EpochTimesId – Sejumlah negara Uni Eropa (UE) sedang mendiskusikan pembentukan sebuah kamp bagi para pencari suaka di luar wilayah anggota Uni Eropa. Kamp yang diusahakan masih di Benua Eropa akan menampung pengungsi yang ditolak masuk Eropa, dua pemimpin negara UE mengatakan pada awal pekan ini.
Jerman, Belanda dan Austria termasuk di antara mereka yang terlibat dalam diskusi ini. Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke Rasmussen mengatakan kepada media setempat. Dia berharap proyek percontohan bisa membuka jalan bagi perbaikan sistem suaka Eropa.
“Saya optimis. Berdasarkan diskusi saya dengan para pemimpin Eropa lainnya, dan dialog yang berlangsung di tingkat pemimpin, adalah harapan saya bahwa kami akan dapat mengambil langkah pertama tahun ini,” kata Lars Rasmussen dalam pidato terpisah ketika memperingati ‘Hari Konstitusi Denmark’.
Berbicara di Brussels, Kanselir Austria Sebastian Kurz membenarkan rencana tersebut. Kurz mengatakan pembicaraan sudah mencapai tahap lanjut.
“Kami menyarankan sejak lama bahwa masuk akal untuk menawarkan perlindungan di luar Uni Eropa, di mana (migran) mendapatkan perlindungan di mana perlu tetapi tidak memiliki kesempatan untuk memilih sistem terbaik di Eropa,” kata Kurz.
Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, ketika berbicara kepada pada pertemuan puncak informal Uni Eropa di Brussels, Belgia, 23 Februari 2018. (Francois Lenoir/REUTERS/The Epoch Times)
Keduanya, Rasmussen dan Kurz, mengatakan pembicaraan sedang diadakan secara langsung antara pemerintah Eropa. Namun, pembicaraan tersebut tidak dalam kerangka organisasi Uni Eropa.
Presiden Komisi UE, Jean-Claude Juncker mengatakan tidak menentang inisiatif semacam itu.
“Saya percaya pertahanan terhadap imigrasi ilegal adalah masalah Eropa dan juga masalah nasional. Bukan terserah saya untuk menentangnya,” kata Juncker pada konferensi pers bersama Kurz, menjelang Austria mengambil alih kepresidenan bergilir Uni Eropa.
Jumlah pencari suaka di Denmark telah turun menjadi lebih dari 1.000 dalam empat bulan pertama tahun ini. Padahal, pada puncaknya, pencari suaka ke negara itu mencapai lebih dari 21.000 pada tahun 2015.
Dibandingkan dengan negara tetangganya, Swedia dan Jerman dalam hal proporsi atau persentase penduduknya, Denmark umumnya memberikan lebih sedikit jatah pengungsi untuk mendapat suaka.
Rasmussen menolak berkomentar tentang negara mana yang bisa menjadi tuan rumah kamp semacam itu. Meskipun, Dia mengatakan akan berada di negara yang tidak terlalu menarik bagi para imigran. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
https://youtu.be/0x2fRjqhmTA
Epochtimes.id- Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani mengumumkan gencatan senjata dengan kelompok gerilya Taliban setelah para ulama Afghanistan menggelar konfrensi di Kabul. Ulama-ulama turut mengeluarkan Fatwa bertujuan melawan kekerasan yang sedang berlangsung di negara itu.
“Pemerintah Republik Islam Afghanistan mengumumkan gencatan senjata dari tanggal 27 Ramadhan sampai hari kelima Idul Fitri mengikuti keputusan bersejarah [Fatwa] Ulama Afghanistan,” kata Ghani dalam pesan video yang disiarkan langsung di Facebook Istana Kepresidenan Afghanistan.
Dia memerintahkan semua pasukan pertahanan dan keamanan nasional Afghanistan untuk menghentikan serangan terhadap “Taliban bersenjata Afghanistan” selama periode gencatan senjata.
Namun, dia meminta pasukan pemerintah untuk melanjutkan operasi militer mereka terhadap Daesh (Islamic State), Al-Qaeda dan organisasi teroris yang didukung asing dan afiliasi mereka di seluruh negeri.
“Gencatan senjata ini adalah kesempatan bagi Taliban untuk mengintrospeksi bahwa kampanye kekerasan mereka tidak memenangkan hati dan pikiran mereka tetapi lebih jauh menjauhkan rakyat Afghanistan dari tujuan mereka,” kata Presiden.
“Dengan pengumuman gencatan senjata kami melambangkan kekuatan pemerintah Afghanistan dan kehendak rakyat untuk resolusi damai terhadap konflik Afghanistan,” tambahnya.
Pengumuman ini disampaikan tiga hari setelah sekitar 3.000 ulama Afghanistan dari seluruh negari mengeluarkan fatwa.
Ulama Afghanistan menegaskan perang yang sedang berlangsung dan serangan bunuh diri bertentangan dengan arahan Islam dan dilarang keras dalam Islam.
Para ulama menyerukan kepada faksi-faksi yang berseteru untuk mengumumkan gencatan senjata.
Ulama Afghanistan menyerukan kepada kelompok Taliban untuk memberikan tanggapan positif terhadap tawaran perdamaian Presiden Ashraf Ghani yang belum pernah terjadi sebelumnya. (asr)
EpochTimesId – Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) 12 Juni antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un akan berlangsung di sebuah pulau pribadi di Singapura. Demikian dikatakan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Sanders.
Sanders mengatakan kedua pemimpin akan bertemu di hotel Capella di pulau Sentosa, Singapura. Dia juga berterima kasih kepada warga Singapura atas keramahan mereka.
Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Selasa (5/6/2018) bahwa rencana untuk pertemuan bersejarah berjalan sangat baik.
“Banyak hubungan yang dibangun, banyak negosiasi yang terjadi sebelum perjalanan,” kata Trump. “Kami akan melihat apa yang terjadi. Tetapi itu sangat penting—ini akan menjadi beberapa hari yang sangat penting.”
Sentosa terletak di tepi selatan negara pulau itu. Kurang dari tiga mil, dikenal dengan pantai, hotel, kasino, dan taman hiburan Universal Studios. Sentosa dulunya hanyalah kuburan dan diberi nama ‘Pulau Belakang Mati’ dalam bahasa melayu. Pulau Sentosa kemudian dikembangkan sebagai objek wisata pada tahun 1970-an, dimana ketika itu diperbesar melalui reklamasi.
Pulau ini terhubung ke pulau utama Singapura melalui jembatan tunggal. Meskipun pemerintah setempat menyatakan “bisnis akan berjalan seperti biasa” selama KTT, bisnis lokal dan penduduk setempat diprediksi akan terganggu.
“Sentosa hanya memiliki satu pintu masuk dan jika pintu masuk diblokir sepenuhnya, itu pasti akan menjadi ketidaknyamanan besar,” kata Patricia Siswandjo, seorang warga Sentosa.
Hotel Capella adalah bagian dari perusahaan pengembang real estat Pontiac Land Group. Koglomerasi itu dimiliki oleh miliuner keluarga Kwee Singapura yang membeli merek tersebut dari mantan presiden Ritz Carlton, Horst Schulze tahun lalu.
Hotel itu memiliki 112 kamar, suite, villa, dan manor, termasuk manor kolonial dengan tiga kamar tidur. Harga sewanya adalah 10.000 dolar Singapura (sekitar 100 juta rupiah) per malam. Area ini memiliki tiga kolam renang, lapangan tenis, dan spa.
Walau sudah dikenal sebagai salah satu kota ter-aman di dunia, Singapura diperkirakan akan semakin meningkatkan keamanan selama KTT.
Rencana pertemuan Trump dengan Kim（Getty Images）
Kedua pemimpin akan membawa tim keamanan mereka sendiri. Akan tetapi, polisi elit Singapura, termasuk Kontingen Gurkha (tentara bayaran Nepal), akan mengamankan tempat KTT, jalan, dan hotel, menurut para diplomat yang akrab dengan keamanan VIP di negara pulau itu.
