Home Blog Page 1995

Wanita di Tiongkok Diharuskan Menciptakan Keseimbangan Gender

admin
-
0
Wanita di Tiongkok Diharuskan Menciptakan Keseimbangan Gender

Setelah beberapa dasawarsa menegakkan kebijakan satu-anak, termasuk dengan memaksa para wanita untuk menggugurkan anak-anaknya bahkan pada tahap akhir kehamilan mereka, Tiongkok sekarang tampaknya sangat ingin para wanita melahirkan. Sekarang, sebagai ganti dari meminta izin untuk melahirkan, wanita harus mendapatkan izin untuk melakukan aborsi.

Rejim Tiongkok memperkenalkan kebijakan satu-anak pada akhir tahun 1970-an sebagai bentuk kontrol populasi, dengan alasan populasi Tiongkok yang tumbuh cepat dan sumber daya terbatas. Setiap keluarga hanya diperbolehkan memiliki satu anak. Pelanggar dikenai denda atau secara brutal dipaksa untuk menggugurkan anak-anak mereka dan menjalani prosedur sterilisasi.

Karena kepercayaan tradisional bahwa anak laki-laki lebih mampu membantu rumah tangga sebagai orang tua, kebijakan ini menyebabkan banyak keluarga menggugurkan kehamilan untuk bayi perempuannya.

Bertahun-tahun kemudian, kebijakan tersebut telah menghasilkan ketidakseimbangan gender yang parah: Ada sekitar 115,4 anak laki-laki untuk setiap 100 anak perempuan di Tiongkok, menurut Bank Dunia.

Beban sosial mendorong rezim Tiongkok untuk menghapus kebijakan tersebut pada tahun 2015, yang memungkinkan pasangan memiliki anak kedua.

Di Provinsi Jiangxi, pihak berwenang baru-baru ini mengeluarkan aturan baru dalam upaya memaksa keluarga untuk memiliki lebih banyak anak.

Jiangxi Daily, sebuah koran yang dikelola negara, melaporkan pada 21 Juni bahwa Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana provinsi telah mengeluarkan pemberitahuan yang mewajibkan wanita yang ingin melakukan aborsi selama 14 minggu usia kehamilan mendapatkan persetujuan yang ditandatangani dari tiga profesional medis untuk membuktikan bahwa aborsi secara medis diperlukan.

Jika aborsi bukan karena alasan medis, wanita harus memberikan persetujuan dari badan “keluarga berencana” pemerintah, menurut laporan oleh Voice of America. Lembaga-lembaga seperti itu pernah bertugas menegakkan kebijakan satu-anak.

Karena ambang batas 14 minggu biasanya saatnya jenis kelamin janin dapat dideteksi, pengamat yakin bahwa ini adalah upaya pemerintah Tiongkok untuk mencegah orang-orang menggugurkan anak berdasarkan jenis kelamin mereka yang akan semakin memperparah ketidakseimbangan gender.

Ketidakseimbangan telah menghasilkan jumlah pria yang tidak proporsional yang mungkin bujangan selama sisa hidup mereka. Sementara itu, populasi cepat menua, dengan orang tua tidak dapat menghidupi bagi diri mereka sendiri, karena mereka hanya memiliki satu anak yang dihadapkan dengan beban kewajiban merawat orang tua serta kakek-nenek. Tenaga kerja juga menyusut.

Meskipun peluang besar bahwa rezim tersebut telah mencabut kebijakan satu-anak, wanita di beberapa wilayah di Tiongkok terus menghadapi tekanan untuk menggugurkan anak-anak mereka, termasuk ancaman dipecat dari pekerjaan mereka dan denda berat. Meningkatnya biaya hidup, dari mulai sewa rumah sampai susu formula, juga menyebabkan biaya membesarkan anak kedua di Tiongkok sangat mahal.

Akibatnya, jumlah kelahiran baru tidak meningkat secara signifikan setelah larangan tersebut dicabut. Pada tahun 2016, tahun pertama setelah kebijakan tersebut dicabut, jumlah bayi yang baru lahir naik 7,9 persen dari tahun 2015, pada 17,86 juta. Namun pada 2017, kelahiran turun menjadi 17,23 juta, menurut laporan Wall Street Journal, mengutip statistik resmi Tiongkok. (ran)

ErabaruNews

Made in China 2025 Jadi Istilah Sensitif di Tiongkok

admin
-
0
Made in China 2025 Jadi Istilah Sensitif di Tiongkok

EpochTimesId – ‘Made in China 2025’ adalah sebuah rencana strategis Tiongkok. Rencana yang merupakan inisiatif untuk meningkatkan secara komprehensif industri Tiongkok yang akan dicapai pada tahun 2025.

Selama beberapa tahun terakhir kalimat ini menjadi istilah arogan, dan menjadi topik hangat yang selalu dibicarakan baik di kalangan pemerintahan atau masyarakat Tiongkok. ‘Made in China 2025’ kini tiba-tiba ‘diturunkan’ hangatnya.

Menurut laporan media lokal Tiongkok, lembaga media di Tiongkok kini telah menerima instruksi dari pihak berwenang untuk menggolongkan ‘Made in China 2025’ menjadi istilah sensitif. Istilah itu ‘dilarang’ untuk dibicarakan atau sebagai bahan publikasi.

Pada 26 Juni 2018, DPR AS (HoR) dengan suara mayoritas telah menyetujui dikeluarkannya Undang-Undang Modernisasi Risiko Penanaman Modal Asing (Foreign Investment Risk Review Modernization Act/FIRRMA). HoR juga memperluas kewenangan investigasi Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (Committee on Foreign Investment in the United States/CFIUS).

Mereka bahkan berwenang mencegah investasi asing bila dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional, terutama Investasi dari Daratan Tiongkok.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dijadwalkan sebelum 29 Juni 2018 mendatang, sudah merilis daftar pembatasan investasi oleh individu dan entitas Daratan Tiongkok. Dalam jangka waktu yang sama, Mnuchin juga akan memperkuat kontrol ekspor yang sesuai dengan instruksi Presiden AS, Donald Trump pada akhir Mei.

Trump mengmbil langkah-langkah hukuman terhadap pemerintah Tiongkok yang selama ini terbukti mencuri kekayaan intelektual AS. Dia juga mencoba untuk mencegah Tiongkok mencapai tujuan yang diprogramkan dalam ‘Made in China 2025’.

Program itu adalah ambisi besar untuk menjadi pemimpin dunia dalam sepuluh bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sepuluh bidang Iptek itu, antara lain informasi, kedirgantaraan, mobil listrik, dan robotika.

Amerika Serikat dalam waktu dekat akan mempublikasikan peraturan yang melarang perusahaan Daratan Tiongkok berinvestasi di bidang industri berteknologi tinggi. Ini menunjukkan bahwa perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat akan ditingkatkan menjadi perang sains dan teknologi.

‘Hongkong Economic Times’ pada 27 Juni 2018 memberitakan bahwa efek berantai dari peperangan teknologi bahkan lebih jelas bagi Tiongkok. Itu akan mempengaruhi strategi dalam penerapan ‘Made in China 2025’. Krisis chip yang muncul karena kasus ZTE pada bulan April tahun ini masih terus memburuk.

Media ‘China Morning Post’ mengutip informasi dari 3 media Tiongkok daratan menyebutkan bahwa, pihak berwenang di Beijing telah memerintahkan kepada media resmi untuk menghindari tulisan yang mengacu pada ‘Made in China 2025’ dalam laporan mereka.
‘New York Times’ melaporkan bahwa dua orang yang bertugas di kantor berita daratan mengungkapkan bahwa kantor berita Partai komunis Tiongkok menerima perintah yang melarang penyebutan ‘Made in China 2025’.

Sebelumnya, Reuters menyebutkan bahwa sumber media pemerintah dan diplomatik Tiongkok juga mengakui bahwa media Tiongkok daratan sekarang sudah mulai menghindari publikasi hal-hal yang berkaitan dengan ‘Made in China 2025’.

