua pertemuan dan pertukaran saat Anda ada di Tiongkok.”

Koalisi tersebut memberikan daftar tahanan “yang secara tidak adil ditahan di Tiongkok, dengan permintaan agar otoritas pers [Trudeau] membebaskan mereka.” Di antara mereka yang ada dalam daftar adalah 13 orang, “yang merupakan pertanda penganiayaan yang dihadapi oleh kaum minoritas dan hak asasi manusia pembela HAM di Tiongkok. “Sun disebut sebagai salah satu dari 13 orang tersebut.

Dalam Mendukung Warga Negara Kanada

Anggota Parlemen Konservatif dan mantan menteri kabinet Peter Kent, jajaran ketua Friends of Falun Gong, mengatakan bahwa sementara di Tiongkok, Trudeau harus “berbicara secara tegas untuk mendukung warga Kanada dan keluarga warga Kanada yang telah dipenjara dan dianiaya oleh pihak berwenang Tiongkok. “Saat ini ada 12 anggota keluarga warga Kanada yang dipenjara di Tiongkok, dianggap melawan undang-undang negara, karena berlatih Falun Dafa.

Pemimpin Partai Hijau Elizabeth May juga menyatakan harapan bahwa perdana menteri akan mengupayakan pembebasan Sun.

menjelang kunjungan Perdana Menteri Justin Trudeau ke Tiongkok
Para pengikut Falun Gong menghadiri sebuah demonstrasi di luar Konsulat Tiongkok di Toronto pada 30 November 2017, menjelang kunjungan Perdana Menteri Justin Trudeau ke Tiongkok untuk meminta pembebasan warga negara Kanada Sun Qian, serta anggota keluarga warga Kanada yang saat ini dipenjara secara ilegal di Tiongkok atas latihan Falun Dafa mereka. (Yi Ling / The Epoch Times)

“Pelanggaran hak asasi manusia di Republik Rakyat Tiongkok tetap menjadi penghalang dalam hubungan yang lebih erat dengan Kanada,” katanya.

Anggota Parlemen Konservatif, David Anderson menambahkan suaranya. “Kami memiliki sejumlah orang Kanada yang ditahan di Tiongkok, tentu saja,” katanya.

“[Trudeau] perlu memastikan bahwa dia mewakili kepentingan Kanada terlebih dahulu, sebelum hal lain. Kita bisa mendiskusikan perdagangan dan mencoba melakukan perdagangan dengan pemerintah Tiongkok, tapi kita harus yakin bahwa mereka membela hak asasi manusia, bahwa mereka memiliki peraturan investasi yang baik, dan bahwa kepentingan Kanada dilindungi.”

Permintaan komentar dari Kantor Perdana Menteri tidak ditanggapi pada saat pers. Sebuah siaran pers yang mengumumkan perjalanan Trudeau ke Tiongkok mengatakan bahwa isu-isu seperti hak asasi manusia dan peraturan hukum adalah bagian dari “dialog komprehensif” yang dimiliki pemerintah federal dengan Beijing. (ran)

Hanya Karena Membahas Demokrasi di Facebook dan WeChat, Rezim Tiongkok Menghukum Aktivis Taiwan Lima Tahun Penjara

0

Rezim Tiongkok secara resmi menjatuhkan hukuman lima tahun penjara untuk mengakhiri masa percobaan Lee Ming-che, seorang aktivis Taiwan yang telah dipenjara di Tiongkok sejak bulan Maret tahun ini. Antara lain, Lee dituduh menggunakan aplikasi pesan WeChat dan lainnya untuk menyebarkan pesan “subversif”, seperti mendukung demokrasi di Tiongkok.

Lee yang berusia 42 tahun itu menghilang pada akhir Maret 2017 saat dia mencoba memasuki Tiongkok melalui Zhuhai, di Propinsi Guangdong, dari Makau. Rezim Tiongkok kemudian mengkonfirmasi bahwa Lee telah ditahan dan didakwa melakukan “subversi.” Sebuah persidangan terbuka berlangsung pada bulan September di Pengadilan Rakyat Menengah Yueyang di Hunan dimana Lee dinyatakan “bersalah”.

Pada 28 November, pengadilan yang sama secara resmi menghukum Lee lima tahun penjara. Peng Yuhua, seorang pria Tiongkok yang oleh yang berwenang dikatakan sebagai “kaki tangan” Lee menerima hukuman tujuh tahun. Selain hukuman penjara, pengadilan juga menjatuhkan dua tahun “pencabutan hak politik” pada keduanya sebagai hukuman.

Sama seperti dalam kasus persidangan di bulan September, pengadilan Tiongkok mengumumkan video tentang hukuman tersebut secara terbuka sebagai demonstrasi “keterbukaan.” Dalam video tersebut, Lee dan Peng yang tampak terguncang mengatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan banding atas hukuman mereka. Seperti biasa bagaimana keadilan kriminal bekerja di Tiongkok, tidak ada video rekaman yang ditayangkan saat pengacara pengadilan Davis yang berbicara di pembelaan Lee ataupun saat berusaha mengurangi hukuman tersebut.

Istri Lee Lee Ching-yu kembali diizinkan pergi ke Tiongkok untuk menghadiri persidangan tersebut, namun, seperti persidangan pada bulan September, dia diikuti oleh polisi Tiongkok di setiap langkah dan tidak dapat berkomunikasi dengan suaminya secara pribadi. Setelah kembali ke Taiwan, Lee Ching-yu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa dia bangga dengan pengabdian dan pengorbanan Lee untuk mengejar demokrasi di Tiongkok.