Sebagai bagian dari persiapan untuk KTT, Singapura telah menetapkan bagian-bagian tertentu dari kota sebagai ‘area acara khusus’ pada 10-14 Juni. Ini termasuk wilayah pusat, yang merupakan rumah bagi kementerian luar negerinya, kedutaan AS, beberapa hotel, dan juga Pulau Sentosa.
Otoritas penerbangan Singapura mengirim pemberitahuan kepada industri penerbangan pada Rabu (6/6/2018) pagi. Mereka mengatakan bahwa ruang udara akan dibatasi pada 11, 12, dan 13 Juni 2018.
“Semua pesawat yang tiba di Bandara Changi Singapura akan diminta untuk mengurangi kecepatan dan menghadapi beberapa pembatasan pada penggunaan landasan pacu untuk alasan keamanan nasional,” kata pemberitahuan itu.
Barang-barang seperti pesawat terbang jarak jauh yang dikemudikan dan sistem alamat publik akan dilarang di area ini selama periode tersebut.
Amerika Serikat sedang mengupayakan denuklirisasi penuh terhadap Korea Utara, pelucutan nuklir yang dapat diverifikasi, dan tidak dapat dibatalkan. Trump dan Menlunya, Mike Pompeo menjanjikan pada Korea Utara masa depan yang cerah dan makmur secara ekonomi, jika pemimpin komunis Kim Jong Un berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir.
Amerika Serikat dan Korea Utara secara teknis masih berperang, melalui penandatangan bersama dengan Tiongkok dari gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea 1950-53. Trump telah mengindikasikan dia akan mencoba untuk menandatangani dokumen yang secara resmi mengakhiri perang. (Ivan Pentchoukov and Petr Svab/The Epoch Times/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
https://youtu.be/0x2fRjqhmTA
EpochTimesId – Putaran terakhir perundingan koordinasi Panmunjom antara Amerika Serikat dan Korea Utara sudah berakhir pada Rabu (6/6/2018). Dalam perundingan hari terakhir yang menghabiskan waktu sekitar lima jam itu, kedua belah pihak melakukan koordinasi akhir mengenai isu-isu inti dari KTT Trump-Kim. Akan tetapi perbedaan pendapat masih sangat besar.
Apa tema inti dari KTT yang akan diselenggarakan di Singapura? Tentu saja adalah denuklirisasi Korea Utara dan perlindungan keamanan institusional Korea Utara oleh Amerika Serikat.
Kantor Berita Yonhap menyatakan bahwa Amerika Serikat berharap denuklirisasi terlaksana dengan patokan CVID, yakni lengkap, dapat diverifikasi, tidak dapat direversikan tercantum dalam perjanjian. Namun, Korea Utara menyatakan pertentangannya dan beranggapan bahwa pendekatan ini adalah ekspresi dari negara yang kalah.
Amerika Serikat juga berharap untuk menandai batas waktu bagi denuklirisasi Korea Utara secara tegas. Namun, Korea Utara bersikap pasif tentang hal ini.
Berita ini kembali membuat sebagian kalangan bertanya-tanya seberapa besar ketulusan Kim Jong-un untuk meninggalkan program pengembangan senjata nuklir mereka? Apakah Korea Utara bermaksud membatalkan pertemuan?
Artikel yang dimuat ‘New York Times’ menyebutkan bahwa meskipun citra internasional Kim Jong-un baru-baru ini mengalami perubahan yang positif. Seolah-olah, dial ah yang mempromosikan proses perdamaian di semenanjung. Akan tetapi, ia tidak mungkin segera menyerahkan senjata nuklir, atau mengendurkan kendali atas rezim otoriternya.
Namun mantan walikota New York, pengacara swasta Presiden Trump, Rudolph Giuliani mengaku tidak khawatir. Kepada Associated Press, Giuliani mengatakan bahwa itu baru muncul setelah ‘Kim Jong-un mengemis (KTT) dengan bertekuk lutut.
Rudy Giuliani mengatakan, Korea Utara pasti memahami bahwa Amerika Serikat adalah pihak yang kuat dalam negosiasi ini. “Trump berada dalam posisi dominan. Kecuali Trump setuju, tidak mungkin bagi Amerika Serikat dan DPRK untuk menegosiasikan sesuatu,” katanya.
Direktur CIA Mike Pompeo bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un selama akhir pekan Paskah 2018 (30 Maret – 2 April) di Pyongyang, Korea Utara. (Gedung Putih)
Sejumlah pejabat AS memberitahu Reuters, bahwa John R. Bolton dari faksi elang yang terkenal masih menjadi tokoh kunci dalam hal ini. Trump masih memiliki keyakinan padanya, bahwa Bolton akan disertakan dalam keberangkatan ke Singapura nanti, untuk mengikuti pembicaraan.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan, “Mike Pompeo menjadi penggiring KTT, sedangkan Bolton terus berkoordinasi dan mengintegrasikan proses lintas sektoral untuk memberi presiden (masukan) opsi keamanan nasional.”
Suzanne DiMaggio, peneliti senior di lembaga pemikir AS mengisyaratkan bahwa jika negosiasi tidak seperti yang diharapkan, John Bolton yang berada di belakang layar akan siap untuk bergabung.
Waktu ‘12 Juni’ akan segera tiba, kedua belah pihak dapat berbicara tentang apa yang harus dilakukan di Hotel Capella di pulau Sentosa, Singapura. Dan pada saatnya nanti, semua pihak akan tahu apa yang terjadi. Namun, sebelum hari itu tiba, kecemasan dan ketakutan Kim Jong-un meningkat secara signifikan.
Media Korea Selatan mengutip sumber yang mengatakan bahwa Kim Jong-un akan terbang ke Singapura dengan pesawat pada petang hari, tanggal 11 atau pagi hari tanggal 12. Pada saat itu Tiongkok akan mengirim pesawat tempur khusus untuk mengawal Kim Jong-un.
Berita ini memperoleh konfirmasi dari Business Insider AS. Untuk menjamin keamanan penerbangan Kim Jong-un di wilayah udara Tiongkok, pihak berwenang Tiongkok sedang membentuk tim keamanan khusus untuk mendiskusikan berbagai program pengawalan.
Kim Jong-un akan terbang dari Pyongyang ke Singapura sejauh lebih dari 4.700 kilometer. Sebagian besar wilayah udara yang dilewati adalah milik Tiongkok.
Kim Jong-un bukan mengadakan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Dia hanya melewati wilayah udaranya. Namun otoritas Beijing telah memberikan pelayanan yang setingkat kunjungan kenegaraan ke Tiongkok.
Tentu saja peristiwa ini sangat langka. Aspek ini menunjukkan bahwa Beijing masih berpegang erat kepada Kim Jong-un dan belum bersedia melepaskannya. Di sisi lain juga menjelaskan bahwa Kim Jong-un juga sangat takut akan kematian. Ada 3 hal yang terus menyelubungi pikirannya, karena itu Kim Jong-un tidak mampu melepaskan kekhawatirannya.
Mantan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il, pada jaman dahulu juga tidak pernah secara terbuka berkunjung dengan naik pesawat. Dia hanya menggunakan kereta api rahasia, karena para pemimpin negara komunis itu takut diserang dengan senjata rudal dalam penerbangan.
Sebelumnya, Amerika Serikat telah menyatakan akan melakukan operasi pemenggalan kepala terhadap Kim Jong-un. Meskipun kini Amerika Serikat tidak mungkin mengambil kesempatan untuk melakukan pembunuhan, tetapi bagi Kim Jong-un kekhawatiran tentang hal itu mungkin tetap ada. Ketakutan yang mendalam tersebut sulit untuk hilang dalam waktu singkat.