Reporter media ‘Epoch Times’ dalam pemantauannya menemukan bahwa media corong pemerintah komunis, ‘Renmin Rebao’ dalan artikel beberapa hari terakhir masih memberitakan mengenai ‘Made in China 2025’. Namun, sebagian besar media Tiongkok daratan nyaris sudah tidak lagi memuat artikel, yang memiliki kaitan dengan program ‘Made in China 2025’.

Menurut statistik publik, hanya media corong PKT ‘Xinhua News Agency’ yang menyebut ‘Made in China 2025’ lebih dari 140 kali sejak Januari hingga Mei tahun ini.

‘The Third Industrial 4.0 and China Made 2025 Global Conference’ diselenggarakan di Tiongkok pada bulan Januari tahun lalu. Sejumlah media resmi pemerintah Tiongkok dalam liputannya bahkan menyetarakan ‘Made in China 2025’ dengan Industri 4.0 Jerman.

Baru-baru ini, Liu Yadong, pemimpin redaksi ‘Science and Technology Daily’ dalam pidato utama secara terbuka menyangkal komentar yang disampaikan oleh pejabat dalam rapat tahunan tersebut. Dia mengatakan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara ilmu pengetahuan dan teknologi daratan (Tiongkok) dengan negara-negara maju Barat. Ini sebenarnya bukan rahasia.

Namun, beberapa orang di Tiongkok justru menyebarkan berita bahwa Tiongkok saat in telah memiliki kekuatan ekonomi, ilmiah dan teknologi serta kekuatan nasional yang komprehensif. Kekuatan yang diklaim melampaui kekuatan Amerika Serikat untuk menjadi yang pertama di dunia.

“Jelas-jelas ‘mendirikan bangunan di lahan orang’ malahan berteriak menggondol hak milik permanen dan lengkap,” sindir Liu Yadong.

Salah satu pilar utama ‘Made in China 2025’ bergantung pada akuisisi teknologi milik asing, perusahaan teknologi dan produk teknologi canggih. Target investasi ‘Made in China 2025’ adalah perusahaan-perusahaan BUMN atau yang berlatar belakang PKT seperti ZTE Corporation.

Pada bulan April tahun ini, ZTE melanggar perjanjian rekonsiliasi AS sehingga dijatuhi hukuman denda berat oleh pihak AS. Akibat hukuman denda itu, kisah-kisah internal di bidang teknologi tinggi akhirnya menjadi terungkap. (Li Jing/ET/Sinatra/waa)

Video Rekomendasi :

Mayoritas Masyarakat Amerika Dukung Tembok Perbatasan dengan Meksiko

admin
-
0
Mayoritas Masyarakat Amerika Dukung Tembok Perbatasan dengan Meksiko

EpochTimesId – Masyarakat Amerika cenderung meyakini bahwa imigran gelap harus diperlakukan dengan baik. Tetapi mereka juga akan lebih memilih imigran gelap tidak masuk ke AS, demikian jajak pendapat CBS baru-baru ini.

Mayoritas (54 persen) orang Amerika menginginkan imigran gelap diperlakukan dengan baik. Itu akan menjadi contoh kebaikan Amerika untuk semua orang di dunia. Daripada menghukum imigran gelap, sebagai contoh ketangguhan Amerika pada aktivitas ilegal.

Akan tetapi, mayoritas (51 persen) orang amerika juga berpikir bahwa tembok perbatasan adalah ide yang sangat bagus.

Sebagian besar dari jajak-pendapat ini memeriksa pandangan responden tentang isu beberapa imigran gelap yang terpisah dari anak-anak mereka di fasilitas penahanan. Situasi yang baru-baru ini mempengaruhi lebih banyak orang karena penegakan hukum imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump yang lebih ketat.

Sementara kebanyakan orang Amerika (77 persen) setuju masalah ini perlu dipecahkan. Cara paling populer untuk menanganinya adalah deportasi.

Hanya 21 persen yang mendukung kebijakan umum dari pemerintahan sebelumnya untuk membebaskan seluruh anggota keluarga imigran gelap di AS untuk sementara waktu dan mengharuskan mereka melapor kembali untuk mendapat jadwal sidang.

Bahkan lebih sedikit (15 persen) yang mendukung kebijakan saat ini. Yaitu menahan keluarga baik terpisah atau bersama-sama.

Agen Penjaga Perbatasan dan Bea Cukai AS memantau Rio Grande dengan kapal. Sungai ini menjadi batas antara kota Ciudad Miguel Aleman, Meksiko (sisi jauh) dengan kota Roma di Texas.(Photo : Benjamin Chasteen/The Epoch Times)

Pilihan yang paling populer, didukung oleh 48 persen responden, adalah mengembalikan imigran gelap keluarga ke negara asal mereka. Itu adalah apa yang selama ini diinginkan oleh Presiden AS, Donald Trump.

“Orang-orang hanya harus berhenti di Perbatasan dan (kita) mengatakan bahwa mereka tidak dapat masuk ke AS secara ilegal,” tulis Trump dalam tweet 25 Juni 2018.

Dan itulah kebiasanya yang terjadi pada dunia internasional. Ketika seseorang memasuki suatu negara secara ilegal dan tertangkap di dekat perbatasan, mereka akan menghadapi proses hukum yang cepat, dan pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dapat segera memutuskan untuk mengirim orang tersebut kembali ke negara asal.

Tapi, ada celah dalam sistem imigrasi AS, yang telah banyak dimanfaatkan oleh keluarga dari Amerika Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Jika pelintas batas meminta suaka, pejabat harus menentukan apakah orang itu memiliki ‘rasa takut yang kredibel’ karena disiksa atau dianiaya, jika dikembalikan ke negara asalnya. Jika ya, orang tersebut ditahan dan menunggu sidang di depan hakim imigrasi.

Pemeriksaan rasa takut yang kredibel harus menentukan apakah ada ‘kemungkinan yang signifikan, maka imigran dapat menetapkan kelayakan untuk suaka diatur dalam undang-undang Amerika.

Tetapi ada perbedaan besar antara jumlah orang yang lulus pemeriksaan dan mereka yang benar-benar diberikan suaka.

Petugas suaka telah menyetujui 75 hingga 90 persen dari permintaan suaka, menurut Art Arthur, mantan hakim pengadilan imigrasi dan anggota Lembaga Hukum dan Kebijakan di Pusat Studi Imigrasi (CIS).

Sementara itu, hanya sekitar 20 persen aplikasi suaka yang disetujui pada tahun 2017. Namun, mencari suaka tampaknya bukan prioritas untuk gelombang imigran keluarga saat ini, dari negara-negara seperti Honduras, Guatemala, dan El Salvador.

Karena adanya amandemen tahun 2016 terhadap putusan pengadilan tahun 1997, ‘the Flores Settlement Agreement’ (Kesepakatan Penyelesaian Flores), anak di bawah umur tidak dapat ditahan di sebagian besar fasilitas DHS selama lebih dari 20 hari. Itu adalah waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan proses hukum di pengadilan imigrasi yang sangat terbebani.

Itu berarti mereka kemudian harus dikirim sendiri tanpa orang tua ke fasilitas Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS). Atau, pilihan lain adalah, seluruh keluarga dilepaskan di dalam wilayah Amerika Serikat, dengan tanggal pengadilan yang ditetapkan dimasa yang akan datang, yang kemungkinan bertahun-tahun mendatang.

Dan ketika dilepas di dalam negeri, sekitar 80 persen keluarga itu biasanya tidak muncul untuk menghadiri sidang pengadilan imigrasi mereka, menurut Thomas Homan, wakil direktur Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).

“Apakah saya pikir beberapa dari orang-orang ini melarikan diri dari ketakutan dan penganiayaan dan mereka memiliki kasus yang kuat? Ya, saya pikir ada beberapa,” kata Homan kepada CIS awal bulan ini.

“Saya bodoh jika dikatakan tidak ada. Tapi saya pikir mayoritas dari mereka mengambil keuntungan dari ambang rendah [untuk rasa takut yang kredibel], dan ada banyak penipuan suaka yang terjadi, dan mereka bersembunyi,” sambungnya.