Lee terkenal karena menjadi warga Taiwan pertama yang menjadi tahanan politik Tiongkok, dan kasus ini telah menarik banyak perhatian internasional sejak kelompok hak asasi manusia dan aktivis terus menghembuskan rezim Tiongkok atas penganiayaan terhadap Lee.

aktivis demokrasi taiwan dipenjara di tiongkok
Aktivis hak asasi manusia menampilkan panji-panji tentang pekerja LSM Taiwan yang dipenjara, Lee Ming-cheh, saat melakukan demonstrasi di Taipei pada 28 November 2017. Pada 28 November Lee dijatuhi hukuman di pengadilan Tiongkok sampai lima tahun di penjara karena pesan media sosial yang mempromosikan demokrasi di Tiongkok. (Sam Yeh / AFP / Getty Images)

Menanggapi hukuman Lee, Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan bahwa hasil eputusan tersebut “tidak dapat diterima” dan menuntut pembebasannya sesegera mungkin. Pada awal pemenjaraan Lee di Tiongkok, pemerintah Taiwan Tsai Ing-wen dilaporkan telah mengambil pendekatan intensif terhadap kasus Lee sehingga tidak terjadi konfrontasi langsung dengan rezim Tiongkok. Ketika tekanan publik terus meningkat, sebagian karena kampanye tanpa henti yang telah dilakukan oleh istri Lee, pemerintah Tsai kemudian berjanji pada bulan Juli untuk meningkatkan upaya penyelamatan Lee. Tidak jelas apa yang bisa dilakukan pemerintah Taiwan untuk mengubah hasil persidangan terhadap Lee.

Di antara banyak kelompok internasional dan individu yang telah mengecam penganiayaan Tiongkok terhadap Lee, anggota Kongres AS Chris Smith (R-NJ), yang juga merupakan ketua bersama Congressional-Executive Commission on China (CECC), mengeluarkan sebuah pernyataan pada hari Rabu yang mengatakan bahwa kalimat tersebut adalah “peringatan satu lagi bahwa pemerintah Tiongkok akan berusaha keras untuk membatasi bahkan diskusi pribadi mengenai hak asasi manusia dan demokrasi.” Smith juga meminta Tiongkok segera melepaskan Lee, dan mengatakan bahwa kasus tersebut harus menjadi “prioritas bagi Komunitas internasional.”

Berbicara di Luar Tiongkok Kini Bisa Diadili di Tiongkok

Secara resmi, dugaan kejahatan Lee terdiri dari pengiriman buku dan materi ke teman-teman di Tiongkok yang tertarik dengan hak asasi manusia, dan untuk terlibat dalam diskusi kelompok chat online dengan pendukung hak asasi manusia Tiongkok lainnya melalui aplikasi pesan seperti WeChat, QQ, dan bahkan Facebook, yang tetap secara resmi diblokir di daratan Tiongkok.

Pengadilan Tiongkok menuduh bahwa Lee dan Peng telah menggunakan Facebook dan aplikasi pesan lainnya untuk menyebarkan informasi subversif ke khalayak luas di daratan Tiongkok, seperti artikel yang mengkritik pemerintah Tiongkok dan mendukung pengenalan demokrasi bergaya Barat di Tiongkok.

Sementara WeChat dan QQ sebagian besar digunakan oleh pengguna Tiongkok dan dipantau secara ketat oleh rezim Tiongkok tersebut, raksasa teknologi A.S. Facebook tetap menjadi situs media sosial yang paling populer di Taiwan dan di Amerika Serikat. Bahwa pengadilan Tiongkok sekarang dapat menghukum seorang warga Taiwan ke penjara yang sebagian didasarkan pada perbedaan pendapat yang dibuat melalui Facebook menimbulkan ketakutan bahwa warga Amerika dan orang lain dapat menghadapi nasib yang sama ketika mereka melakukan perjalanan ke Tiongkok.

“Jelas dari keputusan ini bahwa siapapun di Tiongkok, termasuk orang asing dan pengunjung asing, yang mengkritik upaya pemerintah [Tiongkok] untuk membatasi kebebasan yang diakui secara universal dapat diadili karena mencoba untuk merongrong rezim tersebut,” kata Smith. (ran)

Wang Qishan Berhak Hadiri Rapat Komite Tetap, Tahun Depan Dinobatkan Sebagai Wakil Kepala Negara

0

oleh He Mu

Media Hong Kong mengutip sumber yang dapat dipercaya melaporkan bahwa Wang Qishan, mantan Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Nasional masih menghadiri rapat Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok. Dia diperkirakan akan menduduki jabatan wakil ketua pada bulan Maret tahun depan.

Media Hongkong ‘South China Morning Post’ pada 1 Desember memberitakan, meskipun Wang Qishan telah mengundurkan diri dari Komite Tetap Politbiro, tetapi Xi Jinping masih akan mengatur peran politik untuknya dan berharap dia akan terus menggunakan pengaruh politik untuk bersama Xi membangun bangsa dan negara.

Saat ini, Wang Qishan masih menikmati hak istimewa untuk menghadiri rapat Komite Tetap Politbiro.

Laporan mengutip dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Wang diharapkan menjadi wakil kepala negara melalui Dwi Konferensi yang diselenggarakan pada bulan Maret tahun depan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh analis bahwa meskipun Wang Qishan harus lengser karena ‘Tujuh Naik Delapan Turun’ suatu peraturan lisan Partai Komunis Tiongkok untuk menentukan anggota Komite Tetap.

Tetapi Xi Jinping masih berharap melalui pengaruh politik Wang untuk memperkuat stabilitas politik Tiongkok dan kontinuitasnya. Wang Qishan mundur tetapi tidak kendur mencerminkan tekanan kampanye anti-korupsi belum berkurang.