Pepatah Tionghoa berbunyi, “Karena sering berada dalam kegelapan (melakukan hal yang buruk, kejahatan), Takut keluar pintu bertemu matahari.”
Ini adalah kepergian Kim Jong-un dari Korea Utara sebagai kepala negara untuk yang pertama kalinya dengan menempuh jarak yang sangat jauh. Mungkin saja dia ‘takut keluar pintu bertemu matahari’.
Sebuah artikel di Radio France Internationale menyebutkan, Kim 2 kali mengunjungi Tiongkok. Mungkin salah satu isunya berkaitan dengan perminta dukungan, termasuk pengawalan kepada Tiongkok.
Selain itu, pada bulan Februari tahun lalu, saudara laki-laki lain ibu Kim Jong-un tewas diracuni dengan menggunakan racun saraf VX di Malaysia oleh 2 orang wanita. Pembunuhan ini sempat mengejutkan masyarakat internasional, dan dunia luar berspekulasi bahwa Kim Jong-un adalah dalang dari peristiwa tersebut.
Kim Jong Nam, saudara tirinya dari Korea Utara Kim Jong Un, dikawal oleh petugas polisi Jepang di bandara Narita, Jepang pada tanggal 4 Mei 2001. (AP Photo / Itsuo Inouye)
Kim dapat membunuh saudaranya dengan cara ini, apakah orang lain tidak dapat menggunakan cara yang sama terhadapnya? Kekhawatiran seperti ini pasti ada dalam benak Kim Jong-un. Business Insider menunjukkan bahwa Kim Jong-un khawatir terhadap pembunuhan dengan senjata kimia terhadap dirinya selama berada di Singapura.
Bahkan pihak Korea Utara membayangkan bahwa Kim Jong-un mungkin dibunuh secara tidak sengaja oleh zat radioaktif ultraviolet dan kemudian meninggal setelah 6 hingga 12 bulan setelah KTT. Meskipun Singapura menjanjikan akan mengerahkan ketiga angkatan bersenjatanya untuk mengamankan KTT, tetapi tampaknya belum sanggup untuk menghilangkan secara total rasa kekhawatiran terhadap keselamatannya.
Kim Jong-un juga masih memiliki masalah yang membuatnya selalu merasa kurang nyaman. Kim takut ‘oposisi’ politiknya di dalam negeri akan mengambil kesempatan untuk mengambil langkah-langkah tertentu dan bahkan mungkin meluncurkan kudeta.
Para pemimpin negara-negara komunis tidak akan asing dengan politik istana. Pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa Kim Jong-un baru-baru ini mengganti 3 orang perwira senior militer. Mereka itu adalah Pak Yong-sik, kepala direktur politik angkatan bersenjata Korea Utara; Ri Myong Su, Kepala Staf KPA, dan Kim Jong Kak, Kepala politik Angkatan Bersenjata Korea Utara.
Beberapa analis percaya bahwa penggantian perwira senior militer Korea Utara tentu berkaitan dengan kekhawatiran Kim Jong-un terhadap gerakan militer selama berada di Singapura. Seorang yang terlibat dalam persiapan KTT AS-DPRK memberitahu Washington Post bahwa Kim Jong-un sangat khawatir dengan terjadinya kudeta militer pada saat sedang tidak berada di Pyongyang. (Li Muyang /ET/Sinatra/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
https://youtu.be/0x2fRjqhmTA
WASHINGTON – Senat Republik dan Presiden Donald Trump bertemu pada 5 Juni di Gedung Putih untuk membahas langkah sebelum Kongres mengarahkan aturan memperketat investasi untuk lebih melindungi keamanan nasional.
Senator John Cornyn (R-TX) telah memelopori upaya-upaya di dalam Kongres untuk memenangkan bagian dari RUU untuk memperketat pengawasan oleh Komite antar lembaga Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS). Langkah tersebut, yang mengarahkan penjagaan dari Tiongkok dalam memperoleh teknologi AS, telah dimasukkan ke dalam RUU kebijakan pertahanan keharusan yang disebut National Defence Authorization Act (NDAA).
“Ini bukan masalah perdagangan. Ini adalah masalah keamanan nasional,” kata Cornyn kepada wartawan. “Ini ditujukan pada pelaku yang paling luar biasa dari proses ini, yaitu Tiongkok, dan saya percaya itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam keamanan nasional kita.”
Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Januari bahwa ia mendukung langkah-langkah Cornyn.
Cornyn mengatakan dia akan ditemani pada pertemuan itu oleh sesama Senator Republik David Perdue (GA), Tim Scott (SC) dan Michael Crapo (ID).
Pemimpin Umum Senat, Mitch McConnell, mengatakan di lantai Senat pada tanggal 5 Juni bahwa pertemuan tersebut akan “segera” fokus pada NDAA dan akan mendiskusikannya “dalam beberapa hari mendatang.”
Langkah-langkah CFIUS tersebut adalah di antara serangkaian tindakan yang dipertimbangkan oleh Gedung Putih dan Kongres untuk mengatasi apa yang dilihatnya sebagai praktik perdagangan dan akses pasar Tiongkok yang tidak adil. Lainnya termasuk tarif potensial untuk barang-barang Tiongkok mulai dari aluminium sampai mobil, dan upaya-upaya untuk mencegah pertumbuhan tersebut di dalam Amerika Serikat untuk perusahaan-perusahaan telekomunikasi Tiongkok, Huawei dan ZTE.
ZTE
Gedung Putih juga telah mencapai kesepakatan dengan ZTE yang akan mencabut larangan Departemen Perdagangan AS yang mencegah perusahaan tersebut membeli komponen dan perangkat lunak AS. Perusahaan Tiongkok telah menandatangani dan menyetujui prinsip dasarnya, menurut sumber-sumber yang akrab dengan masalah ini.
Perusahaan Tiongkok tersebut telah menghentikan operasi-operasi besar sejak larangan tujuh tahun diberlakukan pada perusahaan tersebut pada bulan April karena telah melanggar kesepakatan 2017 yang dicapai setelah tertangkap secara ilegal telah mengirim barang-barang ke Iran dan Korea Utara.
Seorang juru bicara Departemen Perdagangan mengatakan pada tanggal 5 Juni bahwa “tidak ada perjanjian pasti yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.”
Kesepakatan awal termasuk denda $1 miliar terhadap ZTE, ditambah $400 juta sebagai escrow untuk menutupi setiap pelanggaran di masa depan, kata sumber-sumber ketika meminta anonimitas karena mereka tidak berwenang untuk secara terbuka membahas masalah ini.
Departemen Perdagangan berencana untuk mengubah perjanjian penyelesaian tahun 2017-nya dan menghitung $361 juta yang telah dibayarkan ZTE sebelumnya sebagai bagian dari denda baru, yang memungkinkan Amerika Serikat untuk mengklaim penalti total sebesar $1,7 miliar, kata sumber tersebut.
Selama akhir pekan, ZTE telah menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Amerika Serikat, kata sumber tersebut, namun penyelesaian yang telah diubah belum ditandatangani.
Presiden AS Donald Trump bertemu dengan para penasihat perdagangan untuk membahas tawaran Tiongkok untuk mengimpor tambahan $70 miliar barang-barang Amerika, sebagian besar komoditas pertanian dan energi, selama periode satu tahun, sebagai cara untuk meredakan perang dagang potensial antara dua ekonomi terbesar di dunia tersebut.
Trump telah men-tweet bulan lalu bahwa ia mengatakan kepada para pejabat Perdagangan untuk menemukan cara bagi ZTE agar dapat melanjutkan operasi, kemudian menyarankan hukuman denda $1,3 miliar dan perubahan-perubahan pada dewan dan manajemen puncak.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, sumber mengatakan, ZTE berjanji untuk mengganti dewan dan tim eksekutifnya dalam 30 hari. Ia juga akan memungkinkan kunjungan situs yang tidak terbatas untuk memverifikasi bahwa komponen-komponen AS sedang digunakan sebagaimana diklaim oleh perusahaan tersebut, dan memposting kalkulasi tentang komponen-komponen AS di dalam produk-produknya di situs web publik, mereka menambahkan.
