Wang You’qun
75 tahun silam, di daratan Tiongkok, PKT (Partai Komunis Tiongkok) dengan menghalalkan segala cara berhasil menggulingkan Pemerintahan Nasionalis Republik Tiongkok (ROC = Republic of China), sehingga pemerintahan ROC terpaksa mundur dan menetap di Taiwan (dengan ibu kota Taipei). Hari ini 75 tahun kemudian, Taiwan telah menjadi objek yang dikagumi, dicemburui, dan dibenci oleh RRT (Republik Rakyat Tiongkok, dalam bahasa Inggris: the People’s Republic of China = RRT yang sejak tahun itu ber-ibukota di Beijing. Red ).
Dengan berbagai alasan Beijing selalu berusaha mengancam Taipei, seakan harus melenyapkan pemerintah Republik Tiongkok sebagai pelampiasan barulah terpuaskan. Mengapa? Lewat sejarah seabad PKT, menurut penulis terutama dikarenakan lima penyebab sebagai berikut:
Pertama, Republik Tiongkok adalah pemerintahan Tiongkok yang sah secara hukum. Selama belum menyingkirkan Republik Tiongkok di Taiwan, maka legalitas PKT terancam.
Pemerintahan Republik Tiongkok di Taiwan awal mulanya telah didirikan pada 1 Januari 1912 di Nanking (Nanjing, red.). Di masa PD-II, Republik Tiongkok merupakan salah satu anggota penting dalam aliansi negara sekutu anti-fasisme dunia, dan merupakan pilar kekuatan utama bangsa Tionghoa saat melawan militer Jepang yang menginvasi Tiongkok. Setelah PD-II usai, Republik Tiongkok adalah salah satu negara yang menandatangani “Deklarasi PBB”, dan salah satu negara pendiri PBB, sekaligus salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Hingga kini, yang tertulis pada naskah asli “Piagam PBB” pasal 23 adalah: “Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Republik Tiongkok, Prancis, Uni Republik Sosialis Soviet, Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara, serta Amerika Serikat, merupakan anggota-anggota tetap Dewan Keamanan.”
Republik Tiongkok dipaksa mundur dari PBB pada 1971 karena ada alasan khusus. Antara 1966 hingga 1976 pemimpin PKT Mao Zedong mengobarkan Revolusi Kebudayaan, dan bahkan PKT sendiri menyebutnya sebagai “malapetaka 10 tahun”. Padahal pada 1971 PKT sendiri tengah berada dalam “malapetaka 10 tahun”, bagaimana RRT sampai bisa menggantikan posisi Republik Tiongkok di PBB?
Jawabannya sederhana, sama halnya dengan ketika PKT dengan menghalalkan segala cara menggulingkan pemerintahan Republik Tiongkok pada 1949. Misalnya, saat terjadi wabah kelaparan yang menewaskan puluhan juta orang (1958-1962), PKT masih terus memberikan dana dan materi kepada Albania. Dan Albania inilah salah satu negara kecil yang “mengusung” RRT ke PBB. Ini adalah hasil dari “menyuap” Albania dengan uang yang telah mengorbankan jutaan nyawa rakyat Tiongkok.
Sejak 1913 hingga 1979, selama 66 tahun, mayoritas negara dunia bebas yang dipimpin oleh AS mengakui pemerintahan Republik Tiongkok (ROC) sebagai pemerintahan negara Tiongkok yang sah. Stempel kenegaraan Republik Tiongkok yang melambangkan pemerintahan resmi Tiongkok hingga kini masih eksis dan diwariskan ke Taiwan.
Sejak terbentuknya PKT, asal usulnya sudah buruk. Ia adalah partai eksternal afiliasi Partai Komunis Soviet (Bolshevik) yang didirikan oleh komunis Soviet (Bolshevik) pada 1921, dan merupakan kekuatan asing yang bermusuhan dengan Tiongkok kala itu. Leluhur PKT bukan orang Tiongkok, melainkan Karl Marx (Jerman ) dan Lenin (Rusia) yang merupakan orang asing.