Pada tanggal 11 Juni 2018, Jaksa Agung Jeff Sessions memperketat kriteria ketakutan yang kredibel. Kriteria yang menyatakan bahwa individu yang melarikan diri dari kejahatan dan kekerasan domestik (tema umum di antara para migran Amerika Tengah), tetapi yang tidak dianiaya oleh pemerintah mereka sendiri, tidak masuk kriteria sebagai kriteria memperoleh suaka.

Ada cara lain anak-anak imigran gelap terpisah. Ketika orang tua dituduh melakukan kejahatan, termasuk pelanggaran pelanggaran ringan lintas batas ilegal, mereka dipindahkan ke tahanan Marshal AS. Anak-anak tidak dapat tinggal bersama mereka di fasilitas tahanan dewasa dan dengan demikian dipindahkan ke fasilitas HHS.

Lebih dari 2.300 anak telah dipisahkan dengan cara ini sejak Mei 2018, ketika pemerintah mulai menuntut semua penyeberangan imigran secara ilegal.

Trump berusaha untuk mengakhiri praktik dengan perintah eksekutif pada 20 Juni 2018 yang memprioritaskan untuk mengupayakan agar imigran gelap yang datang sebagai keluarga tetap bersama ketika ditahan. (Charlotte Cuthbertson dan Petr Svab/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Elite Militer Myanmar Dituntut Amnesty Internasional Diseret ke Mahkamah Pidana Internasional

EpochTimesId
-
0
Elite Militer Myanmar Dituntut Amnesty Internasional Diseret ke Mahkamah Pidana Internasional

Epochtimes.id- Sejumlah pejabat senior militer Myanmar, termasuk para komandan dari dinas pertahanan dan militer, harus menghadapi pengadilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas perlakuan terhadap minoritas Rohingya seperti dilaporkan Amnesty International.

Amnesti menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merujuk temuan laporan tersebut ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan menerapkan “embargo senjata komprehensif” dan sanksi keuangan terhadap pejabat senior militer Myanmar.

Dihubungi pada Selasa, baik delegasi Rusia untuk PBB, saat ini memimpin Dewan Keamanan PBB, maupun Utusan PBB untuk Myanmar tersedia untuk dikomentari.

Seorang juru bicara pemerintah Myanmar tak bisa dimintai komentar oleh Reuters atas kabar ini.

Sekitar 700.000 Muslim Rohingya sebagian besar telah melarikan diri ke Bangladesh. PBB dalam laporannya menyebut “contoh catatan pembersihan etnis.”

Laporan khusus Reuters yang terpisah pada Selasa lalu memberikan laporan secara komprehensif tentang peran yang dimainkan oleh dua divisi infantri ringan dalam serangan terhadap Rohingya.

Amnesti, yang memulai penyelidikannya pada September, mengatakan dalam laporannya bahwa “operasi yang dipimpin militer … serangkaian kampanye yang dirancang untuk pembunuhan, perkosaan, penyiksaan, dan penghancuran yang bertujuan untuk menghukum penduduk Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara dan mengusir mereka keluar dari negara.”

Laporan ini dikaitkan dengan nama Jenderal Senior Min Aung Hlaing, komandan Pertahanan Myanmar, dan wakilnya dan komandan tentara, Wakil Jenderal Senior Soe Win, dan komandan unit tertentu yang “melakukan banyak kekejaman terburuk.”

Laporan tersebut menyebutkan delapan anggota militer lainnya dan tiga anggota Polisi Penjaga Perbatasan.

Amnesty mengatakan orang-orang ini harus menghadapi keadilan “untuk tanggung jawab komando mereka, tanggung jawab langsung mereka, atau keduanya.”

Seorang juru bicara militer Myanmar tidak bisa dimintai komentar.

Di Myanmar, Rohingya secara luas disebut “Bengali,” yang mereka anggap sebagai istilah menghina yang menyiratkan bahwa mereka adalah imigran gelap dari Bangladesh.

Meskipun banyak orang Rohingya yang mana asal-usul mereka di Myanmar telah berlangsung selama beberapa generasi, mereka tetap ditolak kewarganegaraannya.

Amnesti meminta Myanmar untuk menghentikan pembatasan kebebasan dan mengembalikan kewarganegaraan kepada Rohingya.

Pada Februari lalu, Reuters melaporkan pembunuhan 10 pria dan anak-anak Rohingya oleh Rakhine lainnya dan pasukan keamanan di desa Inn Din.

Dua wartawan Reuters dipenjarakan pada Desember di Myanmar saat melaporkan cerita itu dan tetap di penjara di Yangon, menghadapi hukuman 14 tahun penjara karena diduga melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi Myanmar.

Myanmar telah menolak sebagian besar tuduhan kesalahan. Myanmar mengatakan pihaknya melancarkan operasi kontra-pemberontakan yang sah setelah serangan terhadap militer oleh militan Rohingya Agustus lalu.

Di Myanmar tidak ada pengawasan sipil terhadap keadilan militer.

Pengadilan Kriminal Internasional, pengadilan kejahatan perang secara permanen pertama di dunia, tidak memiliki yurisdiksi atas Myanmar karena bukan sebagai negara anggota.

Namun, ICC telah diminta untuk mempertimbangkan kasus terpisah yang berurusan dengan Myanmar karena diduga mendeportasi Rohingya ke Bangladesh, yang merupakan negara anggota ICC.

ICC tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja di Den Haag. (asr)

Australia Loloskan Undang-Undang Campur Tangan Asing Di Tengah Kekhawatiran Pengaruh Tiongkok

admin
-
0
Australia Loloskan Undang-Undang Campur Tangan Asing Di Tengah Kekhawatiran Pengaruh Tiongkok

SYDNEY — Australia diperkirakan akan meloloskan undang-undang pada 28 Juni yang bertujuan mencegah campur tangan pemerintah asing, sebuah langkah yang kemungkinan akan memicu ketegangan lebih lanjut dengan mitra dagang utama Tiongkok.

Mencerminkan peraturan serupa di Amerika Serikat, Australia akan meminta para pelobi untuk negara asing untuk mendaftar dan bertanggung jawab atas penuntutan pidana jika mereka dianggap ikut campur dalam urusan domestik.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull tahun lalu mengacu pada “laporan-laporan yang mengganggu tentang pengaruh Tiongkok” sebagai dasar pemikiran pengambilan langkah-langkah tersebut.

Tiongkok membantah tuduhan telah ikut campur dalam urusan Australia, namun kekhawatiran atas sumbangan-sumbangan politik Tiongkok dan hubungan-hubungan antara anggota-anggota parlemen dengan bisnis-bisnis Tiongkok telah meningkat di Australia.

“Ia akan menghadapi dengan terus terang apakah Tiongkok dijadikan acuan ketika undang-undang tersebut lolos. Tiongkok tidak akan ingin dipilih lagi,” kata James Laurenceson, wakil direktur Institut Hubungan Australia-Tiongkok di University of Technology Sydney.

Paket legislatif sebelumnya Senat memasukkan RUU Skema Transparansi Pengaruh Asing yang baru, dimana mengharuskan pendaftaran untuk para pelobi yang bekerja untuk pemerintah-pemerintah asing.

Undang-undang lain yang telah diubah memperluas kemungkinan kejahatan untuk memasukkan campur tangan oleh agen-agen ini.

Setelah lolos di majelis rendah, paket tersebut diharapkan lolos di Senat dimana oposisi utama Partai Buruh mengatakan akan mendukungnya. Senat telah diharapkan memberikan persetujuannya pada tanggal 27 Juni, namun waktu telah diambil alih hal-hal lainnya, dengan demikian undang-undang tersebut ditahan hingga 28 Juni.

RUU lain yang telah dirancang, melarang sumbangan politik asing, belum diperkenalkan di dalam majelis rendah.