Asal Usul Penyelidikan AS
Penyelidikan tersebut menemukan bahwa ZTE telah berkomplot untuk menghindari embargo AS dengan membeli komponen AS, memasukkannya ke dalam peralatan ZTE, dan secara ilegal mengirimnya ke Iran.
ZTE, yang merancang skema rumit untuk menyembunyikan aktivitas ilegal tersebut, setuju untuk mengaku bersalah setelah Departemen Perdagangan mengancam akan memutus rantai pasokan globalnya. Perusahaan tersebut diizinkan melanjutkan akses ke pasar AS berdasarkan perjanjian 2017.
Sebagai bagian dari perjanjian baru, sumber-sumber tersebut mengatakan, ZTE akan mempertahankan kontraktor kepatuhan lain di samping monitor tiga tahun yang dijatuhkan pengadilan karena perjanjian permohonan tersebut.
Sumber-sumber tersebut mengatakan ZTE juga setuju untuk mengizinkan perwakilan AS melakukan kunjungan lapangan tanpa berkoordinasi dengan pejabat pemerintah Tiongkok, seperti yang disyaratkan oleh perjanjian non-publik antara negara-negara tersebut. (ran)
Epochtimes.id- Seorang pejabat kesehatan kepada reuters mengatakan dua kasus baru dari virus Nipah yang merusak otak telah dikonfirmasi di negara bagian Kerala, India selatan, pada Kamis lalu.
Dua kasus Nipah terbaru di Kerala menjadikan jumlah total kasus yang dikonfirmasi menjadi 17 jiwa.
Laporan ini seperti diungkapkan oleh petugas medis distrik Kozhikode V. Jayashree kepada Reuters.
“Lima belas dari orang-orang itu telah meninggal,” katanya.
Korban terbaru, yang diidentifikasi sebagai Madhusudhanan, 55, dan Akhil, 28, diyakini telah terjangkit virus itu dari sebuah perguruan tinggi kedokteran.
Belum ada kasus yang dikonfirmasi mengenai virus itu yang ditemukan di luar Kerala meskipun kekhawatiran itu telah menyebar.
Beberapa negara bagian India lainnya telah mengirimkan sampel untuk pengujian dari orang-orang yang melaporkan gejala mirip Nipah dalam beberapa hari terakhir.
Sampel diambil dari kelelawar di distrik Kozhikode, yang diduga episentrum infeksi, telah dikirim untuk pengujian ke Institut Nasional Penyakit Hewan Keamanan Tinggi di Bhopal, Madhya Pradesh. Petugas peternakan A. Mohandas mengatakan, sebagai pejabat terus mencoba untuk melacak akar wabah.
Tidak ada vaksin untuk virus, yang menyebar melalui cairan tubuh dan dapat menyebabkan ensefalitis, atau peradangan otak.
Namun, WHO mengatakan India memiliki kapasitas untuk dengan cepat merespon dan memverifikasi kasus dengan pengujian laboratorium.
“Saat ini, wabah dilokalisasi dan WHO menilai risiko menjadi rendah di tingkat nasional dan regional,” ungkap WHO. (asr)
EpochTimesId – Belum genap sebulan melapor untuk bertugas di Berlin, Duta Besar AS untuk Jerman, Richard Grenell sudah memicu kontroversi. Pernyataannya membuat sejumlah politisi Jerman menyerukan pemecatannya.
“Pelanggarannya? Dia mengatakan ingin memberdayakan kaum konservatif di Eropa. Grenell harus diusir,” ujar Sahra Wagenknecht, ketua bersama partai sayap kiri Jerman, Die Linke, seperti dikutip dari Die Welt.
“Seseorang seperti duta besar AS Richard Grenell, yang mengira dia bisa menguasai Eropa dan menentukan siapa yang memerintah di sini. Dia tidak boleh lagi tinggal di Jerman sebagai diplomat,” sambung Wagenknecht.
“Jika pemerintah federal serius tentang kedaulatan demokratis negara kita, seharusnya tidak mengundang Grenell untuk mengobrol sambil minum kopi, tetapi segera usir dia.”
Grenell, dalam sebuah wawancara dengan situs berita konservatif Breitbart, mengatakan, “Saya benar-benar ingin memberdayakan konservatif lain di seluruh Eropa, para pemimpin lainnya. Saya pikir ada gelombang kebijakan konservatif yang bisa diandalkan, karena kebijakan ‘kiri’ yang (ada selama ini) gagal.”
“Saya pikir terpilihnya Donald Trump telah memberdayakan individu dan orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak bisa hanya memungkinkan kelas politik untuk menentukan, sebelum pemilihan berlangsung, siapa yang akan menang dan siapa yang harus menjalankan.”
Grenell mengatakan ada dukungan ‘besar’ untuk ‘kebijakan konsisten konservatif’ tentang migrasi, pemotongan pajak, serta pemotongan birokrasi dan peraturan yang rumit.
Beberapa politisi Jerman selain Wagenknecht juga menyatakan ketidaksenangan mereka dengan Grenell. Mereka menilai komentarnya tidak pantas dan tidak sopan sebagai seorang diplomat.
Dalam Twit pada 3 Juni 2018, Grenell menanggapi tuduhan tersebut. Dia juga membantah berusaha untuk campur tangan dalam politik Jerman. Dia menegaskan, hanya menyampaikan situasi politik di Amerika yang sukses, dan Eropa layak mengambil inspirasinya.
“Gagasan bahwa saya akan mendukung calon atau partai, (adalah) konyol. Saya berpegang pada komentar saya bahwa kami mengalami kebangkitan dari mayoritas (masyarakat) yang diam, mereka yang menolak elit. Dipimpin oleh Trump,” kicaunya di Twitter.
Pada hari pertama Grenell bertugas pada 8 Mei 2018 sang Dubes juga memicu pertengkaran diplomatik. Setelah Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat keluar dari kesepakatan Iran, Dia berkicau di Twitter, “Bahwa perusahaan Jerman yang melakukan bisnis di Iran, harus segera dihentikan operasionalnya.”
Pemerintah Jerman telah mengundang Grenell untuk berdiskusi. Mereka akan membahas komentar provokatif terbarunya. (The Epoch Times/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
https://youtu.be/0x2fRjqhmTA
Epochtimes.id – Kementerian Perhubungan memprediksi akan terjadi 2 kali puncak arus mudik yaitu 8-9 Juni 2018 dan 12-13 Juni 2018. Sementara untuk arus balik, semula puncaknya akan terjadi pada 24-25 Juni 2018 namun setelah dievaluasi, arus balik akan lebih banyak pada 19-20 Juni 2018.
Adapun jumlah pemudik, Kementerian Perhubungan memprediksi kisarannya mencapai 19,50 juta orang atau mengalami kenaikan sebesar 5,17% dari tahun lalu yang berjumlah 18,60 juta orang.
Meski demikian, Direktur Lalu Lintas Dirjen Perhubungan Kemenhub Pandu Yulianto memprediksi pemudik dengan kederaan motor masih menjadi pilihan pemudik atas dasar pertimbangan biaya dibandingkan angkutan umum.
“Memang dari sisi sepeda motor itu masih tinggi, kalau dihitung dari sisi biaya relatif lebih murah,” katanya di Cikini, Jakarta, Sabtu (2/6/2018).
Menurut Pandu, pertimbangan kemudahan mobilitas selama di kampung menjadi pertimbangan bagi pemudik selain berdasarkan harga biaya yang rendah. Bahkan menjadi pembuktian pemudik atas keberhasilan selama merantau di kota.