Tujuan didirikannya PKT adalah untuk menggulingkan pemerintah Tiongkok yang sah yaitu Republik Tiongkok. Antara 1921 hingga 1949, inilah hal terpenting yang dilakukan oleh PKT selama 28 tahun.
Kedua, Republik Tiongkok (ROC) di Taiwan telah sukses bertransformasi politik, menjadi mercusuar demokrasi kebebasan bagi etnis Tionghoa di seluruh dunia. Demokrasi kebebasan di Taiwan menjadi pembanding sangat mencolok dengan kediktatoran otokratis PKT.
Republik Tiongkok di Taiwan, di masa akhir kekuasaan Presiden Chiang Ching-kuo, demi mengikuti arus modernisasi, ia mencabut larangan partai politik, larangan pers, serta mencabut status darurat militer di Taiwan, dan bertransformasi dari politik otoritarianisme menjadi politik demokrasi.
Pada 23 Maret 1996, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Tiongkok telah menerapkan pemilu langsung memilih presiden dan wakil presiden. Sejak saat itu, setiap empat tahun sekali Republik Tiongkok melangsungkan pilpres secara langsung telah menjadi ketetapan. Presiden dan wakil presiden Republik Tiongkok mendapat wewenang yang sah dari rakyat. Kini, pemilu di Taiwan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pemilu presiden, pemilu legislatif (kongres), dan pemilu pejabat publik daerah. Jabatan anggota legislatif dan presiden adalah selama empat tahun dalam satu masa jabatan. Terhitung sejak 2012, pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan di hari yang sama, yang disebut juga “pemilu 2 in 1”.
Perubahan sistem pemilu pejabat publik daerah dirampungkan pada 2014, yang disebut juga “pemilu 9 in 1”, yang meliputi pemilu kepala daerah/kota, anggota legislatif daerah/kota, kades/camat/walikota, perwakilan warga desa/kecamatan/kota, lurah/kepala lingkungan, wali kotamadya, anggota legislatif kotamadya, kepala daerah kawasan penduduk asli di bawah kotamadya, perwakilan warga kawasan penduduk asli di bawah kotamadya, yang dilangsungkan setiap empat tahun sekali, pada masa pemerintahan terpilih telah berjalan separo (bulan November tahun kedua).
Pemilu presiden Taiwan tahun 2000, adalah untuk pertama kalinya pergantian partai politik secara damai dalam sejarah Republik Tiongkok. Kekuasaan politik diserahkan dari partai berkuasa Kuo Min Tang (partai nasionalis) secara damai dan tertib berdasarkan undang-undang kepada Partai Progresif Demokrat. Setelah itu, silih berganti berkuasanya partai politik pun menjadi hal yang wajar di Taiwan. Seiring dengan bertransformasinya politik otoritarianisme Taiwan menjadi politik demokrasi, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk bebas dari rasa takut, dan kebebasan meraih keinginan penduduk Taiwan pun menjadi semakin terjamin.
PKT selalu memberhalakan “kekuasaan dihasilkan dari laras senapan”. Sejak digulingkannya pemerintahan Republik Tiongkok tahun 1949, PKT selalu menggunakan “laras senapan” untuk mempertahankan kekuasaan absolut satu partai. Selama berkuasa 75 tahun, PKT tidak pernah sekali pun mengadakan pemilu yang adil dan bebas secara benar, serta selalu mengadakan “pemilu palsu” yang dikendalikan oleh mereka. Oleh sebab itu, pemimpin PKT tidak pernah mendapatkan wewenang yang sah dari rakyat Tiongkok. 75 tahun PKT berkuasa, satu partai diktator, seluruh negeri penuh bencana, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk bebas dari rasa takut, dan kebebasan meraih keinginan milyaran rakyat Tiongkok telah dikuras habis.