Perpecahan diplomatik yang melebar antara Australia dan Tiongkok telah mempengaruhi beberapa dari perdagangan dua arah mereka senilai $125 miliar, sejak eksportir-eksportir anggur Australia seperti Treasury Wine Estates menghadapi penundaan bea cukai Tiongkok untuk beberapa produknya.

Meskipun ada upaya Australia untuk mengurangi pengekangan-pengekangan  tersebut, anggur hanya merembes ke dalam pasar industri yang paling menguntungkan, diperkirakan bernilai lebih dari AU$1 miliar (sekitar US$738 juta) tahun ini.

Para peternak sapi Australia dan petani jeruk juga khawatir mereka dikesampingkan oleh Tiongkok sebagai akibat dari perselisihan tersebut.

Dengan latar belakang hubungan-hubungan yang mendingin ini, perusahaan telekomunikasi Tiongkok, Huawei, telah muncul sebagai penangkal petir (menjadi pusat kritik atau kesalahan) bagi ketakutan keamanan Australia.

Pembuat peralatan jaringan telekomunikasi terbesar di dunia dan pemasok smartphone No. 3, Huawei telah benar-benar tertutup untuk pasar raksasa AS karena kekhawatiran keamanan nasional.

Huawei menyediakan peralatan 4G untuk tiga dari empat operator utama di Australia, Vodafone, SingTel’s Optus, dan TPG Telecom, tetapi diblokir pada tahun 2012 dalam penyediaan peralatan broadband.

Turnbull mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan peran Huawei dalam jaringan 5G yang baru lahir di negara tersebut.

“Kami akan terus mempertimbangkan itu dan mendapatkan nasihat terbaik tentang hal itu dari badan keamanan nasional kami,” katanya kepada wartawan di Canberra. (ran)

ErabaruNews

Dokter Wanita Saudi Luncurkan Ambulans yang Semua Pekerjanya Wanita

EpochTimesId
-
0
Dokter Wanita Saudi Luncurkan Ambulans yang Semua Pekerjanya Wanita

Epochtimes.id- Dokter wanita Saudi telah meluncurkan layanan ambulans dengan semua staf terdiri wanita untuk melayani wanita dan memberi mereka lebih banyak privasi.

Sebuah tim dokter wanita di sebuah rumah sakit pemerintah di Khobar, Arab Saudi timur, muncul dengan gagasan tersebut.

Rencana ini dipandang sejalan dengan tugas kemanusiaan dan nasional mereka.

Pengumuman ini disampaikan pada minggu lalu ketika para wanita Saudi turun ke jalan-jalan untuk mengendarai setelah larangan kuno dicabut berdasarkan keputusan kerajaan.

Dr Amal al-Sulaibekh, salah satu anggota tim, mengatakan gagasan itu adalah untuk menyalurkan upaya kemanusiaan mereka melalui sebuah penemuan setelah memberdayakan perempuan Saudi untuk mengemudi.

Paramedis dan pengemudi kendaraan ambulans akan menerima panggilan darurat dari perempuan di Provinsi Timur.

Mereka akan memindahkan para rekan wanita mereka ke rumah sakit karena cedera, menjadi bagian dari proyek layanan masyarakat yang bertujuan memberikan privasi lebih kepada wanita.

Al-Sulaibekh mengatakan bekerja dalam keadaan darurat mengharuskan dokter untuk tetap menerima panggilan sepanjang waktu. Tugas ini bagaimana para stad dan dokter mengatasi tantangan pekerjaannya, dan bagaimana meningkatkan kemampaun saat mengalami masa-masa sulit. (asr)

Sumber : english.alarabiya.net

Selang 5 Tahun Komputer AS Kembali Duduki Puncak Top500 SuperComputer

EpochTimesId
-
0
Selang 5 Tahun Komputer AS Kembali Duduki Puncak Top500 SuperComputer

Epochtimes.id- Peringkat Global terbaru Top500 SuperComputer tahun 2018 telah diumumkan pada Senin (25/06/2018). Supercomputer AS ‘Summit’ telah melampaui supercomputer Tiongkok yang menduduki peringkat teratas dalam dua tahun terakhir. Ini adalah kembalinya supercomputer Amerika Serikat menduduki peringkat puncak sejak bulan November 2012.

Peringkat Top500 superComputer global tahun 2018 diumumkan pada hari Senin di Konferensi Performa Tinggi ISC, Frankfurt, Jerman. Supercomputer ‘Summit’ AS terpilih sebagai peringkat pertama. Sistem operasi ‘Summit’ yang diciptakan oleh perusahaan IBM ini dianggap sebagai sarana komputasi yang paling kuat bagi komunitas ilmiah dalam memecahkan energi, materi canggih, kecerdasan buatan, dan bidang lainnya.

Superkomputer ‘Summit’ ini berada di Oak Ridge National Laboratory (ORNL) di bawah Departemen Energi Amerika Serikat di Tennessee. Ia memiliki kemampuan operasi matematis (Floating point Operations Per Second) sebesar 122.3 quintillion per detik.

Laboratorium Nasional Oak Ridge menyebutkan bahwa kecepatan puncak operasi FLOPS  komputer ini dapat mencapai 200  quintillion per detik. Dalam istilah industri, itu adalah 200 Petaflops. ‘Summit’ delapan kali lebih kuat dari ‘Titan’, komputer paling kuat di labaratorium Oak Ridge sebelumnya.

‘Summit’ adalah supercomputer ketiga di Laboratorium Nasional Oak Ridge, yang memenangkan Top500 SuperComputer Global 2018. ‘Jaguar’ dan ‘Titan’ sebelumnya memenangkan kejuaraan supercomputer dunia masing-masing pada bulan November 2009 dan Juni 2010, dan ‘Titan’ kembali menduduki peringkat puncak pada bulan November 2012.

Supercomputer Tiongkok ‘Sunway TaihuLight’ tahun ini menduduki peringkat runner-up, FLOPS komputer tersebut 2 kali lebih rendah daripada ‘Summit’.

Prosesor yang diproduksi oleh Intel Corporation dari Amerika Serikat masih merupakan chip mainstream yang digunakan oleh supercomputer. Dari 500 buah supercomputer yang ikut kompetisi, 476 buah (95.2%) menggunakan chip produksi Intel.

Ranking Top500 SuperComputer diumumkan 2 kali dalam setiap tahun, pemilihan dilakukan bersama oleh para ilmuwan komputer dari Amerika Serikat, Jerman dan lainnya.

Rick Perry, Menteri Energi AS mengatakan bahwa ‘Summit’ adalah supercomputer yang memiliki kecepatan paling tinggi di dunia. Hal tersebut membuktikan bahwa Amerika Serikat memiliki posisi terdepan di bidang inovasi ilmiah dan pengembangan teknologi. Komputer terkuat dan paling cepat di dunia ini akan membawa pengaruh besar pada penelitian di bidang energi, inovasi ilmiah, persaingan ekonomi, dan keamanan nasional.

Rick Perry mengatakan : “Supercomputer ‘Summit’ akan membantu para ilmuwan mengatasi tantangan baru, mempercepat penemuan, mempromosikan inovasi, dan yang paling penting adalah untuk memberikan manfaat bagi rakyat Amerika.” (Sin/asr)

Mayoritas Warga Amerika Percaya Media Mainstream Publikasikan Berita Palsu

admin
-
0
Mayoritas Warga Amerika Percaya Media Mainstream Publikasikan Berita Palsu

EpochTimesId – Lebih dari 70 persen orang Amerika percaya bahwa media mainstream atau arus utama terkadang menerbitkan berita palsu, tidak akurat, atau menyesatkan. Demikian hasil survei Axios SurveyMonkey baru-baru ini.

Hasil survei juga menunjukkan, lebih dari 40 persen responden percaya bahwa media sering mempublikasikan berita semacam itu.

Jajak pendapat dengan sekitar 4.000 orang dewasa, menunjukkan kekeringan kredibilitas pada media utama. Ini adalah tren lama yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih dari 90 persen Republikan (pendukung Partai Republik AS) percaya bahwa media besar terkadan (pernah/selalu) menerbitkan berita palsu. Sementara itu, lebih dari 50 persen pendukung Demokrat juga meyakini hal yang sama.