Mengenai kehadiran Wang dalam rapat Komite Tetap, pakar politik Shanghai bernama Chen Daoyin mengatakan : “Wang Qishan yang sudah mundur dari Politbiro, mungkin sudah kehilangan hak suaranya, tetapi ia masih dapat mengutarakan pendapatnya, memberikan nasihat sebagai seorang tokoh veteran.”

Menurut laporan, kasus anggota non politbiro dapat ikut hadir dalam rapat Komite Tetap seperti Wang ini telah melanggar kebiasaan dalam beberapa puluh tahun terakhir, meskipun pernah juga terjadi kasus serupa pada tahun-tahun 80-an, di mana Yang Shangkun yang pada saat itu adalah seorang anggota Politbiro tetapi ikut menghadiri rapat Komite Tetap Politbiro.

Contoh anggota non politbiro duduk sebagai wakil kepala negara sudah ditunjukkan oleh Wang Zhen dan Rong Yiren di masa lalu.

Dalam sistem PKT, wakil kepala negara hanyalah peran seremonial untuk menghadiri acara-acara diplomatik.

Namun Hu Jintao, Zeng Qinghong dan Xi Jinping masing-masing juga pernah menjabat sebagai wakil ketua di masa lalu, dan bobot jabatan tersebut berubah dari waktu ke waktu. Namun, dengan terpilihnya kembali Li Yuanchao sebagai anggota Komite Tetap melalui Kongres Nasional ke-18, wakil ketua kembali hanya memerankan fungsi yang seremonial saja.

Bila Wang Qishan dinobatkan sebagai wakil kepala negara, niscaya peran kedudukan tersebut akan berubah lagi.

Media asing milik partai yang berkantor di Beijing ‘Do Wei’ pada 28 dan 29 November menerbitkan artikel bersambung dengan isi tentang rangkuman peran ekonomi dan diplomatik yang dimainkan Wang Qishan di waktu lalu.

Mengatakan bahwa Xi Jinping membutuhkan seorang kepercayaan yang menguasai ekonomi dan perdagangan, serta bertanggung jawab untuk menangani hubungan diplomatik Tiongkok – Amerika Serikat yang saat ini masih cukup pelik.

Sebelumnya juga banyak beredar berita mengatakan bahwa Wang mungkin akan menduduki jabatan kepala negara menggantikan Li Yuanchao di tahun depan.

Bahkan media Taiwan mengutip sumber ‘dalam’ menyebutkan bahwa Kongres Rakyat Nasional telah mengusulkan sebuah “pengaturan transisi” untuk tujuan ini.

Bulan Nopember lalu, Presiden AS Trump berkunjung ke Tiongkok, Wang Qishan menghadiri jamuan makan malam, tetapi Li Yuanchao yang belum secara resmi mengundurkan diri, justru tidak hadir. Tampaknya ‘pengaturan transisi’ itu memang benar ada. (Sinatra/asr)

Sumber : ntdtv

Polisi Australia Bongkar Jaringan Pasar Gelap Susu Bayi Formula

0

ErabaruNews – Polisi Australia membongkar sindikat jaringan pasar gelap susu formula bayi. Polisi juga menyita hampir $US 1 juta produk curian dan uang tunai di pinggiran kota Melbourne, Australia, pada 30 November 2017 lalu.

Petugas menggerebek sebuah properti di Richmond, Sunshine, dan Braybrook. Penggrebekan dilakukan setelah mereka menggelar penyelidikan selama satu bulan, seperti dikutip The Epoch Times dari Herald Sun.

Lebih dari $AUS 300.000 ($US 227,931) barang curian yang diduga termasuk ratusan kaleng susu formula dan produk kecantikan. Serta sekitar $UAS 500.000 ($US 379.885) uang tunai telah ditemukan dan disita oleh polisi.

Etalase susu formula bayi hampir kosong. Dilengkapi dengan tanda peringatan kepada pelanggan bahwa pembelian maksimal delapan kaleng per pelanggan, di sebuah supermarket besar di Sydney. (Christopher Pearce/Getty Images/The Epoch Times)

Detektif Sersan Mark Anderson mengatakan, polisi juga menangkap tujuh orang tersangka yang terkait dengan penggerebekan tersebut.

“Kami menemukan pawpaw, parfum, dan krim wajah beserta barang umum yang bisa Anda beli di supermarket. Uang yang ditemukan diyakini merupakan keuntungan dari menjual barang curian ini,” kata Anderson.

Detektif Andersen meyakini barang curian tersebut dijual di dalam dan luar negeri.

Seorang pria berusia 34 tahun dari Footscray, telah didakwa menangani barang-barang curian. Dia dijadwalkan hadir di Pengadilan Magistrat Melbourne pada 26 Februari 2018, lapor Herald Sun.

Keenam orang lainnya, berusia antara 31 dan 77 tahun, saat ini sedang diinterogasi dan disidik.

Kasus ini terungkap ditengah kelangkaan susu bayi di beberapa kota di seluruh Australia, terutama Sydney dan Melbourne. Pada bulan Oktober tahun ini, konsumen dikabarkan panik dan memborong habis susu formula untuk bayi, seperti dikutip dari News.com.au.

Sebuah supermarket menjual susu formula bayi di Sydney pada 12 November 2015. (Christopher Pearce/Getty Images/The Epoch Times)

Banyak orang tua yang mengaku prihatin dengan kekurangan formula bayi. Mereka juga menyesalkan pedagang online daigou yang membeli produk Australia dan menjualnya ke Tiongkok dengan harga mahal. Sementara konsumen di Australia justru dibatasi pembelian susu formula di supermarket.