Ketiga, Republik Tiongkok di Taiwan telah menjadi body ekonomi makmur. Perekonomian Taiwan yang terus meningkat menjadi pembanding mencolok dengan ekonomi RRT yang terancam krisis
Sistem kapitalisme yang diterapkan Taiwan, telah membangun ekonomi pasar yang bebas. Melalui pertumbuhan beberapa dasawarsa, perekonomian Republik Tiongkok di Taiwan telah lepas landas secara kualitatif. IMF telah menempatkan Taiwan sebagai negara ekonomi makmur. Bank dunia juga memposisikan Taiwan sebagai body ekonomi dengan pendapatan tinggi.
6 Januari lalu, Kementerian Perdagangan Republik Tiongkok menerbitkan rilis pers yang menunjukkan, PDB Republik Tiongkok dari 17,6 trilyun yuan (dolar NT) pada 2016 (sekitar 0,58 trilyun dolar AS) telah tumbuh menjadi lebih dari 23 trilyun yuan (sekitar 0,75 trilyun dolar AS) pada 2023, atau naik sekitar 30%. Berarti rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 7 tahun terakhir adalah 3,4% dan angka ini lebih tinggi daripada angka rata-rata negara makmur seluruh dunia.
Di tahun 2020 dimana pandemi paling parah, Taiwan merupakan satu-satunya negara ekonomi makmur yang masih mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif di tengah situasi melemah, dan menempati urutan pertama negara ekonomi makmur di Asia. Di saat yang sama, Taiwan yang mengandalkan ekspor sebagai kekuatan utama perekonomiannya, beberapa tahun terakhir ini nilai ekspornya tumbuh pesat, tahun 2022 menciptakan rekor tertinggi sepanjang sejarah, setara 70% dibandingkan pertumbuhan tahun 2016. Walaupun ekspor tahun 2023 terdampak kelesuan global, tapi Taiwan masih menduduki posisi ketiga, juga memecahkan rekor sejarah mencapai 430 milyar dolar AS selama tiga tahun berturut-turut. Pengusaha Taiwan dan investor asing terus menjaga kepercayaan terhadap lingkungan investasi Taiwan.
“Tiga rencana besar investasi Taiwan” telah menembus 2,17 trilyun (sekitar 0,07 trilyun dolar AS), dan berhasil menciptakan 148.000 lapangan kerja, tahun 2016 investasi asing meningkat berlipat ganda, dan menembus nilai 2,3 trilyun (sekitar 0,08 trilyun dolar AS). Selain itu indeks saham TWII juga merefleksikan keyakinan investor global terhadap Taiwan, selama tujuh tahun terakhir, saham Taiwan tidak hanya mengalami kenaikan tertinggi di antara saham Asia lainnya, juga naik berlipat ganda dari 8000-an poin pada 2016 tumbuh menjadi hampir 18.000-an poin.
Juni 2022, stasiun televisi DW Jerman menulis artikel, Taiwan berjarak sembilan ribu kilometer dari Jerman, luas wilayahnya juga hanya setara dengan negara bagian Baden-Württemberg di Jerman, namun, makna penting pulau kecil Taiwan ini ternyata jauh di atas bayangan mayoritas warga Jerman. Artikel berjudul “Kehilangan Taiwan, Perekonomian Dunia Akan Hancur” itu menuliskan: “Hal ini terutama adalah berkat jasa perusahaan Taiwan, yakni Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
TSMC adalah perusahaan produsen cip terbesar di dunia, yang memproduksi sekitar 90% super cip canggih global. Tahun 2022, nilai pasar TSMC mencapai 541 milyar dolar AS, dan menduduki posisi pertama dalam industri tersebut di seluruh dunia. Cip buatan Taiwan telah menjadi bahan baku strategis yang dibutuhkan setiap negara di seluruh dunia.