Sekitar 70 persen Republikan mengatakan mereka percaya penerbitan berita palsu sangat sering terjadi. Sementara hanya sekitar 20 persen dari Demokrat yang percaya, penerbitan berita palsu sangat sering.

Dua dari tiga mengatakan mereka percaya berita palsu didorong oleh agenda (politik) daripada karena kesalahan konfirmasi atau pengecekan fakta yang buruk. Hampir tidak ada yang percaya, berita palsu dan tidak akurat itu diterbitkan secara tidak sengaja.

Mayoritas responden agak yakin mereka dapat melihat (membedakan dan mengenali) berita palsu. Sementara itu, sekitar 20 persen sangat yakin dan 20 persen tidak yakin sama sekali.

Cara yang lebih disukai untuk memeriksa fakta adalah memverifikasi berita melalui pencarian Google. Yang dalam sekejap bisa diperoleh pada sumber berita tepercaya. Kurang dari 10 persen mengakui bahwa mereka umumnya tidak memeriksa fakta.

Survei ini menambah temuan lembaga survei lainnya. Mayoritas orang Amerika tidak dapat menyebutkan satu pun sumber berita obyektif, menurut Survei Gallup/Knight Foundation pada 2017. Sebanyak 66 persen mengatakan sebagian besar media tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk memisahkan fakta dari opini. Sekitar 40 persen berpikir seperti ini pada tahun 1984.

Presiden Donald Trump telah berulang kali menuding beberapa media terbesar, seperti CNN, NBC, CBS, ABC, The New York Times, dan The Washington Post, menerbitkan berita palsu.

Dia menggunakan frasa ‘berita palsu’ sebanyak 196 kali dalam tweet-nya, berdasarkan arsip Trump Twitter.

“Orang-orang menyadari bahwa banyak dari apa yang Anda baca dan banyak dari apa yang Anda lihat di televisi itu palsu. Mereka menyadarinya. Orang-orang (sudah) pintar,” kata Trump dalam pidato 4 Mei 2018 di pertemuan tahunan National Rifle Association.

Partai Republik bahkan mengumumkan, ‘Penghargaan Berita Palsu’, pada Januari 2018. Mereka mendaftarkan 10 contoh berita, beberapa di antaranya dengan implikasi besar, yang ternyata menyesatkan atau benar-benar salah. (Petr Svab/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Juara Bertahan Jerman Tersingkir di Babak Grup Piala Dunia Rusia

admin
-
0
Juara Bertahan Jerman Tersingkir di Babak Grup Piala Dunia Rusia

EpochTimesId – Juara Bertahan Piala Dunia, Jerman tersingkir lebih awal dari Piala Dunia Rusia 2018. Tim Panser tersingkir setelah menderita kekalahan 2-0 yang mengejutkan dari Korea Selatan, Rabu (27/6/2018) malam.

Dua gol pada menit-menit akhir yang dicetak oleh Kim Young-gwon dan Son Heung-min membuat anak asuh Joachim Loew gagal melewati fase grup. Ini adalah kekalahan pertama Jerman pada babak pembukaan Piala Dunia dalam 80 tahun terakhir.

Sekitar 41.835 penggemar Timnas Jerman pun terkejut menyaksikan jatuhnya tim titanic. Padahal, mereka termasuk diunggulkan karena banyaknya pemain-pemain bintang berkualitas. Terlebih, mereka berhasil mencapai semifinal setiap gelaran Piala Dunia sejak 2002.

Dengan catatan empat kali juara dan empat kali runner-up, Jerman sangat diunggulkan untuk mempertahankan gelar mereka dan menambahkan kemenangan lain untuk daftar panjang prestasi bagi Loew.

Namun, kini sebaliknya, mereka harus kembali ke rumah setelah kegagalan yang hampir tidak bisa dipercaya. Walau, beberapa pihak memang mulai meragukan setelah kekalahan 1-0 yang mengejutkan dari Meksiko pada pertandingan pembuka.

“Saat ini, kekecewaan karena dieliminasi sangat besar. Kita perlu memberi selamat kepada lawan kita,” kata pelatih yang telah mengawal era keemasan di sepak bola Jerman sejak 2006, kepada wartawan.

“Kami tidak layak untuk memenangkan gelar lagi, kami tidak pantas masuk ke babak 16 besar. Kami ingin menang tetapi kami tidak memiliki apa yang dibutuhkan,” sambung Loew.

Klasemen Akhir Grup F. (SS Google)

Jerman sendiri tidak bermain terlalu buruk pada laga ini. Hanya saja, mereka kurang beruntung dalam penyelesaian akhir. Pemain Jerman Mat Hammels mengaku kecewa dengan banyaknya peluang yang terbuang.

“Kami memiliki banyak peluang, bahkan saya seharusnya mencetak gol di menit ke-87. Hari ini tidak mudah, tapi ya, tidak ada tim yang bisa melewatinya dengan mudah,” kata Hummels, sedih.

Sementara itu, Korea Selatan awalnya gembira dengan gol-gol yang mereka ciptakan. Namun, seusai pertandingan, mereka sedih karena pertandingan lain juga membuat mereka angkat koper dari piala dunia.

“Kami bermain untuk orang-orang Korea. Baru setelah pertandingan kami menemukan skor (pertandingan) lain, tentu saja kami kecewa dan itu sebabnya sebagian dari kami menangis,” kata HW Cho, penjaga gawang Korea Selatan. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Rekomendasi :

Kelabakan karena Sengketa Meningkat, Tiongkok Turunkan Tarif Pakan Ternak dari Negara Asia

admin
-
0
Kelabakan karena Sengketa Meningkat, Tiongkok Turunkan Tarif Pakan Ternak dari Negara Asia

BEIJING – Tiongkok akan menghapus tarif impor untuk bahan-bahan pakan ternak termasuk kedelai, bungkil kedelai, dan biji rapeseed (Brassica napus) dari lima negara Asia, Kementerian Keuangan mengatakan pada 26 Juni, tanda bahwa Beijing mencari pasokan alternatif dari komoditas tersebut akibat sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat meningkat.

Tiongkok akan menurunkan tarif pada kedelai, bungkil kedelai, bungkil kedelai padat, rapeseed, dan tepung ikan yang berasal dari Bangladesh, India, Laos, Korea Selatan, dan Sri Lanka mulai pada 1 Juli, kata kementerian tersebut.

Tarif untuk kedelai saat ini mencapai 3 persen, rapeseed (dikenal sebagai biji penghasil minyak canola) sebesar 9 persen, bungkil kedelai dan bungkil kedelai padat sebesar 5 persen, dan tepung ikan sebesar 2 persen.

Meskipun pemerintah telah merencanakan pemotongan tarif tersebut sejak Maret, pemotongan tersebut mengindikasikan bahwa Tiongkok sedang mengambil langkah untuk mengurangi ketergantungannya pada kedelai AS di tengah meningkatnya sengketa perdagangan antara kedua negara tersebut. Kedelai adalah impor pertanian terbesar Tiongkok dari Amerika Serikat berdasarkan nilainya.

Kecuali India, negara-negara tersebut termasuk produsen kedelai yang relatif kecil. Tak satu pun dari mereka mengekspor biji minyak tersebut ke Tiongkok pada tahun 2017.

India menanam 11 juta ton biji-bijian di tahun pemasaran 2016–2017, tetapi hanya mengekspor 269.000 ton, menurut data dari Departemen Pertanian AS.

Namun, negara tersebut mengekspor lebih dari 2 juta ton bungkil kedelai secara global.

India menghasilkan 7 juta ton rapeseed pada tahun itu juga, tetapi tidak mengekspor hasil panen apapun.

Tiongkok setuju untuk menurunkan tarif pada lebih dari 2.000 item sebagai bagian dari Perjanjian Perdagangan Asia-Pasifik yang ditandatangani di Thailand pada Januari 2017. Kementerian keuangan mengumumkan pemotongan tarif tersebut pada bulan Maret.