Kementerian Perhubungan pemudik sepeda motor berkisar 8,5 juta pemudik dibandingkan dengan bus berkisar 8 juta orang serta dibandingkan dengan pemudik kenderaan pribadi mencapai 3,72 juta pemudik.
Walaupun demikian, Pandu menegaskan pemerintah akan terus menggencarkan agar pemudik kenderaan motor bisa dikurangi dengan dialihkan dengan bus. Ini tak lain untuk mengurangi risiko kecelakaan pemudik.
Pada kesempatan lain, Pos Koordinasi (Posko) Angkutan Lebaran Tahun 2018 resmi dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis, (7/6/2018).
Sebelum pembukaan posko diselenggarakan Apel Gelar Pasukan yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan dan diikuti oleh para peserta posko yang bertempat di halaman Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
Menhub mengatakan demi terlaksananya Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 H) maka diperlukan langkah-langkah antisipatif yakni melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder serta melakukan pembagian tugas dan peran di lintas sektoral. Kemudian melakukan Inspeksi Keselamatan/Ramp Check terhadap seluruh armada angkutan umum (darat, laut, udara dan kereta api) lebih awal yang dilakukan secara menyeluruh.
Lalu untuk menekan jumlah angka kecelakaan perlu dilakukan program mudik gratis, baik yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan, BUMN ataupun swasta.
“Untuk program mudik gratis Kementerian Perhubungan dan BUMN/Mitra kerja telah menyiapkan kuota sebanyak 245.329 orang yang diharapkan akan menurunkan tingkat kecelakaan di masa angkutan lebaran,” kata Menhub. (asr)
EpochTimesId – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat baru-baru ini membentuk satuan tugas multi-lembaga. Satgas itu akan menyelidiki dugaan serangan suara infrasonik (sonik) yang terhadap diplomat AS di Kuba dan seorang pegawai pemerintah AS di Tiongkok.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan bahwa dia sudah meminta Wakil Menlu John Sullivan pada akhir Mei untuk mengarahkan satgas multi-instansi itu. John Sullivan diminta mengkoordinir penyelidikan terhadap insiden kesehatan yang tidak dapat dijelaskan.
“Menyelidiki peristiwa yang dialami sejumlah personil pemerintah AS dan anggota keluarga mereka yang ditempatkan di luar negeri,” ujar Mike Pompeo dalam keterangan tertulis, tengah pekan ini.
Senjata sonik dan elektromagnetik termasuk dalam kategori Directed Energy Weapons (DEW). Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, turut mengembangkannya.
Robert J. Bunker, profesor peneliti tambahan di Institut Kajian Strategis di US Army War College, mengatakan dalam wawancara sebelumnya, “Seperti senjata, rudal, dan teknologi bom, DEW juga dapat digunakan untuk menyerang manusia, material, dan infrastruktur.”
Personil pemerintah AS dan keluarga mereka diminta untuk memberi tahu unit medis jika mereka mengalami sensasi pendengaran yang tidak teridentifikasi. Sensasi itu umumnya diikuti oleh gejala kesehatan seperti pusing, masalah penglihatan, gangguan pendengaran, dan gejala ringan lainnya.
Satgas Tanggap Insiden Kesehatan akan mengidentifikasi dan mengobati mereka yang terkena dampak, termasuk anggota keluarga mereka. Satgas juga akan menyelidiki kasus, mencari cara untuk mengurangi risiko, berkoordinasi dan berkomunikasi, dan melakukan komunikasi diplomatik. Lembaga-lembaga di gugus tugas itu berisikan perwakilan Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta lembaga negara lainnya.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Havana, Kuba. Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa mereka menarik semua pekerja non-darurat dari Kuba menyusul serangan misterius terhadap para diplomatnya. (ADALBERTO ROQUE/AFP/Getty Images/The Epoch Times)
Pada 16 Mei 2018, seorang pegawai pemerintah AS di Konsulat Jenderal AS di Guangzhou, Tiongkok, menderita cedera otak traumatis ringan setelah mendengar suara yang tidak jelas dan abnormal. Insiden itu mirip dengan dugaan serangan sonik lainnya pada tahun 2016 pada 24 pegawai pemerintah AS dan anggota keluarga mereka di Kedutaan Besar AS di Havana, Kuba. Gejala kesehatan yang mereka alami termasuk gejala gegar otak atau cedera otak traumatis minor.
Pompeo menarik koneksi antara insiden, dan mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri DPR bahwa, “Indikasi medis sangat mirip, dan sepenuhnya konsisten dengan, indikasi medis yang terjadi pada orang Amerika yang bekerja di Kuba.” (Joshua Philipp/The Epoch Times/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
https://youtu.be/0x2fRjqhmTA
EpochTimesId – Opsi pilihan bagi distrik keuangan Kota London untuk hubungan perdagangan masa depan dengan Uni Eropa setelah Brexit tidak akan berfungsi. Hal itu dikatakan oleh anggota parlemen senior Uni Eropa, Rabu (6/6/2018) waktu setempat.
Kota London telah menyerukan akses pasar dua arah berdasarkan pada sistem ‘pengakuan timbal balik’. Dengan kata lain, Inggris dan blok Uni Eropa bisa menerima dorongan luas dari aturan keuangan masing-masing.
Akan tetapi, anggota komite urusan ekonomi Parlemen Eropa, Danuta Huebner, mengatakan hal itu akan sulit terwujud. Sebab, saling pengakuan akan mengurangi kemampuan Uni Eropa untuk menetapkan aturan keuangannya sendiri.
Seorang pria meninggalkan sebuah toko dengan baliho Brexit di London, 13 Juni 2016. (Stefan Wermuth/Reuters/File Photo/The Epoch Times)
“Dasar terbaik untuk perdagangan masa depan dalam jasa keuangan adalah ‘kesetaraan'”, Huebner mengatakan pada konferensi turunan, seperti dikutip The Epoch Times dari Reuters.
Kesetaraan mengacu pada akses pasar pemberian blok UE jika dianggap bahwa aturan yang berlaku di negara non-Uni Eropa selaras dengan miliknya. Inggris telah mengesampingkan hal ini, dengan mengatakan itu adalah proses satu arah yang dapat ditarik dalam waktu singkat. (The Epoch Times/waa)
1 April 2018 adalah 17 tahun insiden tabrakan pesawat militer Tiongkok dengan Amerika Serikat di atas Laut Selatan. Kedua belah pihak memiliki retorika mereka sendiri terhadap insiden tersebut. Dari rekaman gambar berdurasi 2 menit yang diambil oleh pesawat militer AS menunjukkan bahwa pesawat militer Tiongkok yang memulai dengan gerakan-gerakan provokatif.
Insiden yang sempat berevolusi menjadi krisis diplomatik akhirnya bisa diselesaikan melalui negosiasi. AS menyesalkan kejadian tersebut sedangkan Tiongkok membebaskan anggota awak pesawat dan mengembalikan pesawat militer kepada AS.
oleh Ren Hao – EpochWeekly
1 April 2018 adalah 17 tahun insiden tabrakan pesawat militer Tiongkok dengan Amerika Serikat di atas Laut Selatan. Kedua belah pihak memiliki retorika mereka sendiri terhadap insiden tersebut. Pihak Tiongkok mengklaim bahwa insiden menyebabkan pilotnya Wang Wei tewas dan pesawat militernya rusak. Sedangkan gambar video yang direkam oleh AS menunjukkan, pesawat militer yang dipiloti Wang Wei bernomor 81192 yang memulai dengan melakukan gerakan-gerakan provokatif yang kemudian menyebabkan tabrakan terjadi.
Dari video yang dirilis oleh militer AS menunjukkan dua menit sebelum kedua pesawat bertabrakan.
Kasus tabrakan tersebut juga dikenal dengan sebutan insiden tabrakan pesawat 81192 di udara Hainan.