Krisis formula bayi yang sedang berlangsung tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Saat dijual di luar negeri, satu kaleng emas Aptamil 900g (31,7 ons) dijual dengan harga 200 yuan ($AU 38) di Tmall, dibandingkan dengan $AU 25 ($US 19) di Australia. (waa)

Australia Bersikukuh Menegakkan Jati Diri Atas Tantangan Pengaruh Tiongkok, Saat Meminta Dukungan AS yang Lebih Kuat

0

Australia mengatakan dalam sebuah laporan resmi baru bahwa negara tersebut tidak akan mundur dari nilai-nilai dan aliansi kebijakan luar negeri yang ada, terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh bangkitnya Tiongkok dan perasaan tidak pasti mengenai komitmen A.S. ke kawasan tersebut.

Sejak diluncurkan pada 24 November, laporan resmi kebijakan luar negeri tahun 2017 telah menarik perhatian dan berbagai interpretasi dari pengamat internasional. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, yang telah menanjak di bawah Perdana Menteri saat ini, Malcolm Turnbull dan pemerintah Tony Abbott sebelumnya, mengatakan di dalam penyampaian laporan resmi tersebut  adalah bahwa sekarang saatnya Australia untuk menegaskan kembali posisi internasionalnya sejak tinjauan kebijakan luar negeri komprehensif terakhir negara tersebut di tahun 2003.

Laporan resmi 122 halaman tersebut menjabarkan tantangan yang dihadapi Australia hari ini: Kenaikan terus-menerus ekonomi Tiongkok berarti bahwa kekuatan militer dan pengaruhnya “tumbuh untuk menandingi, dan dalam beberapa kasus melebihi, daripada Amerika Serikat.” Menggemakan apa yang digunakan Presiden Trump AS dari kata “Indo-Pasifik” untuk menggambarkan wilayah Pasifik Barat dan Samudera Hindia, laporan resmi tersebut mengatakan bahwa keamanan dan kemakmuran Australia di masa depan akan bergantung pada bagaimana negara tersebut berurusan dengan kebangkitan Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik.

Laporan resmi tersebut signifikan karena menandai pergeseran nada pada sikap Australia terhadap Tiongkok, kata Ian Hall, Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Griffith, Australia. Hall menunjukkan bahwa nada laporan resmi tersebut jelas terlihat sejak awal dengan pernyataan jujur ​​bahwa, menurut Canberra, “Hari ini, Tiongkok menantang posisi Amerika” di wilayah tersebut.

Di bawah pemerintahan Turnbull dan pemerintahan Abbott sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Australia yang dipimpin oleh Bishop memiliki track record untuk menyuarakan penolakan Australia terhadap agresi dan perambahan Tiongkok di seluruh wilayah tersebut. Australia terkenal karena tentangan kuatnya terhadap deklarasi Tiongkok terhadap China’s declaration of an East China Sea Air Defense Identification Zone (ADIZ) pada tahun 2013, misalnya. Ini juga sangat mengkritik pembangunan pulau-pulau buatan Tiongkok dan provokasi lainnya di Laut Tiongkok Selatan.

Meskipun laporan resmi tersebut mengatakan bahwa negara-negara yang lebih kecil seperti Australia memiliki kesulitan untuk mempengaruhi sistem internasional yang “didominasi oleh tindakan negara-negara yang jauh lebih besar,” tidak memberi isyarat bahwa negara tersebut akan menyerah pada pertumbuhan tantangan Tiongkok.

Sebagai gantinya, laporan resmi mengusulkan agar Australia memperkuat hubungan dengan tetangga yang berpikiran serupa di wilayah ini “di luar Amerika Serikat,” seperti negara-negara di Asia Tenggara dan juga Jepang, dimana laporan resmi tersebut mengatakan yang memiliki “kekuatan militer maju dan kemampuan teknologi yang signifikan.”

Laporan resmi tersebut juga mengatakan bahwa negara tersebut prihatin tentang “potensi penggunaan kekuatan atau pemaksaan di Laut Tiongkok Timur dan Selat Taiwan,” menyinggung kemungkinan invasi Tiongkok ke Taiwan, dimana Australia secara resmi belum mengakui.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop berbicara pada sebuah konferensi pers di Sydney, Australia, 4 Mei 2017. (Reuters / Jason Reed)

Pada saat yang sama, laporan resmi mengatakan bahwa komitmen Amerika Serikat terhadap kawasan ini masih penting bagi keberhasilan Australia dan negara-negara lain yang memiliki nilai yang sama, karena “Tiongkok akan berusaha mempengaruhi wilayah tersebut agar sesuai dengan kepentingannya sendiri.”

Laporan resmi tersebut mengatakan bahwa ada “perdebatan dan ketidakpastian yang lebih besar” di Amerika Serikat mengenai biaya dan manfaat dari kepemimpinan internasionalnya, yang mengacu pada pemilihan Presiden Trump AS dan bangkitnya populisme yang oleh banyak orang dianggap sebagai faktor yang berpotensi tidak stabil dalam komitmen AS terhadap sikap internasional yang ada.

“Tanpa dukungan A.S. yang berkelanjutan, karakter efektifitas dan kebebasan dari aturan berbasis aturan akan menurun,” tulis dalam laporan tersebut. “Kami percaya bahwa keterlibatan Amerika Serikat untuk mendukung tatanan berbasis peraturan adalah untuk kepentingannya sendiri dan demi kepentingan stabilitas dan kemakmuran internasional yang lebih luas.”