PKT berkuasa selama 75 tahun, selama jangka panjang menerapkan ekonomi berencana. Setelah Revolusi Kebudayaan 10 tahun itu berakhir, akibatnya perekonomian Tiongkok telah berada di ambang kehancuran. 1978 PKT dipaksa melakukan reformasi keterbukaan, dan menyatakan akan membangun ekonomi pasar sosialisme. Tapi hingga kini, perekonomian RRT tetap bukan berupa ekonomi pasar yang pembagian sumber dayanya dapat ditentukan oleh pasar, melainkan ekonomi kekuasaan yang pembagian sumber dayanya ditentukan oleh penguasa.
Penguasa PKT berpegang teguh pada “partai memimpin segalanya”. Dengan kata lain, tangan kekuasaan partai dapat menjangkau seluruh bidang yang paling menguntungkan; dimana ada “sewa”, kesanalah “mencari sewa”; walhasil, transaksi kekuasaan, uang, dan seks merajalela di segala bidang. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup (Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, Red.). Hukum baku ini bisa ditemukan bukti yang paling kuat di tubuh PKT.
2023, perekonomian RRT mengalami situasi “empat bursa mati serempak” yang melanda bursa saham, bursa finansial, bursa properti, dan bursa obligasi yang sangat jarang terjadi dalam sejarah ekonomi manusia, perekonomian anjlok secara curam. Di akhir 2022, sebanyak 31 provinsi semuanya mengalami defisit, Provinsi Guangdong sudah berhenti mempublikasikan data keuangannya sejak 2021 lalu, dalam laporan di akhir 2022 angka defisit keuangan telah mencapai puluhan milyar, kondisi keuangan Shanghai adalah yang paling baik, tapi itu pun masih mengalami defisit hingga 1,8 milyar yuan. Jadi keuangan pemerintah daerah mengalami defisit, ini adalah hal yang tidak pernah terjadi selama 75 tahun PKT berkuasa. Ledakan keuangan pasti akan mengakibatkan hancurnya keuangan.
Hingga hari ini, di Tiongkok terjadi “biro keamanan publik mengawasi bursa efek, dan biro keamanan nasional menekan ekonomi”. Tidak melakukan pekerjaan sesuai hukum ekonomi, tapi langsung dikendalikan oleh mesin kediktatoran, bisakah ekonomi RRT membaik?
Keempat, Republik Tiongkok di Taiwan dapat menjaga landasan kebudayaan tradisional.
1966, ketika Mao Zedong melakukan Revolusi Kebudayaan dan menghancurkan kebudayaan tradisional Tiongkok itu, Republik Tiongkok yang dipimpin Chiang Kai-shek justru mengadakan gerakan membangkitkan kebudayaan tradisional Tiongkok dalam skala besar.
Tujuan dari gerakan ini adalah menjadikan etika dan moralitas sebagai landasan memperbaiki kondisi masyarakat. Representasi perilaku yang paling konkrit adalah delapan moralitas yaitu kesetiaan, bakti, kebajikan, cinta kasih, reputasi, kebenaran, keserasian, kedamaian; yang paling penting adalah pondasi filosofi dari kata “Kebajikan (仁)”. Masyarakat kuno mengatakan: “Kesopanan, kebenaran, integritas, harga diri, adalah empat dimensi negara; bila empat dimensi ini tidak ditegakkan, maka negara akan hancur.” Suatu ajaran universal yang selalu dituliskan oleh Chiang Kai-shek bagi setiap sekolah selalu adalah “kesopanan, kebenaran, integritas, dan harga diri”.
Ia berkata, “Kesopanan, kebenaran, integritas, dan harga diri, adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak dulu hingga sekarang, akan tetapi seiring dengan berubahnya ruang dan waktu, akan berubah pula makna barunya; jika kita aplikasikan dalam memperlakukan orang, bertindak, berinteraksi, berperilaku, bisa dijelaskan singkat sebagai berikut: kesopanan adalah sikap tahu aturan. Kebenaran adalah tindakan yang bermartabat. Integritas adalah mampu membedakan antara kebenaran dan kebaikan. Harga diri adalah kesadaran yang riil.”