Menurut laporan, pada hari itu (1 April 2001), sebuah pesawat pengintai AS EP-3 sedang melakukan tugas pengintaian di atas udara Laut Selatan dekat Pulau Hainan. Mengetahui ada pesawat militer asing mendekat, pihak Angkatan Laut Tiongkok langsung mengirim 2 buah pesawat tempur F – 8II untuk melakukan pengusiran. dan salah satu pesawatnya dipiloti oleh Wang Wei kemudian bertabrakan dengan pesawat militer AS yang tiba-tiba mengubah arah penerbangannya. Insiden menyebabkan pesawat rusak dan jatuh.
Pilotnya Wang Wei kabarnya sempat terlontar dan terjun payung tetapi tidak ditemukan, pemerintah Tiongkok lalu mengklaim ia telah meninggal dunia dalam usia 32 tahun. pesawat militer AS terpaksa mendarat darurat di bandara Lingshui, Hainan.
Pihak Tiongkok menuduh pesawat pengintai AS dengan sengaja menabrak pesawat tempur F-8 milik Tiongkok dan memprotes pendaratan pesawat di Pulau Hainan yang tanpa pemberitahuan dan izin sebelumnya.
Amerika Serikat percaya bahwa pesawat pengintai P-3 mereka ditabrak oleh pesawat tempur F-8 Tiongkok yang lepas kendali, dan pihak Tiongkok yang harus memikul tanggung jawab dari insiden tersebut.
Baik pihak Tiongkok dan Amerika Serikat terus berada dalam situasi kebuntuan dalam menyelesaikan insiden itu sampai kemudian berevolusi menjadi krisis diplomatik.
Setelah bernegosiasi, insiden itu akhirnya dapat diselesaikan dengan pernyataan penyesalan dari Amerika Serikat dan Tiongkok membebaskan anggota awak Amerika dan pesawat yang mereka tahan. (Sinatra/asr)
Standar keamanan untuk obat-obatan yang diproduksi di Tiongkok telah dipertanyakan setelah mantan direktur biro keamanan obat bius di provinsi Tiongkok selatan Guangdong dijatuhi hukuman karena menerima suap dari lebih dari dua lusin perusahaan farmasi.
Cai Ming, mantan direktur sebuah kantor yang bertanggung jawab atas keamanan obat di Administrasi Obat-obatan dan Makanan (BPOM) Provinsi Guangdong, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar denda 400.000 yuan ($62.436) oleh Pengadilan Rakyat Menengah Kota Guangzhou, dilaporkan Portal berita Tiongkok Sina. Dia dinyatakan bersalah telah menerima suap sebesar 6,23 juta yuan (sekitar $973,725).
Selain itu, pihak berwenang Tiongkok telah menyita 14 juta yuan (sekitar $2,2 juta) tunai dari rumah Cai. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana dia mendapatkan uang tunai tersebut.
Sebagai imbalan suap dari perusahaan-perusahaan farmasi, Cai menggunakan posisinya, termasuk meninjau pemakaian obat, mengeluarkan sertifikat keamanan obat, dan mengawasi perusahaan farmasi lokal, untuk membantu perusahaan-perusahaan itu menjalankan dengan senang hati.
Selama 12 tahun, sejak Januari 2004, ketika dia menjadi wakil direktur biro tersebut, hingga Juni 2016, ketika dia ditahan untuk penyelidikan, Cai telah menerima suap dari 28 perusahaan farmasi. Ia menjadi direktur biro pada Juni 2011.
Kangmei Pharmaceutical, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai, menyuap Cai total 300.000 yuan (sekitar $46.930) sehingga perusahaan tersebut dapat melanjutkan “hubungan baik” dengannya, lapor situs berita yang dikelola pemerintah Pusat Informasi Internet Tiongkok (Tiongkok.com.cn) pada tanggal 1 Juni. Pada akhir tahun 2015, Kangmei pernah membayar 100.000 yuan (sekitar $15,656) hanya untuk memberikan dukungan keuangan kepada putra Cai, yang akan belajar di luar negeri di Australia.
Jiaying Pharmaceutical, terdaftar di Bursa Efek Shenzhen, menyuap Cai 80.000 yuan (sekitar $12.519) pada Juni 2009 selama sertifikasi standar kualitas perusahaan, yang dikenal sebagai GMP (Good Manufacturing Practice). Kemudian, pada November 2010, perusahaan mengajukan lagi 160.000 yuan (sekitar $25.039) suap selama proses peninjauan biro untuk obat flu yang dihasilkan perusahaan tersebut. Uang itu untuk melicinkan setiap masalah yang akan muncul selama meninjau.
Danxia BioPharmaceutical menyuap Cai paling banyak. Itu membayar total 1 juta yuan (sekitar $156,420) selama hubungannya dengan Cai.
Danxia, yang memproduksi produk-produk darah, juga terlibat dalam skandal terpisah. Pada Juni 2017, BPOM Tiongkok menemukan bahwa mereka telah membuat data tentang penelitian stabilitas yang dilakukan pada albumin buatan manusia, sejenis protein plasma yang digunakan untuk mengobati kehilangan darah yang parah, menurut Pusat Informasi Internet Tiongkok.
BPOM Tiongkok mencabut sertifikat GMP Danxia pada bulan April.
Cai juga disuap oleh perusahaan pemerintah, Guangdong MediTiongkokl Materials, yang menawarkan 100.000 yuan kepadanya.
Di Sina Weibo, setara dengan Twitter di Tiongkok, banyak netizen mengatakan mereka tidak terkejut. Bahkan, seorang netizen dengan nama “beijing-2018” menulis, “Ini ‘normal’ di Tiongkok.”
“Bidang medis adalah area yang sering dilanda korupsi,” tulis Lin Yun, pembawa acara radio untuk China National Radio yang dikelola pemerintah Tiongkok.
Pada bulan April, delapan rumah sakit di Provinsi Anhui Tiongkok timur diselidiki atas kasus korupsi. Di Yuzeng, presiden Rumah Sakit Rakyat Bozhou, mengizinkan pengusaha menyuapnya dengan imbalan menjual obat dan peralatan ke rumah sakit tersebut. (ran)
BRUSSELS — penyidik anti-penipuan Uni Eropa (UE) mencurigai Yunani dan Hongaria kemungkinan telah menjadi pusat Eropa utama untuk penipuan multi juta euro yang melibatkan impor pakaian dan sepatu Tiongkok. Rezim Tiongkok mungkin mengambil keuntungan dari proyek infrastruktur di sana sebagai bagian dari inisiatif One Belt, One Road (juga dikenal sebagai Belt dan Road), menurut para peneliti.
Penipuan skala besar, yang melibatkan ketidakcukupan pernyataan nilai barang-barang yang diimpor sehingga membayar bea cukai dan pajak penjualan lebih rendah, pertama kali ditemukan di Inggris, di mana hal itu telah berlangsung selama bertahun-tahun, mendorong Komisi Eropa tahun ini untuk menuntut London membayar 2.7 miliar euro ($ 3,1 miliar) dalam bea cukai yang hilang untuk anggaran Uni Eropa.
Pejabat-pejabat di lembaga anti penipuan Uni Eropa OLAF mengatakan mereka sekarang mencurigai penipuan tersebut dapat beralih ke Hungaria dan ke pelabuhan Piraeus di Athena, yang mayoritas telah dimiliki oleh perusahaan milik negara Tiongkok, COSCO Shipping, sejak 2016.
Data kepabeanan Hungaria dan Yunani menunjukkan lonjakan impor pakaian dan sepatu undervalued dari Tiongkok selama dua tahun terakhir, para pejabat OLAF mengatakan kepada Reuters. Mereka menekankan bahwa kecenderungan ini bertepatan dengan penurunan impor-impor undervalued Tiongkok ke Inggris.