Semakin berubah menjadi Tumbuhnya Pengaruh Tiongkok

Australia sangat bergantung pada Tiongkok dibandingkan negara-negara lain dalam jaringan sekutu A.S. Di samping fakta bahwa Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Australia baik dari segi impor dan ekspor, setidaknya 8 persen orang Australia berstatus etnis Tionghoa sesuai dengan sensus terakhir. Selain itu, lebih dari 200.000 siswa Tiongkok diperkirakan belajar di Australia pada waktu tertentu.

Namun, pengaruh Tiongkok yang terus tumbuh di Australia, semakin dipandang dalam cahaya negatif karena sifat otoriter rezim Tiongkok dan jangkauan politiknya yang berarti banyak orang Australia menjadi skeptis terhadap desain Tiongkok di negara mereka.

“Laporan resmi tersebut mencatat bahwa ada bukti menyatakan sepertinya Australia menyaksikan usaha untuk mengganggu proses politik dalam negeri,” kata Ian Hall, “walaupun tidak menyebutkan nama Tiongkok, jelas bahwa pemerintah prihatin dengan sumbangan politik dan lobi formal dan informal dari minat yang terhubung ke Tiongkok dan Partai Komunis.”

Serangkaian laporan investigasi posisi tinggi oleh media Australia dalam beberapa bulan terakhir telah mengungkapkan tingkat signifikan kontrol dan pengaruh Partai Komunis Tiongkok atas institusi politik, bisnis, akademisi, dan mahasiswa Tiongkok yang belajar di sana.

Uskup mengatakan pada bulan Oktober bahwa Australia menyambut siswa dan pengunjung Tiongkok ke negara tersebut, selama mereka menghormati demokrasi liberal Australia dan nilai-nilainya, seperti kebebasan berbicara. Pernyataan tersebut diyakini sebagian merupakan respons terhadap laporan para siswa Tiongkok yang terus berkembang di kampus-kampus Australia yang menuntut untuk menyensor pidato yang tidak selaras dengan propaganda rezim Tiongkok.

Badan intelijen tertinggi Australia juga memperingatkan pada bulan Oktober bahwa pihaknya telah mengidentifikasi “sejumlah negara dan pelaku lainnya yang melakukan spionase dan campur tangan asing terhadap Australia,” tanpa memberi nama Tiongkok secara langsung. (ran)

Demi berita dan artikel kami dapat sampai ke pembaca lain yang mungkin sangat membutuhkan apa yang kami sajikan untuk Anda, mohon bantuannya untuk membagikan artikel ini. Terimakasih.

Gara-gara Pasutri di Hubei, Tiongkok Bertengkar, Bayi Mereka Berusia 3 Bulan Digigit Anjing Liar

0

oleh Luo Tingting

Pasangan suami istri yang tinggal di kota Huangshi, Hubei, Tiongkok bertengkar.

Istri yang marah besar lalu meninggalkan bayi perempuan yang baru berusia 3 bulan di sebuah lapangan terbuka tidak terawat yang banyak anjing-anjing liar.

Beruntung bayi tersebut berhasil diselamatkan orang yang kebetulan lewat.

Media Tiongkok melaporkan, pada 29 November 2017 siang, wanita warga kota Huangshi, Hubei bermarga Li (30) bertengkar dengan suaminya di rumah. Suaminya yang marah lalu pergi keluar rumah dengan membanting pintu.

Li yang saat itu juga sedang emosi kemudian keluar rumah dengan menggendong bayinya yang baru berusia 3 bulan. Rupanya ia bermaksud untuk membuang anak hasil perkawinan mereka.

Setibanya di sebuah crane rusak yang tergeletak di sebuah lapangan terbuka tidak terawat, ia meletakkan baya itu lalu pergi meninggalkannya.

Sekitar pukul 4 sore hari itu, ayah Li masuk rumah, saat itu ia menemukan putrinya sedang duduk dengan wajah muram. Karena tidak menemukan cucunya yang masih berusia 3 bulan. Ia pun bertanya kepada Li tetapi Li tetap membisu.

Hal ini membuat ayah marah kemudian berinisiatif melapor polisi. Polisi yang datang memperingatkan bahwa membuang bayi adalah tindakan melanggar hukum dan akan terkena sanksi hukuman. Setelah itu Li baru mengutarakan kejadian yang sesungguhnya.

Saat itu, bayi yang tergeletak dalam kerangka bekas dengan selimut tipis di lapangan terbuka yang bersuhu udara tertingginya hanya mencapai 10 derajat celcius sudah di sana selama lebih dari 4 jam.

Ketika anggota polisi membawa Li ke lokasi, mereka tidak menemukan bayi itu kecuali sekumpulan anjing liar yang masih berkeliaran.

Belakangan kantor polisi baru tahu setelah ada laporan penemuan bayi dari seorang wanita yang bermarga Fang.

Wanita bermarga Fang yang berusia sekitar 50 tahun itu mengaku tangannya ditarik oleh seorang nenek berusia 80 tahun yang sedang cemas, ia dibawa untuk ikut menyaksikan dan menolong bayi yang sedang dimangsa oleh sekelompok anjing liar di lapangan yang tak terawat itu.

Lalu kedua wanita itu mengambil batu dan melempari anjing-anjing itu dengan maksud mengusirnya.

Menurut wanita Fang bahwa sebagian selimut dan pembungkus bayi itu sudah robek terkoyak anjing.

Beruntung bayi belum terluka gigitan kecuali seluruh badannya membiru karena kedinginan. bayi itu menangis dengan suara yang lirih.

Setelah ditemukan, Fang membawa bayi itu pulang ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan.