Namun, langkah itu terjadi kurang dari dua minggu setelah Beijing mengatakan akan memberlakukan tarif tambahan 25 persen pada 659 barang AS senilai $50 miliar, termasuk kedelai, karena perselisihan perdagangan yang berkepanjangan antara dua ekonomi teratas dunia tersebut meningkat.

Hukuman itu adalah pembalasan atas keputusan Washington yang mengenakan tarif atas barang-barang Tiongkok senilai $50 miliar. Ketika tarif kedelai pertama kali diusulkan, berita tersebut mendorong harga-harga kedelai dari pemasok lain seperti Brasil.

Amerika Serikat adalah pengekspor kedelai terbesar kedua di dunia, setelah Brasil. Ketergantungan Tiongkok pada kedelai asing dapat berarti akan dipaksa membeli kedelai dengan harga-harga lebih tinggi, yang akan merembes ke dompet konsumen yang berpenghasilan lebih rendah. (ran)

ErabaruNews

Pertempuran Di Suriah Selatan Sebabkan 45.000 Orang Kehilangan Tempat Tinggal

EpochTimesId
-
0
Pertempuran Di Suriah Selatan Sebabkan 45.000 Orang Kehilangan Tempat Tinggal

Erabaru.net. Serangan udara dan pertempuran darat di Suriah selatan telah memaksa sedikitnya 45.000 orang mengungsi. Menurut PBB Selasa (26/06/2018) dilansir Arabnews, sejauh ini pemindahan penduduk yang terbesar di wilayah tersebut.

Didukung oleh Rusia, pasukan pemerintah Suriah telah meningkatkan serangan udara dan serangan darat terhadap posisi pemberontak di selatan, terutama provinsi utama Daraa.

“Perkiraan kami adalah 45.000, bahkan mungkin lebih tinggi,” kata Linda Tom, jurubicara untuk kantor koordinasi kemanusiaan PBB (OCHA) di Suriah.

Relokasi ini itu telah terjadi semakin cepat dalam beberapa hari terakhir karena kekerasan telah meningkat.

“Selama beberapa hari terakhir kami melihat sejumlah besar orang yang melarikan diri karena permusuhan yang sedang berlangsung, karena penembakan dan pertempuran di daerah itu,” katanya kepada AFP.

Mayoritas melarikan diri dari bagian timur provinsi Daraa selatan menuju perbatasan tertutup dengan Yordania. Namun demikian, tidak dapat menampung lebih banyak pengungsi.

“Kami belum melihat perpindahan besar dalam skala ini di Daraa,” kata Tom.

PBB sebelumnya memperingatkan bahwa pertempuran menempatkan 750.000 orang di wilayah yang dikuasai pemberontak di selatan dengan cara yang berbahaya.

Lebih dari lima juta orang telah melarikan diri ke luar negeri sejak konflik Suriah meletus pada tahun 2011. Enam juta lainnya mengungsi di dalam negeri.

Tentara Suriah telah merebut kantong wilayah dari pemberontak di barat daya. Media pemerintah Suriah dan monitor perang mengatakan pada Selasa, kemajuan besar pemerintah pertama dalam serangan dekat perbatasan Yordania yang telah menelantarkan puluhan ribu orang.

Penyerbuan ke wilayah itu memotong sebuah wilayah teritorial yang dikuasai oposisi di provinsi Deraa timur laut, di mana Assad menggencarkan serangannya meskipun ada peringatan AS.

Amerika Serikat telah mengatakan kepada faksi pemberontak Suriah bahwa mereka seharusnya tidak mengharapkan dukungan militer untuk membantu menahan serangan itu. Laporan diungkap salinan pesan yang dikirim oleh Washington kepada para komandan kelompok-kelompok Tentara Pembebasan Suriah di daerah itu.

Amerika Serikat telah berulang kali memperingatkan Assad yang melanggar zona de-eskalasi, dengan mengatakan akan berakibat serius dan menjanjikan “langkah-langkah tegas dan tepat.”

Menurut Arabnews melansir dari agensi berita mengatakan tidak ada pernyataan dari kelompok pemberontak tentang situasi perkembangan terkini di Suriah. (asr)

Menteri Pertanian AS Klaim Donald Trump Lindungi Petani dari Kecurangan Tiongkok

admin
-
0
Menteri Pertanian AS Klaim Donald Trump Lindungi Petani dari Kecurangan Tiongkok

EpochTimesId – Konflik perdagangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat meningkat. Pihak berwenang Tiongkok pun mengancam akan membalas tindakan ‘Special 301 Report AS’. Tiongkok mengancam akan memberlakukan juga kenaikan bea masuk atas produk pertanian AS.

Menteri Pertanian AS, Sonny Perdue menanggapi ancaman Tiongkok dengan menulis artikel berjudul ‘Trump Melindungi Petani AS dari Pembalasan Perdagangan Tiongkok’. Artikel itu diterbitkan oleh ‘USA Today’ pada 25 Juni 2018.

Sonny Perdue dalam artikelnya menyebutkan bahwa sekelompok warga Tiongkok pada tahun 2011 datang ke ladang jagung di Iowa. Mereka menggali bibit rekayasa genetika, dan berencana untuk menyelundupkan bibit unggul itu ke Tiongkok.

Dengan demikian, diharapkan bahwa Tiongkok akan mampu melaksanakan rekayasa balik (reverse engineered), sekaligus mencuri hasil penelitian Amerika Serikat yang menghabiskan dana jutaan dolar dan waktu lama, hingga bertahun-tahun. Fakta-fakta ini sekarang adalah salah satu dari sekian banyak bukti pencurian hak kekayaan intelektual dan praktik perdagangan tidak jujur pihak Tiongkok komunis.

“Sekarang, Presiden Trump semakin gencar untuk melawan Partai komunis Tiongkok. Akan tetapi PKT secara keliru mengira bahwa mereka dapat membuat petani kita takut, membuat petani merasakan bahwa mereka tidak mendapat perlindungan dari pemerintah,” demikian Sonny Perdue menulis.

“Trump sangat jelas, bahwa petani kita telah memasok makanan, bahan bakar, pakaian untuk negara kita dan juga dunia. Dia tidak akan pernah membiarkan pertanian AS dijadikan sasaran dari serangan balik PKT, karena adanya perselisihan perdagangan. Untuk mencegah serangan predator Tiongkok terhadap hasil ‘R and D’ (Penelitian dan pengembangan) inovatif Amerika Serikat, Trump memutuskan untuk mengambil tindakan yang bersifat responsif. Itu termasuk menggunakan kenaikan tarif, pembatasan investasi dan kontrol ekspor untuk menghentikan praktek-praktek perdagangan yang tidak adil terhadap AS, dan liberalisasi penuh pasar mereka.”

Perdue juga mengatakan bahwa tanggapan yang benar dari Tiongkok seharusnya adalah berhenti mengambil produk Amerika dari orang-orang Amerika. Sehingga memungkinkan produk Amerika untuk berpartisipasi dalam persaingan yang adil di pasar Tiongkok. Bukan justru mengandalkan cara pembalasan dan tidak mengubah perilaku mereka (budaya komunis).

Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa eskalasi konflik perdagangan AS-Tiongkok akan membuat banyak petani resah. Tetapi, jika Presiden Trump telah berhasil mengubah perilaku Partai komunis Tiongkok, petani Amerika akan mendapat manfaat dari sana.

Menteri Perdue mengatakan bahwa Trump telah memberikan instruksi kepada dirinya untuk merumuskan strategi dalam menangani tarif pembalasan Tiongkok. Kementerian Pertanian memiliki sejumlah kebijakan yang dapat digunakan untuk membantu para petani yang mungkin mengalami kerugian akibat penurunan pasar komoditi.

“Petani kita mendukung Trump beserta kebijakannya. Maka kami (pemerintah) akan menepati janji untuk berdiri di pihak mereka. Jika Tiongkok tidak cepat berubah, maka kita akan mememenuhi komitmen untuk mendukung petani AS yang menjadi korban dalam perang dagang ini,” klaim Pardue.