Pajak bea cukai di negara-negara UE adalah pendapatan langsung untuk anggaran kesatuan tersebut. Mereka dikumpulkan oleh otoritas nasional sebelum dikirim ke Brussels.
“Kami khawatir tentang ini,” kata direktur investigasi OLAF, Ernesto Bianchi pada konferensi pers di Brussels pada 6 Juni, menambahkan bahwa pemantauan arus impor akan ditingkatkan.
Reuters secara eksklusif melaporkan pada bulan April bahwa pihak berwenang Italia sedang menyelidiki dugaan penipuan impor oleh geng-geng penjahat Tiongkok di pelabuhan Piraeus, yang terbesar di Yunani.
Ditanya tentang dugaan penipuan pada bulan April tersebut, COSCO Shipping mengatakan: “Perusahaan dalam operasi globalnya secara konsisten dan ketat mengikuti hukum lokal dan internasional, dan bertekad untuk beroperasi secara sah dan patuh.”
Otoritas pabean Hungaria dan Yunani tidak segera bersedia untuk dimintai komentar.
Tiongkok ingin mengubah pelabuhan Yunani menjadi “pintu gerbang ke Eropa” sebagai bagian dari inisiatif Belt dan Road $126 miliar, upaya-upaya untuk memperluas pengaruh geopolitik rezim Tiongkok di Asia, Afrika, dan Eropa. Rejim memuji upaya-upaya tersebut sebagai Jalan Sutra baru yang menghubungkan mitra-mitra dagang.
Di bawah rencana Belt and Road tersebut, jalur kereta cepat dan darat akan menghubungkan Athena ke ibukota Hungaria, Budapest, melintasi Balkan. Rute yang sama tersebut dapat digunakan oleh para pedagang untuk memindahkan barang-barang undervalued Tiongkok dan tidak diumumkan secara resmi ke Hongaria, para penyelidik menduga.
“Mungkin terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan, tetapi mengkhawatirkan bahwa para penipu sekarang jelas melihat investasi infrastruktur sebagai peluang bisnis bagi mereka juga,” kata Bianchi, mendesak otoritas UE untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun oleh Tiongkok “tidak dimanfaatkan untuk lalu lintas perdagangan gelap.”
Di dalam skema Inggris, organisasi-organisasi kriminal Tiongkok menggunakan pelabuhan Hamburg Jerman sebagai titik kedatangan pertama di Eropa untuk kargo-kargo pakaian dan sepatu undervalued. Akan tetapi, barang-barang telah melewati kontrol bea cukai hanya setelah dikirim ke pelabuhan Inggris, di bawah peraturam UE yang mengelola tanpa pengecekan-pengecekan terhadap barang-barang transit antara negara-negara anggota blok tersebut.
Pelabuhan Dover dan Felixstowe di Inggris masih menjadi pusat utama Uni Eropa untuk impor-impor undervalued dari Tiongkok pada tahun 2017, data OLAF menunjukkan, tetapi aliran tersebut hampir berhenti tahun ini karena pemeriksaan ketat oleh pabean Inggris, kata pejabat Uni Eropa.
Keputusan Inggris untuk meninggalkan serikat pabean Uni Eropa mungkin juga telah mendesak kelompok-kelompok kriminal yang mengatur bisnis ini untuk menemukan rute baru untuk membawa barang-barang Tiongkok ke Eropa, kata para pejabat.
Pemerintah Inggris menentang penipuan yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan Inggris. Kepala OLAF Nick Ilett mengatakan dia memprediksi kontroversi dengan Inggris tersebut akan tertahan “beberapa waktu” dan mungkin akan perlu diselesaikan di pengadilan keadilan Uni Eropa.
OLAF mendefinisikan barang undervalued sebagai barang-barang yang jauh di bawah harga rata-rata yang dinyatakan di semua pabean Uni Eropa. (ran)
KTT Trump – Kim Jong-un kian mendekat, upaya otoritas Beijing bergegas untuk mempererat hubungan dengan Pyongyang kian nyata.
Maskapai penerbangan Air China pada 5 Juni mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa penerbangan Beijing – Pyongyang akan dilangsungkan kembali mulai 6 Juni.
Sebelumnya, akibat sanksi yang diberikan kepada Korea Utara, Air China menghentikan penerbangan rute termaksud.
Penanggungjawab Air China pada 5 Juni mengatakan, penerbangan rute Beijing – Pyongyang akan diadakan 3 kali dalam seminggu dengan pesawat CA121.
Pada Nopember tahun lalu, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara atas uji coba senjata nuklir, dan hubungan diplomatik Tiongkok – Korea Utara pun menjadi buruk. Akhirnya Air China menghentikan pelayanan penerbangan jalur tersebut.
Menanggapi pemulihan penerbangan tersebut, analisis media Korea Selatan Yonhap menyebutkan bahwa akibat belakangan ini khususnya menjelang KTT Trump – Kim Jong-un terjadi berulang situasi yang ‘kurang menghargai kedudukan Beijing’, sehingga otoritas Beijing melepaskan sinyal kepada Korea Utara untuk mempererat persahabatan. Dalam rangka untuk memulihkan pengaruh Beijing di Semenanjung Korea yang sedang melemah.
Menurut analisis lain, upaya Beijing mempererat tali hubungan dengan Korea Utara adalah situasi di mana Beijing menaruh kewaspadaan tinggi terhadap KTT Trump – Kim, atau dalam proses mengumumkan berakhirnya Perang Korea muncul situasi mengesampingkan Beijing.
Sumber asal Beijing juga mengatakan bahwa Beijing baru-baru ini meluncurkan sejumlah program pertukaran sipil dengan Korea Utara, adalah karena Tiongkok khawatir tentang menurunnya pengaruh Beijing di semenanjung. Pemulihan penerbangan dari dan ke Pyongyang oleh Air China juga merupakan bagian dari pertimbangan yang sama.
Saat ini, jadwal KTT Trump – Kim tidak mengalami perubahan. Khususnya setelah Trump bertemu dengan utusan Korea Selatan pada 3 Juni lalu. Dan persiapan pun sedang berlangsung.
Media Korea Selatan baru-baru ini memberitakan bahwa Presiden Moon Jae-in besar kemungkinan akan menghadiri KTT tersebut di Singapura. Pembicaraan nantinya mungkin juga menyangkut soal deklarasi gencatan senjata demi mengakhiri Perang Korea.
Beijing menyatakan sikap tidak puas atas pernyataan tersebut karena tanpa melibatkan pihak Tiongkok, mengklaim bahwa tanpa partisipasi Tiongkok, deklarasi gencatan senjata adalah tidak valid.
Karena tekanan dari sengketa perdagangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, Beijing secara rutin menarik Korea Utara dalam upaya untuk meningkatkan daya tawar dengan Amerika Serikat.
Dan, Trump menyatakan ketidakpuasannya dengan kontak yang sering terjadi antara Tiongkok dengan Korea Utara, dan dia tidak dapat mentolerir sikap Korea Utara yang selalu berubah. Bahkan telah dengan tegas membatalkan pertemuannya dengan Kim.
Kim Jong-un yang ketakutan dengan cepat mencari bantuan lewat Korea Selatan. Di bawah penengahan Presiden Korea Selatan, KTT akhirnya dapat diteruskan. (Sinatra/asr)
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh badan intelijen Kanada mengatakan Tiongkok menggunakan status komersialnya dengan mitra dagangnya untuk mempengaruhi para politisi, mengeksploitasi teknologi untuk tujuan intelijen, dan melakukan kontrol atas perantauan Tionghoa yang tinggal di negara-negara yang berdagang dengannya.
“Tiongkok siap untuk menggunakan ancaman dan bujukan tawaran untuk membawa elit-elit bisnis dan politik ke sisinya dan memotivasi mereka untuk membela perspektif Tiongkok,” kata laporan tersebut, disusun berdasarkan makalah yang dipresentasikan di sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Keamanan Kanada (CSIS) .