Kelima, Republik Tiongkok di Taiwan yang mendapat banyak dukungan sangat mencolok dibandingkan dengan PKT yang banyak kepungan
Tahun 2020 pandemi merebak di Wuhan, dan menyebar ke seluruh Tiongkok bahkan ke seluruh dunia, PKT telah memaksakan penerapan “UU Kemanan Nasional versi Hong Kong”, 27 tahun lebih awal dan mengakhiri “satu negara dua sistem” di Hong Kong. Setelah mengambil alih Hong Kong yang kapitalis, PKT segera menjadikan pengambil-alihan Taiwan sebagai sasaran strategis berikutnya.
Tahun 2020, saat bencana sedang melanda, dan rakyat seluruh negeri sedang membutuhkan perawatan kesehatan, PKT justru mengadakan puluhan kali latihan militer di Laut Bohai, Laut Kuning, Laut Timur, dan Laut Tiongkok Selatan, untuk memberikan “tekanan ekstrem” terhadap Taiwan. Karena tekanan militer PKT terus meningkat, hingga 1 Mei 2021, majalah Inggris The Economist mendeskripsikan Taiwan sebagai “tempat yang paling berbahaya di muka bumi”.
Pada 18 September 2022, saat kantor berita CBS mewawancarai Presiden Biden, pembawa acara bertanya, “Apakah AS akan membantu pertahanan Taiwan?” Biden menjawab, “Ya, jika faktanya (Taiwan) mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.” Pembawa acara bertanya lagi, “Jika RRT menyerang Taiwan, ini berbeda dengan invasi yang dialami Ukraina oleh Rusia, apakah tentara AS, pria dan wanita AS, akan melindungi Taiwan?” Biden kembali menjawab, “Ya.” Ini adalah keempat kalinya Biden secara terbuka menyatakan sikap akan membantu pertahanan Taiwan.
“Bila Taiwan bermasalah, maka Jepang juga bermasalah”; “Bila Taiwan bermasalah, maka Filipina juga bermasalah”. Prinsip ini telah menjadi kesepahaman pemimpin dua negara yakni Jepang dan Filipina yang bertetangga dengan Taiwan.
Beberapa tahun terakhir, kelompok negara G7, Uni Eropa, Parlemen Eropa, dan NATO juga telah berulang kali menyampaikan pernyataan atau meloloskan resolusi terkait stabilitas dan perdamaian di Selat Taiwan. Sejak perang dagang AS-RRT meletus pada 2018, seluruh dunia semakin banyak pemerintahan dari berbagai negara yang semakin memahami karakter asli PKT yang “palsu, jahat, dan suka bertarung” itu.
Kini, hubungan AS-RRT telah memburuk hingga mencapai titik terendah setelah terjalinnya hubungan diplomatik selama lebih dari 40 tahun. Dunia bebas yang dipimpin AS sedang mengepung PKT dari segi ekonomi, politik, militer, teknologi, perdagangan, finansial, diplomatik, HAM, Taiwan, Hong Kong, Xinjiang, dan juga ideologi.
Kesimpulan
Seiring dengan semakin dalamnya krisis diplomatik dan urusan dalam negeri PKT, tidak tertutup kemungkinan PKT akan mengambil risiko melakukan invasi militer di kawasan Selat Taiwan.
Namun, untuk melakukannya sangat sulit bagi PKT. Angkatan Roket (AR) merupakan pasukan utama bagi PKT untuk menggempur Taiwan. Namun, 2023, meledak kasus besar di tubuh AR yang melibatkan Kemenhan, Divisi Pengembangan Perlengkapan Komisi Militer, Departemen Staf Gabungan Komisi Militer, Pasukan Pendukung Strategis, AU, dan industri militer. Pemimpin PKT XI Jinping mau tidak mau harus menyingkirkan para perwira yang telah dipromosikannya.
Taiwan adalah lokasi strategis bagi dunia bebas yang dipimpin AS untuk mengantisipasi ekspansi PKT. Jika PKT menempuh risiko besar menyatukan Taiwan secara militer, mungkin akan mempercepat hancurnya mereka sendiri. (sud/whs)