Presiden Trump telah dengan jelas menyatakan bahwa jika Partai komunis Tiongkok berhasil memimpin sains dan teknologi dunia, maka Amerika Serikat tidak akan dapat mengharapkan pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang. Selain itu, keamanan nasional akan mengalami kerusakan serius.

Perdue di akhir artikelnya menyebutkan bahwa Presiden Trump adalah negosiator garis keras. Dan, hubungan perdagangan luar negeri AS akan lebih pintar, lebih kuat, dan lebih baik. Pertanian AS akan berkembang pesat.

“Tiongkok mungkin meremehkan kekuatan dan tekad para petani AS, tetapi Presiden Trump tidak akan. Dia pun tidak akan membiarkan petani kita menderita sebagai akibat dari perbuatan PKT,” tutup sang Menteri. (Wu Ying/ET/Sinatra/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Tiongkok Meluruhkan Kebijakan ‘Made in China 2025’ di Tengah Ketegangan Perdagangan dengan AS

admin
-
0
Tiongkok Meluruhkan Kebijakan ‘Made in China 2025’ di Tengah Ketegangan Perdagangan dengan AS

Beijing mengecilkan suara program ekonomi 10 tahunannya “Made in China 2025” di dalam media Tiongkok sekarang karena kebijakan industri tersebut telah menjadi target tarif oleh Presiden AS Donald Trump, sebagaimana terungkap dalam dokumen yang beredar di media sosial Tiongkok.

Kantor Berita Pusat Taiwan melaporkan bahwa dokumen itu, yang konon dikeluarkan oleh pemerintah pusat Tiongkok, beredar di platform media sosial Sina Weibo pada 25 Juni. Dokumen tersebut, yang diberi label sebagai “pemberitahuan publisitas,” membahas delapan poin tentang bagaimana media Tiongkok seharusnya meliput sengketa-sengketa Tiongkok-AS akhir-akhir ini. Telah menginstruksikan media Tiongkok secara blak-blakan: “‘Made in China 2025 ’tidak boleh digunakan; jika tidak, hukuman akan diberikan.”

Media Tiongkok juga diberitahu untuk tidak melaporkan komentar yang dibuat oleh Trump, juru bicara pemerintah AS, atau pejabat-pejabat AS lainnya. Mereka juga diberitahu untuk tidak melaporkan komentar yang dibuat oleh media Amerika dan sebagai gantinya menunggu tanggapan resmi dari Kementerian Perdagangan Tiongkok.

Dokumen tersebut menuntut agar media menurunkan laporan apapun yang mungkin menunjukkan hubungan antara pasar saham Tiongkok, yang jatuh pada 19 Juni setelah Trump mengancam tarif atas barang-barang Tiongkok senilai $200 miliar lainnya, dan sengketa-sengketa perdagangan.

Sementara dokumen itu memperingatkan media untuk tidak menggunakan komentar “vulgar” untuk menyerang Trump, ia mengatakan laporan-laporan media harus tepat di dalam serangan-serangan mereka untuk “menghancurkan kelompok-kelompok yang berbeda di Amerika Serikat,” bagian konsisten dari propaganda rezim Tiongkok tersebut.

The Epoch Times tidak dapat menemukan dokumen asli di Sina Weibo pada saat penulisan. Pos tersebut kemungkinan telah dihapus oleh sensor online.

Rejim Tiongkok meluncurkan program ‘Made in China 2025’ pada tahun 2015, mengumumkan tujuan untuk mencapai 70 persen swasembada di 10 industri-industri teknologi tinggi, termasuk teknologi informasi canggih, robotika dan peralatan mesin otomatis, serta pesawat, pada tahun 2025. Program ini telah dibandingkan dengan kebijakan “Industri 4.0” Jerman, yang bertujuan untuk menciptakan “industri manufaktur yang kuat dan inovatif” dengan alat-alat teknologi informasi.

Meskipun keaslian dokumen tersebut tidak dapat diverifikasi, konten yang dilaporkannya bertepatan dengan laporan oleh Reuters, yang mengutip seorang diplomat senior yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa dalam pertemuan-pertemuan baru-baru ini dengan pejabat Tiongkok, mereka telah menganggap tidak penting Made in China 2025, mengklaim bahwa beberapa dari aspek-aspeknya yang lebih kontroversial hanyalah usulan-usulan oleh para akademisi.

Tiga wartawan media negara juga mengatakan kepada Reuters bahwa mereka telah diperintahkan untuk tidak menggunakan istilah “Made in China 2025.”

Media pemerintah Tiongkok, Xinhua, yang membuat lebih dari 140 penyebutan  Made in Tiongkok 2025 dalam artikel berita berbahasa Mandarin dalam 5 bulan pertama tahun ini, belum melakukannya sejak 5 Juni, menurut Reuters.

Diplomat tersebut mengatakan beberapa pejabat Tiongkok telah mengatakan bahwa itu adalah kesalahan pemerintah yang mendorong rencana tersebut secara paksa dan secara terbuka oleh sebab itu telah meningkatkan tekanan pada Tiongkok.

“Tiongkok tampaknya mulai menyesuaikan diri terhadap tekanan balik yang disebabkan oleh propaganda [Tiongkok] yang berat,” kata diplomat itu kepada Reuters.

“Mereka tidak akan menghentikan pencapaiannya,” kata diplomat itu, merujuk pada Made in China 2025. “Cara mereka membicarakannya yang sedang berubah.”

Dalam beberapa tahun terakhir, rejim Tiongkok utamanya telah menggunakan dua taktik untuk mewujudkan ambisi ekonominya: mengakuisisi perusahaan-perusahaan asing dan memaksa transfer-transfer teknologi.

Regulator AS telah menjadi semakin waspada terhadap akuisisi Tiongkok dan memblokir beberapa kesepakatan karena masalah keamanan nasional. Tetapi baru-baru ini Januari, Tiongkok masih mengejar teknologi Amerika: Naura Microelectronics Equipment yang berbasis di Beijing telah berhasil mengakuisisi Akrion Systems, sebuah perusahaan AS yang membuat peralatan manufaktur semikonduktor, menurut Reuters.

Pada bulan Juni, LG Display, anak perusahaan konglomerat Korea Selatan, LG Corporation, ditekan oleh rezim Tiongkok untuk mentransfer teknologi OLED-nya, yang digunakan dalam pembuatan panel display canggih yang ditemukan di layar-layar televisi dan layar iPhone X terbaru. Otoritas Tiongkok mengancam akan memblokir rencana pabrik yang diusulkan LG di Kota Guangzhou di Tiongkok selatan jika tidak melakukannya.

Sudah ada bukti bahwa Tiongkok tidak berniat untuk menyerah dengan tujuan yang telah dituangkan dalam Made in China 2025.

Xinhua telah menghapus artikel 6 Juni tentang Provinsi Fujian Tiongkok selatan yang mengubahnya sendiri menjadi daerah model untuk Made in China 2025, tetapi artikel tersebut masih dipajang di situs web resmi pemerintah Fujian.

Pada 24 Juni, Global Times, surat kabar yang dikelola negara dengan sudut pandang chauvinistik (menampilkan patriotisme yang berlebihan/agresif) secara terang-terangan, menjatuhkan posisi-posisi para penyerangnya ketika ia menerbitkan pernyataan-penyataan Liu Yadong, kepala redaksi penerbitan lain yang dikelola negara, Science and Technology Daily.

Dalam pidato yang diberikan pada 21 Juni, Liu mengkritik mereka yang mengatakan bahwa Tiongkok memimpin dunia dalam kecakapan ekonomi dan teknis, mengatakan bahwa kenyataannya adalah, Tiongkok tertinggal jauh di belakang Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya.