Fang membelikan susu bubuk, ember untuk mandi, handuk dan sebagainya, lalu memandikan bayi dengan air hangat lalu dibungkus selimut untuk menghilangkan rasa dingin.

Tak lama kemudian, muka bayi mulai memerah dan dengan lahap meneguk air susu bubuk yang disuguhkan, sampai ia tertidur Fang baru melaporkan kejadian kepada polisi. Hari itu juga bayi tersebut diantar ke rumah Li.

Beberapa warganet menyampaikan pendapat yang berbeda tentang kasus membuang bayi. Menganggap hak untuk mengasuh bayi itu harus dirampas dari wanita Li karena ia tidak pantas menjadi orangtua, terlalu berhati dingin. (Sinatra/asr)

Sumber : ntdtv

Trump Sumbangkan Gaji untuk Perangi Krisis Opioid

0

ErabaruNews – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali melanjutkan tradisi dengan menyumbangkan gajinya. Kali ini, Trump menyumbang sekitar $US 100.000 gaji kuartal ketiga, seperti dikabarkan The Epoch Times, Sabtu (2/12/2017).

Gaji tersebut disumbangkan kepada Dinas Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan (HHS) untuk digunakan dalam upaya memerangi krisis opioid atau opium sintetis.

Eric Hargan, yang bertindak sebagai sekretaris HHS, mengumumkan hal tersebut pada sebuah konferensi pers Gedung Putih pada 30 November 2017, waktu Amerika.

“Keputusan Trump untuk menyumbangkan gajinya adalah bentuk penghargaan atas belas kasihnya, patriotisme, dan rasa tanggung jawabnya kepada rakyat Amerika,” ujar Hargan.

Hargan menegaskan bahwa HHS akan menggunakan uang itu untuk kampanye kesadaran publik berskala besar tentang bahaya kecanduan opioid.

“Donasi Presiden secara pribadi didedikasikan untuk mengalahkan krisis ini karena kecanduan menghantam rumah tangga bagi begitu banyak dari kita,” kata Hargan.

“Anda mendengarnya menceritakan kisah ini dalam pidato opioidnya tentang bagaimana dia kehilangan saudaranya akibat kecanduan alkohol. Dan berbicara secara pribadi, kecanduan opioid telah ada di kampung saya, di keluarga saya, selama bertahun-tahun.”

Pelaksana Tugas Sekretaris HHS AS, Eric Hargan dalam sebuah konferensi pers Gedung Putih di Washington pada 30 November 2017. (Alex Wong/Getty Images/The Epoch Times)

Pada bulan Oktober, Trump menetapkan krisis opioid sebagai krisis kesehatan masyarakat secara nasional. Deklarasi tersebut mencakup cara untuk meningkatkan akses terhadap pengobatan dan menerapkan persyaratan yang lebih ketat pada resep opioid.

Krisis opioid dipicu oleh resep obat penghilang rasa sakit seperti OxyContin dan Vicodin. Delapan puluh persen pengguna heroin baru memulai kebiasaan mereka dengan resep opioid.

Saat pil resep habis atau terlalu mahal di pasaran, pecandu baru menggantikannya dengan heroin dan, baru-baru ini, mereka mulai menggunakan fentanyl.

Dewan Penasehat Ekonomi Presiden (CEA) memperkirakan bahwa biaya krisis opioid pada tahun 2015 adalah $US 504 miliar, atau 2,8 persen dari Product Domestic Bruto (PDB).

Ini lebih dari, enam kali lebih besar dari perkiraan biaya ekonomi epidemi terbaru.

CEA mengatakan perkiraan sebelumnya sangat mengurangi biaya ekonomi dengan meremehkan komponen terpenting dari kerugian, yaitu korban jiwa akibat overdosis. Pada tahun 2015, lebih dari 33.000 orang Amerika meninggal karena overdosis obat yang melibatkan opioid.

Pada 2016, perkiraan awal menyebutkan jumlah korban tewas semua dosis overdosis obat ada pada 64.000 jiwa.

Jumlah korban tewas sementara pada 2017 bahkan lebih tinggi lagi. Terutama karena opioid sintetis seperti fentanyl dan carfentanil. Fentanyl 50 kali lebih kuat daripada heroin dan 100 kali lebih merusak dibanding morfin.

“Bersama-sama, kita akan menghadapi tantangan ini sebagai keluarga nasional dengan keyakinan, dengan kesatuan, dan dengan komitmen untuk mencintai dan mendukung tetangga kita pada saat dibutuhkan. Bekerja sama, kita akan mengalahkan epidemi opioid ini,” kata Trump dalam sebuah pernyataan pada 20 November 2017.

Sebelumnya, gaji triwulan pertama Trump disumbangkan pada National Park Service untuk mendanai proyek restorasi di Antietam National Battlefield. Kemudian, gaji triwulan kedua untuk Departemen Pendidikan, khususnya jurusan sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk anak-anak. (waa)

Teroris Penyerang Kampus di Pakistan Ditembak Mati Sebelum Beraksi Meledakkan Diri

0

Epochtimes.id- Militan yang menyerang asrama Agricultural Training Institute di Peshawar, Pakistan, Jumat (1/11/2017) ditembak mati dalam penyerbuan polisi dan tentara Pakistan di lokasi kejadian.

Kepala Kepolisian Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Salahuddin Mehsud kepada media setempat mengatakan bahwa tiga teroris tewas dalam operasi tersebut. Sedangkan identitas diduga penyerang keempat sedang diidentifikasi.