Laporan tersebut mencurahkan seluruh babak pada kasus Selandia Baru, menunjuk ke negara Persemakmuran sebagai suatu “studi kasus keinginan Tiongkok menggunakan hubungan-hubungan ekonomi untuk mengganggu kehidupan politik negara mitra.”
Partai Komunis Tiongkok (PKT) secara terang-terangan berupaya untuk mengganggu para politisi dan mengendalikan perantauan Tionghoa setempat di Selandia Baru dan Australia telah menarik banyak perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Dalam kasus Australia, sorotan tersebut telah menyebabkan pengunduran diri seorang politisi terkemuka atas dugaan hubungannya dengan PKT, dan juga pengenalan undang-undang baru untuk mengekang pengaruh Partai tersebut.
Akhir tahun lalu, agen intelijen Selandia Baru mendesak pemerintah untuk lebih vokal melawan pengaruh politik Beijing, mengutip upaya-upaya PKT untuk mengakses informasi sensitif sektor pemerintah dan swasta dan “upaya-upaya untuk terlalu mempengaruhi masyarakat-masyarakat ekspatriat yang tinggal di luar negeri.”
Target Penting
Menurut laporan CSIS tersebut, Selandia Baru adalah target penting bagi PKT untuk sejumlah alasan, termasuk, antara lain, sahamnya di Antartika, sumber daya alamnya yang melimpah, dan keanggotaannya dalam NATO serta perjanjian Five Eyes.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern (tengah) tiba pada konferensi pers di Parlemen di Wellington pada 19 Oktober 2017. (MARTY MELVILLE / AFP / Getty Images)
Five Eyes adalah aliansi antara Kanada, Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris yang memfasilitasi kerjasama dalam kegiatan-kegiatan intelijen.
Menjelang pemilihan umum di Selandia Baru tahun lalu, anggota parlemen kelahiran Tiongkok, Jiang Yang, dari Partai Nasional yang melakukan kebijakan berada di bawah pengawasan publik karena karirnya yang sebelumnya sebagai pengajar mata-mata di akademisi militer Tiongkok. Yang bertugas di komite parlemen yang berbeda di Selandia Baru, di antaranya urusan luar negeri, pertahanan, dan perdagangan. Dia telah membantah tidak melakukan kesalahan apapun.
Komisi kongres Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok yang berpengaruh baru-baru ini diberitahu oleh seorang pakar intelijen bahwa apapun tentang Tiongkok yang terjadi saat itu kemudian Perdana Menteri Selandia Baru Bill English diberitahu, Jiang juga diberi pengarahan.
Terlebih lagi, komisi tersebut telah mendengar, Partai Buruh Selandia Baru, partai politik dari Perdana Menteri saat ini Jacinda Ardern, telah menerima donasi dari para donor yang terkait dengan Departemen Pekerjaan Front Bersatu, sebuah agen PKT yang berusaha memperluas pengaruh rezim di luar negeri.
“Salah satu dari para penggalang dana besar untuk partai Jacinda Ardern memiliki hubungan-hubungan dengan Front Bersatu yang seharusnya Anda katakan, ‘ini cukup dekat dengan inti politik pusat sistem Selandia Baru yang harus kita pikirkan tentang apakah mengambil tindakan atau tidak dan jenis-jenis tindakan apa’,” kata Peter Mattis, seorang anggota dari Program Tiongkok di Yayasan Jamestown, mengatakan kepada komisi tersebut.
Laporan CSIS mengatakan upaya-upaya untuk mempengaruhi politik di Selandia Baru sejauh berkaitan dengan PKT “telah mengancam kedaulatan Selandia Baru dan secara langsung mempengaruhi hak-hak warga negara Selandia Baru terhadap kebebasan berbicara, berserikat, dan beragama.”
Laporan tersebut mengatakan bahwa faktanya, PKT tidak perlu harus menekan Selandia Baru untuk menerima aktivitas-aktivitas kekuatan lunak dan pengaruh politik dari rezim tersebut, karena “pemerintah-pemerintah Selandia Baru secara aktif berturut-turut telah mencoba mendapatkan bantuannya.”
Contoh untuk Kanada
Laporan CSIS mengatakan apa yang telah terjadi di Selandia Baru berfungsi sebagai contoh bagaimana Beijing menginginkan “hubungan dengan negara-negara lain di masa depan.”
Bos mata-mata Kanada Richard Fadden menghadapi Komite Tetap Keamanan Publik dan Keamanan Nasional pada hari Senin atas komentar yang dia buat dalam wawancara televisi bahwa beberapa politisi Kanada berada di bawah pengaruh asing. (Mathew Little / The Epoch Times)
Pada tahun 2010, pemimpin CSIS Richard Fadden mengatakan dalam wawancara CBC bahwa sejumlah politisi Kanada telah mengembangkan hubungan dekat dengan pemerintah-pemerintah asing, dengan Beijing disebut sebagai yang paling aktif.
Globe and Mail kemudian mengungkapkan bahwa salah satu dari politisi yang dituju Fadden mengarah pada menteri kabinet Ontario Michael Chan. Chan mengatakan dia bukan warga negara yang membahayakan bagi Kanada dan telah meluncurkan gugatan pencemaran nama baik terhadap Globe.
Brian Lee Crowley, direktur pengelola lembaga think tank, Macdonald-Laurier, mengatakan pemerintah Kanada, baik Liberal maupun Konservatif ketika mereka berkuasa, termasuk para politisi dan birokrat yang memandang Tiongkok pada dasarnya sebagai peluang ekonomi, sebuah pikiran yang dapat melemahkan kekhawatiran keamanan dan hak asasi manusia.
Mengenai pemerintahan Liberal saat ini khususnya, Crowley mengatakan, “Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa kita memiliki pemerintahan di kantor yang bersandar lebih besar terhadap sisi peluang ekonomi dari pada persamaan, dan dibuat sangat tidak nyaman oleh kekhawatiran keamanan nasional yang muncul.”
Sebagai contoh, tidak lama setelah memenangkan pemilu, pemerintah Liberal menghabiskan banyak dana dan upaya untuk mengubah opini negatif publik tentang perdagangan dengan Tiongkok. Namun, jajak pendapat dan konsultasi publik telah menunjukkan bahwa orang-orang Kanada tetap khawatir tentang hubungan Kanada dengan negara komunis tersebut.
Meskipun demikian, mengingat bahwa Ottawa baru-baru ini telah menolak tawaran oleh perusahaan milik negara Tiongkok untuk membeli perusahaan konstruksi ikonik Kanada, Aecon, tampaknya bahwa beberapa masalah keamanan sedang diperhatikan di belakang layar, Crowley mengatakan, meskipun pemerintah menghindari publik berbicara tentang hal itu panjang lebar untuk menghindari menyinggung Beijing.
Crowley mengatakan itu masuk akal bahwa laporan CSIS sedang mengeksplorasi masalah pengaruh Tiongkok saat ini mengingat pengungkapan-pengungkapan baru-baru ini tentang kegiatan curangnya di negara-negara yang merupakan sekutu Kanada.
“Saya pikir ada sejumlah superioritas dimana orang-orang Kanada dapat dan harus semakin khawatir tentang Tiongkok yang secara jelas tidak mengakui batasan-batasan apapun berkenaan dengan taktik-taktik dan strategi-strategi yang mereka siap untuk mengejar demi mempromosikan kepentingan mereka di Kanada,” ungkapnya.
“Tiongkok tidak merahasiakan fakta bahwa mereka menggunakan komunitas perantauan Tionghoa sebagai agen pengaruh di seluruh dunia, termasuk Kanada. Mereka tidak merahasiakan fakta bahwa mereka semakin mencoba memasukkan ke dalam orang-orang politik Kanada yang mempromosikan kepentingan Tiongkok.” (ran)