“Menjadi terburu nafsu dan melebih-lebihkan segala sesuatu telah menjadi wabah dalam industri teknologi Tiongkok, dan itu telah berlangsung setidaknya 20 tahun,” kata Liu, menyebutkan bahwa beberapa di dalam industri telah mengambil “jalan pintas.” (ran)

ErabaruNews

Kunjungan Jim Mattis ke Beijing Diskusikan Masalah Berduri yang Kontroversial

admin
-
0
Kunjungan Jim Mattis ke Beijing Diskusikan Masalah Berduri yang Kontroversial

Menteri Pertahanan AS Jim Mattis tiba di Tiongkok pada 26 Juni untuk kunjungan tiga hari, menjadi kepala pertahanan pertama yang mengunjungi Tiongkok sejak Presiden Donald Trump menjabat.

Hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat baru-baru ini telah tegang karena sengketa perdagangan. Mattis, yang dikenal karena kritiknya terhadap kehadiran militer Tiongkok yang semakin meningkat di Laut China Selatan, kemungkinan akan mencari dialog mengenai hal ini dan masalah diplomatik lainnya yang kontroversial di Asia, seperti sikap Tiongkok yang semakin agresif atas Taiwan dan denuklirisasi Korea Utara.

Mattis, yang disambut dengan karangan bunga saat dia keluar dari pesawat di Beijing, berhati-hati untuk menghindari ketegangan saat berbicara dengan para wartawan.

“Saya ingin masuk, saat ini, ‘tanpa meracuni sumur’ khususnya pada saat ini, seolah-olah pikiran saya sudah terbarui untuk melakukan sesuatu,” kata Mattis. “Saya pergi ke sana untuk melakukan percakapan.”

Menteri Pertahanan Amerika Jim Mattis
Menteri Pertahanan AS Jim Mattis tiba di sebuah hotel untuk kunjungannya ke Beijing pada 26 Juni 2018. (Wang Zhao / AFP / Getty Images)

Istilah ‘meracuni sumur’ adalah kesalahan di mana informasi yang berlawanan yang tidak relevan tentang target secara dirancang disajikan kepada khalayak, dengan maksud mendiskreditkan atau mengejek segala sesuatu agar orang target tersebut segera bersiap mengatakan sesuatu.

Pada bulan Mei, angkatan udara Tiongkok mendaratkan pesawat-pesawat pembom di beberapa pulau buatan yang telah dibangun rezim Tiongkok di Laut China Selatan. Segera setelah itu, Amerika Serikat membatalkan undangan untuk Tiongkok agar berpartisipasi dalam latihan angkatan laut bersama yang diselenggarakan AS di Samudra Pasifik, yang terbesar di dunia, dengan menyebut aktivitas-aktivitas Tiongkok di Laut China Selatan sebagai penghalang stabilitas di kawasan tersebut.

Kemudian, pada awal Juni, Amerika Serikat menerbangkan pesawat-pesawat pembom di Kepulauan Spratly yang disengketakan, menantang klaim-klaim kedaulatan Tiongkok di sana.

Sekitar waktu yang sama, Mattis mengkritik Tiongkok dalam pidato yang disampaikan dengan keras dalam Dialog Shangri-La, KTT keamanan, yang diadakan di Singapura awal bulan ini.

“Ketika ia datang untuk memperkenalkan apa yang telah mereka lakukan di Laut China Selatan, ada konsekuensinya,” kata Mattis. “Ada konsekuensi yang akan terus datang ke rumah untuk menginap bersama Tiongkok jika mereka tidak menemukan cara untuk bekerja lebih kolaboratif dengan semua negara yang memiliki kepentingan.”

Pernyataan seperti ini telah mengganggu rezim Tiongkok.

Sementara itu, Amerika Serikat berusaha memperkuat hubungan dengan Taiwan, menghitungnya sebagai sekutu strategis dalam melawan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Amerika Serikat baru-baru ini meluncurkan kedutaan de facto yang baru dibangun di Taiwan, dan pada bulan Maret, Trump menandatangani undang-undang yang akan memungkinkan pertukaran diplomatik tingkat tinggi antara kedua negara.

Beijing menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya, dan keterlibatan semacam itu tampaknya semakin membuat jengkel pemerintah Tiongkok.

Media pemerintah Tiongkok menyatakan jauh sebelum kunjungan Mattis. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Global Times yang dikelola negara, telah menyebut keterlibatan Amerika Serikat dengan Taiwan sebagai “trik kotor.”

Mengenai masalah Korea Utara, seorang pejabat pertahanan senior AS mengatakan kepada wartawan menjelang perjalanan Mattis bahwa Amerika Serikat melihat ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaan sanksi-sanksi Tiongkok terhadap Korea Utara, khususnya dalam perdagangan lintas batas. Laporan-laporan media mencatat peningkatan aktivitas sejak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi Beijing. (ran)

ErabaruNews

Kapal Perang Tiongkok Gelar Latihan di Perairan Dekat Taiwan

admin
-
0
Kapal Perang Tiongkok Gelar Latihan di Perairan Dekat Taiwan

BEIJING – Sebuah formasi kapal perang Tiongkok telah mengadakan latihan tempur tiap hari selama lebih dari seminggu di perairan dekat Taiwan, media pemerintah Tiongkok mengatakan pada 26 Juni, di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan pulau yang diperintah sendiri tersebut.

Berita itu muncul saat Menteri Pertahanan AS Jim Mattis tiba di Tiongkok untuk perjalanan tiga hari.

Sejak 17 Juni, sekelompok kapal perang angkatan laut, termasuk pengawal Tipe 054A dan perusak Tipe 052C, telah melakukan latihan di dekat Taiwan, termasuk di Selat Bashi dan Selat Taiwan, kata 81.cn, publikasi resmi tentara Tiongkok.

“Latihan-latihan itu menguji kemampuan militer dan pelatihan pasukan perang, penerbangan, dan pertahanan pesisir, melalui pengorganisasian pelatihan tempur nyata di beberapa wilayah lautan,” katanya.

Tidak jelas apakah latihan tersebut telah berakhir.

Kementerian pertahanan Taiwan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kapal-kapal itu terus dipantau dan tidak ada alasan untuk waspada.

Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya, meskipun Taiwan menjadi negara demokrasi dengan konstitusi sendiri, pejabat terpilih, dan militer.

Dalam beberapa pekan terakhir, Beijing telah meningkatkan retorika agresif ancaman menyerang Taiwan, mengadakan latihan-latihan militer di dekat pulau itu, dan melakukan serangan-serangan peretasan terhadap militer Taiwan. Taipei mengecam tindakan tersebut sebagai intimidasi.

Tiongkok sering mengatakan pengakuan Amerika Serikat terhadap kebijakan “satu-Tiongkok” adalah dasar untuk hubungan dua arah, dan bahwa Taiwan adalah masalah paling sensitif dalam hubungan tersebut.

Tawaran-tawaran AS terhadap Taiwan, dari pembukaan kedutaan baru de facto sampai meloloskan UU Perjalanan Taiwan (Taiwan Travel Act), yang mendorong para pejabat AS untuk berkunjung, telah menyebabkan ketegangan yang meningkat antara Tiongkok dengan Amerika Serikat.

Amerika Serikat sedang mempertimbangkan mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan, pejabat AS mengatakan pada awal Juni. Perjananan seperti itu, yang seharusnya terjadi, dapat dilihat Taiwan sebagai tanda dukungan baru oleh Presiden Donald Trump.

Terakhir kali kapal induk AS melakukan transit di Selat Taiwan pada tahun 2007, selama pemerintahan George W. Bush, dan beberapa pejabat militer AS percaya bahwa transit kapal induk terlambat.

Permusuhan Tiongkok terhadap Taiwan telah meningkat sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokrat pro-kemerdekaan (DDP) memenangkan pemilihan presiden di pulau itu pada tahun 2016.

Pada tanggal 25 Juni, Tsai, ketika berbicara di sebuah forum di Taipei, menyerukan negara-negara demokratis di seluruh dunia untuk bersatu melawan Tiongkok dan “kekuatan-kekuatan anti-demokrasi” lainnya. (ran)

ErabaruNews

1...1,9941,9951,996...2,276Page 1,995 of 2,276
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: idepochtimes@gmail.com

WordPress Theme by ET Indonesia.com