Teroris yang lebih dulu ditembak mati ditemukan membawa 20 granat tangan dan tiga rompi bunuh diri. Benda-benda ini ditemukan dari badan para teroris yang ditembak mati.

Polisi setempat mengatakan penyerang melepaskan tembakan ke gerbang utama kompleks departemen pertanian, yang pada awalnya melukai dua penjaga dan dua mahasiswa.

Tentara Pakistan mengepung lokasi kampus yang diserang oleh teroris (Screenshoot TV)

Mahsud mengatakan tiga penyerang mengenakan burka lalu mencapai gerbang dengan bajai dan langsung melepaskan tembakan untuk memuluskan jalan mereka ke gedung tersebut.

Tembakan senhata api tersebut menyebabkan 12 orang tewas dan puluhan lainnya cedera.

Mahsud mengatakan kepada wartawan setelah komplek tersebut disisir aparat keamanan di antara yang tewas, enam adalah mahasiswa dan satu adalah seorang penjaga. Enam lainnya masih diidentifikasi.

Mahsud mengatakan sebelum para penyerang bisa mencapai hostel lain, pasukan keamanan berhasil mengevakuasi warga dengan kendaraan lapis baja.

“Polisi dan tentara terlibat dalam baku tembak yang cepat dan terkoordinasi dengan baik dan upaya evakuasi menyelamatkan banyak nyawa, jika tidak korban tewas bisa saja jauh lebih tinggi,” katanya.

Tentara Pakistan mengepung lokasi kampus yang diserang oleh teroris (Screenshoot TV)

Rekaman TV menunjukkan lubang peluru di dinding bangunan, noda darah dan pecahan kaca yang bertebaran di lantai.

Juru bicara militer Pakistan, Mayjen Asif Ghafoor mengatakan fakta bahwa Tehrik-e-Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan ini membuktikan bahwa rencana tersebut direncanakan di Afghanistan di mana kelompok tersebut berdomisili.

Serangan tersebut terjadi seminggu setelah seorang pembom bunuh diri membunuh petugas polisi tertinggi Mohammad Ashraf Noor dan penjaga di ibukota provinsi tersebut.

Serangan teroris di Institut Pelatihan Pertanian Peshawar ternyata disiarkan secara langsung dengan komandan militan mereka yang ditempatkan di Afghanistan.

Segera setelah kejadian tersebut tentara dan petugas polisi Khyber Pakhtunkhwa menggerebek teroris tersebut.

Gambar pelaku bom bunuh diri beredar di pengguna medsos di Pakistan.

Salah satu foto pelaku bom bunuh diri menunjukkan sebuah gadget elektronik terpasang di bawah bahunya. Jenis gadget yang tepat tidak dapat dipastikan namanya. Pegiat medsos menyebut bahwa perangkat itu sebenarnya adalah ponsel untuk siaran live streaming.  (asr)

Sumber : Dailypakistan/NewIndianexpress

10 Korban Tewas dalam Kebakaran di Lantai 38 Gedung Kota Tianjin, Tiongkok, Gerakan Meniru Beijing ?

0

oleh Li Yun

Pada 1 Desember 2017 dini hari, telah terjadi kebakaran pada lantai ke 38 dari Gedung Kota Tianjin, Tiongkok. Menurut media lokal bahwa korban meninggal dunia mencapai 10 orang.

Sekretaris Komite Partai Kota Tianjin Li Hongzhong tiba di lokasi kebakaran dan menekankan bahwa pemerintah perlu segera menyelidiki bahaya yang tersembunyi.

Analis berpendapat, ucapannya itu mengisyaratkan bahwa Li Hongzhong jangan-jangan ingin mengambil kesempatan dari kejadian untuk melakukan kampanye anti-Tionghoa meniru cara yang dilakukan Beijing yaitu mengusir para penduduk musiman.

Hingga pukul 10.00 pagi, korban meninggal diketahui ada 10 orang dan 5 orang terluka yang sedang dirawat di rumah sakit.

Penyebab kebakaran sedang dalam pengusutan dan pihak yang bertanggung jawab sudah diamankan.

Pada 1 Desember dini hari, telah terjadi kebakaran pada lantai ke 38 dari Gedung Kota Tianjin. Menurut media lokal bahwa korban meninggal dunia mencapai 10 orang.

Setelah kejadian itu, Li Hongzhong tiba di lokasi dan menekankan : “Perlu cepat mencari tahu hal-hal yang tersembunyi di balik peristiwa ini, terutama dengan melakukan pemantauan terhadap penduduk dan mengambil langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.”

Para analis berpendapat bahwa setelah kejadian ini, Li Hongzhong akan mengambil langkah seperti Beijing, mengambil kesempatan untuk membersihkan penduduk musiman yang berpenghasilan rendah.

Kampanye anti-Tionghoa seperti Beijing

Seperti halnya kebakaran yang terjadi di Beijing pada 18 November lalu, Sekretaris Komite Partai Kota Beijing Cai Qi dan wakilnya Chen Jining langsung datang ke lokasi kebakaran.

Cai Qi juga menekankan bahwa kebakaran ini telah memberikan pelajaran yang tidak sedikit kepada mereka. Katanya, tim pemeriksa penyebab kebakaran harus segera melakukan pengusutan.

Pada 1 Desember dini hari, telah terjadi kebakaran pada lantai ke 38 dari Gedung Kota Tianjin. Menurut media lokal bahwa korban meninggal dunia mencapai 10 orang.

Aparatur kota semuanya harus terlibat terjun ke lapangan untuk mensukseskan ‘3in1’ , ‘Multi in 1’ , masuk ke kompleks industri, usaha-usaha kecil tak teratur, ke bangunan-bangunan yang melanggar izin untuk melakukan pembersihan, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung untuk mencegah kecelakaan terulang kembali.

Tak lama setelah ucapan Cai Qi itu, Beijing mengadakan pembersihan besar-besaran berupa pengusiran dan pembenahan selama 40 hari.

Dalam beberapa hari terakhir, jutaan orang yang dianggap oleh pemerintah sebagai penduduk berpenghasilan rendah telah diusir dari rumah-rumah kos mereka dengan membawa barang bawaan seadanya.

Dikarenakan petugas yang melakukan pemeriksaan berskala besar itu mengenakan seragam polisi, mereka melakukan pengrusakan, menjebol pintu dan dinding tempat tinggal penduduk demi pengusiran.

Akibatnya banyak penduduk musiman kehilangan tempat untuk beristirahat di malam musim dingin seperti saat ini.

Operasi besar-besaran ini telah memicu kemarahan publik, mereka menuduh pihak berwenang Beijing sedang kampanye anti-Tionghoa.

Pada 1 Desember dini hari, telah terjadi kebakaran pada lantai ke 38 dari Gedung Kota Tianjin. Menurut media lokal bahwa korban meninggal dunia mencapai 10 orang.

Dalam sebuah rekaman video, tampak sekretaris dari walikota Beijing Wang Xiansui dalam pembicaraan internal mengatakan : “Apa itu jurus kekerasan, tadi saya katakan, para penegak hukum dari Keamanan Publik, Kotapraja, penegak hukum, kejaksaan, semua aparatur dari partai termasuk bagian propaganda, kita semua saling berkoordinasi.”

“Ambil langkah keras ! bagi mereka yang terlibat membahayakan keamanan, tangkap, cepat dilakukan, jangan menunggu. Tidak berlaku itu katanya menunggu turunnya dokumen, menunggu rapat, laporan dan sebagainya. Itu tidak diperlukan. Mulai hari ini, yang bisa dibongkar, bongkar saja, dobrak saja, jangan menunggu sampai besok, semakin diulur mimpi akan semakin panjang.”

Saat ini, kemarahan publik yang disebabkan operasi pembersihan yang dilakukan pihak berwenang Beijing ini masih berkobar, memicu solidaritas warga etnis Tionghoa di Amerika, Hongkong untuk ikut protes. (Sinatra/asr)

Sumber : ntdtv

Kim Jong Nam Membawa Penangkal Racun dalam Tas Ranselnya Saat di Bandara Malaysia

0

Epochtimes.id- Saudara tiri pemimpin Korut, Kim Jong Nam yang tewas terbunuh memiliki selusin botol obat penawar termasuk penawar racun VX yang disimpan dalam tas pada hari dia diracuni 13 Februari 2017.

Fakta ini diungkap dalam pengadilan Malaysia pada akhir pekan ini.

Dua wanita, Siti Aisyah asal Indonesia dan Doan Thi Huong dari Vietnam didakwa bersekongkol dengan empat pelarian Korea Utara dalam skenario pembunuhan tersebut.

Kim Jong-nam dibunuh dengan menggunakan senjata kimia terlarang VX di bandara internasional Kuala Lumpur.

Ahli toksikologi Dr. K. Sharmilah kepada pengadilan pada Rabu dikutip kantor berita Bernama mengatakan botol-botol dalam tas Kim Jong-nam berisi atropin yakni obat penawar racun seperti VX dan insektisida.

Kim Jong-nam (Toshifumi Kitamura/AFP/Getty Images)

Namun, dia tidak tahu apakah botol tersebut ditandai dalam bahasa Korea. Hal demikian disampaikannya saat diperiksa silang oleh pengacara Siti Aisyah, Gooi Soon Seng.

Kim Jong Nam tinggal di pengasingan di Macau selalu menerima kritik pemerintahan dinasti keluarganya di Korea Utara. Bahkan saudaranya telah mengeluarkan perintah untuk eksekusi.

Malaysia terpaksa mengembalikan tubuh Kim Jong Nam ke Korea Utara dan membiarkan para tersangka bersembunyi di kedutaan. Malaysia bertindak dengan imbalan pembebasan sembilan warga Malaysia yang dilarang meninggalkan Pyongyang.

Pada Kamis lalu, seorang saksi polisi kepada pengadilan mengatakan bahwa Huong sempat berganti kaos dan rok pendek yang dikenakannya selama serangan yang dituduhkan tersebut.

Doan Thi Huong dan Siti Aisyah diadili karena tuduhan keterlibatan membunuh Kim Jong Nam dikawal saat mereka meninggalkan Pengadilan Tinggi Shah Alam di Kuala Lumpur, Malaysia. (Rueters / Lai Seng Sin)

T-shirt itu, yang diberi tanda ‘LOL’, dan roknya bisa ditemukan dengan mudah pada tumpukan pakaian di kamar hotel tempat Huong tinggal.

Pengacara terdakwa mengatakan Siti Aisyah dan Huong, yang ditangkap di Kuala Lumpur setelah pembunuhan tersebut hanyalah korban.

Mereka berdua korban penipuan sehingga mengira mereka tampil untuk acara Reality Show pada sebuah stasiun TV. Mereka berdua juga tidak mengetahui bahwa mereka meracuni Kim Jong Nam.

Tuduhan mengarah kepada rezim Kim Jong Un yang berada di balik pembunuhan tersebut.

Persidangan di Mahkamah Shah Alam Kuala Lumpur ini berlangsung lebih dari sebulan dan akan dilanjutkan pada 22 Januari 2018 mendatang. (asr)

Sumber : Reuters via The Epochtimes